Oleh: Untung La paudi
Indonesia merupakan negara maritim yang menjadi sumber kekuatan Negara terbasar dalam memberikan income pendapatan. Dengan histori beribu tahun lalu terkenal dengan piawainya para nenek moyang kita mengarungi lautan, sehingga ini menjadi suatu check point unggulan Negara Indonesia untuk mengambil asat manfaat dengan tata kelola pemerintahan yang jujur bersih adil dan Kuat.
Nenek Moyang Bangsa Indonesia adalah Bangsa Pelaut: sejak ribuan tahun SM telah mengarungi lautan hingga Timur Tengah, Afrika dan Amerika. Peradaban Maritim Indonesia telah ada sejak ribuan tahun SM: ditemukannya lukisan perahu di dinding goa-goa di Pulau Muna, reliefperahu di Candi Borobudur, dan perahu Phinisi, penemuan situs Zabag – galangan tertua di Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Nusantara pernah berjaya sebagai KERAJAAN MARITIM: dibuktikan oleh sejarah kemaharajaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
Tantangan global kedepan tentang perubahan iklim menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah dalam menentukan arah kebijakan Indonesia. Dengan usia umur bumi yang telah jutaan tahun, dengan ulah manusia yang selalu menjadi ancaman bagai mahluk lain (pohon, hewan langka, dll) ini menjadi penting untuk menyangga kelestarian lingkungan kita.
Pemanfaatan sumber alat tangkap tradisional menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan kerja-kerja sosialisasi kepada masyarakat Indonesia. Pendampingan khusus untuk memberikan edukasi terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional menjadi perhatian guna menjaga kelestarian lingkungan. Tetapi tidak menghindari alat tangkap modern menjadi salah satu alternativ nelayan, sesuaikan dengan kondisi nelayan dengan penggunaan alat tangkap tersebut.
Disisi lain, Pemerintah ikut andil dalam menindak para illegal fishing yang kian hari menjadi benalu buat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikan terjarah dengan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak laut Indonesia, pemerintah harus tegas dalam memberikan penindakan pada mereka yang melakukan illegal fishing.
Transportasi laut sebagai penopang terkonektifitasnya jaringan kapal (Tol Laut) sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menurunkan harga barang, atau disebut penyatuan satu harga dari Sabang sampai Merauke menjadi suatu kebijakan yang berdampak pada peningkatan penjualan komoditas. Sehingga sektor komuditas di seluruh penjuru Nusantara dapat tergerakan dengan memberikan ruang sebesar-besarnya.
Tol laut memberikan dampak efisiensi terhadap pelaku usaha komuditas unggulan di berbagai pulau-pulau yang ada di Nusantara. Apa lagi Indonesia sebagai Negara maritim terbesar di dunia, sudah sepatutnya penyediaan pengangkutan barang ada di berbagai pulau di Nusantara.
Konektifitas menghubungkan berbagai aspek budaya, sosial, politik, bahkan ekonomi. Ini membentuk terciptanya suasana baru dalam melihat berbagai prespektif kedaerahan dalam menunjang aspek-aspek yang menjadi titik sentral dalam pemanfaatan hasil komoditas antara pulau-pulau yang ada di Nusantara.
Mengapa ini menjadi penting karena, dengan terhubungnya akses dari Sabang sampai Merauke menciptakan iklim usaha yang tidak hanya memberikan dampak bagi pelaku usaha besar, melainkan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menekan harga distribusi sehingga pelaku usaha dapat menjual tidak menekan harga yang tinggi.
Untuk aspek perikanan, kiranya Pemerintah dapat mengambil sikap memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sektor unggulan di bidang perikanan dan kelautan dengan menjadikan Perusahaan Daerah sebagai fasilitator dalam menstabilkan harga maupun dapat menjadi distribusi hasil alam tersebut.
Dengan demikian, penjabaran narasi-narasi ini dapat menjadi pertimbangan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melakukan tata kelola yang partisipatif guna memberikan dampak kesetaraan kebijakan pada masyarakat nelayan, serta memberikan edukasi terhadap pentingnya kelanjutan ekosistem alam, masyarakat yang sadar akan kelanjutan kelestarian alam akan memberikan dampak besar menjaga kelautan Indonesia.
Memberikan pemahaman tentang konsep kelautan, menjaga agar kalangsungan hidup ekosistem dapat terjaga, sehingga tidak merugikan para nelayan.
Menjadikan enam prinsip kebijakan dalam mengatur pola tingkah laku dan menadikan visi besar Indonesia tentang menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan Nasional, sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
