KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menunjukan prestasinya dalam penataan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pada SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) award 2021 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (5/4), Pemda Konkep berhasil mendapatkan predikat ‘B’.
“Konkep berhasil mendapatkan predikat B bersama 14 kabupaten/kota lainnya se Sultra, masih ada 3 kabupaten di Sultra yang masih predikat CC,” ujar Kabag Orpeg Setda Konkep Muhammad Radaat kepada Potretsultra.com, Selasa (5/4).
Menurutnya, keberhasilan Konkep yang mendapat predikat ‘B’ ini tentu tidak terlepas dari peran besar Bupati Ir. H. Amrullah, bersama Wakil Bupati Andi Muhammad Lutfi, dan Sekretaris Daerah Konkep Ir. H. Cecep Trisnajayadi yang berkomitmen, terus mendorong, serta memberikan arahan untuk peningkatkan nilai SAKIP.
Ia juga mengapresiasi peran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tetap konsiten mengawal komitmen kepala daerah sebagaimana tertuang dalan dokumen RPJMD Konkep 2016-2021.
“Apresiasi juga diberikan kepada Admin SAKIP OPD dan Tim Penyusun SAKIP Kabupaten yang telah bekerja menyajikan data SAKIP, sehingga pencapaian SAKIP Kabupaten Konawe Kepulauan bisa sejajar dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ucap Radaat.
Terpisah, Bupati Konkep, Ir. H. Amrullah mengucapkan terima kasih kepada para Kepala OPD yang ikut berkontribusi sehingga Konkep berhasil mendapat predikat ‘B’ dalam SAKIP Award 2021 ini.
“Alhamdulillah, terima kasih atas kerja keras seluruh OPD dengan pencapaian ini, kita tingkatkan terus kinerja kita untuk Wawonii Bangkit masyarakat sejahtera,” ucanya.
Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini saat menyampaikan sambutan pada SAKIP Award 2021. (Foto: Dok. Kementerian PANRB).
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini saat menyerahkan penghargaan kepada instansi pemerintah yang mendapatkan predikat menyampaikan, evaluasi atas implementasi RB dan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan dalam rangka membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
Dirinya berharap agar instansi pemerintah senantiasa meningkatkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan konkret dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.(***)
KENDARI, SULTRAGO.ID – Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL) Universitas Halu Oleo (UHO) melaksanakan penanaman bibit mangrove di Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Selasa (5/4).
Aksi menanam mangrove dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi sedunia yang jatuh pada 22 April mendatang.
Dekan FHIL UHO, Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane menyebutkan, penanaman mangrove yang melibatkan lembaga kemahasiswaan dari seluruh fakultas di UHO berhasil menanam sebanyak 1.000 pohon.
“Mangrove sangat penting demi keberlangsungan manusia. Karena melihat stabilitas iklim, mangrove merupakan penyerap karbon paling tinggi di antara tumbuhan lain,” terang Prof. Aminuddin.
Menurutnya, aksi penanaman mangrove ini dapat menjadi kegiatan konservasi wilayah pesisir. Untuk itu, ia berharap adanya peran serta masyarakat agar menjaga pesisir pantai dengan cara tidak membuang sampah ke laut.
“Tujuan kegiatan penanaman pohon mangrove ini dalam rangka Hari Bumi sedunia, menjaga ekosistem, terutama daerah pesisir pantai dengan cara menanam pohon guna mengurangi pengikisan di wilayah pantai,” tutupnya.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Koodinator Dareah (Korda) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Akhyar meminta Pemerintah segera menstabilkan harga BBM jenis Pertamax (Gesoline Ron 92). Pasalnya, kanaikan BBM yang terjadi dinilai sangat berdampak pada masyarakat.
Ia mengatakan, kenaikan harga Pertamax bisa berdampak pada kelangkaan BBM jenis Pertalite. Jika itu terjadi, masyarakat akan beralih ke Pertamax sehingga dapat mengakibatkan antrian di SPBU.
Selain itu, lanjut Akhyar, akan berdampak pula pada penghasilan masyarakat. Sehingga, dikawatirkan harga barang yang lain pun akan ikut naik, termasuk ongkos penumpang angkutan umum.
“Harga Pertamax agar dikembalikan lagi seperti biasa. Jika alasan pendanaan, Pemerintah harus memangkas anggaran belanja para elit politik yang tidak penting kemudian dipakai untuk menstabilkan harga Pertamax tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 – Rp9.500 per liter menjadi Rp12.500 – Rp13.000 per liter, Jumat (1/4).
Sedangkan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83 persen, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter (Pertalite) dan Rp5.150 per liter (Solar Subsidi).
KONKEP, SULTRAGO.ID – Mengawali bulan suci ramadhan 1443 H, Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. H. Amrullah membawakan ceramah di masjid Al- Muhajirin, Minggu (3/4).
Dalam ceramahnya yang dibawakan sebelum halat tarawih, Bupati Konkep dengan menyampaikan beberapa himbauan. Dintaranya mengajak masyarakat agar bersama-sama menyabut dan mengisi amalia ramdhan dengan penuh kegembiraan, dan memperbanyak ibadah.
“Mari kita saling menghormati dan saling menjaga silaturahmi antara kita semua dan lebih bersyukur atas segalah nikmat yang diberikan Allah SWT,” tuturnya.
“Semoga Bangsa kita khususnya daerah yang kita cintai ini, benar-benar bisa keluar dari berbagai ujian terutama cobaan pandemi Covid-19,” sambung Amrullah.
Selanjutnya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) terpilih masa bakti 2022-2026 ini mengharapkan agar seluruh warga Pulau Wawonii terus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
“Mari kita selalu senantiasa berikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah agar kita semua selalu dalam lindungannya,” tutupnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – Kasus Stunting di indonesia khususnya Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pada dasarnya Stunting merupakan salah satu kekurangan energi kronis yang sebabkan kurangnya zat Gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu tumbuh kembang pada anak.
Tidak bisa dipungkiri, setiap desa memiliki kasus Stunting. Bahakan di Konkep meningkat drastis dari tahun ke tahun. Hal ini diakibatkan karena pola asuh, pola makan, dan pengetahuan masyarakat yang masih minim terhadap Stunting.
Kasus Stunting di Konkep meningkat pesat, karena diketahui tahun 2020 kasus Stunting hanya 89 kasus. Akan tetapi, kurangnya perhatian serta tidak pahamnya para Kepala Desa (Kades) sehingga di tahun 2021 kasus ini meningkat menjadi 239 kasus. Sementara kita ketahui bersama bahwa Peraturan Bupati (Perbup) penanganan Stunting telah ada dari tahun sebelumnya.
Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep dibawah kepimpinan H. Amrullah dan Andi Muh Lutfi terus berupaya agar penurunan angka stunting di Konkep turun hingga 14 persen. Sesuai yang dikatakan Menteri Kesehatan RI bahwa Pemerintah menargetkan pravelensi Stunting di tahun 2021 sebesar 24,4 persen. Maka untuk mencapai terget tersebut diperlukan penurunan 2,7 persen di setiap tahunnya.
Olehnya itu, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Konkep H. Sastro melalui Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Bisman mengatakan, sasaran untuk menurunkan angka Stunting adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak baru lahir, kemudian calon pengantin dan remaja putri. Akan tetapi, di Konkep tidak masuk kategori tersebut, yang masuk dalam kategori Stunting dan sasaran utama itu adalah anak atau baby nol bulan sampai 24 bulan.
Kabid Kesmas Dinkes Konkep Bisman.
“Pertahun 2020 kemarin kasus Stunting di Konkep mencapai 89, meningkat tajam tahun 2021, hasil pendataan per Desember 239 kasus,” kata Bisman (8/3).
Pihaknya juga telah memaparan saat melakukan rapat koordinasi lintas sektor yang Tim Perceparan Penanganan Stynting (TPPS) untuk wilayah Konkep bahwa pengukuran per Januari tahun 2022 adalah 239 kasus.
“Ini bisa dikatakan dari tahun 2021 hingga 2022 peningkatan angkat Stunting hingga 200 persen. Sehingga harapan kami dengan adanya kasus ini kita harus greget melihat fenomena, sehingga semua lintas sektor terkait terlibat aktif dalam penurunan angka kasus ini,” harapnya.
Lanjut Bisman, dikwatirkan dengan meningkatnya kasus Stunting di Konkep, akan berdampak berjalannya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan ini bisa berjalan karena adanya kasus-kasus lain seperti penyakit bawaan.
“Kami dari Kabupaten tetap meningkatkan kapasitas petugas kami, yaitu petugas gizi dengan lintas program di Bidang Kesmas berupa melakukan penguatan agar lintas program yang berada di Kabupaten maupun Puskesmas tetap singkron dalam menjalankan tugas mereka, bahwa bagaimana melakukan percepatan ketika ada kasus maupun belum ada kasus. Mereka harus tetap aktif terpadu dalam turun ke lapangan memberikan informasi ke lintas sektor lain, tingkat kecamatan, dan desa,” jelasnya.
Lebih jauh Bisman mengatakan bahwa dari pihak Dinkes hanya melakukan intervensi langsung ketika mendapatkan kasus tersebut.
“Artinya ketika desa tidak mampu, kami dari Puskesmas atau Dinkes terjun langsung. Berarti dengan kata lain ada juga di pembiayaan seperti pembelian susu dan yang lainnya,” terang Bisman.
Dinkes Konkep juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kasus stunting di Konkep, terbukti di tahun 2019 dinkes telah melakukan pembiayaan seperti perbelanjaan susu. Namun itu dinilai tidak seberapa karena ada bantuan khusus dari Kementerian Kesehatan yang didistribusikan melalui Puskesmas.
Sebelumnya, pada rapat di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedda) bersama dinas terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Organisa Perangkat Daerah (OPD) lainnya ditegaskan pada semua Kades dan Lurah agar penanganan Stunting tertuang ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
“Pihak desa juga tidak bisa melakukan perbelanjaan jika tidak tertuang di APBDS nya, atau dalam RKPDS nya, karena setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), setiap desa itu ada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” kata Bisman.
Pada tahun 2022, Dinkes Konkep telah bekerja sama dengan lintas sektor terkaitnya lainnya dan telah menetapkan Lokasi Khusus (Lokus) yang terdiri dari 23 Desa.
“Yang menentukan Lokus bukan dari kami tetapi dari pusat, mereka mengevaluasi data yang kami kirim melalui aplikasi elektronikbPencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), sehingga kami di pantau di pusat. Maka dari pemantauan tersebut, pusat menentukan Lokus di 23 titik desa yang berada di Konkep,” papar Bisman.
Kepala Puskesmas Langara, Irpan.
Terpisah, Kepala Puskesmas Langara Irpan menerangkan, pencegahan Stunting mulai dari remaja putri, dilakukan intervensi agar diberikan tablet penambah darah sehingga tidak anemia, begitu pun prosedurnya juga, ibu hamil, ibu menyusui dan pada saat lahir anak. Pihak atau tim TPPS mengintervensi agar diberikan ASI eksklusif sampai enam bulan, setelah itu diberikan makanan pendamping yang sesuai dengan umurnya dan jenisnya, karena status gizi mempengaruhi dua hal yaitu penyakit infeksi dan asupan anak di bawah umur dua tahun.
“Memang stunting penanganannya harus melibatkan semua lintas sektor. Kami juga dari pihak Puskesmas terlebih dahulu berkoordinasi kepada Kades dan kami telah menyampaikan data-datanya ke setiaan Kades. Jadi setiap Pemerintah Desa (Pemdes) mengetahui warganya secara langsung. Bahkan penderita kasus Stunting beruntung seperti Desa Kawa-kawali karena di setiap Posyandu diadakan dan dikasih Pemberian Makanan Tambahan (PMT),” ungkap Irpan.
Selain itu, pihaknya juga mengkhawatirkan karena desa terkadang belum paham untuk kegiatan mereka seperti penanganan Stunting. Bahkan kegiatannya Posyandu hanya membuatkan makanan bubur kacang ijo.
“Untuk kasus Stunting per Desember di tahun 2021, Puskesmas Langara sesuai data yang kami terima sebanyak 191 kasus, padahal desa sudah dianggarkan untuk penanganan Stunting, tetapi terkadang teman-teman Kades tidak memahami,” ungkapnya.
Lebih jelas, se Kabupaten Konkep terutama wilayah kerja Puskesmas Langara, yaitu Kecamatan Wawonii Barat, bahwa petugas gizi sudah memberikan data-data kepada masing-masing Kades serta memberikan informasi bahwa masyarakatnya yang terdapampak Stunting dapat diberikan intervensi khusus.
“Memang dari kemarin-kemarin belum ada koordinasi dari pihak kades ke masyarakat dan memang pada dasarnya belum paham dengan penanganan Stunting seperti apa dan bagaimana,” tambah Irpan.
Tahun 2021, Puskesmas Langara telah melakukan inovasi untuk menurunkan angka Stunting, yaitu lebih keedukasinya karena diketahui masalah ini terdapat di asupan.
“Jadi untuk Puskesmas Langara, kita di tahun 2021 hingga sampai tahun 2022 belum ada inovasi terbaru dan kami hanya melakukan edukasi,” ungkapnya.
“Harapan kami di Puskesmas Langara, dari pihak teman-teman Kades ada perhatian untuk penanganan Stunting. Karena mereka (Kades) juga dianggarankan untuk penanganan Stunting dan ini menjadi perhatian mereka, sehingga ke depannya bisa dipahami dan berkolaborasi, karena kita ketahui bahwa Puskesmas hanya melakukan edukasi terhadap masyarakat, dan yang bisa mengintervensi itu adalah Kades itu sendiri,” pukas Irpan.
Menungkatnya kasus Stunting yang terjadi juga menjadi perhatian serius Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konkep dr. Ulam Frisland. Menurutnya, Stunting merupakan masalah kesehatan yang harusnya bukan sekedar dititik beratkan ke Puskesmas. Sebagai provider layanan kesehatan, kata dr. Ulam, ada baiknya di tingkat desa pun ikut andil dalam mendorong penanganan Stunting.
Kepala RSUD Konkep, dr. Ulam Frisland.
“Dengan melakukan pendataan secara akurat ke warganya, dan melakukan edukasi serta memotivasi warganya utntuk memperhatikan, dan mau mengontrol kondisi gizi dari anak-anak di bawah 5 tahun,” kata dr. Ulam.
“Maka dari itu, pihak terkait seperti Dinkes, Puskesmas, BKKBN, Bapedda, Dinsos, Capil, Ketapang dan desa harus selaras dan singkron untuk menurunkan angka Stunting di Konkep, sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konkep dua periode yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan memberikan pelayanan kesehatan gratis,” imbaunya.
Kades Kawa-kawali, Ganifo.
Sementara itu, Kades Kawa-kawali Kacamatan Wawonii Barat, Ganifo menyatakan kesiapan dan keseriusan dalam penanganan kasus Stunting. Mengingat di desanya termasuk salah satu angka tertinggi yang terdampak yaitu sebanyak 12 kasus dari jumlah warga keseluruhan 247 jiwa.
“Kalau respon kami dari pemerintah Desa Kawa-kawali sangat serius dalam penanganan kasus Stunting, hanya kendalanya kami di dana yang sangat minim,” ungkapnya.(***)
KONKEP, SULTRAGO.ID – Kelangkaan minyak goreng serta tingginya harga di pasaran masih menjadi masalah bagi masyarakat secara umum, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra di bawah kepemimpinan Alvian Akawijaya Putra menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra membuat gerakan massal pembuatan minyak goreng di seluruh SMA/SMK di 17 kabupaten/kota se-Sultra, Sabtu (2/4).
Terobosan DPD KNPI Sultra yang menginspirasi ini banyak mendapat apresiasi, salah satunya datang dari Gubernur Sultra, H. Ali Mazi saat membuka kegiatan secara virtual gerakan massal pembuatan minyak goreng.
“Atas nama pimpinan dan selaku pribadi sangat menyambut baik kegiatan gerakan massal pembuatan minyak goreng yang di prakarsai pemuda dan pelajaran melalui DPD KNPI Sultra bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Disperindagkop Sultra. Karena kegiatan ini KNPI Sultra mampu bersinergi dengan pemerintah dengan melibatkan pemuda dan pelajar di Sultra,” ucap Ali Mazi.
“Dengan pembuatan minyak goreng sebanyak tiga ribu tungku di 17 kabupaten/kota maka insya Allah akan mampu menjawab permasalahan kelangkaan minyak goreng di Sultra karena menghasilkan ribuan liter minyak goreng lokal,” sambung orang nomor satu di Bumi Anoa ini.
Senada, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, H. Asrun Lio memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan DPD KNPI Sultra yang mampu melihat permasalahan warga di Sultra dengan membuat terobosan untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
“Bayangkan saja kegiatan ini telah menghasilkan 3000 tungku yang diikuti seluruh SMA/SMK se-Sultra untuk membuat minyak goreng kelapa lokal di daerahnya masing-masing. Maka kegiatan ini akan mampu menjawab masalah kelangkaan minyak goreng di masing-masing daerah,” ujarnya.
Salah satu daerah yang dipantau media ini saat kegiatan gerakan massal pembuatan minyak goreng kelapa adalah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Dari 10 sekolah diantaranya 6 SMA dan 4 SMK telah ikut serta dalam kegiatan gerakan massal pembuatan minyak goreng yang diprakarsai KNPI Sultra itu dipusatkan di halaman SMA Negeri 1 Wawonii, Kecamatan Wawonii Barat, Konkep.
Dari 10 sekolah tersebut sebanyak 60 tungku yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng lokal asli Pulau Kelapa itu, hasil kreatifitas para pelajar di Konkep itu sebanyak 180 botol minyak goreng yang dihasilkan.
Plt Kepala Kantor Bang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra wilayah Konkep (KCD), M Yusuf Pramuka membenarkan dari 10 sekolah menggunakan 60 tungku menghasilkan 180 botol minyak goreng asli.
“Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, selain itu diharapkan para siswa siswi agar terus berkesinambungan menjalankan kreatifitasnya membuat minyak goreng agar kebutuhan di rumah pribadinya terpenuhi bahkan kalau perlu bisa bernilai ekonomi. Karena di Konkep bahan bakunya sangat melimpah sesuai identitas daerah Pulau Wawonii yang artinya pulau kelapa,” pungkasnya.
NASIONAL, SULTRAGO.ID – Mulai hari ini, Jumat (1/4), PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 – Rp9.500 per liter menjadi Rp12.500 – Rp13.000 per liter.
Dikutip dari laman resminya, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Irto Ginting, Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero), Irto Ginting dalam keterangan reaminya menjelaskan, penyesuaian harga dilakukan secara selektif, hanya berlaku untuk BBM Non Subsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17 persen, dimana 14 persen merupakan jumlah konsumsi Pertamax dan 3 persen jumlah konsumsi Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
Sedangkan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83 persen, tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp7.650 per liter (Pertalite) dan Rp5.150 per liter (Solar Subsidi).
“Berlaku mulai tanggal 1 April 2022 mulai pukul 00:00 waktu setempat, BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%), dari harga sebelumnya Rp 9.000 per liter,” tulisnya.
Irto menambahkan, sebelumnya Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya menyatakan dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp16.000 per liter. Dengan demikian, penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp3.500 dari nilai keekonomiannya.
“Harga baru masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. Kami juga mengajak masyarakat lebih hemat dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” pungkas Irto.(***)
KENDARI, SULTRAGO.ID – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Wungkolo Raya (Hippmawura) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) ke II, Rabu (30/3).
Pada Mubes yang dilaksanakan di gedung Aula Perumda Konut di Kota Kendari itu, Irwansyah terpilih sebagai Ketua Hippmawura periode 2022-2023.
“Alhamdulillah Mubes Ke II Hippmawura telah berjalan dan selesai dengan sebagaimana mestinya meski pun dalam prosesnya kami menghadapi beberapa tantangan, namun saya kira itu bagian dari dinamika organisas,” ucap Irwansyah.
Ia berharap, kedepannya Hippmawura bisa menjadi salah satu organisasi yang dapat bersaing dan menjadi contoh bagi organisasi yang ada di Konkep pada khususnya.
“Dengan harapan besar semoga Hippmawura dapat berkontribusi besar dalam sumbangsi pikiran dalam proses pembangunan Desa Wungkolo Raya yang lebih baik,” harapnya.
Sementara itu, Dewan pendiri organisasi (DPO) Hippmawura Konkep Rizaldin menyampaikan, selama beberapa bulan setelah berdirinya, Hippmawura mampu mengepakan sayapnya membangun relasi, bahkan di luar daerah Wawonii itu sendiri.
“Inilah pentingnya organisasi, lahir dalam satu wadah yang menghimpun beberapa pikiran dan karakter, yang ini biasa menjadi satu masalah di dalam berorganisasi, tapi kita diajar dan ditantang melawan ego dalam menyatukan persepsi atau pandangan untuk mencapai cita-cita bersama,” tuturnya.
Diinformasikan, pelantikan Ketua Umum Hippmawura dan seluruh pengurusnya akan dilaksanakan di Desa Wungkolo Raya oleh pihak pemerintah Desa Wungkolo Raya.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia (BADAI) Sulawesi Tenggara (SULTRA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (28/3).
Koordinator lapangan, Khairul Anam dalam orasinya meminta Kejati Sultra segera memeriksa Bupati Bombana Tafdil terkait dugaan korupsi sejumlah proyek pembangunan.
Pertama, meminta Kejati Sultra untuk memeriksa Bupati Bombana terkait indikasi korupsi mangkraknya pembangunan Rumah Sakit (RS) VIP Bombana yang sampai saat ini belum juga selesai.
Kemudian, Kejati Sultra juga diminta mengusut dugaan korupsi Bupati Bombana terkait pembangunan Asrama Bombana yang sudah empat tahun belum teralisasi.
Dan yang terakhir, ungkap Khairul, yaitu terkait proyek pengadaan bibit kopi di Kabupaten Bombana tahun anggaran (TA) 2022 yang dianggarkan sebesar Rp 9,9 miliar.
“Dengan anggaran yamg begitu bangyak dengan total Rp 9,9 miliar dari Daerah, ternyata sampai di Kabupaten masih meminta setiap kecamatan Rp 200 juta per kecamatan, sementara anggaran sudah ada,” pungkasnya.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Taekwondo Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menampakkan prestasi pada Kejuaran Student League Kemaraya Taewkondo Trening Center (KTTC) Cup-7.
Sebanyak lima atlet yang berlaga di hari pertama kejuaraan antar pelajar itu, Sabtu (26/3), langsung menyabet lima medali. Diantaranya tiga medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu.
Medali emas diraih oleh Reza Trianto Tandri di under 25 kilogram pra cadet putra, Dwi Septiani Jabas Sanusi under 26 kilogram pra cadet putri, dan Wa Ode Andini yang meraih medali emas di under 32 kilogram pra cadet putri. Sementara Ahmad Maulana Arif yang main di under 28 kilogram pracadet putra meraih medali perak dan Demar memperoleh medali perunggu di under 25 kilogram pra cadet putra.
“Alhamdullillah atas capaian hari ini. Prestasi yang diraih hari ini adalah buah dari kerja keras mereka selama menjalani prosesi latihan,” ujar Ketua Taekwondo Pengkab Konkep, Sabeum Mahmud.
Mahmud mengaku bangga atas capaian atlet-atletnya. Kata dia, meski baru memulai pengalaman tandingannya, namun para taekwondo tersebut mampu unjuk kekuatan dengan atlet-atlet taekwondo dari daerah lain.
“Kita akan terus melakukan pembinaan dengan atlet-atlet yang sudah ada sambil mencari bibit-bibit atlet lainnya yang ada di Pulau Wawonii agar bisa berprestasi di taekwondo,” ucapnya.
Untuk diketahui, taekwondo Konkep mengutus 15 atlet pada kejuaraan Student League KTTC Cup-7. 10 atlet asal Wawonii yang akan bertanding di hari kedua adalah Fatira Azahra, Fika Aulia, Nur Azikri, Istiqomah S, Ariqoh Faraz Dzaki Al Karim, Hindani Aulia Resky S, Rahmat, Muh. Rifat, Ain Zulfitra yang main dikelas Cadet dan Renal Diansyah, seorang diri yang turun di kelas junior.