Kategori: Ekonomi

Tongkang Antri Panjang di Morosi, PT. OSS Stop Sementara Penerimaan Nickel Ore, PT. Antam Jualan ke Pabrik Jadi Sorotan

KENDARI, SULTRAGO.ID – Pabrik pemurnian nikel yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), PT. Obsidian Stainless Stell (OSS) hentikan sementara penerimaan suplai Nickel Ore dari supplier.

Informasi itu diketahui melalui Surat Pemberitahuan PT. OSS Nomor 009/EM-NP/OSS/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 tentang penambahan waktu penghentian sementara penerimaan Nickel Ore diperpanjang sampai tanggal 31 Juli 2021. Disusul pemebritahuan selanjutnya bahwa penerimaan Nickel Ore belum bisa dilakukan di Bulan Agustus ini.

Ketgam: Surat pemberitahuan PT.OSS.

Alasannya, masih banyaknya antrian tongkang di pelabuhan PT. OSS (kondisi terakhir sekitar 35 tongkang per 19 Juli 2021). Selain itu, dikarenakan kapasitas stockpile yang hampir penuh, serta kondisi cuaca yang menyebabkan menurunnya produktivitas pembongkaran.

Kelebihan suplai yang diterima smelter milik PT. OSS kemudian menyeret nama salah satu perusahaan tambang Nickel terbesar di Sultra, yakni PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) yang disinyalir ikut menjual hasil produksinya ke PT. OSS melalui tiga perusahaan trader.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pemuda Pertambangan Indonesia (HIPPI) melaui siaran persnya menyebutkan, tiga perusahaan yang menjadi trader PT Antam yaitu PT. Mineral Putra Prima (MPP) menjual ore nikel PT. Antam ke PT. OSS, VDNI dan SMI dengan kontrak 3 tahun untuk 1.880.000 MT.

Kemudian PT. Ekasa menjual ore nikel PT. Antam ke OSS, dan SMI dengan kontak 3 tahun sebesar 1.880.000 MT, serta PT. Satya Karya Mandiri) dengan kontrak 3 tahun untuk 4.000.000 MT.

“Kenapa direksi PT Aneka Tambang harus menjual biji nikel ke SMI, OSS dan Virtue Dragon lewat trader MPP, Ekasa dan SKM? Padahal bisa menjual langsung Bukankah jika lewat trader membuat keuntungan perusahaan menjadi jauh berkurang?” ucap Irvan Nadira Nasution, Ketua Advokasi, Hukum dan HAM DPP HIPPI melali siaran persnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, DPP HIPPI juga menyoroti terkait terus tertundanya pembangunan Pabrik Feronikel
Halmahera Timur (P3FH) PT. Antam yang tak kunjung selesai.

“Padahal, konstruksi pabrik itu sudah mencapai 97 persen sejak 2019 lalu. Namun pengoperasian
smelter milik Antam ini ternyata masih terus terganjal pasokan listrik. Apakah ini disengaja?,” sambungnya.

Senada, Sekretaris Jendral Asosiasi Penambang Nickel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey juga angkat bicara terkait PT. Antam yang juga menjual bijih nikel ke pabrik. Menurutnya, PT. Antam yang memiliki cadangan bijih nikel yang banyak harusnya mampu membangun pabrik sendiri.

“Ada yang tanya, kenapa Antam menjual ore? Antam punya cadangan yang besar, seharusnya Antam membangun pabrik sendiri seperti Harita yang punya tambang besar tapi tidak menjual ore, bangun pabrik sendiri, bahkan mengakomodir penambang lain untuk suplai ore ke Harita,” kata Meidy keoada media ini, Rabu 4 Agustus 2021.

Ia juga menilai, besarnya cadangan ore yang dimiliki juga dapat memungkinkan PT. Antam untuk memonopoli pengadaan bahan baku ke smelter. Sehingga hal tersebut dapat merugikan para penambang lokal lainnya yang memiliki cadangan tidak sebesar PT. Antam.

“Kalau PT. Antam memonopoli pengadaan bahan baku ke smelter, mending IUP yang lain dicabut saja semua dan diganti jadi nama Antam semua,” tuturnya.

4 Agustus 2021
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras, Konkep Dapat Jatah 3.642 Orang

KONKEP, SULTRAGO.ID – Sebagai upaya mendukung pelaksanaan PPKM dimasa pandemi Covid-19. Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras dari Bulog, masing-masing penerima akan dapat 10 kg beras.

Di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra) sebanyak 3.642 orang akan menerima bantuan beras 10 kg dari pemerintah melalui Bulog.

Kepala Dinas Sosial Konkep, Drs. Muh. Rustam Arifin, M. Pd saat dikonfirmasi wartawan membenarkan terkait perihal bantuan beras 10 kg sesuai instruksi Kementrian Sosial RI melalui perum Bulog Sultra.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan, Drs. Muh Rustam Arifin, M. Pd. Foto: sultrago.ig

“Bantuan beras di Konkep sebanyak 3.642 orang. Mereka adalah penerima manfaat PKH sebanyak 2.915 orang dan penerima BST sebanyak 727 keluarga penetima manfaat,” kata Rustam Arifin kepada wartawan. Senin (26/7/2021).

Untuk penyaluran bantuan tersebut, kata Rustam Arifin akan disalurkan pekan ini. Rencananya lanjut dia, penyalurannya akan dilaunching secara simbolis oleh Bupati Konkep Ir. H. Amrullah, MT.

“Dua hari kedepan disalurkan bantuan beras yang ditandai dengan melauching secara simbolis oleh pak bupati,” ujarnya.

Untuk itu, Rustam Arifin berharap kepada penerima PKH dan BST yang akan dapat bantuan beras 10 kg itu bisa membantu sedikit beban mereka pada situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda.

“Semoga dengan adanya bantuan beras ini dapat memberikan manfaat bagi kelurga penerima manfaat di Konkep. Kedepannya masyarakat dapat berupaya agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka,” pungkas Rustam Arifin.

26 Juli 2021
Jelang Idul Adha, Pertamina Tambah 66 Ribu LPG di Sultra

SULTRAGO.ID, MAKASSAR – Jelang hari raya Idul Adha 1442 H, PT Pertamina Subholding Commercial & Trading Regional Sulawesi menambah pasokan tabung liquified petroleum gas (LPG) 3 kg sebanyak 932.520.

Dari total tersebut, untuk Sulawesi Tenggara (Sultra) penambahan sebanyak 66.080 tabung.

Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali mengatakan, penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi LPG akibat pembatasan atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang membuat aktivitas di rumah cenderung meningkat.

“Penambahan ini juga dilakukan sebagai respon atas permintaan beberapa kabupaten kota berupa operasi pasar untuk menekan inflasi daerah,” kata Laode melalui rilis persnya, Senin 19 Juli 2021.

Menurutnya, selain menambahkan pasokan LPG 3 kg lebih banyak dari alokasi reguler, Pertamina juga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam keadaan aman selama masa PPKM.

“Kami pastikan pasokan BBM aman dan penerapan protokol kesehatan di SPBU dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19,” tutup Laode.

Penulis: Keysa

19 Juli 2021
OJK dan BI Sultra Adakan Vaksinasi Covid-19

SULTRAGO.ID, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia (BI) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sultra mengadakan vaksinasi Covid-19.

Kegiatan vaksinasi yang diikuti oleh kurang lebih 300 orang pelaku sektor jasa keuangan ini dilaksanakan di Gedung Learning Center OJK Sultra pada Senin 19 Juli 2021.

Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mempercepat penyaluran vaksin kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sultra.

“Agar Indonesia segera bebas dari Covid-19. Jenis vaksin untuk tahap pertama yakni Sinovac,” kata Arjaya melalui pesan WhatsAppnya, Senin 19 Juli 2021.

Menurutnya, vaksinasi ini juga merupakan wujud percepatan pemulihan ekonomi nasional, sebab dengan bebas Covid, ekonomi akan pulih dan masyarakat bisa beraktifitas seperti semula.

“Sebanyak 40 tenaga dari Dinas Kesehatan Kendari terlibat untuk membantu proses pemberian vaksin mulai dari proses pendaftaran, screening hingga penyuntikkan vaksin kepada masyarakat,” beber Arjaya.

Ia berharap, pelaksanaan vaksinasi ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai herd immunity di Indonesia.

“Serta memberikan kepercayaan diri kepada para pelaku di sektor jasa keuangan agar kebijakan yang dikeluarkan efektif dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan,” tutup Arjaya.

Untuk diketahui, vaksin tahap kedua akan diberikan pada Agustus 2021.

Penulis: Keysa

19 Juli 2021
Sulkarnain Kadir Salurkan Bantuan Beras PPKM Mikro

SULTRAGO.ID, KENDARI – Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir resmi menyalurkan bantuan beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro 2021 di Kendari.

Bantuan beras tersebut diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilaksanakan di Gudang Bulog Kendari pada Minggu 18 Juli 2021.

Sulkarnain mengatakan, warga yang menerima bantuan ini merupakan usulan yang disampaikan pihak kelurahan yang telah diverifikasi inspektorat dan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Yang masuk kategori terdampak Covid-19 atau tidak mampu yang harus mendapat intervensi pemerintah dan hari ini salah satu bentuknya,” kata Sulkarnain .

Menurutnya, tak hanya beras, pemerintah pusat juga akan menyalurkan BST dan lainnya secara bertahap.

“Terimakasih pada Bulog yang tanggap dan sigap bergerak menyiapkan beras untuk disalurkan pada masyarakat,” ungkap Sulkarnain.

Sementara itu, Kepala Bulog Divre Sultra Ermin Tora mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 210 ton beras yang sudah dikemas per 10 kg dan siap didistribusikan serta dibagikan pada warga.

“Untuk Kendari akan menerima sebanyak 21.900 warga, dari situ ada penerima PKH dan juga ada program BST. Dan stok di gudang bulog masih tersedia 2 ribu ton jadi untuk kebutuhan Kendari itu sangat cukup.” tutup Ermin Tora.

Penulis: Keysa

18 Juli 2021
Kapolri Tak Mau Bansos Bermasalah di Wilayah

SULTRAGO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan penyaluran bansos ke titik masyarakat yang perekonomiannya terdampak Pandemi Covid-19.

Hal itu dilakukan orang nomor wahid di jajaran kepolisian sebagai langkah menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran TNI-Polri untuk segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat kepada masyarakat yang terdampak di seluruh Indonesia.

“Jadi saya tidak ingin ada informasi dilapangan yang sampaikan di satu wilayah masih terdapat masalah dengan bansos,” kata Sigit di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (17/7/2021).

Dalam kesempatan ini, Sigit juga melepas personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mendistribusikan paket sembako dan beras kepada masyarakat di Jawa Timur.

“Oleh karena itu hari ini menindaklanjuti perintah Presiden kami dari Polri, menurunkan bansos sebesar kurang lebih 2,500 ton beras dan 70 ribu paket sembako. Ini merupakan bagian dari program bapak Presiden untuk menurunkan bansos di seluruh wilayah yang terdampak,” ujar eks Kapolda Banten itu.

Diketahui, dari total stok beras yang dimiliki oleh Polda Jatim sebanyak 1.289 ton beras, yang sudah disalurkan dari tanggal 3-16 Juli sebesar 232 ton beras.

Sigit menekankan, bantuan sosial tersebut harus segera terdistribusi dengan segera. Apabila nantinya stok sudah habis, ditegaskan Sigit, untuk segera melapor dan berkoordinasi agar mendapatkan kiriman untuk penambahan stok.

Percepatan pendistribusian bansos itu, kata Sigit, merupakan upaya Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Darurat. Karena kebijakan itu bertujuan untuk menyelamatkan warga dari bahaya virus corona.

“Tolong diguyur habiskan stok kalau kurang ajukan lagi nanti akan segera dikirim. Dan Ibu Mensos akan kirimkan ini merupakan bagian upaya pemerintah untuk atasi atau kurangi beban terhadap masyarakat yang terdampak,” ucap Sigit.

Diketahui, sepanjang tahun 2020, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras,790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Kemudian, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

Sedangkan, periode 3 sampai dengan 16 Juli 2021, Polri telah
mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 250.797 paket
sembako dan 1.418.805 Kg atau 1.418 ton beras.

Sementara itu, stok beras yang dimiliki Mabes Polri untuk distribusi bantuan sosial di skala nasional sebanyak 50.751,3 ton. Lalu, Polri juga sudah menyiapkan bantuan tambahan yang siap dikirim berupa 150.000 paket sembako di masa PPKM Darurat.

17 Juli 2021
Balai Karantina Pertanian Kendari Sebut Konkep Miliki Potensi Ekspor Porang

Sultrago.id, Kendari – Porang di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menjadi tumbuhan liar sejak beberapa tahun silam. Belakangan ini tumbuhan porang telah dikembangkan oleh banyak warga di Konkep.

Dengan banyak menyimpan dan telah dilakukan pengembangan porang yang lama, Balai Karantina Pertanian Kendari menyebut produksi porang mencapai puluhan ton perkelompoknya.

“Pengembangan porang telah dilakukan 635 orang petani dan telah terbentuk kelompok tani sebanyak 136. Dengan total produksi perkelompok masyarakat mencapai 50-60 ton perkelompoknya,” kata Kepala BKP Kendari, Prayatno Ginting dalam rilis persnya. Kamis, 8 Juli 2021.

Ginting menjelaskan, potensi yang dimiliki Konkep ini perlu didorong untuk semakin berkembang.

“Porang yang diproduksi oleh petani di Konkep kedepannya dapat di ekspor ” ungkap Ginting dalam acara Sosialisasi di Konkep beberapa waktu lalu.

Dihadapan peserta sosialisasi, Ginting menyampaikan tentang pemanfaatan aplikasi dari Kementerian Pertanian iMACE (Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports). Aplikasi ini dapat membantu pemberdayaan ekspor pertanian, dengan aplikasi Imace, pemerintah daerah dapat memetakan sentra komoditas unggulan dan mempertemukan ke pelaku usaha agribisnis.

Sebagai daerah yang terhitung muda di Sultra, Pemerintah Kabupaten Konkep sangat serius untuk semakin mengembangkan porang.

“Salah satu buktinya dengan kehadiran Bupati Konkep, H. Amrullah dalam acara sosialisasi ini,” pungkasnya.

Perlu diketahui, selain sarang burung walet, Kementrian Pertanian RI telah menjadikan tanaman porang sebagai salah satu komoditas super prioritas.

“Porang asal Indonesia telah banyak menembus pasar Cina, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Tercatat di tahun 2019 volume ekspor porang sebanyak 11.721 ton dengan nilai Rp. 644 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2020 sebanyak 20.476 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp. 924,3 miliar,” urainya.

Bupati Konkep, H. Amrullah dalam sambutannya berharap adanya industri pengolahan porang didaerahnya. Hal itu agar memdapatkan nilai tambah, dan kedepan porang tidak hanya dijual secara gelondongan tetapi memiliki produk turunannya.

“Tentunya kami juga mendukung serta kesejahteraan petani dan Masyarakat terkhusus Konkep” jelas H. Amrullah.

Turut hadir dalam acara sosialisasi ini Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PerIndustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan serta kelompok Tani Porang Konkep.

8 Juli 2021
Pemdes Langara Tanjung Batu Salurkan BLT-DD, Penerima Diharuskan Vaksin

Konkep, Sultrago.id – Pemerintah Desa Langara Tanjung Batu, Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa (BLT-DD) untuk tahap ke dua. Sasarannya penerima BLT-DD di Desa Langara Tanjung Batu sebanyak 55 Kepala Keluarga (KK), Selasa (6/7/2021).

Kali ini, penyaluran bantuan kepada warga penerima diberikan syarat tambahan yakni diharuskan melakukan vaksinasi. Hal itu untuk menjaga diri dari penyebaran Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini.

Kepala Desa Langara Tanjung Batu, Janus Munandar, SE mengatakan sebanyak 55 KK penerima BLT-DD yang akan menerima bantuannya harus divaksin.

“Sasarannya semua warga harus divaksin. Tetapi untuk warga penerima BLT-DD kita haruskan divaksin dulu baru diberikan uang BLT nya,” kata Kades Janus Munandar. Selasa (6/7).

Janus bilang dari 55 KK penerima BLT-DD di desanya, baru 35 KK yang menerima bantuannya karena sudah melakukan vaksinasi.

“Untuk penerima BLT masih ada 20 KK lagi yang belum diberikan karena belum divaksin. Harus divaksin baru diberikan bantuannya,” tegas Janus.

Lebih jauh Janus mengatakan bahwa pihaknya mewajibkan penerima BLT dengan harus divaksin guna memutus mata rantai Covid-19.

Untuk diketahui Wakil Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Andi Muhammad Lutfi saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan akan mengajak para Kepala Desa (Kades) untuk ikut serta mensukseskan vaksinasi massal.

Karena sesuai arahan pemerintah pusat bahwa mulai Juli 2021 ditargetkan 1 juta vaksinasi per hari. Olehnya itu Pemda Konkep terus mendorong percepatan vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Salah satu strateginya yaitu melakukan koordinasi dengan para Kades untuk memberikan edukasi kepada warganya agar tidak takut divaksin.

“Kami akan melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Desa untuk diberikan edukasi dalam menyukseskan vaksinasi ini,” kata Andi Lutfi saat ditemui usai mendengarkan pengarahan Presiden RI Joko Widodo melalui via zoom.

6 Juli 2021
80 KK di Desa Mata Langara Terima BLT Tahap II

Konkep, Sultrago.id – Sebanyak 80 Kepala Keluarga (KK) di Desa Mata Langara Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) tahap ke-2 untuk bulan Februari.

Kepala Desa Mata Langara, Abd Majid mengatakan penyaluran BLT-DD sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap warga. Hal itu tambah Majid, pemerintah mengalokasikan DD untuk mengurangi akibat dampak pandemi Covid-19.

“Penyaluran BLT-DD ini adalah penyaluran tahap dua untuk bulan Februari. Baru kita salurkan karena anggarannya terlambat cair,” kata Kades Abd Majid disela kegiatannya. Senin, 5 Juli 2021.

Penyaluran BLT DD dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut terlihat sejumlah aparat desa membagikan masker dan memberi cairan hand sanitizer kepada setiap penerima BLT DD tersebut.

“Himbauan pemerintah tidak boleh diabaikan untuk tetap disiplin prokes. Untuk itu saya himbau seluruh masyarakat Desa Mata Langara agar tetap disiplin prokes untuk mencegah penyebaran virus itu,” pinta Majid.

5 Juli 2021
BI Sultra Launching Elektronifikasi Pembayaran PDAM

SULTRAGO.ID, KENDARI – Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaunching program elektronifikasi pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kendari.

Launching program elektronifikasi pembayaran tagihan air di PDAM Tirta Anoa berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui aplikasi Link Aja ini dilaksanakan di Tambat Labuh Kendari, Sabtu 26 Juni 2021.

Kepala Perwakilan (KPw) BI Sultra, Bimo Epyanto mengatakan, adanya program elektronifikasi pembayaran tagihan di PDAM Tirta Anoa, masyarakat lebih mudah dalam membayar tagihan air.

“Apalagi saat ini masih pandemi Covid-19, daripada keluar dan mengantri lagi, jika gunakan Link Aja, bayarnya lebih mudah,” kata Bimo.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari tindaklanjut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 pasal 2 terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

“Meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,” kata Bimo.

Ia berharap, kedepan seluruh pelanggan PDAM Tirta Anoa memanfaatkan pembayaran non tunai untuk pembayar tagihan air.

“Sesuai data, ada sekitar 16 ribu pelanggan di PDAM Tirto Anoa Kendari. Namun, baru 2 ribuan pelanggan yang sudah memanfaatkan pembayaran air secara non tunai. Kami harap 14 ribu lainnya dapat memanfaatkan kanal pembayaran non tunai ini,” terang Bimo.

Ditempat yang sama, Wali Kota Kendari melalui Asisten II Pemkot Kendari, Susanti berharap, adanya elekronifikasi pembayaran PDAM dapat mengoptimalkan pemdapataj daerah.

“Sejak 2018, Pemkot Kendari sudah mulai menggalakkan transasi non tunai,” ungkap Susanti.

Sementara itu, Direktur PADM Tirto Anoa Kendari, Darmin mengapresiasi semua pihak yang menginisiasi program elektronifikasi pembayaran PDAM. Sebab, dapat mempermudah pekerjaan pihak PDAM Tirta Anoa dalam bekerja.

“Jika sebelumnya kita melayani secara manual, membayar gaji secara manual sekarang lebih mudah dan lebih transparansi,” tutup Darmin

Penulis: Keysa

26 Juni 2021