SultraGo.com

Tag: Dr. Syamsir Nur

  • BKD Butur Kerja Sama FEB UHO Selenggarakan Pelatihan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Web

    BKD Butur Kerja Sama FEB UHO Selenggarakan Pelatihan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Web

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buton Utara (Butur) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) melaksanakan pelatihan Optimalisasi Penggunaan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Web di Laboratorium FEB UHO, Sabtu (29/10).

    Pelatihan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VII tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu 28-29 Oktober 2022.

    “Kegiatan pelatihan ini adalah bagian dari rancangan aksi perubahan yang merupakan karya atau inovasi yang saya dorong untuk menciptakan reformasi birokrasi internal,” jelas Herwan, Kepala Bidang Perbendaharaan BKD Butur sekaligus Project Leader kegiatan ini.

    Pelatihan Optimalisasi Penggunaan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Web di Laboratorium FEB UHO.

    Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Kendari ini menyebutkan, tujuan dari aksi tersebut adalah ketersediaan data base belanja daerah yang akuntabel, percepatan belanja dan pengendalian keuangan daerah, serta dalam jangka panjang mewujudkan sistem penatausahaan keuangan yang terpadu dan berkelanjutan.

    “Inovasi yang akan dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah penatausahaan yang optimal, yaitu melalui pembuatan aplikasi sistem penatausahaan keuangan terpadu dan lintas Organisasi Perangkat Daerah ataupun lintas sektor di Kabupaten Buton Utara,” tutur Herwan.

    Di tempat yang sama, Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UHO, Syamsir Nur menilai, kerja sama ini merupakan bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sekaligus wujud kepedulian dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah.

    Ketua ISEI Kota Kendari ini berharap, Pemda Butur dan FEB UHO dapat bersinergi lebih luas serta lebih implementatif berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.

    “Saya berterimakasih atas kepercayaannya dari Pemda Buton Utara khususnya Badan Keuangan Daerah atas kegiatan pelatihan ini,” ucap Syamsir.

  • Sikapi Kenaikan BBM, Pengamat Ekonomi Ingatkan Masyarakat Sultra Jadi Konsumen Cerdas

    Sikapi Kenaikan BBM, Pengamat Ekonomi Ingatkan Masyarakat Sultra Jadi Konsumen Cerdas

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Pemerintah telah resmi menetapkan harga baru BBM jenis solar naik menjadi Rp 6.800 per liter, pertalite naik menjadi Rp 10.000/liter, dan pertamax naik jadi Rp 14.500/liter.

    Pengamat Ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Syamsir Nur menilai, kenaikan harga BBM sangat berdampak pada perekonomian di daerah, khususnya pada kemampuan daya beli masyarakat serta memicu terjadinya kanaikan harga-harga barang secara umum (inflasi).

    Menyikapi hal itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kendari ini mengingatkan agar masyarakat Sultra menjadi konsumen yang cedas dalam mengalokasikan pengeluaran.

    “Alokasi pengeluaran kita sebisa mungkin diarahkan pada aspek yang dianggap sebagai kebutuhan primer dan dianggap prioritas,” kata Syamsir saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi lokal di Sultra, Senin (5/9).

    Ia mengatakan, pandemi Covid-19 sebelumnya telah mengajarkan masyarakat untuk beralih dari pola konsumsi konvensional menjadi pola konsumsi digital. Hal ini perlu dikuatkan kembali oleh pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM saat ini.

    “Walau pun kendala-kendala yang kita rasakan pada aspek literasi dan infrastruktur digital yang belum merata di semua daerah, tapi ini perlu kita tingkatkan. Sebab melalui platform digital, itu cenderung memberikan ruang yang lebih mudah dan lebih murah bagi kita dalam mengkonsumsi barang,” jelasnya.

    Selanjutnya untuk mampu mengendalikan inflasi, Syamsir menyarankan, Pemerintah Daerah harus mengurangi pasokan komoditas dari daerah lain dan mengoptimalkan komoditas di daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Kalau rantai distribusi mahal akibat biaya transportasi dan logistik, ini kan bisa dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota untuk mendorong beberapa komoditas yang bisa menjadi barang subtitusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga inflasi yang terjadi bisa dikendalikan,” jelas Syamsir.

    “Kalau ketergantungan kita terhadap daerah lain berkurang, secara otomatis harga-harga dapat kita kendalikan, dan kebutuban konsumsi masyarakat kita bisa penuhi,” pungkasnya.