SultraGo.com

Kategori: Ekonomi

  • Pemda Konkep Pamerkan Produk Unggulan Wawonii di Ajang Pekan Produk Unggulan Ekraf Sultra 2022

    Pemda Konkep Pamerkan Produk Unggulan Wawonii di Ajang Pekan Produk Unggulan Ekraf Sultra 2022

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Produk unggulan ekonomi kreatif Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Konawe Kepulauan (Konkep) telah ditampilkan pada ajang Pekan Produk Unggulan Ekonomi Kreatif Sulawesi Tenggara (Sultra) 2022 yang digelar di Claro Hotel Kendari pada tanggal 7 September 2022.

    Program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra ini dianggap sangat tepat karena telah memberikan ruang antara pemerintah, pelaku ekonomi kreatif dan komunitas ekraf untuk meningkatkan kualitas serta mempromosikan produk-produk unggulan ekraf dari 17 kabupaten/kota di Sultra.

    Pemda Konkep melalui Bidang Ekraf Disparmudora Konkep mengajak komunitas Forum Ekonomi Kreatif dan UMKM Wawonii dan para pelaku serta kelompok UMKM berkolaborasi ikut serta pameran produk unggulan ekraf Sultra. Kabid Ekraf Konkep, Jumin, menyatakan produk unggulan Wawonii yang dipamerkan pada ajang tersebut antara lain subsektor tenunan, kuliner, kerajinan, dan fashion.

    “Tenun motif Kalapaya Wawonii dan Fashion adalah kaos Kolosua. Subsektor kerajinan yaitu anyaman tas plastik, bahan bakunya dari limba plastic masyarakat, kerajinan tas tempurung kelapa dan anyaman tikar Kolosua. Sedangkan subsektor kuliner yaitu kripik ampas kelapa,kembang gula kelapa, kripik kelapa, jambu mete dan ranggina ubi.,” sebut Kabid Ekraf Konkep, Jumin kepada Sultrago.id usai kegiatannya pada Kamis (8/9).

    Menurut Jumin, semua produk ekraf Wawonii yang dipamerkan sudah memiliki kualitas baik dan daya saing yang baik. Meski begitu, pihaknya akan terus mendorong para pelaku agar terus berinovasi, khususnya pada desain kemasan produk.

    “Produk sudah bagus. Kemasannya yang perlu perbaiki para pelaku ekraf. Seperti kemasan produk kripik kelapa dan jambu mete oleh kelompok UMKM dari Wawonii Tenggara binaan PT GKP itu sudah layak pasar kemasannya,” katanya.

    Lebih jauh dikatan Jumin, produk unggulan ekraf Wawonii yang dipamerkan memiliki daya Tarik tersendiri. Betapa tidak, produk tersebut kebanyakan produk dengan identitas daerah Wawonii atau Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu “Kelapa”. Sehingga banyak orang menyebut daerah itu dengan julukkan Pulau Kelapa.

    “Begitu juga pada produk ekonomi kreatif banyak produk yang bahan bakunya dari bahan kelapa. bahkan setau saya baru di Wawonii ada cemilan kripik kelapa, kripik tepung ampas kelapa. dan ini kualitasnya bagus tinggal desain kemasannya untuk kripik tepung ampas kelapa. sehingga perlu berkolaborasi para pelaku, kelompok dan komunitas untuk  meningkatkan produk ekraf Wawonii, tandasnya.

  • Kembangkan Sektor Ekraf, Dispar Sultra Sosialisasi Sistem Informasi Produk Kreatif Daerah

    Kembangkan Sektor Ekraf, Dispar Sultra Sosialisasi Sistem Informasi Produk Kreatif Daerah

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan sosialisasi sistem informasi produk kreatif daerah di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (6/9).

    Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah pada instansi bidang ekonomi kreatif dari 17 kabupaten kota di Sultra itu dilaksanakan guna mengembangkan sistem pemutahkiran data pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf) di Sultra.

    Sosialisasi itu menghadirkan pemateri dari Indonesia Creative City Network (ICCN) Dr. Islaminur Pempasa, dan Koordinator Tata Kelola Ekonomi Digital II Widiya Purwanti.

    Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Belli mengatakan, perkembangan usaha sektor Ekraf semakin pesat di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, keberadaan usaha sektor ini mampu memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berkarya dan menghasilkan sesuatu yang akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    “Tingginya motivasi masyarakat di daerah untuk memiliki usaha sendiri merupakan hal yang patut dibanggakan, sehingga dalam pengembangannya diperlukan sebuah langkah yang strategis dalam menjamin kebijakan yang terarah, terintegrasi, efektif dan efisien,” ujarnya.

    Dalam menjamin kebijakan ini, kata Belli, tentunya membutuhkan kondisi aktual berupa base data Ekraf saat ini. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi berupa sistem informasi yang dapat merekam data pelaku ekonomi kreatif sangat dibutuhkan.

    Ia menjelaskan, membangun sebuah sistem informasi dalam bentuk dashboard bertujuan untuk menghasilkan pola perencanaan dan pengembangan sektor, navigasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan, serta sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Selain itu, sistem informasi ini juga dapat menjadi media komunikasi, partisipasi, dan publikasi bagi masyarakat luas.

    Dengan adanya dashboard ini, beberapa hal yang diharapkan yaitu pengembangan ekonomi kreatif di Sultra semakin terarah, serta kolaborasi dan sinergi antar daerah maupun antar stakeholder (Hexa-Helix) lebih terjaga dan harmonis. Sistem ini juga diharapkan apat menunjang peningkatan ekonomi para pelaku ekonomi kreatif, memerikan gambaran potensi subsektor yang menjadi lokomotif, serta memberikan peluang kerja bagi masyarakat luas.

    Sebagai langkah awal, pihaknya akan mengumpulkan data terkait produk kreatif se Sultra. Sehingga, produk tersebut mudah dikenal oleh seluruh masyarakat Sultra dan masyarakat luar. Selain itu, juga untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan analisis, terutama sebagai bahan pengambilan kebijakan.

    “Apabila memiliki data yang cukup lengkap, maka sektor ekonomi kratif itu bisa digandeng untuk mendorong promosi parawisata daerah,” ujar Belli.

    Selain mengumpulkan data, Dispar Sultra juga akan membangun ekosistem di daerah, termasuk penggunanya. Sehingga arah dan tujuannya semakin jelas.

    “Pada kesempatan kali ini, kami mengajak para stakeholder, khususnya para pemangku kebijakan sektor ekonomi kreatif di masing-masing kabupaten kota se Sulawesi Tenggara untuk andil dalam merencanakan, membangun dan memberikan masukan dan saran terkait sistem informasi data ekonomi kreatif yang akan di buat,” pungkasnya.(rls)

  • PT GKP Pamerkan Produk UMKM Wawonii di Ekxpo Pekan Produk Unggulan Sultra

    PT GKP Pamerkan Produk UMKM Wawonii di Ekxpo Pekan Produk Unggulan Sultra

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Dua produk olahan camilan Keripik Kelapa dan Jabu Mete khas Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), terus dipromosikan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) diberbagai ivent ekonomi kreatif.

    Seperti baru-baru ini, produk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) binaan PT GKP tersebut kembali dipasarkan pada ivent Expo Pekan Produk Unggulan Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (7/9).

    Dalam ivent ini, produk UMKM binaan PT GKP terpilih untuk mewakili Kabupaten Konkep.

    Tim CSR PT GKP, Aldo Sastra mengatakan, produk UMKM binaan PT GKP ini berhasil diikutsertakan setelah mendapatkan sertifikat pangan industry rumah tangga (PIRT).

    “Sebelumnya produk keipik kelapa dan olahan jambu mete, hanya dipasarkan di lingkungan yang masih terbatas, karyawan maupun masyarakat sekitar. Belum dijual umum maupun diikutsertakan dalam berbagai expo,” ujar Aldo kepada media.

    Aldo menyebutkan, keikutertaan produk UMKM binaan PT GKP ini bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan pasar produk sehingga dikenal lebih luas lagi.

    “Kita optimis produk UMKM kita memiliki daya sang dengan produk laing dan men jadi produk unggulan Konawe Kepulauan,” ucapnya.

    Tidak hanya sampai disini saja, Aldo memastikan produk olahan Khas Pulau Wawonii tersebut akan terus dipromosikan dan diikutsertakan dalam ivent pameran lainnya. Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga pasar produk binaan PT GKP lebih luas lagi.

    “Kita masih akan terus membantu untuk menjajakan pasar yang lebih luas lagi. Kalau untuk produksi, siap berapapun jumlahnya,” kata Aldo.

    Untuk diketahui, olahan jambu mete dan keripik kelapa diproduksi oleh UMKM Mohawi dan Samaturu yang merupakan binaan PT GKP di Konkep.

  • Penumpang Kapal Ekspres Bahari 88 Kolut Keluhkan Kenaikan Harga Tiket

    Penumpang Kapal Ekspres Bahari 88 Kolut Keluhkan Kenaikan Harga Tiket

    KOLAKA UTARA, SULTRAGO.ID – Harga Tiket Kapal Cepat Ekspres Bahari 88 yang selama ini melayani rute penyebrangan penumpang dari pelabuhan Tobaku, Kecamatan Katoi, Kolaka Utara (Kolut) menuju pelabuhan Bansalae Siwa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) naik hingga 32 persen.

    Perwakilan PT Belibis Putra Kolaka Utara, Arman Abidin menjelaskan, kenaikan tarif penumpang merupakan imbas kenaikan harga BBM subsidi jenis solar yang dinanggap sangat memberatkan biaya operasional perusahaan.

    “Armada kami menggunakan BBM subsidi bukan industri, dengan naiknya harga BBM subsidi maka secara signifikan mempengaruhi biaya operasional perusahaan,” katanya Selasa (6/9/2022).

    Disebutkan,kenaikan harga Tiket untuk kelas ekonomi dan VIP yang mencapai 32 persen itu berlaku sejak 5 September 2022.

    “Harga tiket saat ini Rp150 ribu dari harga awal Rp115 ribu untuk kelas VIP, sementara kelas ekonomi naik dari harga Rp95 ribu menjadi Rp130 ribu per penumpang,” sebut Arman.

    Pihaknya mengaku, kenaikan harga tiket ini tidak sepenuhnya dapat menutupi biaya operasional kapal setiap harinya.

    “Biaya operasional bisa tertutupi kalau dalam setiap harinya kami mendapat penumpang 240 orang atau 120 penumpang satu kali jalan. Sementara penumpang yang kami dapat terkadang hanya sekitar 85 orang perhari,” bebernya.

    Kenaikan tarif kapal penyeberangan ini mendapat keluhan dari para penumpang karena dianggap memberatkan.

    Seperti yang diungkapkan salah satu penumpang tujuan Kabupaten Wajo, Usman menilai, harga tiket yang ditetapkan terlalu tinggi.

    “Kalau bisa Rp 110 ribu saja, kalau harga sekarang itu sangat memberatkan kita kasian,” keluhnya.

    Sementara itu, seorang penumpang lainnya, Basri menilai wajar jika kenaikan tersebut merupakan imbas dari kenaikan harga BBM.

    “Mau diapa pak, karena BBM juga naik, tapi kalau bisa harga tiket diturunkan sedikit,” harapnya.

    Untuk diktehui, kenikan tarif penumpang juga terjadi di beberapa pelabuhan penyenerangan di Sultra. Menanggapi hal ini,

    Kepala Dinas Kadis Perhubungan (Kadishub) Sultra Muhammad Rajulan mengimbau agar pengusaha kapal tidak menetapkan harga tiket sepihak. Dalam aturannya, harus bermohon kepada pemerintah provinsi lewat Dinas Perhubungan.

    “Semestinya untuk melakukan kenaikan tarif sewa kapal, harus mengajukan penaikan harga tarif tersebut kepada Pemerintah Provinsi. Jangan asal menaikkan harga tarif sendiri, tetapi harus dirampungkan bersama,” tegasnya.

  • DPRD Sultra Dukung Aksi Mahasiswa Menolak Kenaikan Harga BBM

    DPRD Sultra Dukung Aksi Mahasiswa Menolak Kenaikan Harga BBM

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa gelar aksi demonstrasi memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpusat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), senin (05/9).

    Dalam aksinya Jenderal Lapangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang Kendari La Ode Andi mengungkapkan,

    Demonstrasi dilakukan untuk menuntut agar Pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab kebijakan tersebut dinilai berdampak negatif untuk masyarakat.

    Mahasiswa menilai, pemerintah gagal dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi nasioanal yang sedang terjadi dalam setahun terakhir. Pemerintah juga dinilai dianggap gagal dalam memproyeksikan tren konsumsi BBM dalam setahun terakhir dan gagap dalam membuat perencanaan serta antisipasi.

    “Kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan memicu kenaikan harga komoditi seperti pangan, transportasi, dan lainnya. Hingga akhirnya masyarakat kekurangan daya beli terutama masyarakat menengah kebawah. Apalagi kebijakan ini jika tidak diikuti UMP dan UMR,” ungkap La Ode Andi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang Kendari dalam orasinya.

    Untuk itu, mahsiswa menuntut Pemerintah segera menormalisasi harga BBM bersubsidi demi menjaga kestabilan ekonomi dan keamanan masyarakat. Selain itu mahasiswa juga meminta Pemerintah dan pihak terkait membentuk satgas pengawasan BBM bersubsidi

    Menemui demonstran, Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi menyatakan, pihak akan menindaklanjuti tuntutan terkait kenaikan harga BBM dan telah membuat pernyataan sikap yang akan diajukan kepada Pemerintah Pusat.

    “Kami secara kelembagaan, DPRD Sulawesi Tenggara menyepakati baik ketua maupun anggota, agar Pemerintah membatalkan kenaikan BBM, karena kenaikan BBM bukan solusi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,” tegas Politis Partai Amanat Nasional ini.

  • Sikapi Kenaikan BBM, Pengamat Ekonomi Ingatkan Masyarakat Sultra Jadi Konsumen Cerdas

    Sikapi Kenaikan BBM, Pengamat Ekonomi Ingatkan Masyarakat Sultra Jadi Konsumen Cerdas

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Pemerintah telah resmi menetapkan harga baru BBM jenis solar naik menjadi Rp 6.800 per liter, pertalite naik menjadi Rp 10.000/liter, dan pertamax naik jadi Rp 14.500/liter.

    Pengamat Ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Syamsir Nur menilai, kenaikan harga BBM sangat berdampak pada perekonomian di daerah, khususnya pada kemampuan daya beli masyarakat serta memicu terjadinya kanaikan harga-harga barang secara umum (inflasi).

    Menyikapi hal itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kendari ini mengingatkan agar masyarakat Sultra menjadi konsumen yang cedas dalam mengalokasikan pengeluaran.

    “Alokasi pengeluaran kita sebisa mungkin diarahkan pada aspek yang dianggap sebagai kebutuhan primer dan dianggap prioritas,” kata Syamsir saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi lokal di Sultra, Senin (5/9).

    Ia mengatakan, pandemi Covid-19 sebelumnya telah mengajarkan masyarakat untuk beralih dari pola konsumsi konvensional menjadi pola konsumsi digital. Hal ini perlu dikuatkan kembali oleh pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM saat ini.

    “Walau pun kendala-kendala yang kita rasakan pada aspek literasi dan infrastruktur digital yang belum merata di semua daerah, tapi ini perlu kita tingkatkan. Sebab melalui platform digital, itu cenderung memberikan ruang yang lebih mudah dan lebih murah bagi kita dalam mengkonsumsi barang,” jelasnya.

    Selanjutnya untuk mampu mengendalikan inflasi, Syamsir menyarankan, Pemerintah Daerah harus mengurangi pasokan komoditas dari daerah lain dan mengoptimalkan komoditas di daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Kalau rantai distribusi mahal akibat biaya transportasi dan logistik, ini kan bisa dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota untuk mendorong beberapa komoditas yang bisa menjadi barang subtitusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga inflasi yang terjadi bisa dikendalikan,” jelas Syamsir.

    “Kalau ketergantungan kita terhadap daerah lain berkurang, secara otomatis harga-harga dapat kita kendalikan, dan kebutuban konsumsi masyarakat kita bisa penuhi,” pungkasnya.

  • Komitmen GIPI-PHRI Sultra Pulihkan Industri Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19

    Komitmen GIPI-PHRI Sultra Pulihkan Industri Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19

    SULTRAGO.ID – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen mendukung Pemerintah Daerah mendorong pemulihan indstri pariwisata pasca pandemi Covid-19.

    Komitmen itu disampaikan GIPI dan PHRI Sultra saat menggelar dialog bersama Pemerintah Daerah, para para pelaku dan komunitas industri pariwisata, serta seluruh stske holder di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (22/8).

    “Kami selalu berusaha dan berjuang mengkonsolisasikan diri, oleh karena itu hari ini kami diskusi dengan tema Mendorong Pemulihan Industri Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19,” ujar Hugua, Ketua PHRI Sultra.

    Anggota Komisi II DPR RI ini menyampaikan, pihanya bersama Pemerintah Daerah juga akan merancang even internasional untuk membangkitkan indsutri pariwisata.

    Untuk itu, kata Hugua, peran semua stake holder dibutuhkan untuk mendorong pemulihan industri pariwisata di daerah.

    “Yaitu bagaimana penyaluran kredit perbankan di sektor pariwisata, dan yang paling penting adalah terkait bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membuat peta jalan baru (road map) tentang perkembangan pariwisara,” jelasnya.

    Terakhir, mantan Bupati Wakatobi ini menyarankan agar Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi para pelaku usaha di industri pariwisata.

    “Selama tahun 2019 sampai 2022 itu masa pandemi, sehingga dibutuhkan kebijakan relaksasi baik dalam bentuk insentif, keringanan berbentuk cicilan, dan sebagainya,” tutur Hugua.

  • 7 Pecahan Uang Kertas Baru Resmi Diluncurkan, Kenali Ciri dan Keunggulannya

    7 Pecahan Uang Kertas Baru Resmi Diluncurkan, Kenali Ciri dan Keunggulannya

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gunernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo resmi meluncurkan 7 pecahan Uang Kertas Tahun Emisi (TE) 2022, Jakarta, Kamis (18/8).

    Uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang Rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000.

    Dengan demikian, ketujuh pecahan Uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022.

    “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapkan ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini 18 Agustus 2022, saya Perry Wajiyo Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan 7 pecahan rupiah kertas tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ucap Gubernur BI Perry Wajiyo.

    Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Sehingga Rupiah harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

    “Bersama Rupiah kita bangkit untuk lebih kuat menuju Indonesia maju,” ujar Sri Mulyani.

    Dalam siaran pers BI, Kamis (18/8) dijelaskan, Uang TE 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia (gambar tarian, pemandangan alam, dan flora) pada bagian belakang sebagaimana Uang TE 2016.

    Terdapat tiga aspek inovasi penguatan Uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi dimaksudkan agar uang Rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan sehingga uang Rupiah semakin berkualitas dan terpercaya serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Adapun pengeluaran Uang TE 2022 tidak memiliki dampak pencabutan dan/atau penarikan Uang Rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya. Seluruh Uang Rupiah kertas ataupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.***

  • FEB UHO dan Unair MoU dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

    FEB UHO dan Unair MoU dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo (UHO) dan Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Airlangga (Unair) jalin kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

    Kerjasama tersebut ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua fakultas dari Perguruan Tinggi Negeri tersebut di Aula Gedung Studio Mini Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO, Rabu (10/8).

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair, Prof. Dian Agustia menjelaskan, kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa UHO dan Unair.

    Melalui kerjasama ini, UHO dan Unair akan berkolaborasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, maupun kegiatan pengabdian masyarakat.

    “Tri Dharma Perguruan Tinggi ini memang menjadi dasar mengapa kita melakuka kerjasama ini, dan target kita adalah bagimana berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya antara Universitas Halu Oleo dan Universitas Airlangga,” terang Prof. Dian Agustia.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO, Prof. Arifuddin Mas’ud menambahkan, kerjasama ini juga mencakup kolaborasi dalam implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), kegiatan riset dan publikasi jurnal, serta menjadi narasumber dalam kegiatan seminar di masing-masing Perguruan Tinggi.

    “Jadi kolaborasi ini untuk meningkatkan kualitas civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa,” tuturnya.

  • ISEI Kendari Gelar Rakor Penyusunan Program Kerja

    ISEI Kendari Gelar Rakor Penyusunan Program Kerja

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kendari periode 2022-2025 melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan program kerja di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (2/8).

    Pada Rakor yang digelar, Ketua ISEI Kendari Syamsir Nur memaparkan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ISEI memiliki beberapa tujuan yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam bentuk program kerja.

    Pertama, ISEI menjadi wadah pengembangan pemikiran dan kegiatan-kegiatan akademik. Hal ini kemudian akan diimplementasikan sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan perekonomian daerah.

    Selanjutnya, ISEI menjadi bagian dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat solutif, rasional, dan konkrit khsusnya kepada pemerintah daerah, dunia usaha dan industri.

    “Oleh karena itu, rancangan program kerja yang kita susun diharapkan mampu memberikan solusi baik kepada pemerintah daerah, dunia usaha, serta industri, untuk bagaimana memajukan perekonomian kita,” ujar Samsir.

    Selain itu, ISEI juga berperan dalam mengembangkan profesionalisme dunia usaha. Disebutnya, dari 12 bidang di struktur kepengurusan, setiap bidang diupayakan memiliki program strategis mendorong pengembangan dunia usaha.

    “Kemudian bekerjasama dengan mitra-mitra stragtis juga menjadi tujuan ISEI, dinataranya Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Pengusaha, serta media massa,” sebut Samsir.

    Ia menambahkan, selain program-program inisiasi, ISEI juga memiliki beberapa program kolaborasi bersama KPw BI Sultra dan Pemerintah Kota Kendari dalam mendorog perekonomian di daerah.

    “Terakhir, pesan dari pengurus pusat, pengurus ISEI di daerah dapat memberikan tambahan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga ketahanan ekonomi,” pungkasnya.