Survei Nasional CASI: Mayoritas Masyarakat Tidak Puas terhadap Kinerja Pemerintah dalam Menangani Pandemi

Hasil Survei Nasional CASI. Foto: ist

JAKARTA, SULTRAGO.ID – Lembaga Analisis dan Konsultan Sosial-Politik Centre For Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei Nasional terkait persepsi pablik dan tren politik terkait pandemi, Sabtu (4/9).

Hasil survei yang diselenggarakan pada 27-31 Agustus 2021 terhadap 1.200 responden menemukan, mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan ketidak puasannya terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin.

CASI mencatat, Preferensi kebijakan dan program yang dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 membuat 47,17persen responden menyatakan Tidak Puas, 38,58 persen responden cukup puas, 7,17 persen
menyatakan Sangat Tidak Puas. Sedangkan hanya 3,91 persen Sangat Puas serta 3,17 persen yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab (TT/TM).

Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa dalam laporan resminya menyebutkan, publik juga mengapresiasi beberapa Menteri atau pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dianggap paling unggul kinerjanya dan mendapatkan 45,83 persen. Disusul Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang meraih
29,58 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto 9,92 persen. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan 8,25 persen, serta Erick Thohir 6,42 persen.

“Bagi publik juga terdapat Menteri/Pejabat Negara yang
dianggap Belum Bekerja Optimal selama pandemi Covid-19. Ada 31,25 persen responden memilih Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah. Disusul Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang dipilih oleh 26,41 persen, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 23,42 persen, Teten Masduki 14,25 persen serta Moeldoko
4,67 persen,” tulis Herry.

Selain itu, mencuatnya wacana penambahan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi tiga periode atau perpanjangan sampai tahun 2027 ditolak
oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Disamping alasan konstitusi, kata Herry, pengaruh ketidak optimalan kinerja pemerintah selama pandemi dianggap menjadi salah satu aspek yang mendasar penyebab persepsi publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan. Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan Tidak Setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) Presiden menjadi tiga periode.

“Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh Publik walaupun dengan alasan efektifitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan,” catat Herry.

TIM REDAKSI

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *