SultraGo.com

Kategori: Politik

  • Dugaan Penggelembungan DPT yang Dilakukan Panitia Pilkades Lalonggombuno Diadukan ke DPRD Konawe

    Dugaan Penggelembungan DPT yang Dilakukan Panitia Pilkades Lalonggombuno Diadukan ke DPRD Konawe

    KONAWE, SULTRAGO.ID – Calon Kepala Desa Lalonggombuno Kecamatan Kapoiala nomor urut 1 Andi Misrawanto Aziz dan calon nomor urut 3 Akhmad Rizal melalui kuasa hukumnya melayangkan aduan dugaan kecurangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ke DPRD Konawe, Senin (24/10).

    “Kami menyampaikan permohonan keberatan atas dugaan permainan panitia Pilkades yang berdampak pada hukum pidana, dan meminta penundaan pemilihan yang kami duga inprosedural dengan melanggar Peraturan Bupati Konawe Nomor 43 tahun 2022 tentang penetapan daftar pemilih,” ungkap Abd Syahir SH MH, kuasa hukum Calon Kepala Desa Lalonggombuno nomor urut 1 Andi Misrawano Aziz.

    Ia menjelasakan, dugaan kesalahan panitia dalam menjalankan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pilkades yaitu, panitia langsung membuat Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara gelondongan dengan jumlah DPS sebanyak 292 pemilih, 191 laki-laki dan 101 perempuan.

    Setelah pengumuman DPS yang berjumlah 292 pemilih, selanjutnya panitia mengumumkan DPS hasil verifikasi administrasi maupun faktual sebanyak 283 pemilih, dengan rincian Dusun I sebanyak 94 pemilih, Dusun II 101 pemilih, dan Dusun III 88 pemilih. Dan terakhir, Panitia kembali mengumumpkan jumlah DPS sebanyak 238 pemilih, dan jumlah ini yang kemudian akan ditetapkan sebagai DPT.

    Namun data pemilih tersebut dinilai berbeda dengan fakta di lapangan. Syahir mengungkapkan, berdasarkan pendataan pemilih yang dilakukan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 di lapangan, pihaknya menemukan jumlah daftar pemilih yang sesungguhnya berjumlah 141, dengan rincian Dusun I sebanyak 44 pemilih, Dusun II 37 pemilih, dan Dusun III 60 pemilih.

    “Setelah kami hitung, bahwa terjadi perubahan jumlah pemilih yang signifikan dan luar biasa, sehingga diduga ada pemilih siluman yang dimark up Panitia Pilkades Lalonggombuno sebanyak 97 pemilih,” bebernya.

    Parahnya, tambah Syahir, Sekretaris Panitia Pilkades atas nama Unding Prediawan secara sepihak menetapkan DPT yang berjumlah 238 pemilih, tidak melalui rapat pleno bersama para calon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konawe, Kapolsek Bondoala, Ketua Tim Pembina dan Pengawasan Pilkades Kecamatan Kapoiala, Kepala Desa, serta para Kepala Dusun. Justru Sekretaris Panitia secara personal bersama salah satu calon mendatangi para Calon Kepala Desa dan Panitia Pilkades lainnya untuk menanda tangani DPT tersebut.

    “Kami ketahui pada prinsipnya Ketua Panitia Pilkades Lalonggombuno atas nama Basri tidak mau bertanda tangan karena dianggap bahwa apa yamg dilakukan Sekretaris Panitia telah melanggar Jadwal Tahapan serta melanggar Peraturan Bupati Konawe Nomor 43 Tahun 2022 paragraf 2 Penetapan Daftar Pemilih pasal 34 ayat 4,” jelasnya.

    Atas permasalahan tersebut, calon Kepala Desa nomor urut 1 Andi Misrawanto Aziz dan nomor urut 3 Akhmad Rizal meminta agar Pilkades Lalonggombuno ditunda atau diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Sebab pihaknya meyakini Panitia tidak memenuhi asas-asas profesional, berintegritas, terbuka, jujur, adil dan mandiri. Panitia juga diduga bermain untuk kepentingan memenangkan salah satu calon.

    “Apa bila nota keberatan kami tidak didengan dan ditindak lanjuti, atau sengaja ada pembiaran, maka melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata,” pungkas Syahir.

  • Golkar Bidik Kursi Bupati Konkep di Pilkada 2024

    Golkar Bidik Kursi Bupati Konkep di Pilkada 2024

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Derwan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) targetkan kursi bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    Hal itu ditegaskan Ketua DPD II Golkar Konkep, Muhammad Farid pada kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati hari jadi partai yang ke-58 tahun di Lapangan TPI Langara, Konkep, Munggu (16/10).

    “Tentu kami sebagai kader Golkar harus siap memenangkan baik Pilcaleg maupun Pilkada. Apalagi kita memiliki banyak kader-kader potensial sehingga tidak ada alasan jika diamanahkan oleh partai untuk maju, maka kami siap maju merebut kursi bupati,” tegas Ketua Komisi III DPRD Konkep ini.

    “Kami belum bisa memastikan apakah maju sebagai Calon Bupati ataukah Calon Wakil Bupati, semuanya tergantung pada dinamika yang akan berkembang pada 2024 nantinya. Yang pastinya, Golkar juga siap memimpin Konawe Kepulauan entah sebagai 01 ataupun 02,” ujar Farid.

    Kemudian untuk target kursi di DPRD Konkep, partai berlambang beringin ini hanya menargetkan empat kursi, mengingat jumlah DPT Konkep yang hanya terdiri atas tiga Dapil.

    “Kita rasional saja menjawab, target kita 4 kursi, tapi setidak-tidaknya kami masih bisa mempertahankan 3 kursi,” pungkas Farid.

  • Hadiri Rakorda PDI Perjuangan Sultra, Hasto Kristiyanto Imbau Kader Fokus Bantu Rakyat

    Hadiri Rakorda PDI Perjuangan Sultra, Hasto Kristiyanto Imbau Kader Fokus Bantu Rakyat

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pemenangan Pemilu 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (6/9) malam.

    Rakorda dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, serya seluruh pengurus daerah dan cabang dari 17 kabupaten kota di Suktra.

    Sekjen DPP PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Rakorda ini dilaksanakan untuk membahas hal-hal penting dan strategis terkait pemenangan Pemilu 2024 serta memastikan kesiapan PDI Perjuangan untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

    Ia mengungkapkan, Rakorda ini tidak membahas soal target perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2024 mendatang. Bahkan tidak menyinggung soal Pilpres.

    Nanti target (perolehan kursi legislatif) akan dibahas setelah penetapan Caleg. Rakorda juga tidak membahas Pilpres karena Pilpres kan sudah ada tahapannya. Lebih baik sekarang kita fokus membantu rakyat,” ujar Hasto.

    Ia menyampaikan, saat ini PDI Perjuangan masih melakukan penjaringan Caleg secara nasional. Sebanyak 25 ribu kader yang akan menjadi Caleg, yang kemudian akan mengikuti psiko test untuk memastikan masing-masing Caleg memenuhi kualifikasi.

    “Saat ini Kader PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Lukman Abunawas nenunjukkan kedisiplinan yang baik dan konsolidasi yang makin baik, sehingga persiapan pemilu 2024 diharapkan juga dapat berjalan dengan baik untuk menopang pemeritahan Pak Jokowi,” pungkasya.

  • Siap Bertarung Pilkada 2024, Andi Muhammad Lutfi Akan Lanjutkan Misi Wawonii Bangkit

    Siap Bertarung Pilkada 2024, Andi Muhammad Lutfi Akan Lanjutkan Misi Wawonii Bangkit

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Andi Muhammad Lutfi menyatakan siap bertarung memperebutkan kursi Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.

    “Kalau Allah mengizinkan dan atas izin keluarga yang ada di Konawe Kepulauan, saya siap maju bertarung sebagai Bupati Konawe Kepulauan 2024 nanti,” ungkapnya saat ditemui di Kendari, Minggu (28/8).

    Wakil Bupati Konkep dua periode ini mengagakan, jika diamanahkan memimpin Konkep pada Pilkada mendatang, dirinya akan melanjutkan program dan misi Wawonii Berkembang, Kompetitif dan Tangguh (Wawonii Bangkit) saat ini ia jalankan bersama Amrullah.

    “Karena kita ingin melihat Konkep itu berkembang, Konkep itu kompetitif, dan Konkep itu tangguh,” tuturnya.

    Walau Andi Muhammad Lutfi telah menyatakan niatannya akan bertarung pada Pilkada 2024, namun ia menegaskan, saat ini ia tetap fokus menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai mendampingi Bupati Konkep Amrullah.

    “Saya akan membantu Pak Bupati sepenuhnya menyelesaikan tugas-tugas kami membangun daerah Konawe Kepulauan,” pungkasnya.

  • Pengamat Sebut Ridwan Bae Punya Peluang Jika Tiga Tokoh Ini Maju di Pilgub Sultra

    Pengamat Sebut Ridwan Bae Punya Peluang Jika Tiga Tokoh Ini Maju di Pilgub Sultra

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Pemilihan Gubernur Sultra 2024 mendatang diproyeksi berlangsung sangat dinamis. Pasalnya, banyak figur yang akan ambil bagian.

    Bahkan hingga saat ini, paling tidak ada empat nama yang digadang-gadang akan maju memperebutkan kursi nomor satu di bumi anoa ini.

    Diantaranya Wakil Gubernur Lukman Abunawas, Anggota DPR RI fraksi Golkar Ridwan Bae, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dan juga mantan Pangdam Hasanuddin Mayjen (purn) Andi Sumangerukka.

    Hingga saat ini, keempat bakal calon gubernur ini paling intens melakukan aneka sosialisasi, terutama penebaran ruang publik dan juga beberapa sosial event politik.

    Pengamat Politik Ras Md menilai, situasi Pilgub Sultra kedepan tidak sulit diproyeksi, siapakah figur potensial yang bisa memenangkan pertarungan Pilgub.

    Menurutnya, politik di Sultra ada dua faktor saja menjadi parameter utama dalam pemetaan apakah figur tersebut kuat atau tidak. Pertama, faktor sosiologis, meliputi aspek wilayah hingga etnis.

    “Dasar utama elektoral seorang figur sangat ditentukan oleh seberapa besar militansi yang ia bangun di basis utamanya. Apakah ia betul-betul merepresentasi alasan sosiologis itu atau tidak. Apakah ia dipersepsi sebagai putra putri asli di daerah itu atau tidak,” jelas Direktur Eksekutif Paramater Publik Indonesia ini, Minggu (31/7).

    Kedua, ketokohan politik. Ras mengatakan, ketokohan politik ini berkaitan dengan rekam jejak elektoral seorang tokoh.

    “Apakah ia punya pengalaman bertarung, baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun legislatif terutama di level DPR RI. Apakah ia kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah ataupun ber DPR di Sultra. Faktor-faktor ini menjadi legacy ketokohan politik di Sultra,” terangnya.

    Menurutnya, dua faktor besar ini menjadi parameter dasar bagi seorang figur bisa tampil kuat atau tidak dalam pentas Pilgub Sultra.

    “Nah, ramainya bakal calon gubernur sultra saat ini tidak terlepas dari ketidak hadiran petahana utama nantinya. Ya, Ali Mazi sudah terhitung dua periode, sehingga ia tidak bisa lagi tampil dalam pertarungan Pilgub Sultra mendatang. Wajar saja jika banyak figur yang bermunculan,” ujarnya.

    Perihal siapakah figur paling potensial diantara empat nama bakal calon, Ras menyimpulkan sosok Ridwan Bae sebagai figur yang memiliki peluang besar.

    “Ridwan Bae yang memenuhi variabel kekuatan di atas, menjadi matahari tunggal di wilayah kepulauan. Persis sama dengan Ali Mazi di tahun 2018 lalu,” ungkap Ras.

    Sedangkan Lukman dan Kery Saiful Konggoasa, kata Ras, akan saling beririsan suara di teritori yang sama.

    “Ya, jika Lukman Abunawas dan Kery Saiful Konggoasa maju bersamaan, tentu keduanya saling mengganggu dukungan. Apalagi keduanya adalah senior dan junior. Dalam situasi ini, Ridwan Bae sebagai matahari tunggal di wilayah kepulauan, makin kuat secara elektoral,” ucapnya.

    “Lain halnya jika kedua tokoh baik Lukman maupun Kery salah satunya legowo, apakah Kery mempersilahkan seniornya tampil bertarung ataukah sebaliknya, senior mempersilahkan juniornya bertarung. Konstelasi seperti ini, saya proyeksikan pertarungan Pilgub akan berlangsung super sengit. Bahkan peluangnya salah satu tokoh ini baik LA maupun KSK akan terbuka lebar,” tambahnya.

    Sehingga Ras menyimpulkan jika kedua tokoh di base yang sama, seperti Lukman Abunawas dan Kery Saiful Konggoasa maju bersamaan maka tentu menjadi peluang emas bagi Ridwan Bae.

    “Hal sebaliknya, jika Lukman Abunawas dan Kery Saiful Konggoasa bijak menyikapi atmosfir politik Sultra kedepan, maka pertarungan akan berlangsung super sengit. Bahkan peluang emas bisa berbalik,” pungkasnya.

  • Dipimpin AHY, Elektabilitas Demokrat Capai 11,6 Persen di Survei Kompas

    Dipimpin AHY, Elektabilitas Demokrat Capai 11,6 Persen di Survei Kompas

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis hari Selasa 21 Juni 2022, tiga besar elektabilitas Partai Politik ditempati oleh PDIP 22,8 persen, Gerindra 12,5 persen, dan Demokrat 11,6 persen. Adapun peringkat selanjutnya diduduki oleh Golkar 10,3 persen, PKB 5,4 persen , PKS 5,4 persen, Nasdem 4,1 persen, PAN 3,6 persen, dan PPP 2 persen.

    Litbang Kompas sendiri melakukan survei secara berkala. Berdasarkan survei tersebut pada Oktober 2021, elektabilitas Demokrat masih di 5,4 persen. Sedangkan survei di bulan Januari 2022, Demokrat menembus dua digit, yaitu 10,7 persen. Dan kini, Demokrat naik kembali mencapai 11,6 persen. Hal ini menunjukkan elektabilitas Demokrat meningkat secara konsisten selama setahun terakhir.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas ini. Menurutnya, hasil positif ini semakin memacu Demokrat agar terus memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi dan harapan rakyat, untuk perubahan dan perbaikan. Ada tiga kunci kenaikan elektabilitas Partai Demokrat.

    Pertama, konsistensi Partai Demokrat menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, yang disampaikan secara terintegrasi di ruang publik, baik di parlemen pusat maupun daerah.

    “Hal ini terjadi dikarenakan oleh kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih kolaboratif, terbuka, dan menggunakan pendekatan terukur berbasis data, membuat setiap gerak langkah yang diambil Demokrat sesuai dengan harapan publik,” ujar Herzaky melalui siaran persnya, Selasa (21/6).

    Kedua, konsolidasi organisasi yang dilakukan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono juga membuahkan hasil positif, soliditas semakin terjaga, kebersamaan dan loyalitas kader semakin terbentuk. Menurutnya, kesatuan gerak langkah organisasi di berbagai tingkatan sebagai buah konsolidasi ini pun, memudahkan Demokrat mendekatkan diri dengan rakyat dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi rakyat.

    Ketiga, intensitas dan konsistensi Partai Demokrat dalam membantu rakyat secara masif saat menghadapi kesulitan selama masa pandemi covid-19 dalam dua tahun terakhir ini merupakan program konkrit yang sangat menyentuh dan bermanfaat langsung bagi rakyat.

    “Dengan hasil survei ini tidak akan membuat Demokrat jumawa namun justru akan membuat para kader Demokrat semakin giat dalam mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya dalam hal perubahan dan perbaikan, karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat,” tutup Herzaky.(rls)

  • Daftar Pemilih di Kendari Tercatat 231.211, Ada Perubahan Dapil?

    Daftar Pemilih di Kendari Tercatat 231.211, Ada Perubahan Dapil?

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari mencatat jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) per Mei 2022 sebanyak 213.211, terdiri dari 105.094 pemilih laki-laki dan 109.177 pemilih perempuan. Jumlah tersebut mengalami sedikit peningkatan dibanding data Desember 2021 yang tercatat sebanyak 213.123 pemilih.

    Anggota KPU Kendari, La Ndolili mengungkapkan, data tersebut merupakan hasil pemutakhiran DPB yang diperoleh dengan langsung mengunjungi 64 Kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan di Kota Kendari. Selain itu diperoleh juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra dan mengunjungi SMA/ SMK di Kendari.

    Rekapitulasi DPB Periode Mei 2022.

    Sementara untuk data hasil pelayanan kependudukan dari Dirjend Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), hingga saat ini belum diberikan sebagai bahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

    “Dengan alasan nanti akan diberikan dalam bentuk Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) 14 bulan sebelum hari pemungutan suara,” ungkap La Ndolili saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/6).

    Kemudian terkait dengan penetapan Dapil, KPU Kendari masih menunggu Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang akan diberikan 16 bulan sebelum pemungutan suara.

    “Harus dipahami bahwa penentuan alokasi kursi DPRD Kota Kendari dan penataan Dapil berdasarkan data penduduk bukan data pemilih, dengan jumlah penduduk saat ini untuk semester 2 tahun 2021 berjumlah 343.560 jiwa,” jelasnya.

    Disebutnya, pada pelaksanaan Pemilu 2019, jumlah Dapil di Kota Kendari sebanyak lima. Dengan adanya penambahan kecamatan (Kecamatan Nambo) serta komposisi jumlah penduduk ditiap kecamatan, tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi distribusi jumlah kursi maupun penambahan Dapil.

    “Itu nanti kita kaji ulang apakah memenuhi prinsip penambahan Dapil atau tidak. Kemudian nanti kita lihat, apakah penambahan satu kecamatan itu mempengaruhi distribusi alokasi kursi DPRD Kota Kendari atau tidak. Karena per Dapil itu sudah ditentukan minimal 3 kursi maksimal 12 kursi, jadi penempatannya juga harus proporsional,” papar La Ndolili.

    “Tahapan penataan Dapil sesuai Draft PKPU tentang program dan Jadwal Januari-Februari 2023, tapi kita tunggu jadwal pastinya pada saat PKPU tersebut diundangkan. Itu nanti panjang prosesnya, harus ada kajian, ada Focus Group Discussion (FGD), serta ada uji publik. Setelah itu, semua hasilnya kami kumpul dan kami plenokan lalu dikirim ke KPU RI melalui KPU Sultra nanti KPU RI penentu akhir,” pungkasnya.

  • Gus Yahya Jadi Ketum PBNU, AHY Sebut Demokrat Siap Bersinergi

    Gus Yahya Jadi Ketum PBNU, AHY Sebut Demokrat Siap Bersinergi

    SULTRAGO.ID – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan ucapan selamat serta menaruh harapan atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026.

    “Selamat serta barakah atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU periode (2021-2026), menggantikan KH Said Aqil Siradj,” ucap Ketum Demokrat AHY melalui akun twitter pribadinya @AgusYudhoyono pada Jumat (24/12) siang.

    Lanjut pria berparas tampan itu mengatakan semoga NU semakin kokoh dalam merawat pilar keislaman dan keindonesiaan.

    Sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat serta mempromosikan corak Islam Wasathiyah sebagai fondasi perdamaian global.

    “Kami Partai Demokrat siap bersinergi untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara,” tutur AHY.

    KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, terpilih menjadi ketua umum PBNU Periode 2021-2026 setelah penghitungan suara yang dilaksanakan dalam rangkaian Muktamar ke-34 NU yang digelar di Lampung, Jumat (24/12).

    Gus Yahya meraih 337 suara. Sementara petahana, KH Said Aqil meraih 210 suara.(***)

    Sumber : Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

  • Gugatan Pendukung Moeldoko Ditolak Lagi, Demokrat: Kado Akhir Tahun bagi Demokrasi Indonesia

    Gugatan Pendukung Moeldoko Ditolak Lagi, Demokrat: Kado Akhir Tahun bagi Demokrasi Indonesia

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta yang kembali menolak gugatan pendukung KSP MoeldokoDI Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait SK Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 dan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

    Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT atas nama Ajrin Duwila (mantan Ketua DPC Kepulauan Sula) dan Hasyim Husein (mantan kader Partai Demokrat), Kamis (23/12).

    Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob menilai, putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kata Mehbob, sejak upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak KSP Moeldoko melalui KLB ilegal Deli Serdang pada 5 Maret 2021, hal ini menjadi perhatian publik karena dianggap merupakan bentuk abuse of power yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

    “Karena itu Partai Demokrat dalam upaya menghadapi pembegalan politik dari KSP Moeldoko terus mendapat dukungan para pecinta demokrasi,” ucapnya.

    Mehbob juga menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan objektif dan adil secara hukum. Menurutnya, Putusan PTUN ini bukan sekedar kemenangan Partai Demokrat melainkan kemenangan rakyat yang menginginkan demokrasi dan keadilan selalu tegak di Indonesia.

    Dalam pertimbangan hukum pada salinan putusan tersebut, tertera Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak karena Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai walaupun objek gugatannya SK Menkumham. Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 UU Parpol dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 telah menjelaskan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan Mahkamah Partai.

    “Putusan PTUN ini semakin menguatkan keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat sudah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dengan adanya keputusan ini makin memperkokoh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” tegas Mehbob.

    Sejak perkara ini diregister pada 30 Juni 2021, telah digelar 16 kali sidang di mana Majelis Hakim telah mempelajari, menganalisa bukti Dokumen, serta telah mendengarkan keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari para pihak, yaitu; Menkumham sebagai Tergugat, DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat II Intervensi, dan Pendukung Moeldoko sebagai Penggugat.(***)

  • Terget 9 Kursi di DPRD Sultra, PKS Buka Peluang untuk Semua Kalangan

    Terget 9 Kursi di DPRD Sultra, PKS Buka Peluang untuk Semua Kalangan

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan sembilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.

    Untuk mencapai target tersebut, PKS memberikan peluang kepada warga Sultra dari berbagai latar belakang untuk bisa berpartisipasi masuk menjadi bakal calon anggota legislatif dari PKS.

    “Baik itu kalangan ibu-ibu, kalangan milenial, ada potensi. Ada peluang yang kita buka seluas-luasnya,” ujar Ketua DPW PKS Sultra Yaudu Salam Ajo saat acara Launching Pencalegan Dini dan Workshop Pemenangan Pemilu di Hotel Azizah Syariah Kendari, Minggu (19/12).

    Mantan anggota DPRD Sultra yang akrab disapa YSA itu menuturkan, pihaknya juga akan melakukan pendidikan politik untuk menciptakan bakal calon anggota legislatif yang berkualitas.

    “Ini memang menjadi target PKS sehingga kita melakukan lebih awal. Mudahan-mudahan ini merupakan hal baik bagi PKS untuk memulai bahwa ke depan kita harus menghasilkan calon anggota legislatif yang berkualitas,” tuturnya.

    Selain menargetkan sembilan kursi di DPRD Sultra pada Pilcaleg mendatang, PKS juga menargetkan satu Kursi di DPR RI dan enam kursi di tiap kabupaten dan kota di Sultra.

    “Itu terget standar. Mudah-mudahan dengan proses pencalegan dini ini semua bisa kita capai apa yang kita harapkan. Kita ingin pencapaian PKS lebih baik lagi ke depannya,” tutupnya.