Blog

  • Tahapan Pilkades Serentak di Konkep Ditunda

    Tahapan Pilkades Serentak di Konkep Ditunda

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021, resmi ditunda selama dua bulan.

    Hal ini tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian pada 9 Agustus 2021 lalu, surat edaran itu Nomor : 141/4152/SJ tentang penundaan pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada masa pandemi Covid-19.

    Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa itu terpaksa ditunda tahapan pelaksanaannya.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Konkep, Zakaria Rasjid, S.Pd, M.Pd mengatakan proses tahapan awal Pilkades serentak di Konkep direncanakan dimulai pada akhir Agustus tahun ini.

    “Berdasarkan surat edaran Mendagri ya kita juga harus melakukan penundaan selama dua bulan kedepan,” kata Kadis Zakaria Rasjid kepada media. Kamis (12/8/2021).

    Zakaria menegaskan bahwa dalam surat edaran tersebut hanyalah tahapan proses yang ditunda selama dua bulan sejak terbitnya surat edaran itu.

    Untuk langkah selanjutnya, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kemendagri.

    “Tidak dapat dipastikan Pilkades serentak di Konkep apa bisa dilaksanakan tahun 2021 ini atau bisa saja menyeberang ke tahun 2022. Hal ini karena atas dasar Surat Edaran Mendagri, sehingga lagi-lagi kepastian itu kami masih menunggu petunjuk selanjutnya dari Mendagri,” jelas Zakaria.

    Ditanya soal kesiapan Pemda Konkep dalam melaksanakan Pilkades serentak tahun ini. Zakaria menjelaskan bahwa Pemda Konkep sudah siap melaksanakan Pilkades serentak sebanyak 30 desa.

    Bahkan lanjut Zakaria menjelaskan, terkait Peraturan Bupati (Perbup) Pilkades ini telah rampung dan sudah ditandatangani Bupati Konkep, Ir. H. Amrullah, MT.

    “Tentu penundaan Pilkades ini bukan kemauan Pemda, ini karena kita taat dengan surat edaran dari Mendagri. Kalau persiapan Pemda untuk melaksanakan Pilkades, kami sudah siap, hanya karena adanya edaran, makanya kita tunda dulu tahapannya,” tegas dia.

    Zakaria juga menambahkan, pada 10 Agustus 2021 lalu Pemda Konkep telah melaporkan ke Kemendagri terkait persiapan Pilkades 30 desa di Konkep. Selain itu, ia juga melaporkan terkait penanganan Covid-19 yang masif dilakukan saat ini.

  • Simak Pedoman Peringatan HUT ke-76 RI di Masa Pandemi

    Simak Pedoman Peringatan HUT ke-76 RI di Masa Pandemi

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) sudah  menjadi kegiatan rutin tahun di seluruh wilayah Indonesia.

    Berbagai kegiatan perlombaan maupun pertunjukkan yang melibatkan banyak orang selalu dilakukan pada momen memperingati kemerdekaan ini.

    Meskipun, setiap daerah memiliki cara dan gaya yang berbeda dalam mengisi peringatan kemerdekaan. Tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama yakni mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indoensia atas perjuangan para pahlawan yang telah gugur.

    Namun, akan berbeda dengan peringatan kemerdekaan kali ini akibat wabah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Meski begitu, Pemerintah secara resmi telah meluncurkan logo dan tema untuk perayaan HUT ke-76 RI pada 17 Agustus 2021 dalam masa pandemi Covid-19 dengan tema “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) RI, Pratikno mengeluarkan pedoman tentang penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan RI di masa pandemi ini. Pedoman peringatan upacara kemerdekaan tersebut sebagaimana dikutip pada akun resmi Kementerian Sekretariat Negara di www.setneg.go.id bahwa penyelenggaraan upacara tersebut sesuai Surat Mensesneg Nomor B-564/M/S/TU.00.04/07/2021 tentang Pedoman Peringatan HUT Ke-76 RI, tertanggal 28 Juli 2021, sebagai berikut:

    Logo dan tema HUT ke-76 RI tahun 2021.

    1. Tingkat pusat

    Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dipusatkan di lstana Merdeka Jakarta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

    Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, minimalis, dan mematuhi protokol Covid-19.

    Komposisi petugas upacara di lstana Merdeka Jakarta terdiri dari: Komandan Upacara sebanyak 1 orang; Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dengan formasi pasukan 17 -8-45: Pasukan upacara sebanyak 40 orang, berasal dari TNl/Polri; Korps music sebanyak 24 orang; MC sebanyak 2 orang; dan Pasukan pelaksana Tembakan Kehormatan saat Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl sebanyak 17 orang, berasal dari TNI.

    Upacara dihadiri oleh Presiden (selaku lnspektur Upacara), Wakil Presiden dan petugas upacara adalah Ketua DPR (selaku pembaca Teks Proklamasi) dan Menteri Agama (selaku pembaca doa).

    Tamu undangan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021 adalah Ketua MPR, Ketua Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, Ketua BPK, Menteri Kabinet lndonesia Maju, Panglima TNl, dan Kapolri, serta tidak mengundang masyarakat.

    2. Luar negeri

    Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Perwakilan Rl di luar negeri.

    Pelaksanaan agar menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 di tiap negara dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan.

    3. Tingkat daerah

    Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021 agar menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan:

    Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra yang bertugas di daerah agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibraka di lstana Merdeka Jakarta (menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.

    Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan upacara di lstana Merdeka Jakarta).

    Kantor Perwakilan/lembaga yang ada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

    Pimpinan lnstansi Pusat beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di lstana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing.

    Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kantor/lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di lstana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara di daerah.

    Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat maupun daerah

    wajib mengikuti upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan di Rumah Digital lndonesia (www.rumahdigitalindonesia.id) dan stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.

    4. Pada 17 Agustus 2021, pukul 10.17 WIB hingga 10.20 WIB selama 3 menit, segenap masyarakat lndonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak:

    Seluruh masyarakat lndonesia berdiri tegap pada saat lagu lndonesia Raya berkumandang, secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah.

    Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

    Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirene atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu lndonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

    5. Pada 16 Agustus 2021 agar masyarakat mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Rl melalui berbagai kanal media (televisi, radio, platform Rumah Digital lndonesia dan media daring lainnya).

    Mulai tanggal 1 Agustus 2021 masyarakat dapat mengakses platform Rumah Digital lndonesia (www.rumahdigitalindonesia.id). Rumah Digital lndonesia akan menayangkan rangkaian Upacara

    Peringatan HUT ke-76 RI Tahun 2021, beragam pertunjukan seni, panggung hiburan, permainan khas kemerdekaan, pasar digital produk usaha mikro, kecil dan menengah unggulan, dan lainnya yang dikemas secara digital.

    Sumber:

  • Dugaan Korupsi Penjualan dan Proyek Gagal Smelter PT. Antam Bakal Dilapor ke KPK dan Mabes Polri

    Dugaan Korupsi Penjualan dan Proyek Gagal Smelter PT. Antam Bakal Dilapor ke KPK dan Mabes Polri

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pemuda Pertambangan Indonesia (HIPPI) akan melaporkan Direksi PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan penjualan hasil produksi bijih nikel melalui perusahaan trader atau tangan kedua.

    “Hal yang sangat janggal karena dipastikan ada keuntungan fee yang dikeluarkan kepada trader yang menjual biji nikel Antam ke IMIP dan Virtue Dragon. Harusnya direksi PT Antam bisa menjual langsung biji nikelnya sehingga keuntungan perusahaan manjadi maksimal,” ungkap Irvan Nadira Nasution, Ketua Advokasi, Hukum dan HAM DPP HIPPI melali siaran persnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Disebutnya, tiga perusahaan yang menjadi trader PT. Antam yaitu PT. Mineral Putra Prima (MPP) yang menjual ore nikel PT. Antam ke PT. OSS, VDNI dan SMI dengan kontrak 3 tahun untuk 1.880.000 MT. Kemudian PT. Ekasa menjual ore nikel PT. Antam ke OSS, dan SMI dengan kontak 3 tahun sebesar 1.880.000 MT, serta PT. Satya Karya Mandiri) dengan kontrak 3 tahun untuk 4.000.000 MT.

    Pihaknya juga menduga, praktek penjualan bijih nikel melalui perusahaan trader yang dilakukan Direksi PT. Antam berkaitan dengan belum selesainya pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH) PT. Antam. Padahal, kata Ivan, konstruksi pabrik itu sudah mencapai 97 persen sejak 2019 lalu. Namun pengoperasian smelter itu masih terus terganjal pasokan listrik.

    Untuk itu, pihaknya akan melakukan aksi demontrasi untuk meminta KPK dan Mabes Polri segera melakukan audit menyeluruh dengan memeriksa dan menyelidiki kasus jual beli biji nikel PT. Antam yang melalui trader PT. MPP, PT. SKM, dan PT. Ekasa yang diduga merugikan PT. Antam triliunan rupiah.

    Selain itu, DPP HIPPI juga akan meminta KPK dan Mabes Polri memeriksa direksi PT. Antam diantaranya Direktur Utama, Direktur Niaga, Direktur Keuangan, serta direktur ketiga perusahaan trader tersebut.

    “Kami juga meminta KPK dan Mabes Polri segera audit dan menyelidiki proyek gagal smelter PT. Antam
    di Halmahera Maluku,” pungkasnya.

    Sebelumnya, praktek penjualan bijih nikel yang dilakukan PT. Antam juga mendapat sorotan dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Sekretaris Jendral (Sekjen) APNI, Meidy Katrin Lengkey menilai, PT. Antam yang memiliki banyak cadangan bijih nikel harusnya mampu membangun pabrik sendiri.

    “Antam punya cadangan yang besar, seharusnya Antam membangun pabrik sendiri seperti Harita yang punya tambang besar tapi tidak menjual ore, bangun pabrik sendiri, bahkan mengakomodir penambang lain untuk suplai ore ke Harita,” kata Meidy keoada media ini, Rabu 4 Agustus 2021.

    Menurutnya, besarnya cadangan bijih nikel yang dimiliki juga dapat memungkinkan PT. Antam untuk memonopoli pengadaan bahan baku ke smelter. Sehingga hal tersebut dapat merugikan para penambang lokal lainnya yang memiliki cadangan tidak sebesar PT. Antam.

    “Kalau PT. Antam memonopoli pengadaan bahan baku ke smelter, mending IUP yang lain dicabut saja semua dan diganti jadi nama Antam semua,” tuturnya.

    Untuk diketahui, PT. Antam merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menargetkan total produksi bijih nikel sebesar 8,44 juta WMT pada tahun ini, naik 77% dari realisasi produksi di tahun sebelumnya sebesar 4,76 juta WMT. Peningkatan target penjualan bijih nikel tersebut seiring dengan outlook pertumbuhan industri pengolahan nikel dalam negeri. Adapun dua pembeli terbesar bijih nikel domestik Antam adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Virtue Dragon Nickel Industry (IMIP).

  • Tongkang Antri Panjang di Morosi, PT. OSS Stop Sementara Penerimaan Nickel Ore, PT. Antam Jualan ke Pabrik Jadi Sorotan

    Tongkang Antri Panjang di Morosi, PT. OSS Stop Sementara Penerimaan Nickel Ore, PT. Antam Jualan ke Pabrik Jadi Sorotan

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Pabrik pemurnian nikel yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), PT. Obsidian Stainless Stell (OSS) hentikan sementara penerimaan suplai Nickel Ore dari supplier.

    Informasi itu diketahui melalui Surat Pemberitahuan PT. OSS Nomor 009/EM-NP/OSS/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 tentang penambahan waktu penghentian sementara penerimaan Nickel Ore diperpanjang sampai tanggal 31 Juli 2021. Disusul pemebritahuan selanjutnya bahwa penerimaan Nickel Ore belum bisa dilakukan di Bulan Agustus ini.

    Ketgam: Surat pemberitahuan PT.OSS.

    Alasannya, masih banyaknya antrian tongkang di pelabuhan PT. OSS (kondisi terakhir sekitar 35 tongkang per 19 Juli 2021). Selain itu, dikarenakan kapasitas stockpile yang hampir penuh, serta kondisi cuaca yang menyebabkan menurunnya produktivitas pembongkaran.

    Kelebihan suplai yang diterima smelter milik PT. OSS kemudian menyeret nama salah satu perusahaan tambang Nickel terbesar di Sultra, yakni PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) yang disinyalir ikut menjual hasil produksinya ke PT. OSS melalui tiga perusahaan trader.

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pemuda Pertambangan Indonesia (HIPPI) melaui siaran persnya menyebutkan, tiga perusahaan yang menjadi trader PT Antam yaitu PT. Mineral Putra Prima (MPP) menjual ore nikel PT. Antam ke PT. OSS, VDNI dan SMI dengan kontrak 3 tahun untuk 1.880.000 MT.

    Kemudian PT. Ekasa menjual ore nikel PT. Antam ke OSS, dan SMI dengan kontak 3 tahun sebesar 1.880.000 MT, serta PT. Satya Karya Mandiri) dengan kontrak 3 tahun untuk 4.000.000 MT.

    “Kenapa direksi PT Aneka Tambang harus menjual biji nikel ke SMI, OSS dan Virtue Dragon lewat trader MPP, Ekasa dan SKM? Padahal bisa menjual langsung Bukankah jika lewat trader membuat keuntungan perusahaan menjadi jauh berkurang?” ucap Irvan Nadira Nasution, Ketua Advokasi, Hukum dan HAM DPP HIPPI melali siaran persnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Selain itu, DPP HIPPI juga menyoroti terkait terus tertundanya pembangunan Pabrik Feronikel
    Halmahera Timur (P3FH) PT. Antam yang tak kunjung selesai.

    “Padahal, konstruksi pabrik itu sudah mencapai 97 persen sejak 2019 lalu. Namun pengoperasian
    smelter milik Antam ini ternyata masih terus terganjal pasokan listrik. Apakah ini disengaja?,” sambungnya.

    Senada, Sekretaris Jendral Asosiasi Penambang Nickel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey juga angkat bicara terkait PT. Antam yang juga menjual bijih nikel ke pabrik. Menurutnya, PT. Antam yang memiliki cadangan bijih nikel yang banyak harusnya mampu membangun pabrik sendiri.

    “Ada yang tanya, kenapa Antam menjual ore? Antam punya cadangan yang besar, seharusnya Antam membangun pabrik sendiri seperti Harita yang punya tambang besar tapi tidak menjual ore, bangun pabrik sendiri, bahkan mengakomodir penambang lain untuk suplai ore ke Harita,” kata Meidy keoada media ini, Rabu 4 Agustus 2021.

    Ia juga menilai, besarnya cadangan ore yang dimiliki juga dapat memungkinkan PT. Antam untuk memonopoli pengadaan bahan baku ke smelter. Sehingga hal tersebut dapat merugikan para penambang lokal lainnya yang memiliki cadangan tidak sebesar PT. Antam.

    “Kalau PT. Antam memonopoli pengadaan bahan baku ke smelter, mending IUP yang lain dicabut saja semua dan diganti jadi nama Antam semua,” tuturnya.

  • Cek Disini, Hasil Seleksi Administrasi Calon ASN di Konkep 2021

    Cek Disini, Hasil Seleksi Administrasi Calon ASN di Konkep 2021

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Hei Sobat CASN Konkep 2021…
    Perpanjangan pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN dan PPPK) 2021 telah resmi ditutup pada Senin (26/7/2021) lalu.

    Selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Sesuai jadwal dalam Surat Kepala BKN tertanggal 19 Juli 2021 nomor 6201/B-KS.04.01/SD/K/2021 tentang Penyesuaian Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon ASN Tahun 2021, dilaksanakan tanggal 2-3 Agustus ini.

    screenshot lembar halaman pengumuman oleh Panselda CASN dan PPPK Guru di Konkep.

    Panitia Seleksi Daerah (Panselda), Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, secara resmi kelurkan pengumuman hasil seleksi berkas CASN di wilayahnya pada Senin (02/08) kemarin.

    Pengumuman CASN formasi umum yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebanyak 477 orang kategori Memenuhi Sarat (MS), dan 12 orang lainnya kategori (TMS).

    Hal itu dibenarkan Kepala BKPSDM Konkep, Umar saat dihubungi media ini, Selasa (3/8) melalui aplikasi pesan WhatsApp pribadinya.

    Pengumuman hasil seleksi administrasi CASN Konkep di posting akun Facabook BKPSDM.

    “Benar kami sudah keluarkan pengumuman di web resmi Pemkab Konkep dan sosial media kami BKPSDM,” kata Kepala BKPSDM Konkep, Umar.

    Bagi Anda Sobat CASN Konkep yang dinyatakan tidak lolos atau TMS pada seleksi administrasi. Anda masih bisa melakukan sanggah.

    Anda juga harus tahu, peserta mendapat kesempatan sanggah hanya sekali setiap peserta. Waktu sanggah cukup panjang selama tiga hari yaitu 4-6 Agustus 2021.

    Kemudian yang perlu Anda ketahui juga adalah waktu jawab sanggah, yaitu 4-13 Agustus. Kemudian pengumuman pasca-sanggah pada 15 Agustus 2021.
    Untuk melakukan sanggahan pelamar masuk pada laman, https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login.

    477 CASN lulus seleksi berkas atau MS dan 12 peserta CASN yang TMS dapat dilihat daftar nama-nama nya pada laman sscasn.bkn.go.id, kemudian
    website resmi Pemda Konkep ke http://konkepkab.go.id atau media sosial facebook: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Konawe Kepulauan.

    Dalam pengumuman ini, pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu ujian Computer Assited Test (CAT) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

    Jadwal tempat dan ketentuan tes akan diinformasikan selanjutnya melalui website https://sscn.bkn.go.id, website pemda konkep dan media sosial BKPSDM pada link diatas. Atau melalui papan informasi di kantor BKPSDM Konkep. Jl. Poros Kompeks Kantor Bupati Konkep.

    Kartu peserta ujian Anda silahkan cetak diportal SSCASN akun masing-masing peserta.

    Pelaksanaan ujian CAT SKD akan dilaksanakan pada fasilitas CAT yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui mekanisme Cosharing dengan Pemda Konkep.

    Peserta diharapkan untuk terus menerus mengecek pengumuman terkait dengan jadwal dan lokasi ujian CAT.

    Hasil Seleksi Formasi PPPK Guru di Konkep Tahun 2021

    Bagi Anda yang yang penasaran dengan hasil seleksi administrasi formasi PPPK Guru dilingkup Pemda Konkep tak perlu khawatir. Sebab, jadwal pengumumannya sama dengan CASN diatas, yaitu tanggal 2-3 Agustus 2021.

    Hanya ada perbedaan akses laman dengan CASN formasi umum tadi, untuk CASN formasi PPPK Guru ini akan disampaikan hasil seleksi berkasnya oleh KemendikbudRistek
    atau dapat langsung mengecek akun masing-masing peserta secara berkala.

  • Samahuddin Bakal Bangun Jalan Lingkar di Area RSUD Buteng

    Samahuddin Bakal Bangun Jalan Lingkar di Area RSUD Buteng

    SULTRAGO.ID, BUTON TENGAH – Tahun ini (2021), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buteng bakal membangun jalan lingkat di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buteng.

    Bupati Buteng, Samahuddin mengatakan, pembangunan jalan lingkar dibuat setelah melihat kondisi area pelataran RSUD yang rata dengan tanah. Apalagi, pengaspalan menuju RSUD dipastikan selesai Oktober 2021 mendatang.

    “Sebelumnya, kondisi pelataran RSUD berbukit dan berjurang. Namun, karna kita sudah ratakan dan area jurang sudah kita bangunkan talud keliling. Jadi tahun ini, jalan lingkar akan kita bangun, biar lebih kelihatan menarik,” kata Samahuddin, Minggu 1 Agustus 2021.

    Menurutnya, alasan dibangunnya jalan lingkar tersebut agar kendaraan yang memasuki area RSUD bisa satu arah dan tidak bertabrakan. Misalnya, mobil masuk lewat jalur kiri dan keluar lewat jalur kanan.

    “Sehingga masyarakat yang datang di rumah sakit bisa nyaman pula,” ujar Samahddin.

    Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jalan lingkar RSUD Buteng itu, katanya, kurang lebih sebesar Rp3,2 miliar.

    “Angaran kita sudah siapkan. Dan ini belum termasuk asplanya. Pelan-pelan kita bangun, karna keterbatasan anggaran,” terang Samahuddin.

    Ia berharap pembangunan jalan lingkar bisa berjalan dengan baik dan dapat dijadikan tempat terapi bagi pasien sembari menikmati pemandangan yang berada dibawah (Lombe).

    “Karena letak RSUD berada di atas, maka akan kelihatan pemandangan indah sepanjang mata memandang. Tentu ini dapat menyemangati para pasien nantinya,” tutup Samahuddin.

    Penulis: Keysa

  • Stimulus Listrik Diperpanjang Hingga Desember 2021

    Stimulus Listrik Diperpanjang Hingga Desember 2021

    SULTRAGO.ID, KENDARI – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang stimulus program ketenagalistrikan hingga Desember 2021 mendatang (triwulan IV).

    Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, perpanjangan stimulus listrik ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

    “Bantuan ini merupakan salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus wujud kehadiran negara dalam meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19,” kata Ida dalam acara pada Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan di Youtube FMB9ID_IKP, Kamis 30 Juli 2021.

    Menurutnya, rencana anggaran pemberian stimulus program ketenagalistrikan triwulan III dan IV 2021 sekitar Rp4,97 triliun. Dimana triwulan III sekitar Rp2,43 triliun untuk 26,82 juta pelanggan dan triwulan IV sekitar Rp 2,54 triliun untuk 27,12 juta pelanggan.

    “Realisasi anggaran semester I tahun 2021 mencapai Rp6,75 triliun. Dengan demikian total anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian stimulus program ketenagalistrikan hingga triwulan IV 2021 sekitar Rp11,72 triliun,” beber Ida.

    Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengungkapkan, PLN siap menjalankan keputusan pemerintah untuk perpanjangan stimulus listrik kepada pelanggan yang sudah terdaftar.

    “Kami sudah siapkan mekanisme penyalurannya serta pengaduannya. PLN juga menyiapkan aplikasi digital untuk memudahkan masyarakat. Untuk mengecek pelanggan dapat mengakses PLN Mobile. Mohon bantuan masyarakat untuk mendownload PLN Mobile,” ungkap Bob.

    Ia mengatakan, bersama Kementerian ESDM, PLN membentuk posko Siaga Darurat Covid pada 7-30 Juli 2021 untuk memantau pasokan listrik selama PPKM darurat.

    “PLN juga siap menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dalam work from home atau study from home dapat menikmati tanpa harus keluar rumah,” ujar Bob.

    Ditempat yang sama, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menganggap kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus listrik merupakan langkah yang baik, terlebih dalam menghadapi PPKM darurat.

    “Dalam situasi sekarang, Pemerintah harus turun tangan. Pemberian stimulus listrik ini hal yang baik untuk pelanggan rumah tangga 450 VA hingga 900 VA atau bersubsidi, bisnis, juga industri termasuk UMKM. Kalau tidak, bisa ambruk,” tambah Agus.

    Namun, ia mengingatkan pentingnya PLN membuat data pelanggan yang menunjukkan perubahan ekonomi pelangggan setelah mendapatkan stimulus listrik.

    “Yang penting PLN bisa membuat data dari kelompok masyarakat yang dibantu, mereka meningkat tidak ekonominya, atau paling tidak bisa survive. Jadi data itu bisa menunjukkan mana yang bertahan, mana yang berkembang. Paling tidak PLN punya data yang bisa dipakai oleh regulator yang menunjukkan kalau stimulus ini memang menolong masyarakat,” tutup Agus.

    Penulis: Keysa

  • Tinjau Posko Pasar Modern BSD, Kapolri Ingin Prokes Ditegakan Guna Menurunkan Level PPKM

    Tinjau Posko Pasar Modern BSD, Kapolri Ingin Prokes Ditegakan Guna Menurunkan Level PPKM

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

    Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021).

    “Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Sigit.

    Sigit menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, Sigit mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan.

    “Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini.

    Nantinya, lanjut Sigit, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

    “Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit,” kata Sigit.

    Menurut Sigit, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak.

    “Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level,” ucap Sigit.

    Sigit menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri.

    “Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat,” tutur Sigit.

    Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

    Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

    Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

    Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan.

    Oleh sebab itu, Sigit menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurut Sigit harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung.

    Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona.

    “Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya,” kata Sigit saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

    Selanjutnya, Sigit juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Sigit bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas.

    “Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih,” ujar Sigit.

    Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

    Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari.

    Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.

  • Rangkul Muhammadiyah se-Indonesia, Kapolri Optimis Herd Immunity Segera Terbentuk

    Rangkul Muhammadiyah se-Indonesia, Kapolri Optimis Herd Immunity Segera Terbentuk

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2021). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan Polri dan Dinkes Provinsi DKI.

    Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan rasa optimismenya soal segera terbentuknya Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. Mengingat, adanya kerjasama antara Polri dan Muhammadiyah di wilayah Indonesia, terkait dengan kegiatan percepatan vaksinasi.

    “Alhamdulillah kerjasama ini sudah berlangsung beberapa lama, sudah ada 20 sampai 27 kegiatan di kurang lebih 20 wilayah. Yang tentunya ini akan sangat bantu dalam rangka percepat kegiatan vaksinasi,” kata Sigit di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

    Kegiatan vaksinasi di PP Muhammadiyah sendiri dimulai sejak tanggal 28 dan 29 Juli 2021. Target vaksinasi adalah PP Muhammadiyah beserta majelis, lembaga, organisasi otonom, keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat umum sebanyak 1.000 orang, dengan target 500 orang per hari.

    Dengan adanya semangat yang sama, Sigit nantinya bakal menginstruksikan seluruh Kapolda untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen Muhammadiyah guna melakukan percepatan vaksinasi.

    “Oleh karena itu, untuk kedepan kita terus lanjutkan kegiatan bersama dalam rangka akselerasi percepatan vaksinasi diseluruh wilayah. Dan nanti saya juga minta seluruh Kapolda untuk melakukan kerjasama seluruh rekan Muhammadiyah di seluruh wilayah. Sehingga terbentuk kekuatan dalam rangka sinergi laksanakan percepatan terhadap vaksinasi,” ujar Sigit.

    Menurut mantan Kapolda Banten ini, selain tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah juga memiliki tenaga kesehatan yang memumpuni. Sehingga, bisa dikerjasamakan sebagai vaksinator. Sebab itu, perlu adanya penguatan kolaborasi dalam rangka mempercepat vaksinasi.

    “Alhamdulillah kami senang karena Muhammadiyah memiliki banyak tenaga kesehatan yang tentunya bisa kami kerjasamakan dalam rangka percepatan vaksin,” ucap Sigit.

    Sigit menegaskan, dalam rangka mempercepat vaksinasi demi membentuk Herd Immunity, diperlukan adanya kerjasama atau sinergi dengan seluruh organisasi masyarakat, kepemudaan dan seluruh elemen masyarakat.

    Sebab itu, Sigit mengapresiasi PP Muhammadiyah yang telah mau terlibat aktif dalam rangka mewujudkan target percepatan vaksinasi di Indonesia.

    “Dalam rangka wujudkan Herd Immunity ini tentunya akan bisa berjalan dengan lebih baik apabila seluruh elemen ormas, organisasi kepemudaan bisa ikut terlibat,” kata Sigit.

    Disisi lain, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) meskipun telah disuntik vaksin. Hal itu masih menjadi salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona.

    “Tetap pakai masker, jaga jarak dan ikuti aturan petunjuk terkait aturan-aturan lakukan protokol kesehatan dan yang belum vaksin segera laksanakan vaksin,” ujar Sigit.

    Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan, bahwa kerjasama vaksinasi bersama Polri ini sudah dilaksanakan di lebih dari 20 Provinsi Indonesia.

    “Kami sudah bekerjasama di beberapa tempat misal di Kalbar, NTT dan di beberapa Polsek di lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Kami tentu sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Polri kepada Muhammadiyah khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi di PP Muhammadiyah ini,” kata Mu’ti dikesempatan yang sama.

    Dalam kegiatan vaksinasi, Mu’ti menyebut telah melibatkan setidaknya 76 Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah. Tak hanya vaksin, kata Mu’ti pihaknya juga melaksanakan program lain, diantaranya penyuluhan dan pelayanan yang diberikan langsung, seperti penyuluhan kesehatan, konsultasi psikologi dan ketahanan mental dan spritiual.

    “Karena pandemi bukan hanya kesehatan murni tapi banyak dampak yang ditimbulkan terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental, spiritual dan ekonomi. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat kita tingkatkan. Tim bertugas ini dari aliansi RS Islam Jakarta. Kami dapat info yang vaksinasi dapat bantuan dari Pak Kapolri beras 2 ton yang nanti kami sampaikan ke peserta. Ini tim gabungan dengan RS Muhammadiyah dan Polri,” tutup Mu’ti.

  • Jatah Bansos Beras Konkep Mulai Disalurkan

    Jatah Bansos Beras Konkep Mulai Disalurkan

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Bantuan sosial (Bansos) berupa beras untuk jatah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah tiba dan mulai disalurkan kepada masyarakat penerima.

    Masyarakat dimaksud merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai (BST) dan program keluarga harapan (PKH), total penerima bansos beras sebanyak 3.642 KPM yang tersebar dari 7 kecamatan se Konkep.

    Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), H. Amrullah yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial, Muh. Rustam Arifin melaunching penyaluran bansos tersebut dan melepas secara resmi untuk disalurkan pada sejumlah kecamatan.

    Muh. Rustam memaparkan masing-masing penerima manfaat diberikan 10 kg beras jenis premium dari Perum Bulog Sultra. Hal itu sesuai Instruksi Menteri Sosial RI pada situasi PPKM untuk penanganan penyebaran Covid-19.

    “Hari ini kita mulai salurkan. Tetapi belum semuanya akan tersalurkan sekaligus ke PKM, karena baru satu mobil truk yang tiba untuk 780 KPM. Sedangkan sisahnya masih dalam perjalanan dari kendari menuju kesini (Konkep) red,” kata Muh. Rustam usai melaunching penyaluran bansos secara simbolik. Kamis (29/7).

    Sasaran awal penyaluran ini adalah, Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Timur.

    “Kecamatan Wawonii Utara ada juga tetapi baru sebahagian saja,” tambah Rustam.

    Sedangkan untuk jatah Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tenggara akan dilakukan penyaluran pada keesokan hari, Jum’at 30 Juli 2021.

    “Kan bansos berasnya masih dalam perjalanan, InsyaAllah sore tiba. Kemudian besoknya baru menyalurkan,” ujarnya.

    Atas nama pemerintah daerah, selaku yang mewakili Bupati H. Amrullah. Muh. Rustam berharap dengan diberikan bantuan oleh KPM semoga dapat bermanfaat.

    “Semoga bermanfaat dengan adanya bantuan ini karena bansos beras ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang bekerja sama dengan Perum Bulog kepada masyarakat pada saat perpanjangan PPKM dalam rangka penanganan Covid-19,” tandas Muh. Rustam Arifin.

    Untuk itu, ia juga berharap kepada tim penyalur dan pendamping PKH dengan pendamping TKSK agar penyalurannya tepat sasaran berdasarkan data dari Kemensos.

    Pekan depan pihaknya, kata Muh. Rustam akan lakukan monitoring dan evaluasi terkait penyaluran bansos beras ini.

    “Kita akan turun lapangan memastikan apakah penyalurannya sudah merata dan tepat sasaran sesuai data yang kami diberikan dari Kemensos RI,” pungkasnya.