SultraGo.com

Tag: Abdul Halim Iskandar

  • Mendes PDTT Tegaskan Alokasi 40 Persen Dana Desa untuk BLT Bersifat Fleksibel

    Mendes PDTT Tegaskan Alokasi 40 Persen Dana Desa untuk BLT Bersifat Fleksibel

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali menegaskan terkait alokasi 40% (persen) dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa.

    Kendati demikian, Gus Halim (sapaan akrab) alokasi 40% dari DD untuk BLT tersebut tetap tergantung pada kondisi masing-masing desa. Hal ini dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait percepatan penyaluran Bantuan Sosial yang digelar secara virtual belum lama ini.

    “Kalau dihitung jumlah KPM nya tidak perlu 40 persen ya jangan dipaksakan 40 persen, dari pada kemudian tidak berhak menerima tapi mendapat BLT Dana Desa hanya karena semata-mata ingin memenuhi syarat 40 persen,” tegas Gus Halim, Kamis (17/02/2022) yang dikutip dari akun resmi Kemendes PDTT, https://www.kemendesa.go.id/.

    Lebih lanjut dijelaskannya, langkah percepatan pencairan BLT-DD adalah untuk memaksimalkan pendampingan penyusunan APBDes. Pasalnya, saat ini terbentur dengan polemik syarat minimal BLT-DD 40 persen dari total keseluruhan Dana Desa.

    Padahal, kata Gus Halim, syarat minimal 40 persen itu tidak harus terpenuhi apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) di desa tersebut sudah mendapatkan semuanya atau sudah mendapat bantuan dari jaringan pengaman sosial lainnya.

    Oleh karena itu, Gus Halim juga akan memaksimalkan pendampingan dalam meng-update terkait perubahan jumlah maupun nama KPM. Sebab banyak Kepala Desa yang masih terjebak dalam persoalan tersebut sehingga membuat pencairan BLT-DD terhambat.

    “Banyak warga yang awalnya dapat BLT Dana Desa karena kehilangan pekerjaan tapi tahun ini tidak dapat dengan alasan perekonomian sudah pulih, itu demo ke Balai Desa,” jelasnya. 

    Sekedar diketahui, Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan dihadiri Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dan beberapa pimpinan lembaga lainnya.

  • Mendes PDTT Gus Halim Minta Pencairan BLT-DD Dipercepat

    Mendes PDTT Gus Halim Minta Pencairan BLT-DD Dipercepat

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta para Bupati dan Walikota untuk mempercepat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang sudah tersalur di Rekening Kas Desa (RKDes) masing-masing desa.

    Percepatan penyaluran bantuan tunai tersebut, kata Gus Halim (sapaan akrab Abdul Halim Iskandar) efektif untuk menekan angka kemiskinan serta meringankan beban keluarga miskin dan rentan di desa.

    “Pak Bupati, dana desa yang sudah salur ke RKDes segera dimanfaatkan. Hak-hak (warga penerima) BLT, segera disalurkan. Yang Januari belum salur, Februari langsung rapel 2 bulan, berarti Rp 600 ribu,” kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Cirebon Bangkit Bersama di Kandang Sapi yang terletak Desa Kamarang, Jumat (18/2/2022) dikutip dari akun resmi kemendes PDTT. https://www.kemendesa.go.id/.

    Tidak hanya meminta percepat pencairan DD, Gus Halim juga meminta kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bijaksana dalam membelanjakan bantuan tersebut. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar harus diprioritaskan terlebih dahulu.

    “Dan bagi penerima BLT tolong digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, ya. jangan dipakai bayar hutang dulu, bayar hutang ditunda ya, yang penting sekarang kebutuhan konsumsi. Tolong para pemberi hutang dimaklumi,” pinta Gus Halim.

    Permintaan percepatan pencairan DD itu juga tindak lanjut Gus Halim dengan memastikan pencairan BLT-DD lebih cepat untuk Tahun Anggaran 2022.Tahun 2022 yang sudah dicairkan per 17 Februari masih Rp354 miliar alias 9,62% dari total pencairan Dana Desa.

    Hal ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya menyentuh diangka Rp93 miliar. Dengan percepatan tersebut, Gus Halim akan memaksimalkan pendampingan penyusunan APBDes. Pasalnya, saat ini terbentur dengan polemik syarat minimal BLT Dana Desa 40 persen dari total keseluruhan Dana Desa.

    “Kalau dihitung jumlah KPM nya tidak perlu 40 persen ya jangan dipaksakan 40 persen, dari pada kemudian tidak berhak menerima tapi mendapat BLT Dana Desa hanya karena semata-mata ingin memenuhi syarat 40 persen,” jelasnya.

    Selanjutnya, Gus Halim juga akan memaksimalkan pendampingan dalam meng-update terkait perubahan jumlah maupun nama KPM. Pasalnya banyak Kepala Desa yang masih terjebak dalam persoalan tersebut sehingga membuat pencairan BLT_DD terhambat.

    “Banyak warga yang awalnya dapat BLT Dana Desa karena kehilangan pekerjaan tapi tahun ini tidak dapat dengan alasan perekonomian sudah pulih, itu demo ke Balai Desa,” tandasnya.