SultraGo.com

Kategori: Nasional

  • Mulai Hari Ini, Harga Pertamax Resmi Naik Jadi Rp12.500 – Rp13.000 per Liter

    Mulai Hari Ini, Harga Pertamax Resmi Naik Jadi Rp12.500 – Rp13.000 per Liter

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Mulai hari ini, Jumat (1/4), PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 – Rp9.500 per liter menjadi Rp12.500 – Rp13.000 per liter.

    Dikutip dari laman resminya, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero), Irto Ginting dalam keterangan reaminya menjelaskan, penyesuaian harga dilakukan secara selektif, hanya berlaku untuk BBM Non Subsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17 persen, dimana 14 persen merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3 persen jumlah konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

    Sedangkan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83 persen, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter (Pertalite) dan Rp5.150 per liter (Solar Subsidi).

    “Berlaku mulai tanggal 1 April 2022 mulai pukul 00:00 waktu setempat, BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%), dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter,” tulisnya.

    Irto menambahkan, sebelumnya Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya menyatakan dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp16.000 per liter. Dengan demikian, penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp3.500 dari nilai keekonomiannya.

    “Harga baru masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. Kami juga mengajak masyarakat lebih hemat dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” pungkas Irto.(***)

  • Mendes PDTT Tegaskan Alokasi 40 Persen Dana Desa untuk BLT Bersifat Fleksibel

    Mendes PDTT Tegaskan Alokasi 40 Persen Dana Desa untuk BLT Bersifat Fleksibel

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali menegaskan terkait alokasi 40% (persen) dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa.

    Kendati demikian, Gus Halim (sapaan akrab) alokasi 40% dari DD untuk BLT tersebut tetap tergantung pada kondisi masing-masing desa. Hal ini dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait percepatan penyaluran Bantuan Sosial yang digelar secara virtual belum lama ini.

    “Kalau dihitung jumlah KPM nya tidak perlu 40 persen ya jangan dipaksakan 40 persen, dari pada kemudian tidak berhak menerima tapi mendapat BLT Dana Desa hanya karena semata-mata ingin memenuhi syarat 40 persen,” tegas Gus Halim, Kamis (17/02/2022) yang dikutip dari akun resmi Kemendes PDTT, https://www.kemendesa.go.id/.

    Lebih lanjut dijelaskannya, langkah percepatan pencairan BLT-DD adalah untuk memaksimalkan pendampingan penyusunan APBDes. Pasalnya, saat ini terbentur dengan polemik syarat minimal BLT-DD 40 persen dari total keseluruhan Dana Desa.

    Padahal, kata Gus Halim, syarat minimal 40 persen itu tidak harus terpenuhi apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) di desa tersebut sudah mendapatkan semuanya atau sudah mendapat bantuan dari jaringan pengaman sosial lainnya.

    Oleh karena itu, Gus Halim juga akan memaksimalkan pendampingan dalam meng-update terkait perubahan jumlah maupun nama KPM. Sebab banyak Kepala Desa yang masih terjebak dalam persoalan tersebut sehingga membuat pencairan BLT-DD terhambat.

    “Banyak warga yang awalnya dapat BLT Dana Desa karena kehilangan pekerjaan tapi tahun ini tidak dapat dengan alasan perekonomian sudah pulih, itu demo ke Balai Desa,” jelasnya. 

    Sekedar diketahui, Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan dihadiri Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dan beberapa pimpinan lembaga lainnya.

  • Mendes PDTT Gus Halim Minta Pencairan BLT-DD Dipercepat

    Mendes PDTT Gus Halim Minta Pencairan BLT-DD Dipercepat

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta para Bupati dan Walikota untuk mempercepat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang sudah tersalur di Rekening Kas Desa (RKDes) masing-masing desa.

    Percepatan penyaluran bantuan tunai tersebut, kata Gus Halim (sapaan akrab Abdul Halim Iskandar) efektif untuk menekan angka kemiskinan serta meringankan beban keluarga miskin dan rentan di desa.

    “Pak Bupati, dana desa yang sudah salur ke RKDes segera dimanfaatkan. Hak-hak (warga penerima) BLT, segera disalurkan. Yang Januari belum salur, Februari langsung rapel 2 bulan, berarti Rp 600 ribu,” kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Cirebon Bangkit Bersama di Kandang Sapi yang terletak Desa Kamarang, Jumat (18/2/2022) dikutip dari akun resmi kemendes PDTT. https://www.kemendesa.go.id/.

    Tidak hanya meminta percepat pencairan DD, Gus Halim juga meminta kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bijaksana dalam membelanjakan bantuan tersebut. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar harus diprioritaskan terlebih dahulu.

    “Dan bagi penerima BLT tolong digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, ya. jangan dipakai bayar hutang dulu, bayar hutang ditunda ya, yang penting sekarang kebutuhan konsumsi. Tolong para pemberi hutang dimaklumi,” pinta Gus Halim.

    Permintaan percepatan pencairan DD itu juga tindak lanjut Gus Halim dengan memastikan pencairan BLT-DD lebih cepat untuk Tahun Anggaran 2022.Tahun 2022 yang sudah dicairkan per 17 Februari masih Rp354 miliar alias 9,62% dari total pencairan Dana Desa.

    Hal ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya menyentuh diangka Rp93 miliar. Dengan percepatan tersebut, Gus Halim akan memaksimalkan pendampingan penyusunan APBDes. Pasalnya, saat ini terbentur dengan polemik syarat minimal BLT Dana Desa 40 persen dari total keseluruhan Dana Desa.

    “Kalau dihitung jumlah KPM nya tidak perlu 40 persen ya jangan dipaksakan 40 persen, dari pada kemudian tidak berhak menerima tapi mendapat BLT Dana Desa hanya karena semata-mata ingin memenuhi syarat 40 persen,” jelasnya.

    Selanjutnya, Gus Halim juga akan memaksimalkan pendampingan dalam meng-update terkait perubahan jumlah maupun nama KPM. Pasalnya banyak Kepala Desa yang masih terjebak dalam persoalan tersebut sehingga membuat pencairan BLT_DD terhambat.

    “Banyak warga yang awalnya dapat BLT Dana Desa karena kehilangan pekerjaan tapi tahun ini tidak dapat dengan alasan perekonomian sudah pulih, itu demo ke Balai Desa,” tandasnya.

  • Kementerian Investasi Cabut 180 IUP Mineral dan Batu Bara

    Kementerian Investasi Cabut 180 IUP Mineral dan Batu Bara

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Jakarta (15/2), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara.

    Hal ini merupakan wujud dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya.

    Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu bara.

    Satgas diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas tersebut.

    Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Imam Soejoedi menyampaikan, pencabutan IUP kepada seluruh perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dan tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu saja. Proses pencabutan dilakukan secara
    bertahap sejak Januari lalu.

    “Jadi sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM menandatangani 19 surat pencabutan IUP, lalu bertambah 161 sehingga total sudah 180 IUP yang resmi kami cabut. Pencabutan izin ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak tebang pilih. Tujuan kami untuk membenahi perizinan yang tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pencabutan IUP
    ini akan terus kami lakukan secara bertahap,” ujar Imam melalui siaran pers yang diterima media ini, Rabu (16/2).

    180 IUP yang dicabut tersebut dimiliki oleh 165 pelaku usaha, baik badan usaha maupun orang perseorangan, yang terdiri dari 68 pelaku usaha pemegang IUP batu bara dan 97 pelaku usaha pemegang IUP mineral.

    Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP (50%) yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha, sedangkan pencabutan IUP mineral mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP (15,18%) yang dimiliki oleh 8 pelaku usaha.

    Lebih lanjut, Imam menjelaskan salah satu tugas dari satgas tersebut adalah melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah akan mengalihkan izin yang dicabut kepada pengusaha yang memiliki kapabilitas dan integritas, serta kecukupan modal untuk mengelola IUP tersebut, termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/kelompok masyarakat, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan koperasi di daerah.

    “Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri, tujuan pengalihan izin ini adalah agar
    bagaimana izin tersebut dapat dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat
    menciptakan nilai tambah, menyediakan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pertumbuhan
    ekonomi di daerah,” ungkap Imam.

    Sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral dan batu bara, yang termasuk di dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, serta bahan galian C. Selain itu juga akan dilakukan pencabutan 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU
    Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare.(***)

  • Kronologi Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur yang Melibatkan Eks Dirjen Kemendagri dan Kepala DLH Muna

    Kronologi Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur yang Melibatkan Eks Dirjen Kemendagri dan Kepala DLH Muna

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto tersangka kasus suap pengurusan Dana Pemulihan Ekonomi Nasinonal (PEN) Daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021, Kamis (27/1) lalu.

    Selain Ardian, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar menjadi tersangka penerima suap. Sementara mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

    Dalam konfrensi pers yang digelar di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan konstruksi kasus dugaan suap dana PEN.

    Alexander menjelaskan, selaku Dirjen Keuangan Daerah saat itu, Ardian memiliki tugas melaksanakan investasi langsung pemerintah dalam bentuk pinjaman PEN. Pinjaman tersebut diberikan pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman program dan/atau kegiatan sesuai kebutuhan daerah.

    Dengan tugas tersebut, Ardian memiliki kewenangan dalam menyusun surat pertimbangan Mendagri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh pemerintah daerah.

    Pada Maret 2021, Andi Merya menghubungi Laode Syukur agar membantunya memperoleh pinjaman PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur. Laode Syukur kemudian mempertemukan Andi Merya dengan Ardian di kantor Kemendagri, Jakarta pada Mei 2021 lalu.

    Saat itu, Andi Merya mengajukan permohonan pinjaman dana PEN dengan nominal Rp350 miliar. Kemudian Andi Merya meminta Ardian untuk mengawal dan mendukung proses pengajuan permohonan pinjaman tersebut.

    Selepas pertemuan itu, Ardian diduga meminta kompensasi sebesar 3 persen dari total pengajuan pinjaman secara bertahap atas perannya tersebut.

    Permintaan itu kemudian dipenuhi oleh Andi Merya dengan mentransfer uang Rp2 miliar sebagai tahap awal ke rekening bank Laode Syukur. Uang yang diberikan Andi Merya itu kemudian dibagi. Ardian menerima Rp1,5 miliar secara langsung di kediamannya di Jakarta, dan Laode Syukur menerima Rp500 juta.

    Dalam perkara ini, tersangka Andi Merya sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Sedangkan tersangka Ardian dan Laode Syukur sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka Laode Syukur untuk 20 hari pertama sejak tanggal 27 Januari sampai dengan 15 Februari 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan tersangka Ardian berhalangan hadir dengan alasan sakit.(***)

  • Maksimalkan Keterlibatan UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Industri Pertambangan, Kadin Sultra Kerja Sama dengan APNI

    Maksimalkan Keterlibatan UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Industri Pertambangan, Kadin Sultra Kerja Sama dengan APNI

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang mendukung langkah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang memiliki misi pengelolaan pertambangan Indonesia untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan negara Indonesia.

    Anton mengatakan, Sultra merupakan daerah penghasil nikel terbesar dari empat provinsi di Indonesia. Jika melihat potensi yang ada di Sultra, memang terbesar untuk komoditas nikel.

    Sebagaimana data dari Kementerian ESDM tahun 2020 menyebutkan, Indonesia memiliki ‘harta karun’ nikel sebesar 72 juta ton nikel (Ni). Salah satu daerah penghasil nikel terbesar adalah Sultra. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, produksi nikel pada 2019 sebesar 23.967.146 ton.

    Berdasarkan jenis bahan tambang, terdapat 189 perusahaan pertambangan yang lokasinya terbagi di 12 kabupaten/kota di Provinsi Sultra. Dari 189 perusahaan tersebut, terdapat 138 perusahaan tambang nikel, sisanya perusahaan tambang aspal, emas, kromit, pasir besi, mangan, dan tembaga.

    Di Sultra juga terdapat Kawasan Industri Konawe dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2020. PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang bergerak dalam objek vital nasional sub bidang mineral dan batubara ada di Kawasan PSN.

    “Namun, kondisi sampai hari ini kita hanya sebagai penonton. Karena semua regulasi dan kewenangan sudah diambil oleh pemerintah pusat. Kami di daerah tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Anton usai mengikuti Rapat Pemilihan Pengurus, Pembina, Penasihat, dan Pengawas APNI untuk kepengurusan 2022-2027 di Kantor DPP APNI, Jalan Batu Tulis Raya Nomor 11, Jakarta Pusat, Rabu (2/2).

    Karena itu, Kadin Sultra ingin menggugah perusahaan pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang beroperasi di Sultra, khususnya VDNI agar semaksimal mungkin bisa melibatkan pelaku UMKM dan tenaga kerja lokal di Sultra.

    Anton mengutarakan, dalam situasi terdampak Covid-19 saat ini, kehadiran perusahaan-perusahaan besar yang melakukan eksplorasi dan pengolahan tambang bisa menghidupkan pengusaha-pengusaha kecil, yang bergerak di luar sektor pertambangan.

    Menurutnya sejauh ini baru sebagian kecil tenaga kerja yang terserap di perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel, begitu pula dukungan untuk UMKM.

    Kadin Sultra sebagai mitra strategik Pemprov Sultra, kata Anton, akan bergerak, turun ke lapangan dan akan masuk ke VDNI. Pihaknya menekankan harus ada kerja sama dengan pelaku UMKM dan menyerap tenaga kerja di sekitar pabrik atau smelter yang dikelola VDNI. Tak terkecuali pabrik atau smelter yang berada di daerah lainnya yang ada di Sultra.

    “Kebetulan saya sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi Wilayah Sulawesi. Salah satu tugas saya meyakinkan pihak pabrik untuk melibatkan pengusaha kecil dan seluruh pengusaha daerah,” ujarnya.

    Anton menambahkan, peranan Kadin Sultra yang lain memberikan pendampingan, pelatihan, dan edukasi kepada masyarakat serta pengusaha kecil agar mendapatkan hak dan kesempatan yang sama.

    “Entrepreneur di Sultra secara garis besar trennya naik. Tahun ini kita mulai bergerak, agar hasilnya bisa maksimal,” imbuhnya.

    Ia juga menyampaikan peranan Kadin Sultra dalam mengakomodir perusahaan pertambangan nikel yang dikelola asing tidak bisa melangkah lebih jauh, karena semua regulasi sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Karena itu, Kadin Sultra membangun komunikasi dan kerja sama dengan asosiasi dari luar anggota Luar Biasa Kadin, salah satunya APNI.

    “Kita juga menitik beratkan kepada asosiasi yang berkompeten, seperti APNI yang concern masalah pertambangan nikel. Kami dari Kadin Sultra sangat mendukung langkah APNI bisa berperan lebih besar.  Semoga APNI menjadi wadah yang memperjuangkan dan mendorong pemerintah pusat, baik dari sisi regulasi maupun persoalan pertambangan nikel lainnya di daerah,” urainya. (Nikel.co.id)

  • 17 Dubes Negara Sahabat Siap Hadiri HPN 2022 di Kendari

    17 Dubes Negara Sahabat Siap Hadiri HPN 2022 di Kendari

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Perhelatan akbar insan pers di Tanah Air, Hari Pers Nasional (HPN) selalu identik dengan kehadiran para duta besar negara sahabat. Seperti HPN tahun ini yang bakal dihadiri 17 dutabesar negara sahabat.

    Kedatangan mereka, khususnya saat digelar forum investasi, konvensi media massa, dan puncak HPN pada 9 Februari 2022.

    “Sampai hari ini tercatat yang sudah pasti itu sekitar 17 negara sahabat, tapi diharapkan masih 4-5 lagi,” kata Ketua Bidang Tamu-Tamu Asing Panitia Pusat HPN 2022, Bob Iskandar saat ditemui di Sekretariat PWI Pusat, Jakarta, Jumat (28/1/2022)

    Adapun dutabesar negara sahabat yang sudah konfirmasi hadir di antaranya Rusia, Maroko, Taiwan, Malaysia, Polandia, Seychelles, Pakistan, Iran, Ceko, Inggris, Singapura, Uni Eropa, Rumania, Azerbaijan.

    “Kita menunggu lagi Austria, Armenia, Bangladesh, dan India. Cuma mereka itu kesulitannya pemesanan tiket untuk bisa ke Kendari tanggal 7. Karena memang acara untuk dutabesar itu kita jadwalkan dari tanggal 7 sampai dengan 9 Februari, dua malam,” jelasnya.

    Sementara jadwal penerbangan langsung dari Jakarta hanya tersedia satu maskapai, yakni Batik Air. “Ada juga memang via Makassar, tapi frekuensinya terbatasnya,” kata Bob Iskandar yang juga Sekretaris Tetap Konfederasi Wartawan ASEAN.

    Selain terkait pemesanan tiket pesawat, menurut Bob Iskandar, kendala lain menghadirkan tamu dutabesar karena adanya agenda di negara bersangkutan. Seperti dari Asia Tenggara.

    “Kita mengundang Thailand nggak bisa karena dutabesarnya berhalangan ada acara di negerinya. Kemudian dari Vietnam tanggal segitu kebetulan Lunar Chinese, nggak bisa, mereka harus ada di dalam negerinya. Satu lagi Myanmar, biasanya setiap HPN hadir tapi the last minute mungkin ada halangan,” ujar Bob Iskandar.

    Begitu pula dari Timur Tengah, hingga saat ini belum ada yang konfirmasi hadir. “Kita sebenarnya sudah ada lima antara lain Qatar, Uni Arab Emirate, Kuwait, Saudi Arabia, dan Yordania tetapi sampai saat ini belum ada yang confirm bisa hadir. Jadi sayang sekali,” ungkapnya.

    “Biasanya tiap HPN, paling tidak dari Timur Tengah 1-2 (dutabesar) hadir,” imbuhnya.

    Bob lantas membandingkan dengan kegiatan HPN dua tahun lalu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun Surabaya, Jawa Timur. Kala itu jumlah dutabesar yang hadir di atas 20 negara. “Surabaya itu lebih banyak sampai mencapai 33 atau 34 dutabesar. Jadi memang ramai waktu di Surabaya, dan itu banyak dutabesar negara adidaya. Amerika hadir, China hadir,” ulasnya.

    Bob Iskandar mengakui kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sejak Maret 2020 lalu, sangat berdampak terhadap kehadiran tamu-tamu asing. Ia mencatat terdapat 8-9 negara yang membatalkan karena varian baru Omicron. Terutama negara-negara di Eropa Barat seperti Jerman Prancis, Italia, Belanda, menyusul Amerika Serikat dan Australia.

    “Tapi untungnya Inggris akhirnya pergi, yang menjadi suprise sekali dutabesar negara Uni Eropa confirm hadir. Kita lihat perkembangan sampai tanggal 1 Februari atau 2 Februari akan datang,” ujarnya.

    Bob melanjutkan, kehadirkan para dubes diharapkan bisa memberikan dampak cukup besar bagi pembangunan ekonomi, perdagangan di provinsi Sulawesi Tenggara. Karena adanya forum investasi dalam kegiatan HPN ini menjadi kesempatan mempertemukan pemerintah daerah dengan calon investor dalam dan luar negeri.

    “Siapa tahu dengan hadirnya RI 1, Pak Jokowi, every body know frekuensi penerbangan ke Kendari itu sangat terbatas dalam satu hari, barangkali ke depan bisa menjadi 2-3 kali, tidak hanya Batik Air, airlines-airlines yang lain,” pintanya, menambahkan.

    (Humas HPN 2022 PWI Pusat).

  • Inilah Pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021

    Inilah Pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Setelah melalui proses penjurian yang seksama, para pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021 akhirnya resmi diumumkan, Minggu (30/1).

    Pengumuman pemenang dikemas dalam Launching Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Anugerah Adinegoro, yang disiarkan secara langsung di TVRI Nasional, Minggu (30/1/2022) malam.

    Hadir Dirjen Kominfo Usman Kansong, Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, Ketua Umum PWI Pusat dan juga Penanggung Jawab HPN, Atal Sembiring Depari, Ketua KPI Pusat Agung Supri, Direktur Program dan Berita LPP TVRI Irianto, serta Sekda Pemprov Sultra Nur Endang Abbas.

    “Lengkapnya Anugerah Jurnalistik Adinegoro bukan hanya sekadar Anugerah Adinegoro. Jadi ini adalah kebanggaan kalangan pers di Indonesia. Semula ini dimulai tahun 1974, diawali oleh PWI Jaya, kemudian pada tahun 2009 diangkat oleh PWI Pusat, dan menjadi lebih luas kategorinya. Sekarang ada enam, yang semula satu kategori,” ulas Ketua Panitia Tetap Anugerah Jurnalistik Adinegoro PWI Pusat, Rita Sri Hastuti menceritakan sejarah penghargaan tertinggi bagi karya jurnalistik di Tanah Air ini.

    Proses penjurian berlangsung selama bulan Desember 2021 secara virtual mengingat situasi masih pandemi COVID-19.

    Totalnya ada enam kategori yang dilombakan, yaitu liputan berkedalaman untuk media cetak, liputan berkedalaman untuk media siber, liputan berkedalaman untuk media televisi, liputan berkedalaman untuk media radio, foto berita untuk media cetak dan media siber, serta karikatur opini untuk media cetak dan media siber.

    Kategori in-depth reporting Media Cetak dan Siber

    Pemenang Kategori Media Cetak oleh Andy Riza Hidayat, Dhanang David Aritonang, Insan Alfajri, Irene Sarwindaningrum dari Harian Kompas berjudul ‘Berbahaya, Masker Medis Palsu Beredar di Masyarakat’ yang diterbitkan 3 April 2021.

    “Saya memberikan ini dengan nilai tertinggi adalah pertama ada magnitude dan dampaknya luas terkait COVID. Pesan ini disampaikan di tengah anjuran pemerintah dan banyak pihak untuk memakai masker, 3M tapi ternyata masker saja tidak cukup,” komentar Ketua Juri Anugerah Adinegoro 2021 untuk Kategori In-Depth Reporting Media Cetak, Putut Tri Husodo.

    Putut melanjutkan, isu yang diangkat dalam artikel tersebut agak orisinil. Sebab, jarang ada wartawan lain mengincar teknis sedetail seperti disajikan Andy Riza dkk. “Jadi effort -nya menurut saya cukup luar biasa dan hasilnya ini menggunakan code of conduct yang sangat baik, yaitu membawa ke laboratorium ITB sehingga hasilnya sangat valid sebagai sebuah karya jurnalistik yang investigatif,” ucapnya.

    Poin lain yang disorotinya adalah wawancara ke berbagai pihak juga cukup luas. “Dengan demikian, saya memberikan apresiasi tertinggi untuk karya ini meski dalam penyajiannya garing, tidak terlalu colourful, bahasanya resmi. Ini kelemahan satu-satunya,” ucap mantan Wakil Pemimpin Redaksi Gatra dan mantan wartawan Majalah Tempo ini.

    Juri lainnya, Asro Kamal Rokan menanggapi singkat. “‘Berbahaya, Masker Medis Palsu Beredar di Masyarakat’ ini memang persoalan perlindungan masyarakat dan lemahnya pengawasan, ini salah satu yang saya unggulkan,” ungkap Presiden Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (Iswami) tersebut.

    Sri Mustika (akademisi) menyebutkan, ada beberapa karya peserta lain yang sebetulnya ia unggulkan meski bukan yang menjadi nomor satu. “Misalnya melawan petaka perkawinan anak, ada kaitannya juga dengan pandemi banyak orang kesulitan secara ekonomi, mengawinkan anaknya di bawah umur. Walaupun itu soal perkawinan saya kira masih ada relevansi dengan covid,” tuturnya.

    Kemudian artikel berjudul ‘Saling Menguatkan di Antara kehilangan’ (Media Indonesia) yang juga dinilainya layak menjadi nominasi pemenang. “Bagaimana anak-anakyang menjadi yatim, saling men-cover sama tetangga. Ini baru pertama, walau zaman dulu sudah ada, donasi ASI mengalir dari jauh. Satu kelompok ibu-ibu di grup WA, dokter anak bergabung di situ menyelamatkan anak-anak yatim yang ibunya meninggal karena covid. Mereka tetap mendapat haknya menerima ASI eksklusif, ini satu kegiatan atau gerakan sosial yang cukup aktual dan baru, inovatif dan juga inspiratif,” puji Sri.

    Untuk Kategori Media Siber dimenangi Sunariyah dan M. Ilman Nafi’an dari IDN Times.com dengan judul ‘Bertaruh Nyawa, Berjuang Melawan Ganasnya COVID-19’ yang diterbitkan 29 November 2021.

    Mulharnetti Syas selaku juri kategori in-depth reporting media siber bersama Yoko Sari dan Priambodo RH sepakat memilih artikel karya tim IND Times.com tersebut. Dari segi tema terkait COVID-19, menurut Netti, begitu Mulharnetti Syas disapa, lebih tepat sasaran, utamanya persepsi menggiring opini publik dan kedalaman materi.

    “Karakteristik dari media siber ini lengkap karena dia meng-hiperlink ke data-data hasil riset yang mereka punya. Kemudian, berita tersebut punya infografis, sumber beritanya tidak satu orang (berimbang), ada audio dan video,” urai akademisi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tersebut.

    “Ketika saya membaca berita IDN Times.com ini, saya mendapatkan informasi yang utuh, komprehensif,” imbuhnya.

    Ia menambahkan, ada juga beberapa karya peserta lain yang merupakan observasi, tapi penyajiannya seperti feature.

    Meski begitu, bagi Yoko Sari, artikel ‘Bertaruh Nyawa, Berjuang Melawan Ganasnya COVID-19’ masih memiliki kelemahan. “Ada satu hal yang menurut saya tidak tersentuh, bagaimana pemerintah mengatasi itu, tidak menjawab yang diinginkan pembaca. Kita tahu ada masalaah ini, masyarakat kekurangan oksigen, tapi apa langkah pemerintah tidak ada. Tidak ada figur di-leadnya itu juga membuat satu nilai minus bagi artikel ini,” ungkapnya.

    Kategori in-depth reporting Televisi dan Radio

    Pemenang Kategori Televisi diraih oleh Miftah Faridl, Aga Dipa, Agoes Soekarno dari CNN Indonesia TV bertajuk ‘Menghapus Mereka Yang Mati’ yang ditayangkan 22 Oktober 2021.

    Ketua Juri Kategori Televisi, Nurjaman Mochtar melihat karya Miftah dkk mengkonfirmasi angka-angka tentang orang mati di tengah pandemi. Angka-angka ini menjadi acuan pengambil keputusan, tapi tidak diungkapkan ke publik.

    “Jadi data-data ini dikeluarkan tidak sesuai dengan kenyataan, wartawan ini, saya melihat ‘Menghapus Jejak Kematian’ pada keakurasian yang baik karena ini bisa untuk diambil keputusan. Ini selisihnya hingga 5 persen ke atas, terakhir closing nya adalah bahwa kematian ini bukan sekedar angka,” tuturnya.

    Komentar senada diutarakan juri lainnya, Tjandra Wibowo. Ia setuju ‘Menghapus Mereka yang Mati’ secara alur rapih dan bukan sekadar angka.

    “Saya sudah cocok dengan Ibu Tjandra dan Pak Nur, ini bagi saya cukup jeli menjadi sebuah problem yang diangkat. ‘Menghapus Mereka yang Mati’ nesw value ok, data dan kelayakannya juga ok diprosesnya juga cukup kuat,” timpal akademisi dari Universitas Padjajaran, Dadang Rahmat Hidayat yang juga juri Kategori Media Televisi.

    Selanjutnya, pemenang Kategori Radio adalah Taufik, Ramli, dan Dian dari RRI Sintang berjudul ‘Oksigen Terakhir untuk Ayah’ yang disiarkan 3 Agustus 2021.

    Frans Padak Demon yang menjadi juri kategori ini, langsung mengomentari judul siaran berdurasi sekitar 7 menit tersebut. “Sangat puitis dari judulnya. Dia juga menggunakan metode induksi yang umumnya digunakan dalam pemuatan human interest,” puji Frans.

    Salah seorang juri lainnya, Harleyantara sependapat narasi yang disajikan dalam siaran ini tidak monoton. “Bagi saya mixing narasi narsumnya oke bener, dari segi ilmuwan dan human interest-nya masuk. Begitu juga dari sisi seninya masuk juga. Keren pokoknya,” ujar Harley.

    Ketua Juri Kategori Radio, Awanda Erna mengamini karya Taufik dkk layak dijadikan sebagai pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021. “Kalau in-depth, saya memilih perjuangannya dan feature saya memaklumi. Jadi kesimpulannya, ‘Oksigen Terakhir untuk Ayah’ yang menjadi unggulan ini sudah memenuhi tema aktual, semangat dan harapan. Secara teknik penyajiannya juga ok, dari sudut mixing dan dinamis,” ujarnya.

    Kategori Foto Berita dan Karikatur

    Kategori Foto Berita dimenangkan oleh Sigid Kurniawan dari LKBN Antara dengan judul ‘Ganda Putri Indonesia Raih Emas Olimpiade’ yang terbit pada 2 Agustus 2021.

    Setidaknya ada 214 foto yang diseleksi hingga akhirnya Tim Juri yang diketuai Oscar Matuloh didampingi Reno Esnir (praktisi) dan Melly Riana Sari (akademisi) sepakat memilih karya Sigid Kurniawan sebagai pemenang.

    ‘Foto ini tidak hanya dinilai dari momen, teknis itu juga kami pertimbangkan, ekspresi yang terlihat di sini benar-benar masuk, dapat, dibantu teknik yang baik,” kata Melly singkat.

    Oscar tak memungkiri sebetulnya banyak foto dengan kejadian mirip karya Sigid tersebut. “Foto ini dibuat fotografer Indonesia, pewarta foto kita. Saya juga kebetulan melihat jumlah foto-foto demikian, yang mirip kejadiannya dan kelihatannya kok gambar ini memang yang tepat,” ucap Oscar.

    Meski sederhana, menurut Oscar, pengambilan gambar karya itu tidak mudah. “Ini kalau nggak salah lensa 300an mili, dia harus berdiri di posisi tertentu, enggak boleh terlalu dekat, tapi dia bisa meletakkan komposisinya dengan baik,” jelas fotojurnalis terkemuka Indonesia yang saat ini menjabat kepala Divisi Museum dan Galeri Foto Jurnalistik ANTARA tersebut.

    Kemudian dari segi momentum, saat ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu terlihat menyeka air mata. Di belakangnya terdapat lima cincin berwarna yang saling terkait. “Kita bisa melihat ada simbol negara kita, ada simbol bendera dan secara keseluruhan kita bisa melihat gambar ini menjadi satu jawaban tentang bentuk perlawanan kita juga terhadap satu kerja keras, tapi kita perlu ingat bahwa olahraga ini berlangsung untuk melawan pandemi. Kita berhasil meraih dalam tanda petik pada waktu itu menyatukan Indonesia secara keseluruhan. Jadi ini simbol yang nyata, sebuah kekuatan foto,” pungkasnya.

    Adapun pemenang Kategori Karikatur diraih oleh Ashady dari JPPN.com, berjudul ‘Kritiklah Daku’ terbitan 16 Februari 2021.

    Panitia menyediakan hadiah Rp25 juta untuk pemenang tiap kategori, trofi, serta piagam penghargaan dari PWI/Panitia HPN 2021. Hadiah akan diserahkan di hadapan Presiden Joko Widodo pada acara puncak HPN 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 9 Februari mendatang.

    Selamat kepada para pemenang!

    (Panitia Tetap Anugerah Jurnalistik Adinegoro-HPN 2022 PWI Pusat).

  • 14 Nama Calon Anggota KPU RI Diserahkan ke Presiden, Satu Nama dari Sultra

    14 Nama Calon Anggota KPU RI Diserahkan ke Presiden, Satu Nama dari Sultra

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Tim Seleksi (Timsel) resmi menyerahkan 14 nama calon anggota KPU RI dan 10 nama calon anggota Bawaslu RI ke Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (6/1).

    Dari 14 nama calon anggota KPU hasil pleno Timsel pada 5 Januari kemarin, merupakan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yaitu Iwan Rompo Banne.

    “Kami tadi sudah menyampaikan nama-nama yang sudah kami putuskan melalui rapat pleno tim seleksi hari kemarin, tanggal 5 Januari 2022,” kata Ketua Timsel KPU-Bawaslu, Juri Ardiantoro dalam keterangannya dikutip Tribunnews.com.

    Adapun berdasarkan Keputusan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu periode jabatan 2022-2027 Nomor 358/TIMSEL/I/2022, ditetapkan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu.

    Keempat belas nama calon anggota KPU terdiri atas 10 orang laki-laki dan empat orang perempuan tersebut antara lain:

    1. August Mellaz
    2. Betty Epsilon Idroos
    3. Dahliah
    4. Hasyim Asy’ari
    5. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
    6. Idham Holik
    7. Iffa Rosita
    8. Iwan Rompo Banne
    9. Mochammad Afifuddin
    10. Muchamad Ali Safa’at
    11. Parsadaan Harahap
    12. Viryan
    13. Yessy Yatty Momongan
    14. Yulianto Sudrajat

    Sementara itu, kesepuluh calon anggota Bawaslu terdiri atas tujuh orang laki-laki dan tiga orang perempuan yaitu:

    1. Aditya Perdana
    2. Andi Tenri Sompa
    3. Fritz Edward Siregar
    4. Herwyn Jefler Hielsa Malonda
    5. Lolly Suhenty
    6. Mardiana Rusli
    7. Puadi
    8. Rahmat Bagja
    9. Subair
    10. Totok Hariyono

    Selanjutnya, dalam kurun waktu 14 hari, Presiden nantinya akan menyerahkan ke DPR RI untuk pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan.

  • Neraca Perdagangan Surplus Selama 19 Bulan, Jokowi: Pemulihan Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

    Neraca Perdagangan Surplus Selama 19 Bulan, Jokowi: Pemulihan Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

    NASIONAL, SULTRAGO.ID – Presiden RI Joko Widodo mengatakan, sejumlah indikator perekomomian menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia cukup kuat.

    Hal itu terlihat dari neraca perdagangan Indonesia yang tercatat terus mengalami surplus selama 19 bulan terakhir.

    “Neraca perdagangan Indonesia surplus USD 34,4 miliar, dan selalu surplus selama 19 bulan,” kata Jokowi saat pembukaan perdagangan saham 2022 di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (3/1).

    Disebutnya, nilai ekspor secara year on year (yoy) mengalami kenaikan sebesar 49,7 persen. Sedangkan impor bahan baku dan bahan penolong mengalami kenaikan sebesar 52,6 persen.

    Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan, salah satu penyebab tingginya kenaikan ekspor karena dihentikannya ekspor raw material dan ekspor bahan mentah dari mineral dan batu bara (Minerba ) yaitu nikel.

    “Kita akan lanjutkan dengan stop bauksit, stop tembaga, stop timah dan yang lain-lainnya. Hilirisasi menjadi kunci dari kenaikan ekspor kita,” pungkasnya.