Kategori: Nasional

Hamdan Zoelva: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kadaluarsa dan Tidak Berdasar Hukum

JAKARTA, SULTRAGO.ID – Sidang PTUN Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN-JKT Jakarta masuk dalam tahapan Bukti Surat, dimana para pihak, dalam hal ini Penggugat (KLB Deli Serdang) dan Tergugat intervensi (DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY), masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH. MH.

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Hamdan Zoelva kembali menegaskan, pertama, Gugatan pihak KLB Ilegal Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak berdasar hukum.

Ia menjelaskan, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah tegas menyatakan, tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan. Namun Pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020–2025) pada 27 Juli 2020.

“Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut, maka berdasarkan Azas Publisitas, lanjut Hamdan, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham,” jelas Hamdan dalam siaran pers yang diterima media ini, Kamis (2/9).

Kedua, lanjut Hamdan, gugatan pihak KLB Ilegal dinilai tidak mempunyai legal standing. Sebab, para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat. Dan ketiga, gugatan juga dinilai kabur dan tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, sebab dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat.

“Padahal, UU Parpol secara tegas menyatakan, perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat,” tegas Hamdan.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang menyatakan, pihaknya telah menyerahkan sebanyak 31 bukti di persidangan. Hal itu dilalakukan untuk mematahkan upaya manipulasi fakta pihak KLB Deli Serdang.

‘”Untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan gerombolan KSP Moeldoko, DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti,” ucap Hinca Pandjaitan.

TIM REDAKSI

2 September 2021
Kapolri Imbau Warga Medan yang Terpapar Covid-19 Dirawat di Isoter Karena Aman dan Nyaman

JAKARTA, SULTRAGO.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau kepada warga Medan, Sumatera Utara (Sumut), yang terpapar Covid-19, untuk menjalani perawatan di lokasi Isolasi Terpusat (Isoter). Menurutnya, tempat tersebut jauh lebih aman dan nyaman bagi pasien yang terjangkit virus corona.

Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Forkopimda Medan, Sumut, Sabtu (14/8/2021).

“Mengimbau dan mengajak masyarakat yang Isoman untuk melakukan isolasi di isoter yang telah disediakan. Di lokasi isoter pasien langsung dalam pengawasan tenaga kesehatan,” kata Sigit dalam arahannya.

Mantan Kapolda Banten ini juga menyatakan, dengan isolasi di isoter, maka hal itu dapat melindungi keluarga dan kerabat dari paparan virus corona. Selain itu, isoter juga dilengkapi dengan segala fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman dan tenang. Sehingga, pemulihan bakal cepat terjadi.

Oleh sebab itu, Sigit mendorong Forkopimda Medan, untuk menambah jumlah lokasi isoter dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Serta, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa isolasi di isoter lebih baik untuk percepatan pemulihan.

“Menambah tempat tidur di isolasi terpadu dengan memanfaatkan Balai Diklat, GOR dan Gedung sekolah. Mengimbau dan mengajak masyarakat yang Isoman untuk melakukan isolasi di isoter yang telah disediakan,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Sigit menekankan kepada Forkopimda Medan untuk menjaga momentum pertumbuhan perekonomian di tengah Pandemi, dengan tetap menerapkan strategi pengendalian virus corona. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 7,07 persen. Sedangkan, Sumut perekonomiannya mulai tumbuh sekira 4,95 persen di saat Pandemu Covid-19.

“Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus kami jaga dengan kesehatan sebagai modal dasar. Jika kasus Covid-19 bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali berjalan normal,” ucap Sigit.

Strategi mitigasi atau pengendalian Covid-19 yang harus diperkuat antara lain, protokol kesehatan yang ketat seperti 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), penguatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Dan terakhir, adalah melakukan akselerasi atau percepatan vaksinasi.

Dalam kunjungan kerjanya ke Medan, Sumut, Panglima dan Kapolri juga menyempatkan melakukan peninjauan langsung ke salah satu lokasi isoter di Hotel Soechi. Mereka melakukan pemantauan terkait dengan proses atau alur penanganan warga yang terpapar virus corona.

Di tempat isoter itu, terdapat sejumlah fasilitas yang tersedia, diantaranya adalah, jumlah kamar dan tempat tidur sebanyak 247. Lalu, tabung oksigen berukuran besar sebanyak 50 tabung, sehingga diyakini, kebutuhan oksigen masih mencukup.

Adapun mekanisme Isoter, yaitu pasien suspect Covid-19 atau pasien dengan hasil Swab Antigen positif atau PCR datang ke pendaftaran untuk segera ditangani dokter dan perawat.

Melakukan skrining terhadap pasien. Kriteria pasien isoter yang diterima, OTG atau memiliki keluhan ringan dengan saturasi oksigen >90 persen. Apabila memenuhi kriteria lanjut isolasi sampai 10 sampai dengan 14 hari. Jika terjadi perburukan atau muncul gejala lainnya seperti saturasi oksigen <90%, langsung dilakukan rujukan ke RS lainnya yang tersedia kamar.

15 Agustus 2021
Jubir DPP Partai Demokrat Sebut Pokok Gugatan PMH Terhadap KLB Sibolangit Belum Diperiksa dan Diputus PN Jakpus

JAKARTA, SULTRAGO.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut ada pihak-pihak yang membuat keruh situasi dengan menyimpulkan secara keliru dan membuat muslihat dan pernyataan yang menyesatkan atas Putusan Majelis Hakim (PMH) dari PN Jakarta Pusat No. 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021.

Dikatakan Herzaky Mahendra Putra, di dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Majelis hakim sambung Herzaky tidak pernah menyatakan gugatan ditolak.

“Itu artinya, Majelis Hakim sama sekali belum memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Partai Demokrat yang notabene secara notoir fact telah sangat meyakinkan karena menunjukkan fakta-fakta sulit dibantah bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” jelas Herzaky.

Sementara itu, Ketua Tim Pembela Demokrasi Dr. Bambang Widjojanto mengatakan Partai Demokrat memutuskan menerima putusan di atas untuk dipelajari dan dipertimbangkan secara teliti dan seksama guna dijadikan dasar dalam memastikan pilihan dan langkah hukum selanjutnya.

“Kita pelajari dulu kemudian memutuskan apakah kita akan mengajukan upaya hukum atau gugatan diajukan kembali karena pokok-pokok telah memuat fakta-fakta yang utuh dan kuat secara hukum atas perbuatan melawan hukum dari para tergugat dalam menyelenggarakan KLB abal-abal,” kata Dr. Bambang.

Dr. Bambang menambahkan pemohon prinsipal telah secara patut hadir dalam proses mediasi dan mengikuti proses mediasi secara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf d Perma No. 1 Tahun 2016 yang menegaskan pihak yang tidak hadir dapat dilakukan dengan alasan yang sah; dan salah satu alasannya menjalankan tuntutan profesi/pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Secara faktual dan hukum sudah dapat dibuktikan, prinsipal gugatan, Ketua Umum AHY telah menunjukan itikad baiknya karena sudah mengirimkan surat kepada hakim mediator yang menjelaskan alasan atas ketidakhadirannya karena sedang menjalankan tuntutan/profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

AHY juga telah memberikan kuasa kepada prinsipal penggugat lainnya, Sekjen Partai Demokrat, waktu itu hadir untuk mewakili dirinya dan mengambil keputusan atas nama partai dalam proses mediasi dimaksud. Surat Kuasa dan proposal mediasi telah diterima hakim mediasi dan para tergugat sehingga proses mediasi dilanjutkan dan para tergugat juga menjawab proposal mediasi dari Partai Demokrat.

“Sungguh tidak benar jika ada pihak-pihak yang secara insinuasi, keliru dan manipulatif menyatakan bahwa AHY, Ketum Partai Demokrat sudah melakukan kebohongan publik serta menyimpulkan sendiri secara sepihak. Putusan adalah fakta yang justru memperlihatkan AHY sebagai pihak yang melakukan PMH,” katanya.

Untuk itu, Partai Demokrat menyayangkan para pihak yang membuat pernyataan yang sangat menyesatkan tersebut dan jika tidak dilakukan maka akan mengambil langkah hukum atas pernyataan yang manipulatif dan menyesatkan tersebut.

Dr. Bambang menegaskan putusan majelis hakim No. 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2021 tidak mengubah fakta hukum bahwa Partai Demokrat yang sah serta diakui oleh negara adalah partai yang dipimpin oleh Ketum AHY. Dan penyelenggaraan KLB Sibolangit abal-abal sudah dikualifikasi karena melanggar hukum dan bahkan tidak diakui oleh pemerintahan yang sah.

14 Agustus 2021
Presiden Jokowi Sambut Atlet Olimpiade Tokyo di Istana, Peraih Medali Dapat Bonus Miliaran Rupiah

BOGOR, SULTRAGO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kontingen Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020, sekaligus menyerahkan bonus apresiasi bagi para atlet dan para pelatih. Acara tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 13 Agustus 2021.

Presiden Jokowi mengungkapkan rasa bangga atas perjuangan para atlet Indonesia dan mengucapkan rasa syukur karena kontingen Indonesia telah tiba kembali di Tanah Air dengan sehat dan selamat.

“Saya beserta seluruh rakyat sangat bangga atas perjuangan, atas kerja keras yang telah saudara-saudara lakukan di Tokyo dan sangat mengapresiasi hasil medali yang telah diraih,” ujar Jokowi di kutip dari akun Facebook resmi Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi.

Selain itu, Kepala Negara juga mengucapkan selamat kepada seluruh peraih medali baik medali emas, perak, maupun perunggu. Tak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan Presiden kepada para atlet, pelatih, ofisial, pendamping, Chef de Mission, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Jepang, serta berbagai pihak yang telah menyukseskan perhelatan besar tersebut.

Atas prestasi yang diraih para atlet Indonesia, pemerintah memberikan penghargaan berupa bonus. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo, pasangan ganda putri bulu tangkis Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, masing-masing mendapatkan bonus sebesar Rp5,5 miliar.

“Terima kasih atas medali emas yang diberikan oleh bulu tangkis ganda putri. Ini melanjutkan tradisi medali emas Indonesia di Olimpiade dari cabang bulu tangkis,” ungkap Presiden.

Sementara itu, peraih medali perak Olimpiade Tokyo, yakni Eko Yuli Irawan yang turun pada cabang olahraga angkat besi kelas 61 kilogram putra mendapatkan bonus sebesar Rp2,5 miliar.

Adapun atlet-atlet peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo, yakni Windy Cantika Aisah (angkat besi 49 kilogram putri), Rahmat Erwin Abdullah (angkat besi 73 kilogram putra), dan Anthony Sinisuka Ginting (bulu tangkis tunggal putra) masing-masing mendapatkan bonus sebesar Rp1,5 miliar.

Selain para atlet tersebut, para pelatih dari masing-masing peraih medali juga mendapatkan bonus apresiasi.

Sumber: Akun Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi

13 Agustus 2021
Tinjau SVMI di UI, Kapolri: Hilangkan Perbedaan Bersatu Lawan Covid-19

JAKARTA, SULTRAGO.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Sentra Vaksinasi Mahasiswa Indonesia (SVMI) di Sarana Olahraga (SOR) Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (12/8/2021).

SVMI ini merupakan kolaborasi antara Polri bersama dengan seluruh Civitas Akademika Universitas Indonesia, Forkopimda Kota Depok, Mahasiswa, Relawan, tenaga medis, BUMN, Swasta dan seluruh elemen masyarakat. Dengan tujuan akselerasi vaksinasi demi mempercepat Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.

Sigit menekankan bahwa untuk penanganan dan pengendalian Covid-19 serta percepatan Herd Immunity terhadap virus corona, diperlukan sinergitas dan kerjasama dari seluruh elemen bangsa. Karena itu, Sigit menekankan untuk menghilangkan segala perbedaan dan bergandengan tangan untuk sama-sama berjuang melawam Pandemi Covid-19.

“Karena Herd Immunity bisa tercapai kalau kita semua bergabung dan bersinergi. Karena saat ini yang kita butuhkan, adalah bagaimana seluruh elemen bangsa ini bersatu untuk melawan Covid-19. Hilangkan sementara ini perbedaan kita, bersatu kita lawan Covid-19, untuk segera maju menuju Indonesia bangkit, itu tentunya harapan kita semua,” kata Sigit dalam tinjauannya.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, Pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi Indonesia dan seluruh dunia. Sehingga, sinergitas seluruh elemen bangsa, menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan baru atau New Normal di tengah terjadinya situasi seperti saat ini.

“Karena ini tantangan kita bersama, tantangan seluruh negara. Siapa yang bisa lebih dahulu pulih dari kondisi Covid-19, sehingga kemudian kembali pada hidup New Normal yang tentunya menjadi cita-cita kita bersama,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Oleh karenanya, Sigit sangat mengapresiasi kegiatan Sentra Vaksinasi Mahasiswa Indonesia di Kampus UI. Menurutnya, hal ini merupakan wujud nyata dari terciptanya sinergitas antar-kelompok masyarakat untuk mendukung program Pemerintah dalam melawan Pandemi virus corona.

“Sehingga tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama untuk kita berjuang melawan pandemi Covid-19. Tentunya banyak program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, dalam rangka menahan laju Covid-19 dan bagaimana upaya kita untuk bisa ambil langkah-langkah dalam rangka mencegah laju dan upaya untuk mengobati menyembuhkan dan juga tingkatkan kekebalan daya tahan terhadap Covid-19,” ucap Sigit.

Untuk menahan laju pertumbuhan Covid-19, Pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah, mulai dari PSBB, PPKM, PPKM Darurat hingga PPKM berlevel seperti sekarang ini. Meski begitu, kata Sigit, Pemerintah tetap memperhatikan sektor perekonomian masyarakat untuk tetap bergerak.

“Namun di satu sisi juga terkait sektor ekonomi harus diperhatikan sehingga juga diatur adanya kelonggaran yang ada di dalam level-level,” kata Sigit.

Sigit memaparkan, dalam melakukan pengendalian Covid-19 terdapat tiga kunci atau strategi. Pertama adalah pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Seperti, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Terkait kepatuhan ini tentunya juga harus selalu diingatkan, karena memang ini kunci utama penggunaan masker kemudian menjaga jarak jauhi kerumunan dan juga melakukan pembatasan. Sehingga prokes bisa berjalan ini semua kita lakukan untuk menjaga masyarakat tidak mudah tertular atau bagi positif OTG menulari yang lain,” ujar Sigit.

Kunci selanjutnya adalah penguatan 3T (testing, tracing dan treatment). Hal tersebut menjadi penting karena apabila penanganannya tepat maka pencegahan penularan dan perawatan dapat dimaksimalkan.

“Tentunya ini menjadi penting, karena jika terlambat jni akan berdampak terhadap masyarakat yang positif tidak ketahuan dan kemudian penanganannya lambat sehingga ada risiko perburukan. Jadi ini mohon juga ada kerjasama dari kita semua petugas tracing dan testing berusaha untuk optimal, melakukan tugasnya dan kita harapkan dari masyarakat juga ikut khususnya yang ada riwayat kontak erat untuk mau ditracing dan di test,” tutur Sigit.

Dan kunci yang terakhir adalah, percepatan program vaksinasi massal. Kegiatan tersebut sangat memerlukan kerjasama antar-seluruh lapisan masyarakat.

“Kemudian, salah satu strategi harus betul dilaksanakan untuk tingkatkan daya tahan serangan Covid-19, adalah kegiatan vaksinasi dan vaksinasi mau tidak mau harus dilakukan dengan libatkan seluruh stakeholder, masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bergabung,” ucap Sigit.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiawaan Universitas Indonesia, Abdul Haris menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri, karena ikut aktif mendukung kegiatan sentra vaksinasi di Kampus UI.

“Kami bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari pak Kapolri yang hari ini berjumpa dan sekaligus berikan dukungan atas ketersediaan vaksin dan dukungan pemberian sembako kepada masyarakat,” kata Abdul Haris dikesempatan yang sama.

Abdul Haris memastikan, seluruh Civitas Akademika UI siap mendukung segala program Pemerintah dalam menangani dan mengendalikan Pandemi Covid-19.

“Kami tentu saja mendukung program Pemerintah agar mungkin upaya vaksinasi target 2 juta per hari bisa kami laksanakan. Kami sendiri punya target paling tidak bisa terpenuhi dalam sehari dua ribu vaksin ke masyarakat. Upaya pembentukan herd immunity bagi masyarakat bisa secara cepat kami penuhi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat. Tujuannya agar membantu warga yang paling terdampak perekonomiannya di tengah Pandemi Covid-19.

12 Agustus 2021
Danamon Hadirkan Rumah Sakit Darurat Untuk Tangani Covid-19

SULTRAGO.ID, JAKARTA – Dalam membantu pemerintah untuk penanggulangan Covid-19, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) menghadirkan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit (RS) darut.

Rumah sakit darurat ini didirikan di tiga RS rujukan Covid-19, yaitu RSUD Taman Sari Jakarta Barat, RSUD Budhi Asih Jakarta Timur dan Rumah Sakit Polri Sukanto.

Direktur Syariah & Sustainability Finance Danamon, Herry Hykmanto mengatakan, inisiatif yang merupakan kolaborasi bersama Dompet Dhuafa ini dilakukan agar seluruh pasien yang membutuhkan penanganan medis bisa segera mendapatkan akses layanan kesehatan secara cepat dan tepat.

“Kami harap rumah sakit darurat ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan dapat membantu pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia,” kata Herry melalui rilis persnya, Kamis 12 Agustus 2021.

Sementara itu, Direktur Direktur CSR Dompet Dhuafa, Herdiansah mengatakan, hingga saat ini, masih banyak masyarakat terdampak Covid-19 yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Mulai dari obat-obatan, vitamin hingga ruang rawat inap intensif.

“Olenya, mari saling bahu membahu membantu banyak orang di masa pandemi ini,” tutup Herdiansyah.

Untuk diketahui, Danamon juga telah memberikan bantuan asuransi perlindungan terhadap para relawan Covid-19 dari risiko jaminan kematian dan kecelakaan kerja.

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) dan BPJamsostek sebagai pengelola bantuan asuransi.

Penulis: Keysa

12 Agustus 2021
Simak Pedoman Peringatan HUT ke-76 RI di Masa Pandemi

JAKARTA, SULTRAGO.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) sudah menjadi kegiatan rutin tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai kegiatan perlombaan maupun pertunjukkan yang melibatkan banyak orang selalu dilakukan pada momen memperingati kemerdekaan ini.

Meskipun, setiap daerah memiliki cara dan gaya yang berbeda dalam mengisi peringatan kemerdekaan. Tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama yakni mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indoensia atas perjuangan para pahlawan yang telah gugur.

Namun, akan berbeda dengan peringatan kemerdekaan kali ini akibat wabah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Meski begitu, Pemerintah secara resmi telah meluncurkan logo dan tema untuk perayaan HUT ke-76 RI pada 17 Agustus 2021 dalam masa pandemi Covid-19 dengan tema “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) RI, Pratikno mengeluarkan pedoman tentang penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan RI di masa pandemi ini. Pedoman peringatan upacara kemerdekaan tersebut sebagaimana dikutip pada akun resmi Kementerian Sekretariat Negara di www.setneg.go.id bahwa penyelenggaraan upacara tersebut sesuai Surat Mensesneg Nomor B-564/M/S/TU.00.04/07/2021 tentang Pedoman Peringatan HUT Ke-76 RI, tertanggal 28 Juli 2021, sebagai berikut:

Logo dan tema HUT ke-76 RI tahun 2021.

1. Tingkat pusat

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dipusatkan di lstana Merdeka Jakarta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, minimalis, dan mematuhi protokol Covid-19.

Komposisi petugas upacara di lstana Merdeka Jakarta terdiri dari: Komandan Upacara sebanyak 1 orang; Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dengan formasi pasukan 17 -8-45: Pasukan upacara sebanyak 40 orang, berasal dari TNl/Polri; Korps music sebanyak 24 orang; MC sebanyak 2 orang; dan Pasukan pelaksana Tembakan Kehormatan saat Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl sebanyak 17 orang, berasal dari TNI.

Upacara dihadiri oleh Presiden (selaku lnspektur Upacara), Wakil Presiden dan petugas upacara adalah Ketua DPR (selaku pembaca Teks Proklamasi) dan Menteri Agama (selaku pembaca doa).

Tamu undangan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021 adalah Ketua MPR, Ketua Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, Ketua BPK, Menteri Kabinet lndonesia Maju, Panglima TNl, dan Kapolri, serta tidak mengundang masyarakat.

2. Luar negeri

Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Perwakilan Rl di luar negeri.

Pelaksanaan agar menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 di tiap negara dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan.

3. Tingkat daerah

Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021 agar menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan:

Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra yang bertugas di daerah agar menerapkan pola yang sama dengan Paskibraka di lstana Merdeka Jakarta (menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.

Upacara Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Rl Tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan upacara di lstana Merdeka Jakarta).

Kantor Perwakilan/lembaga yang ada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pimpinan lnstansi Pusat beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di lstana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing.

Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kantor/lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan di lstana Merdeka Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing setelah melaksanakan upacara di daerah.

Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat dan pegawai pada instansi pusat maupun daerah

wajib mengikuti upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Rl dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan di Rumah Digital lndonesia (www.rumahdigitalindonesia.id) dan stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing.

4. Pada 17 Agustus 2021, pukul 10.17 WIB hingga 10.20 WIB selama 3 menit, segenap masyarakat lndonesia wajib menghentikan aktivitasnya sejenak:

Seluruh masyarakat lndonesia berdiri tegap pada saat lagu lndonesia Raya berkumandang, secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah.

Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirene atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu lndonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

5. Pada 16 Agustus 2021 agar masyarakat mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Rl melalui berbagai kanal media (televisi, radio, platform Rumah Digital lndonesia dan media daring lainnya).

Mulai tanggal 1 Agustus 2021 masyarakat dapat mengakses platform Rumah Digital lndonesia (www.rumahdigitalindonesia.id). Rumah Digital lndonesia akan menayangkan rangkaian Upacara

Peringatan HUT ke-76 RI Tahun 2021, beragam pertunjukan seni, panggung hiburan, permainan khas kemerdekaan, pasar digital produk usaha mikro, kecil dan menengah unggulan, dan lainnya yang dikemas secara digital.

Sumber:

11 Agustus 2021
Stimulus Listrik Diperpanjang Hingga Desember 2021

SULTRAGO.ID, KENDARI – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang stimulus program ketenagalistrikan hingga Desember 2021 mendatang (triwulan IV).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, perpanjangan stimulus listrik ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

“Bantuan ini merupakan salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus wujud kehadiran negara dalam meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19,” kata Ida dalam acara pada Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan di Youtube FMB9ID_IKP, Kamis 30 Juli 2021.

Menurutnya, rencana anggaran pemberian stimulus program ketenagalistrikan triwulan III dan IV 2021 sekitar Rp4,97 triliun. Dimana triwulan III sekitar Rp2,43 triliun untuk 26,82 juta pelanggan dan triwulan IV sekitar Rp 2,54 triliun untuk 27,12 juta pelanggan.

“Realisasi anggaran semester I tahun 2021 mencapai Rp6,75 triliun. Dengan demikian total anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian stimulus program ketenagalistrikan hingga triwulan IV 2021 sekitar Rp11,72 triliun,” beber Ida.

Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengungkapkan, PLN siap menjalankan keputusan pemerintah untuk perpanjangan stimulus listrik kepada pelanggan yang sudah terdaftar.

“Kami sudah siapkan mekanisme penyalurannya serta pengaduannya. PLN juga menyiapkan aplikasi digital untuk memudahkan masyarakat. Untuk mengecek pelanggan dapat mengakses PLN Mobile. Mohon bantuan masyarakat untuk mendownload PLN Mobile,” ungkap Bob.

Ia mengatakan, bersama Kementerian ESDM, PLN membentuk posko Siaga Darurat Covid pada 7-30 Juli 2021 untuk memantau pasokan listrik selama PPKM darurat.

“PLN juga siap menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dalam work from home atau study from home dapat menikmati tanpa harus keluar rumah,” ujar Bob.

Ditempat yang sama, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menganggap kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus listrik merupakan langkah yang baik, terlebih dalam menghadapi PPKM darurat.

“Dalam situasi sekarang, Pemerintah harus turun tangan. Pemberian stimulus listrik ini hal yang baik untuk pelanggan rumah tangga 450 VA hingga 900 VA atau bersubsidi, bisnis, juga industri termasuk UMKM. Kalau tidak, bisa ambruk,” tambah Agus.

Namun, ia mengingatkan pentingnya PLN membuat data pelanggan yang menunjukkan perubahan ekonomi pelangggan setelah mendapatkan stimulus listrik.

“Yang penting PLN bisa membuat data dari kelompok masyarakat yang dibantu, mereka meningkat tidak ekonominya, atau paling tidak bisa survive. Jadi data itu bisa menunjukkan mana yang bertahan, mana yang berkembang. Paling tidak PLN punya data yang bisa dipakai oleh regulator yang menunjukkan kalau stimulus ini memang menolong masyarakat,” tutup Agus.

Penulis: Keysa

30 Juli 2021
Tinjau Posko Pasar Modern BSD, Kapolri Ingin Prokes Ditegakan Guna Menurunkan Level PPKM

JAKARTA, SULTRAGO.ID – Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021).

“Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Sigit.

Sigit menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, Sigit mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan.

“Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini.

Nantinya, lanjut Sigit, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

“Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit,” kata Sigit.

Menurut Sigit, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak.

“Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level,” ucap Sigit.

Sigit menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri.

“Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat,” tutur Sigit.

Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan.

Oleh sebab itu, Sigit menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurut Sigit harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona.

“Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya,” kata Sigit saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

Selanjutnya, Sigit juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Sigit bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas.

“Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih,” ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari.

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.

29 Juli 2021
Rangkul Muhammadiyah se-Indonesia, Kapolri Optimis Herd Immunity Segera Terbentuk

JAKARTA, SULTRAGO.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2021). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan Polri dan Dinkes Provinsi DKI.

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan rasa optimismenya soal segera terbentuknya Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. Mengingat, adanya kerjasama antara Polri dan Muhammadiyah di wilayah Indonesia, terkait dengan kegiatan percepatan vaksinasi.

“Alhamdulillah kerjasama ini sudah berlangsung beberapa lama, sudah ada 20 sampai 27 kegiatan di kurang lebih 20 wilayah. Yang tentunya ini akan sangat bantu dalam rangka percepat kegiatan vaksinasi,” kata Sigit di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan vaksinasi di PP Muhammadiyah sendiri dimulai sejak tanggal 28 dan 29 Juli 2021. Target vaksinasi adalah PP Muhammadiyah beserta majelis, lembaga, organisasi otonom, keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat umum sebanyak 1.000 orang, dengan target 500 orang per hari.

Dengan adanya semangat yang sama, Sigit nantinya bakal menginstruksikan seluruh Kapolda untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen Muhammadiyah guna melakukan percepatan vaksinasi.

“Oleh karena itu, untuk kedepan kita terus lanjutkan kegiatan bersama dalam rangka akselerasi percepatan vaksinasi diseluruh wilayah. Dan nanti saya juga minta seluruh Kapolda untuk melakukan kerjasama seluruh rekan Muhammadiyah di seluruh wilayah. Sehingga terbentuk kekuatan dalam rangka sinergi laksanakan percepatan terhadap vaksinasi,” ujar Sigit.

Menurut mantan Kapolda Banten ini, selain tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah juga memiliki tenaga kesehatan yang memumpuni. Sehingga, bisa dikerjasamakan sebagai vaksinator. Sebab itu, perlu adanya penguatan kolaborasi dalam rangka mempercepat vaksinasi.

“Alhamdulillah kami senang karena Muhammadiyah memiliki banyak tenaga kesehatan yang tentunya bisa kami kerjasamakan dalam rangka percepatan vaksin,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan, dalam rangka mempercepat vaksinasi demi membentuk Herd Immunity, diperlukan adanya kerjasama atau sinergi dengan seluruh organisasi masyarakat, kepemudaan dan seluruh elemen masyarakat.

Sebab itu, Sigit mengapresiasi PP Muhammadiyah yang telah mau terlibat aktif dalam rangka mewujudkan target percepatan vaksinasi di Indonesia.

“Dalam rangka wujudkan Herd Immunity ini tentunya akan bisa berjalan dengan lebih baik apabila seluruh elemen ormas, organisasi kepemudaan bisa ikut terlibat,” kata Sigit.

Disisi lain, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) meskipun telah disuntik vaksin. Hal itu masih menjadi salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona.

“Tetap pakai masker, jaga jarak dan ikuti aturan petunjuk terkait aturan-aturan lakukan protokol kesehatan dan yang belum vaksin segera laksanakan vaksin,” ujar Sigit.

Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan, bahwa kerjasama vaksinasi bersama Polri ini sudah dilaksanakan di lebih dari 20 Provinsi Indonesia.

“Kami sudah bekerjasama di beberapa tempat misal di Kalbar, NTT dan di beberapa Polsek di lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Kami tentu sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Polri kepada Muhammadiyah khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi di PP Muhammadiyah ini,” kata Mu’ti dikesempatan yang sama.

Dalam kegiatan vaksinasi, Mu’ti menyebut telah melibatkan setidaknya 76 Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah. Tak hanya vaksin, kata Mu’ti pihaknya juga melaksanakan program lain, diantaranya penyuluhan dan pelayanan yang diberikan langsung, seperti penyuluhan kesehatan, konsultasi psikologi dan ketahanan mental dan spritiual.

“Karena pandemi bukan hanya kesehatan murni tapi banyak dampak yang ditimbulkan terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental, spiritual dan ekonomi. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat kita tingkatkan. Tim bertugas ini dari aliansi RS Islam Jakarta. Kami dapat info yang vaksinasi dapat bantuan dari Pak Kapolri beras 2 ton yang nanti kami sampaikan ke peserta. Ini tim gabungan dengan RS Muhammadiyah dan Polri,” tutup Mu’ti.

29 Juli 2021