Kategori: Nasional

  • Kabar Gembira! Ada Kebijakan Khusus untuk Calon PPPK Guru yang Tumbang di Passing Grade

    Kabar Gembira! Ada Kebijakan Khusus untuk Calon PPPK Guru yang Tumbang di Passing Grade

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Tingginya nilai ambang batas atau passing grade scor seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2021 sempat menjadi kritikan beberapa pihak, khususnya dari para guru honorer di Tanah Air.

    Surat Keputusan Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK formasi guru pada instansi daerah disebutkan, passing grade kompetensi teknis berkisar antara 220 sampai 325 dalam skala 500. Artinya, peserta ujian harus dapat menjawab benar 44 nomor dari 100 soal.

    Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Senin (20/9), MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menegaskan, passing grade kompetensi teknis diputuskan setelah tim melakukan analisis dan kajian matang yang melibatkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Passing grade PPPK guru ditinggikan karena Kemendikbudristek butuh guru yang berkualitas.

    Kendati demikian, Pemerintah akan memberikan kebijakan khusus berupa penambahan afirmasi kompetensi teknis, mengingat banyak guru honorer yang tumbang saat mengikuti tes PPPK 2021.

    “Hasil real time yang keluar usai ujian belum nilai final. Panselnas masih akan mengolah kembali nilainya salah satunya dengan menambahkan afirmasi. Kami berharap pada pengumuman 24 September banyak guru honorer yang lulus PPPK 2021,” ucap Tjahjo (mengutip JPNN.COM).

    Untuk diletahui, afirmasi merupakan kebijakan nilai tambahan yang diberikan pada guru honorer berusia di atas 35 tahun yang mengikuti tes seleksi PPPK Guru.

    Dalam pasal 28 PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 disebutkan, kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 persen dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
    2. Pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat tiga tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15 persen dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
    3. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10 persen dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
    4. Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat tiga tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10 persen dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
    5. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai seperti ketentuan di atas secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100 persen.

    Penambahan nilai-nilai tersebut diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi. Penambahan nilai diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar.

  • 2 Teroris Asal Poso Tewas usai Kontak Tembak dengan Satgas Madago Raya

    2 Teroris Asal Poso Tewas usai Kontak Tembak dengan Satgas Madago Raya

    SULAWESI TENGAH, SULTRAGO.ID – Bertahun-tahun diburu, dua orang terduga teroris asal Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil ditembak mati oleh Satgas Madago Raya yang dipimpin Kapolda Sulteng, Irjen Pol Rudy Sufahriadi.

    Mereka adalah Ali Ahmad alias Ali Kalora yang dikenal sebagai pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso, beserta rekannya bernama Ikrima alias Jaka Ramadhan alias Rama.

    Dihadapan awak media, Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengungkapkan, kontak tembak antara Satgas Madago Raya dengan DPO teroris Poso berlangsung di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sabtu (18/9) sekira pukul 18.00 Wita.

    “Akibat kontak tembak tersebut telah tertembak dua DPO teroris Poso atas nama Ali Ahmad alias Ali Kalora dan Ikrima alias Jaka Ramadhan alias Rama dalam kondisi meninggal dunia di TKP,” ungkap Rudy, Minggu (19/9).

    Satgas Madago Raya juga telah mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api laras panjang jenis M16 diduga milik Ali Kalora, dua buah ransel, satu buah bom tarik dan satu buah buah bom bakar.

    Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mengatakan, dengan ditangkapnya 2 DPO teroris Poso, maka sisa DPO teroris Poso tinggal 4 orang. Mereka adalah Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muklas, Suhardin alias Hasan Pranata, serta Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang.

    “Kami harap sisa DPO teroris Poso untuk segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas terukur apabila bertemu dilapangan,” tegas Kapolda Sulteng.

  • Sekprov Nur Endang Abbas Siap Sukseskan HPN 2022 di Sultra

    Sekprov Nur Endang Abbas Siap Sukseskan HPN 2022 di Sultra

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali akan menggelar Anugerah Kebudayaan PWI dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 mendatang.

    Tema Anugerah Kebudayaan PWI kali ini berbeda dengan sebelumnya. Diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, penilaian terhadap kepala daerah akan dilakukan dengan cara berbeda. Meski tidak mengubah substansi penilaian yang telah berlaku dari tahun sebelumnya.

    “Untuk tahun ini, temanya Memenangkan Kesehatan, Kemanusiaan, dan Perilaku Baru Berbasis Informasi dan Kebudayaan,” kata Ketua Panitia HPN Auri Jaya dalam sosialisasi Anugerah Kebudayaan PWI, Kamis (16/9) .

    Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga ketua panitia lokal HPN 2022, Nur Endang Abbas menyambut baik sosialisasi ini. Pihaknya pun semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi para peserta HPN khususnya peserta Anugerah Kebudayaan PWI 2022.

    Menurutnya, Anugerah Kebudayaan merupakan bentuk apresiasi bagi daerah yang sangat penting dalam mendorong kesadaran perlunya perspektif kebudayaan digunakan dalam membangun daerah.

    “Terselenggaranya Anugerah Kebudayaan yang diselenggarakan PWI kerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten kami harap dapat menggali gagasan, ide berbasis kearifan lokal setempat dalam rangka kreatifitas inovasi dalam pembangunan daerah berbasis kebudayaan,” jelas Nur Endang, yang juga hadir langsung di ruang rapat PWI Pusat.

    Endang menambahkan, di Provinsi Sultra sendiri pembangunan kebudayaan menjadi salah satu inspirasi mereka untuk membangun daerah.

    “Dalam pembangunan pemerintahan nilai nilai kebudayaan masih menjadi inspirasi bagi kami,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Endang menjelaskan panitia lokal Sultra juga semakin siap menyambut para tamu peserta HPN 2022 pada Februari mendatang. Kasus Covid-19 yang selama ini dikhawatirkan juga perlahan mulai menurun sehingga membuat mereka optimis HPN dapat berjalan maksimal namun tetap dengan protokol kesehatan.

    “Kami bersyukur hingga saat ini kasus Covid-19 di provinsi Sultra terus melandai, ini membuat kami semakin optimis apalagi ada dua event nasional yang kami akan menyelengaraka. Alhamdulillah selama ini Sultra selalu termasuk 5 provinsi dengan kasus Covid-19 terendah,” jelasnya.

  • Jelang Perigatan HPN 2022 di Sultra, PWI Audiensi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya

    Jelang Perigatan HPN 2022 di Sultra, PWI Audiensi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 beraudiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Kementerian LHK, Jakarta, Jumat (10/9).

    Pertemuan membahas rencana kegiatan peringatan HPN 2022 yang akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang puncak acaranya berlangsung 9 Februari 2022.

    Sejumlah pejabat Kementerian LHK ikut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Helmi Basalamah, Direktur Konservasi Tanah dan Air Muhammad Zainal Arifin, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Sri Tantri Arundhati, serta Kabiro Humas KLH Nunu Anugrah.

    Ketua Panitia HPN 2022, Auri Jaya mengatakan, selain masalah masa depan wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media, isu lingkungan hidup akan menjadi salah satu tema peringatan HPN 2022.

    “Masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam peringatan HPN 2022, karena itu lingkungan hidup masih akan menjadi isu penting dan relevan dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Auri Jaya dalam pertemuan tersebut.

    Diskusi mengerucut pada isu perubahan iklim. Setelah mendapat arahan dan masukan dari Menteri KLH Siti Nurbaya, Auri Jaya dan Wakil Bendara Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Dar Edi Yoga setuju kegiatan yang akan dilakukan pada peringatan HPN 2022 antara lain menggagas program Kampung Iklim Wartawan di Kendari.

    “Jadi, bisa menjadi program PWI dan Kementerian LHK yakni mangrove, Kampung Iklim Wartawan, dan pelepasliaran satwa dilindungi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,” ujar Siti Nurbaya.

    Siti Nurbaya mengatakan, program Kampung Iklim akan segera diperkenalkan sekitar Oktober mendatang. Kemudian diresmikan pada saat puncak Hari Pers Nasional 2022.

    Peraih gelar doktor dari University of Siegen, Jerman, itu menjelaskan program Kampung Iklim akan diusung pula pada forum The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada 31 October 2021.

    “Bapak Presiden selalu berpesan agar ketika kami menghadiri forum-forum internasional itu agendanya jelas dan fixed,” tuturnya.

    Persiapan peringatan HPN 2022 sudah dilakukan antara lain pada 12 Agustus 2021 PWI Pusat menggelar rapat virtual bersama Pemprov Sultra sebagai tuan rumah.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari bersama Sekjen Mirza Zulhadi, Ketua Panitia HPN 2022 Auri Jaya dan pengurus PWI lainnya menyampaikan sejumlah persiapan kepada pihak Pemprov Sultra.

    “Hasil pertemuan dengan Menteri LHK Siti Nurbaya akan segera dikoordinasikan dengan Gubernur Sultra Ali Mazi,” pungkas Auri Jaya.

  • KONI Pusat Sambut Baik Peluncuran Aplikasi Sportbloc

    KONI Pusat Sambut Baik Peluncuran Aplikasi Sportbloc

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sambut baik kehadiran aplikasi Sportbloc, aplikasi ekosistem olahgara yang diluncurkan pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2021 di di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (9/9).

     “Kami menyambut baik langkah strategis yang dilakukan oleh Sportlink sebagai Mitra KONI yang melahirkan Sprtbloc sebagai salah satu solusi untuk mencapai Misi Kemandirian KONI,” ungkap Ketua Umum KONI, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.

    Dikatakan Marciano Morman, di Era Digital sekarang ini, akhirnya terlahir juga platform olahraga di Indonesia. Menurutnya, sebagai salah satu pasar besar industri digital, diharapkan juga menjadi pelaku besar industri digital melengkapi beberapa unicorn yang telah lahir sebelumnya.

    “Sportbloc ini bisa dianggap sebagai satu-satunya platform olahraga di Indonesia. Diharapkan nanti tidak sekedar menyuguhkan berita atau liputan olahraga, ujungnya juga diharapkan dapat menjadi aggregator olahraga yang juga merangkum BigData ke-olahraga-an Indonesia yang mudah diakses oleh semua pihak,” tutur Marciano.

    CEO Sportlink, Bambang Asmarabudi mengakui, Sportbloc menjadi jawaban sekaligus sebagai implementasi atas Visi KONI Mandiri.

    “Kedepan, olahraga akan menjadi Industri yang mendukung kemajuan prestasi insan olahraga beserta seluruh pemangku kepentingan yang turut mengantarkan terwujudnya Sportbloc sebagai unit usaha yang diharapkan menjadi penghubung sejumlah stakeholders olahraga beserta turunannya,” ucapnya.

    Sementara itu, Ndang Mawardi, CEO Sportbloc mengaku optimis di era digital ini, kecepatan menjadi kata kunci.

    “Kami sadar bahwa pemain digital dari Luar Negeri sudah mengincar dunia olahraga untuk masuk pasar Indonesia yang sangat besar. Sportbloc lahir 100 persen hasil karya anak Bangsa sebagai platform yang dapat berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam ekosistem olahraga, industri olahraga, wisata olahraga dan lainnya di Indonesia untuk kepentingan Merah Putih. Bangsa kita punya kemampuan untuk itu,” paparnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mendukung penuh gagasan platform ekosistem olahraga yang diinisiasi oleh KONI, guna mencapai KONI yang mandiri.

    “Saya mewakili PWI sangat mendukung penuh gagasan platform ekosistem olahraga yang diinisiasi KONI,” tutur Atal S Depari.

    Diinformasikan, aplikasi Sportbloc ini diharapkan memberikan manfaat bagi para penggunanya, mencakup informasi dan kegiatan olah raga berupa konten advertorial dan video, live streaming, pembelian tiket pertandingan, reservasi venue, pembelian merchandise peralatan dan asesoris olah raga.

  • Ketua PWI Terima Pengharagaan Anugerah Olahraga pada Peringatan Haornas 2021

    Ketua PWI Terima Pengharagaan Anugerah Olahraga pada Peringatan Haornas 2021

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2021, Pemerintah memberikan penghargaan kepada para insan olahraga yang terdiri dari olahragawan, wasit, pembina olahraga, akademisi, dan wartawan.

    Penganugrahan sejunlah penghargaan tersebut diumumkan langsung oleh Menpora Amali di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (9/9). Karena keterbatasan waktu serta penerapan protokol Kesehatan dalam penyelenggaraan peringatan, sehingga hanya dibacakan untuk 20 penerima dari keseluruhan yang akan menerima.

    Adapun 20 diantara para penerima penghargaan itu, ada olahragawan Apriyani Rahayu dan Greysia Polii, peraih medali emas Ganda Putri Bulutangkis pada Olimpiade Tokyo 2020 beberapa waktu yang lalu. Leani Ratri Oktila, Hary Susanto, Khalimatus Sadiyah, peraih emas dan perak pada Badminton Paralimpiade Tokyo 2020. Selain atlet, ada Wasit Bulutangkis Olimpiade Tokyo 2020 asal Indonesia Wahyana.

    Selain para atlet dan wasit, Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada insan olahraga yang telah berkontribusi terhadap prestasi olahraga, seperti kategori pembina olahraga, dosen olahraga, dan wartawan olahraga.

    Sementara untuk pembina olahraga yang memperoleh penghargaan, Agung Firman Sampurna Ketua BPK yang menjabat Ketum PBSI, Raja Sapta Oktohari President NOC Indonesia, Senny Marbun Ketum NPC Indonesia, Marciano Norman Ketum KONI Pusat, Rosan Perkasa Roeslani CDM Olimpiade Tokyo 2020/Ketum PB PABSI, Listyo Sigit Prabowo Kapolri sebagai Ketum PB ISSI, Hadi Tjahjanto Panglima TNI sebagai Ketum PB FORKI, Hayono Isman Ketum KORMI Pusat, Heri Ahmadi Dubes LBBP Indonesia untuk Jepang.

    Selanjutnya untuk para akedemisi, penghargaan diberikan kepada Sumaryanto Rektor UNY, Jamal Wiwoho Rektor UNS, Mochammad Asmawi Guru Besar Keolahragaan UNJ, Tandiyo Rahayu Dekan FIK Unnes. Sedangkan untuk pewarta berita olahraga, diberikan kepada wartawan senior Atal Sembiring Depari yang juga Ketua Umum PWI PUSAT.

    “Seiring dengan telah ditanda tanganinya Prepres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON oleh Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah memberikan penghargaan kepada para atlet yang berprestasi di tingkat dunia, Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo,” kata Menpora Amali dalam pengantarnya.

    “Bagi para atlet Paralimpiade teruslah bersemangat, tidak ada perbedaan apa yang diberikan kepada atlet Olimpiade, semua sama, Kemenpora merupakan kementerian yang ramah terhadap para difabel,” imbuhnya.

  • Gelar Anugerah Dewan Pers 2021 Tidak Hanya Untuk Karya Jurnalistik, Ini Kategori dan Syaratnya!

    Gelar Anugerah Dewan Pers 2021 Tidak Hanya Untuk Karya Jurnalistik, Ini Kategori dan Syaratnya!

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Dewan Pers menyelenggarakan program Anugerah Dewan Pers 2021 dalam rangka mengapresiasi media massa, wartawan, lembaga dan perorangan yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia.

    Program ini disampaikan dalam rapat khusus Dewan Pers bersama konstituen dan dihadiri juga anggota dewan juri Anugerah Dewan Pers secara daring dan langsung, kamis (9/9).

    “Dewan Pers ingin membangun budaya apresiatif konstruktif, untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam membangun kehidupan pers di Indonesia. Apresiasi dan penghargaan Dewan Pers ini ditujukan kepada para jurnalis, perusahaan pers, tokoh dan lembaga yang telah berperan dalam mendukung perbaikan ekosistem pers di Indonesia,” ucap Mohammad Nuh, Ketua Dwan Pers.

    Disampaikan, tujuan dari pemberian Anugerah Dewan Pers ini adalah mengapresiasi kepada media massa yang telah menjalankan fungsinya dalam menjaga kemerdekaan pers. Selain itu juga memberikan apresiasi kepada wartawan yang telah menunaikan fungsinya dalam membuat karya jurnalistik yang mendukung kemerdekaan pers.

    “Tujuan lainnya memberikan apresiasi kepada lembaga dan perorangan yang memiliki komitmen dan berkontribusi terhadap kemerdekaan pers,” kata Mohammad Nuh.

    Untuk mendapatkan Anugerah Dewan Pers, sejumlah kriteria telah disusun. Pertama, bagi media dan wartawan yang memberikan kontribusi dalam menegakkan kemerdekaan pers di Indonesia. Kedua, media dan wartawan yang memperkokoh pelaksanaan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 dan mengikuti peraturan Dewan Pers termasuk Kode Etik Jurnalistik. Ketiga, media dan wartawan yang melakukan fungsi kontrol sosial untuk kepentingan umum.

    Keempat, media yang memiliki tatakelola yang baik sesuai pedoman dan peraturan yang ada. Kelima, media, lembaga dan perorangan yang memberikan kepeloporan terhadap pers Indonesia. Dan keenam, lembaga dan perorangan yang memberikan kontribusi dalam menjaga dan memperkuat kemerdekaan pers.

    Pada program perdana ini, Dewan Pers berkolaborasi bersama konstituen Dewan Pers dalam mengkoordinasikan peserta, penyeleksian dan nominasi.

    Anugerah Dewan Pers ini direncanakan diberikan untuk 25 kategori, meliputi Media Cetak, TV, Radio dan Siber tingkatNasional; Media Cetak, TV, Radio dan Siber wilayah Indonesia Bagian Barat; Media Cetak, TV, Radio dan Siber wilayah Indonesia Bagian Tengah; dan Media Cetak, TV, Radio dan Siber wilayah Indonesia Bagian Timur.

    Kemudian wartawan media cetak, TV, Radio; tokoh perorangan yang berkontribusi untuk perkembangan kemerdekaan pers; lembaga yang berkontribusi untuk perkembangan kemerdekaan pers; serta tiga daerah dengan hasil Indeks Kemerdekaan Pers tertinggi di tahun 2021.

    Karya jurnalistik media dan wartawan serta kontribusi perorangan dan lembaga rentang waktunya mulai September 2020 sampai September 2021.

    Karya jurnalistik media dan wartawan ini akan dikumpulkan pada bulan September 2021 dan akan dilakukan penilaian dan seleksi penyisihan pada bulan Oktober 2021. Proses penjurian akan dilanjutkan sampai November 2021.

    “Untuk menjamin obyektifitas dan kualitas para nominasi, Dewan Pers akan menyampaikan data kandidat hasil penyisihan untuk mendapat masukan dari publik, sebelum dilakukan penilaian secara final,” ungkap Mohammad Nuh.

    Diinformasikan, dewan juri babak final Anugerah Dewan Pers 2021 terdiri dari Mohammad Nuh (Ketua) dan anggota Bambang Harymurti, Atal Depari, Dr Dadang Rahmat Hidayat, dan Yosep Adi Prasetyo. Teknis lebih lanjut tentang penyelenggaraan Anugerah Dewan Pers 2021 akan segera diinformasikan melalui website dan kanal media sosial.

  • Disaksikan Puluhan Ribu Kader, Demokrat Anugrahkan Penghargaan untuk 35 Senior Partai

    Disaksikan Puluhan Ribu Kader, Demokrat Anugrahkan Penghargaan untuk 35 Senior Partai

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Pada Puncak Acara Peringatan Dua Dekade Partai Demokrat, 9 September 2021 di JCC Jakarta dan disaksikan oleh puluhan ribu kader utama secara virtual, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganugrahkan penghargaan (Award) kepada 35 pendiri dan fungsionaris senior Partai Demokrat.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyatakan, Sepanjang 20 tahun, Partai Demokrat telah bertransformasi menjadi Partai yang mewarnai perpolitikan di tanah air. Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari jasa dan dedikasi para senior dan kader utama terbaik Partai Demokrat.

    “Karena itu, dalam rangka 20 Tahun Partai Demokrat, Ketum AHY telah menganugrahkan sejumlah penghargaan kepada 35 pendiri dan fungsionaris senior Partai Demokrat yang telah berjuang membesarkan Partai serta konsisten dalam menjaga Kehormatan dan Kedaulatan Partai Demokrat,” ucap Riefky.

    Disebutnya, sejumlah tokoh yang menerima penghargaan terbagi dalam empat kategori, yaitu 30 tokoh Pejuang Demokrat, 3 tokoh Srikandi Demokrat, 1 tokoh penerima Spirit of Demokrat, dan 1 tokoh penerima Lifetime Achievement.

    Untuk Pejuang Demokrat diberikan kepada pendiri, mantan ketua umum, mantan Sekjen partai, mantan ketua DPD dan fungsionaris senior lainnya. Diantaranya Prof. Subur Budhisantoso, Pendiri dan Ketum pertama; (Alm.) Ventje Marthin Rumangkang, Pendiri dan mantan Waketum; Alm. H. Hadi Utomo, Ketum kedua; dan para mantan Sekjen (Alm.) Prof. Irzan Tanjung; Umar Said, E.E Mangindaan; Amir Syamsuddin dan para mantan Sekjen lainnya.

    Adapun para pendiri dan fungsionaris senior yang juga menerima anugrah Pejuang Demokrat lainnya adalah I Wayan Sugiana, Joko Suwanda, Ganie H. Notowijoyo, H. KMS Daniel, Baharudin Tonti, Albert Yaputra, Atte Sugandi (mantan Ketua DPD Lampung), Denny Sultani Hasan (mantan Ketua DPD Banten), H. Husein Abdul Aziz (mantan Ketua DPD DKI) A. Reza Ali (mantan Ketua DPD Sulawesi Selatan), Gondo Radityo Gambiro (mantan Ketua PKKPD), dan para pejuang lainnya.

    “Penghargaan ini akan menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan HUT Partai Demokrat. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga memohon maaf kepada para senior lainnya yang belum mendapatkannya pada tahun ini. Tentu, kami akan selalu mengingat dan menghormati jasa, pengorbanan dan pengabdian para senior baik di pusat maupun daerah,” ujar Teuku Riefky.

    Sementara, untuk penghargaan Srikandi Demokrat diberikan kepada para kader perempuan senior yang telah menjadi sumber inspirasi bagi kader Partai Demokrat se-Indonesia. Mereka adalah Hj. Melani Leimina Suharli (mantan Wakil Ketua MPR), Titiek Budhisantoso (Ketua PDRI), dan Hj. Indrawati Sukadis (mantan Bendahara Umum).

    Selanjutnya, penghargaan Spirit of Demokrat dianugrahkan kepada Ani Yudhoyono, mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dan Ibu Negara dari Presiden RI ke-6.

    “Selain sebagai ibu negara Presiden RI ke-6, Ibu Ani juga berperan aktif menggagas berdirinya Partai Demokrat, pernah menjadi wakil ketua umum, selalu aktif dalam berbagai kegiatan Partai, termasuk mendampingi Pak SBY berkeliling menyapa kader se-Indonesia. Bahkan, dua hari sebelum beliau dirawat di rumah sakit di Singapura, Almarhumah masih menemani Pak SBY dalam Safari Kampanye 2019 di Sumut dan Aceh,” jelas Teuku Riefky.

    Di puncak acara, DPP Partai Demokrat secara khusus menganugrahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyo (SBY), yang juga sebagai penggagas, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran dalam perjuangan Partai Demokrat, menuntun Partai Demokrat untuk terus konsisten menjaga semangat Nasionalis-Religius sebagai nafas perjuangan Partai.

    Ia menjelaskan, Lifetime Achievement merupakan anugrah tertinggi yang diberikan Partai Demokrat kepada sosok SBY, yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang lahir pada tanggal 9 September 1949, 72 tahun yang lalu.

    “Beliau adalah tokoh utama, guru dan panutan yang memberikan semangat, energi dan inspirasi bagi para kader Demokrat hingga saat ini. Partai Demokrat tidak bisa dipisahkan dari sosok Pak SBY. Jasa beliau bagi bangsa dan negara ini pun tercatat dengan tinta emas. Beliau adalah Bapak Bangsa, dan Bapak Demokrasi Indonesia,” tutup Teuku Riefky.

  • KSP Moeldoko Diduga akan Selenggarakan HUT Ilegal Atas Nama PD di Banten, Demokrat: Memalukan!

    KSP Moeldoko Diduga akan Selenggarakan HUT Ilegal Atas Nama PD di Banten, Demokrat: Memalukan!

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-20 di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada hari Jum’at malam, 10 September 2021.

    Undangan yang mengatas namakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

    “Hal ini sungguh memalukan gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.” ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat melalui siaran pers yang diterima media ini, Jumat (10/9).

    Herzaky menyayangkan, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Padahal, berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

    Ia mengungkapkan, pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan.

    “Sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, dimana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” tutur Herzaky.

    Upaya Begal Politik ini sebelumnya juga disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dalam sambutannya saat Puncak Acara peringatan Dua Dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta Nasional.

    AHY mengungkapkan, pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN, termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung.

    Meskipun Partai Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya, AHY meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada.

    “Yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di Negeri ini,” tegasnya.

    TIM REDAKSI

  • Survei Nasional CASI: Mayoritas Masyarakat Tidak Puas terhadap Kinerja Pemerintah dalam Menangani Pandemi

    Survei Nasional CASI: Mayoritas Masyarakat Tidak Puas terhadap Kinerja Pemerintah dalam Menangani Pandemi

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Lembaga Analisis dan Konsultan Sosial-Politik Centre For Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei Nasional terkait persepsi pablik dan tren politik terkait pandemi, Sabtu (4/9).

    Hasil survei yang diselenggarakan pada 27-31 Agustus 2021 terhadap 1.200 responden menemukan, mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan ketidak puasannya terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin.

    CASI mencatat, Preferensi kebijakan dan program yang dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 membuat 47,17persen responden menyatakan Tidak Puas, 38,58 persen responden cukup puas, 7,17 persen
    menyatakan Sangat Tidak Puas. Sedangkan hanya 3,91 persen Sangat Puas serta 3,17 persen yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab (TT/TM).

    Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa dalam laporan resminya menyebutkan, publik juga mengapresiasi beberapa Menteri atau pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dianggap paling unggul kinerjanya dan mendapatkan 45,83 persen. Disusul Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang meraih
    29,58 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto 9,92 persen. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan 8,25 persen, serta Erick Thohir 6,42 persen.

    “Bagi publik juga terdapat Menteri/Pejabat Negara yang
    dianggap Belum Bekerja Optimal selama pandemi Covid-19. Ada 31,25 persen responden memilih Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah. Disusul Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang dipilih oleh 26,41 persen, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 23,42 persen, Teten Masduki 14,25 persen serta Moeldoko
    4,67 persen,” tulis Herry.

    Selain itu, mencuatnya wacana penambahan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi tiga periode atau perpanjangan sampai tahun 2027 ditolak
    oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

    Disamping alasan konstitusi, kata Herry, pengaruh ketidak optimalan kinerja pemerintah selama pandemi dianggap menjadi salah satu aspek yang mendasar penyebab persepsi publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan. Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan Tidak Setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) Presiden menjadi tiga periode.

    “Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh Publik walaupun dengan alasan efektifitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan,” catat Herry.

    TIM REDAKSI