Blog

  • Warga Desa Puuwatu Usulkan Pembangunan Talud Dilanjutkan Tahun 2023

    Warga Desa Puuwatu Usulkan Pembangunan Talud Dilanjutkan Tahun 2023

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Warga Desa Puuwatu, Kecamatan Wawonii Selatan, Konawe Kepulauan (Konkep) mengusulkan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) agar pembangunan talud penahan ombak yang sementara dikerjakan sepanjang 70 Meter itu tetap dilanjutkan pada tahun depan.

    Usulan warga Desa Puuwatu untuk dilanjutkan pembangunan talud bukan tanpa alasan. Sebab dengan pembangunan talud tersebut maka tidak akan lagi terjadi abrasi pantai, tentunya rumah-rumah warga yang bermukin dipinggir pantai bisa lebih aman.

    Hal itu dikatakan Kepala Desa Puuwatu, Misna kepada media saat ditemui di kantor Apdesi Konkep usai melaksanakan musyawarah desa (Musdes) belum lama ini.

    Ia menjelaskan bahwa usulan warga itu keluar dalam rapat Musdes di Kantor Desa Puuwatu.

    “Kami sudah lakukan Musdes untuk program desa di tahun depan. Dari beberapa aitem yang dihasilkan dalam Musdes yang paling utama usulan masyarakat adalah lanjutan pembangunan tanggul pantai dan penimbunannya. Itu sangat prioritas pada tahun anggaran 2023 mendatang,” Jelas Misna. Rabu, 19 Oktober 2022.

    Hasil Musdes itu dengan usulan masyarakat, lebih jauh Kades Misna menjelaskan selanjutnya akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKPDes.

    “RKPDes merupakan penyusunan program perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa untuk tahun berikutnya. Sehingga memang penting dilakukan Musdes sebelum akhir tahun ini,” katanya.

  • Pemdes Puuwatu Bagikan Sejumlah Bantuan kepada Warganya

    Pemdes Puuwatu Bagikan Sejumlah Bantuan kepada Warganya

    KONKEP, SULTRAGO ID – Pemerintah Desa Puuwatu, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepukauan (Konkep) membagikan berbagai jenis bantuan kepada warganya. Mulai dari obat herbisida sebagai pengendali gulma pada tanaman, bantuan paket obat-obatan dan vitamin yang bertujuan meningkatkan daya tahan tubuh warga masyarakat, serta bantuan masker dan handsanitizer.

    Kepala Desa Puuwatu Misna, mengatakan pada dasarnya penggunaan Dana Desa (DD) untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
    Termasuk langkah yang dilakukan pemdes setempat. Pihaknya melakukan pembagian sejumlah aitem bantuan sesuai kebutuhan masyarakatnya yang diusulkan pada saat musyawarah desa (Musdes).

    “Sesuai usulan mereka (warga) obat herbisida sebagai pengendali gulma. Maka kita salurkan pada tahap satu tahun ini sebanyak 120 KK masing-masing mendapat 10 liter obat herbisida,” kata Kades Puuwatu Misna pada Senin, 10 Oktober 2022 lalu.

    Kepala Desa Puuwatu, Misna dalam kegiatan pembagian masker, obat-obatan dan vitamin kepada warganya beberapa waktu lalu. (Sultrago.id)

    Sedangkan pembagian bantuan paket obat-obatan, vitamin dan masker, lanjut Misna menjelaskan pihaknya lakukan beberapa waktu lalu sebagai program kegiatan tahap dua.

    “Itu masuk kegiatan tahap dua pada pencairan DD tahun ini. Tujuannya kami bagikan obat-obatan itu agar daya tahan tubuh mastarakat kami tetap aman,” jelasnya.

    Pekerjaan Talud penahan ombak di Desa Puuwatu, Kecamatan Wawonii Selatan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2022.(Sultrago.id)

    Selain itu, pihaknya juga memprogramkan kegiatan fisik yaitu pembangunan talud penahan ombak yang dikerjakan pada dua tahap pengganggaran mulai tahap dua dan tahap tiga.

    “Talud ini sangat penting untuk kenyamanan warga. Karena rumah-rumah warga kami mayoritas berada dipinggir pantai. Itu sebabnya saya prioritaskan bangun talud penahan ombak di tahun ini dengan volume 70 meter,” jelas Misna.

  • Buruh Pelabuhan Langara Dipolisikan Akibat Ancam Warga

    Buruh Pelabuhan Langara Dipolisikan Akibat Ancam Warga

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Fery Langara Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) berujung pada laporan polisi.

    Pasalnya, salah seorang buruh berinisial JM mengancam salah seorang warga bernama DR yang hendak menurunkan sendiri barang kirimannya berupa lemari dari atas kapal.

    Tak terima diancam, DR melaporkan kejadian itu ke Polsek Wawonii dengan nomor aduan LA/16/X/2022/SPKT SEK.WAWONII/RESTA KENDARI/SULTRA.

    Kejadian itu bermula saat korban hendak menjemput kiriman lemari dari Kota Kendari di kapal Fery Langara, Senin (17/10) sekira pukul 12.10 Wita, saat akan menaikan lemari ke mobil pic up miliknya, tiba-tiba JM salah seorang buruh yang dibantu rekannya menghalangi dengan teriakan bernada ancaman.

    “Nda boleh angkat barang. Di sini ada buruh, bayar ko Rp150 ribu, kalau tidak mau pake buruh nda usah angkat, dibawa saja pulang ini barang kembali,” bentak JM, seperti yang ditirukan pelapor.

    Lalu, DR menyampaikan bahwa ada rekannya yang akan mengangkat sendiri ke mobil pickup miliknya. Dan enggan menggunakan jasa buruh karena biayanya ditentukan sendiri oleh buruh tanpa ada kesepakatan antara pemilik barang dengan buruh.

    “Saya tidak mau pake buruh karena saya bawa anggota,” jawabnya.

    Tetiba, terlapor tersulut emosi. Mendorong korban dengan mengucapkan kata-kata tak senonoh yang itu tidak diterima pelapor.

    “Saya sikat kau. Jangan kau macam-macam, kau jual saya beli,” tutur DR menirukan ancaman JM. Tak terima perlakuan itu, korban lalu melaporkan JM Ke Polsek Wawonii.

    Saat dikonfirmasi Kapolsek Wawonii melalui Aipda Asri L yang menerima laporan membenarkan perihal aduan DR Ke Polsek Wawonii, hanya saja katanya pihaknya masih menunggu Kanit Reskrim Polsek Wawonii yang tengah bertugas di luar daerah.

    “Saya yang terima laporannya kemarin. Tapi masih menunggu Pak Amran datang karena masih ada kegiatannya di Polresta Kendari. Nanti setelah datang baru dilakukan pemanggilan ke dua belah pihak yang bertikai,” singkatnya.

  • Pemprov Sultra bersama BI Launching GNPIP di Kota Bau-Bau

    Pemprov Sultra bersama BI Launching GNPIP di Kota Bau-Bau

    BAUBAU, SULTRAGO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Bank Indonesia (BI) Sultra resmi melaunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Baubau, Selasa (18/10).

    Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Tamimu Nirwana Resort Bau-bau itu dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sultra.

    Gubernur Sultra melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Abdul Rahim mengungkapkan, launching GNPIP Sultra merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Jokowidodo untuk menjalankan pengendalian inflasi.

    “Saya yakin dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Suktra serta sinergi yang baik antar Pemda, komponen pemerintah dan masyarakat, tantangan inflasi di Sultra dapat kita atasi,”ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sultra Doni septadijaya mengungkapkan, di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat, Indonesia atau Sultra khususnya masih menghadapi tantangan kenaikan inflasi seperti cabai dan bawang merah harga komodita yang meningkat.

    “Namun kenaiakn inflasi ditekan oleh penurunan harga komodita perikanan serta upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Komite IV Amirul Tamin mengungkapkan, untuk pengendalian Inflasi perlunya petani yang produktif di Sultra.

    “Saat menjadi DPR RI saya berjalan ke Unaaha melihat petani disana, setelah menjadi DPD RI saya kembali kesana petaninya masih itu itu saja, ini membuktikan petani kita tidak begitu produktif lagi,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti pertambangan yang sedang berjalan di Kabupaten Konawe kepulauan yang lalu lalang dilautan sultra membawa hasil dari Konkep.

    “Yang harus kita pikirkan, setelah mereka pergi (Penambang) apa yang akan dilakukan pemerintah itu (Pemerintah Konkep).” ungkapnya.

    Selanjutnya, anggota DPR-RI Bahtra Banong mengungkapkan, Saat ini sultra tidak lagi bisa dikatakan Sumber Daya Manusia yang tertinggal dan tidak produktif.

    “Kita tidak kekurangan SDM dan potensi namun apabila tidak dimanfaatkan dengan baik gak ada gunanya,”ujarnya.

    Ia mengharapkan, Forum Launching GNPIP dapat berjalan dengan baik dan Sultra dapat berkembang dengan baik.

    Untuk diketahui, Launching GNPIP Sultra juga dirangkaikan dengan Penandatanganan kerja sama (MoU) komitmen transaksi pemda sultra dan Elektronifikasi transaksi pemda di Sultra.

  • Pekerjaan Jembatan Lebo Dan Waturai Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    Pekerjaan Jembatan Lebo Dan Waturai Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menargetkan pembangunan jembatan Waturai di Kecamatan Wawonii Tenggara dan jembatan Lebo di Kecamatan Wawonii Timur tuntas akhir tahun 2022 ini.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Konkep, Harsin Abdul Rahum mengungkapkan, saat ini progres pembangunan jembatan Lebo sudah mencapai 60 persen.

    Sedangkan pembangunan jembatan Waturai sedikit mengalami keterlambatan akibat beberapa kendala seperti kondisi cuaca, kondisi jalan untuk mobilisasi alat, faktor lahan, dan pemesanan tiang pancang dari Surabaya yang juga membutuhkan waktu.

    Namun demikian, pihaknya telah menginstruksikan ke Bidang Bina Marga untuk menggenjot keterlambatan pembangunan Jembatan Waturai agar penyelesaiannya tidak menyeberang tahun.

    “Pembangunan dua jembatan tersebut ditargetkan tuntas akhir tahun sebelum selesai masa kontrak kerja, supaya bisa segera difungsikan oleh masyarakat,” kata Harsin, Senin (17/10).

    Ia menambahkan, sesuai informasi yang diterimanya, Konkep mendapatkan jatah dari APBN 2023 melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk pembangunan Jembatan Wungkolo di Kecamatan Wawonii Selatan dan Jembatan Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat.

    “Tim dari BPJN sudah turun melakukan pengukuran di Jembatan Wungkolo dan Jembatan Lamoluo, Insya Allah tahun depan dikerjakan melalui APBN,” ungkapnya.

    Pemda Konkep melalui Dinas PUTR juga menargetkan agar pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan jalan dan pembangunan jembatan di masa kepemimpinan Bupati Amrullah dan Wabup Andi Muhammad Lutfi bisa tercapai sesuai RPJMD.

    “Tentu itu harapan kita semua, karena ini merupakan urat nadi perekonomian daerah. Karena kalau jalan lingkar sudah teraspal semua, jembatan penghubung juga sudah bagus semua, sehingga akses akan termudahkan, ekonomi masyarakat bisa bergerak, baik sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan sebagainya sehingga Wawonii Bangkit ini bisa terwujud,” pungkasnya.

  • Kala Kebaikan Tambang Terhalang Pemahaman

    Kala Kebaikan Tambang Terhalang Pemahaman

    Oleh: Rofingatun (BKT Metalurgi PII)

    Mineral adalah sebuah hal esensial bagi manusia. Kita butuh supply batubara untuk menghasilkan energi listrik. Butuh pula olahan tembaga, nikel, dan aluminium untuk produksi kebutuhan alat-alat elektronik dan rumah tangga. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, kebutuhan akan mineral ini akan terus berlanjut melalui proses penambangan dari dalam bumi. Proses inilah yang kerap menimbulkan dinamika persepsi dan respon sosial berkelanjutan di hampir seluruh lapisan masyarakat.

    Yang perlu disadari manusia, operasi pertambangan pastilah mengubah bentang alam karena apa yang diambil berada di bawah permukaan bumi. Namun demikian, perubahan bentang alam bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Mengikuti berbagai aturan dan regulasi pemerintah, serta kebijakan tambang “Good Mining Practice”, proses pertambangan sangat mampu diatur hingga tidak merusak dan mampu dikembalikan ke kondisi bentang alam sebelum dilakukan penambangan.

    Akan tetapi, bagi sebagian besar orang, istilah “tambang merusak” masih menjadi konsepsi pemahaman yang mengakar. Salah satu penyebabnya adalah kekurangtahuan. Kurangnya pengetahuan tentang apa itu tambang, seperti apa teknik pertambangan dan metalurgi, apa itu reklamasi, serta masih banyak lagi ketidaktahuan yang berkaitan dengan dunia tambang. Masalah ini adalah PR besar bagi para praktisi, akademisi, dan pemerhati dunia pertambangan dan metalurgi, khususnya di Indonesia. Mereka seharusnya menjadi garda terdepan dan pertama yang harus berperan sebagai Ambassador atau Duta dalam menjelaskan dan mengedukasi masyarakat awam.

    Fakta bahwa Indonesia termasyhur dengan julukan “Zamrud Khatulistiwa” harus menjadi pedoman. Secara keseluruhan, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-6 dunia untuk sumber kekayaan alam. Salah satunya adalah nikel, yang menempati urutan pertama dunia. Sumber daya inilah yang perludimanfaatkan melalui hilirisasi untuk dapat tetap maju secara ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, hingga mendorong daya saing negara secara global.

    Keawaman masyarakat akibat kurangnya edukasi dapat menimbulkan keraguan dan ancaman pada investor, khususnya para investor yang berpotensi mendorong hilirisasi tambang. Tentu hal ini juga turut mempengaruhi kecilnya peluang adanya lapangan kerja tambahan, khususnya di daerah-daerah tambang yang seringnya berada di remote area.

    Pemahaman dan edukasi soal hilirisasi perlu menjadi prioritas saat ini. Hilirisasi, baik yang dilakukan satu tahap maupun berberapa tahap, bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau komoditi, sehingga nilai ekonomi dan daya gunanya meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Aktivitas ini dapat dipastikan memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian dan sosial, baik bagi daerah operasional, pusat, maupun daerah non-operasional.

    Jika Indonesia bisa semakin mendekati proses hilir, maka akan ada akselerasi yang terjadi dari sisi industri pertambangan. Pertama, Indonesia tidak akan membatasi impor, karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga distribusi uang hanya akan ada di Indonesia. Kedua, penelitian dan pengembangan terkait pengolahan mineral semakin baik dan banyak dilakukan. Ketiga, industri ini mendorong percepatan pemerataan pembangunan ekonomi daerah-daerah terpencil di Indonesia.

    Dan keempat sekaligus yang terakhir, yakni perluasan lapangan kerja masyarakat. Salah satu proyek hilirisasi tambang di Indonesia telah dilakukan dan berdampak positif besar tercermin oleh Grup Harita Nickel.

    Proses hilirisasi tambang, khususnya bijih nikel, saat ini tengah beroperasi di Pulau Obi yang menghasilkan feronikel dan nikel sulfat. Bijih nikel tersebut dipasok dari proses penambangan di Pulau Obi, Maluku Utara dan Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

    PT Gema Kreasi Perdana (GKP), salah satu perusahaan dari Grup Harita Nickel di Pulau Wawonii sebagai salah satu pemasok utama bijih nikel untuk proses hilirisasi, telah menanamkan prinsip Good Mining Practice selama penambangan berlangsung. Pertambangan di Pulau Wawonii ini menjadi salah satu kontribusi peningkatan ekonomi yang sangat signifikan saat ini, baik untuk masyarakat sekitar, pemerintah daerah, maupun negara.

  • Golkar Bidik Kursi Bupati Konkep di Pilkada 2024

    Golkar Bidik Kursi Bupati Konkep di Pilkada 2024

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Derwan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) targetkan kursi bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    Hal itu ditegaskan Ketua DPD II Golkar Konkep, Muhammad Farid pada kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati hari jadi partai yang ke-58 tahun di Lapangan TPI Langara, Konkep, Munggu (16/10).

    “Tentu kami sebagai kader Golkar harus siap memenangkan baik Pilcaleg maupun Pilkada. Apalagi kita memiliki banyak kader-kader potensial sehingga tidak ada alasan jika diamanahkan oleh partai untuk maju, maka kami siap maju merebut kursi bupati,” tegas Ketua Komisi III DPRD Konkep ini.

    “Kami belum bisa memastikan apakah maju sebagai Calon Bupati ataukah Calon Wakil Bupati, semuanya tergantung pada dinamika yang akan berkembang pada 2024 nantinya. Yang pastinya, Golkar juga siap memimpin Konawe Kepulauan entah sebagai 01 ataupun 02,” ujar Farid.

    Kemudian untuk target kursi di DPRD Konkep, partai berlambang beringin ini hanya menargetkan empat kursi, mengingat jumlah DPT Konkep yang hanya terdiri atas tiga Dapil.

    “Kita rasional saja menjawab, target kita 4 kursi, tapi setidak-tidaknya kami masih bisa mempertahankan 3 kursi,” pungkas Farid.

  • Demokrasi Dicengkram Oligarki Sebabkan Masyarakat Apatis Terhadap Perubahan

    Demokrasi Dicengkram Oligarki Sebabkan Masyarakat Apatis Terhadap Perubahan

    Oleh: Hendrawan

    Tujuh pulu tujuh tahun sudah Indonesia merdeka, dengan berbagai macam kisahnya yang tertulis dalam sejarah untuk dikenang dan dijadikan pelajaran agar semua tau betapa sulitnya memperjuangkan tanah air tercinta.

    Indonesia sejak kemerdekaannya telah melewati berbagai macam bentuk permasalahan, tantangan, dan misteri hilangnya nyawa disetiap eranya hingga mencapai era Demokrasi.

    Konsep Demokrasi jika di aktualisasikan sesuai dengan konsepnya, seharusnya menciptakan masyarakat sejahtera dan berkeadilan sosial. Akan tetapi dalam penerapannya ternyata mengalami masalah serius yang mengancam masa depan anak bangsa, yakni cengkraman oligarki yang semakin terasa.

    Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan di mana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok kecil orang.

    Melihat kondisi yang terjadi saat ini, sistem oligarki mulai menyusup ke dalam sistem demokrasi. Oligarki saat ini telah dirawat bagaikan malika oleh oknum birokrasi, sungguh sangat menghawatirkan yang dampaknya akan berimbas kepada masyarakat.

    Bau menyengat permainan dalam merawat malika (Oligarki) sudah sangat terasa di berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, yang saat ini berada dalam genggaman mereka.

    Dalam prinsipnya, oligarki dan demokrasi sangat bertentangan. Penerapan prinsip keduanya tergantung siapa penguasa dan siapa yang memperoleh manfaat dari penguasa.

    Maraknya praktik oligarki akan membuat masyarakat makin jauh dari kata sejahtera serta mewujudkan kemakmuran rakyat.

    Pengaruh Pencitraan Di Media Sosial

    Saya sepakat dengan kata Roki Gerung yang menyatakan pembohong terbesar saat ini adalah pemerintah dalam hal ini adalah Birokrasi, mengapa demikian? dengan kekuatan dan modal mereka bisa mengendalikan opini publik, agar sesuai dengan agenda dan kepentingan mereka.

    Pemerintah saat ini dengan berbagai opini publik. Membuat rakyat dipaksa berpikir sesuai perspektif dan kepentingan mereka.

    Demi memelihara agenda dan kepentingan, para oligarki kapitalis tentu saja akan berupaya terus mencengkram kekuasaan dan harus lebih dominan dengan berbagai tujuan yang tidak lain memperkaya diri sendiri atau kelompok kecilnya.

    Kaum milenial saat ini akan merasakan dampak Kedepannya dan harus menanggung dan membayar perbutan yang telah dilakukan pendahulunya.

    Dengan modal pencitraan diberbagai media sosial yang ada, sangat tak begitu sulit untuk Mempengaruhi kaum awam yang tidak mengetahui maksud dan tujuan terselubung.

    Apatis terhadap perubahan

    Meliat kondisi masyarakat saat ini sungguh tidak sulit bagi mereka untuk membedah mindset berpikir mereka. di tengah kondisi masyarakat saat ini yang tengah pasif dan tak peduli terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

    Mendekati Pemilihan Calon Legislatif masyarakat kebanyakan tidak sadar dengan kualitas mereka karena telah diperkuat oleh iming-iming jabatan yang mereka sendiri tak sadar bahwa mereka tak lebih dari sekedar alat untuk memecahkan suara persatuan.

    Dalam perjalanannya nanti ia melewati berbagai macam tantangan dan komentar tajam yang akan membuatnya sadar bahwa ia tidak begitu diperhitungkan, yang kemudian memaksakan bertarung meski kemungkinan menang sangat kecil baginya.

    Bertarung untuk kalah lebih tepat untuknya. Jiwa bersatu untuk membawa perubahan tidak pernah terbesik didalam pikirannya yang pada akhirnya menjadikannya minoritss dalam kelompok masyarakat sekitarnya.

    Pada dasarnya dengan peraturan yang ada, seetiap masyarakat punya kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi pemimimpin. Namun sadar diri bahwa kita sebagai alat untuk mengacaukan suara persatuan sangat penting untuk ditanamkan. Karena yang lebih mengetahui kualitas, mampu atau tidaknya kita adalah diri kita sendiri.

    Jika yang tampil dan terpilih adalah sosok pemimpin dengan hanya modal pencitraan dan dari hasil manipulasi oligarki kapitalis melalui framing media, buzzer bayaran, maka apa yang bisa diharapkan bagi masa depan bangsa ini?

    Seharusnya yang menjadi pemimpin bangsa yang besar ini. memenuhi unsur terpenting, seperti berkarakter, berkompeten, berkapasitas dan visioner.

  • Beasiswa Wawonii Cerdas Dipastikan Cair Bulan Ini

    Beasiswa Wawonii Cerdas Dipastikan Cair Bulan Ini

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Armin mengatakan, beasiswa Wawonii Cerdas tahap I tahun 2022 dipastikan cair bulan ini.

    “Beberapa tahapan beasiswa telah selesai diproses dan menunggu pengesahan APBD Perubahan dari pihak provinsi. Setelah pengesahan APBDP, dari pihak Kesra langsung mengajukn permintaan pencairan,” ungkapnya, Rabu (12/09).

    Kabar gembira bagi para penerima beasiswa pendidikan tersebut juga disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahtraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Konkep Hj. Siti Sulaeha. Ia menyampaikan, saat ini pihaknya telah menyiapkan dokumen persiapan dan permintaan pencairan Beasiswa.

    “Inshaallah setelah pengesahan APBD Perubahan langsung diproses,” ujarnya.

  • Sengketa Lahan, Pembangunan Gedung SDN 3 Wawonii Utara Dihentikan

    Sengketa Lahan, Pembangunan Gedung SDN 3 Wawonii Utara Dihentikan

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Pembangunan tiga unit gedung SDN 3 Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dihentikan sementara oleh ahli waris pemilik lahan.

    Pasalnya, sebagai ahli waris, Rajiun mengaku tidak pernah menghibahkan lahannya untuk pembangunan gedung sekolah itu sebelumnya.

    Ia menilai, akta hibah yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2017 lalu itu diduga palsu, sehingga berakibat pada sengketa lahan yang berkepanjangan.

    “Kami sebagai ahli waris, sebelum dilanjutkan kembali pembangunannya, kami meminta kepada Pemda Konkep yang terkait, agar bertemu pemilik lahan sehingga bisa diterbitkan kembali akta hibah yang benar,” kata Rajiun didampingi ahli waris lainnya Rajali dan Jafar, Rabu (12/10).

    Anehnya, dalam saksi Akta Hibah pada tahun 2017 lalu, disebutkan nama Ahmad B dan Imran. Namun kedua saksi ini mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

    “Kami tidak pernah tanda-tangan, apalagi mengetahui akta hibah yang diterbitkan, lalu tiba-tiba nama kami masuk sebagai saksi,” ungkap Ahmad.

    Dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Konkep, Armin mengakatakan belum mengetahui persoalan sengketa lahan tersebut.

    “Belum ada, saya belum ke TKP, masih tugas luar. Coba hubungi kepala sekolahnya dulu,” ujar Armin.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 3 Wawonii Utara saat diko firmasi belum memberikan tanggapan.