MUNA BARAT, SULTRAGO.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat alokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2023 sebesar Rp 15 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disebutkan Pj Bupati Mubar, Bahri saat mengunjungi pasar murah di lapangan sepak bola Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kamis (8/12).
“Bantuan berlaku untuk seluruh masyarakat dari 81 Desa dan 5 Kelurahan se Muna Barat yang betul-betul layak untuk mendapatkannya. Bantuan yang akan diprogramkan ini akan berjalan selama 12 bulan,” ungkapnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini menjelaskan, program BLT ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat Mubar akibat dampak inflasi dari kenaikan harga BBM.
“Yang tergolong wajib penerima Bantuan Langsung Tunai BBM diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu nelayan atau petani yang belum terdaftar sebagai penerima BLT BBM dari Kementerian Sosial,” pungkasnya.
BUTON, SULTRAGO. ID – Atlet asal Kabupaten Muna Barat (Mubar), Ade Karmila berhasil raih medali emas pada cabang olahraga dayung kelas kayak jarak 200 meter putri di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Sulawesi Tenggara yang digelar di Buton, Sabtu (26/11).
Raihan medali emas Ade Karmila menambah koleksi medali Mubar pada Cabor dayung, setelah sebelumnya pasangan Winda-Nur Aisyari memperoleh medali perunggu dayung ganda putri kelas 500 meter.
Pelatih dayung Mubar, Sofyan mengaku bangga dengan capaian atletnya. Dengan raihan dua medali tersebut, Mubar berpotensi menjadi juara umum di Cabor dayung.
Ia berpesan agar para atelt jangan mudah puas diri dengan capaian medali ini, namun harus terus berlatih agar dapat mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di tingkat Nasional.
“Semua atlet dayung dari kelas lain agar terus berlatih dan bisa mempersembahkan medali emas buat masyarakat Muna Barat,” harapnya.
Sementara itu, Ade Karmila mangatakan, raihan medali emas ini juga berkat doa dan dukungan masyarakat Mubar. Ia juga mengaku puas dengan capaian ini karena perjuangannya berlatih sekama tiga bukan penuh terbayarkan dengan kemenangan.
“Kepada teman-teman dayung yang belum bertanding agar terus semangat tekat untuk membuktikan kalau pendayung Muna Barat bisa diperhitungkan,” pesannya.
BUTON, SULTRAGO.ID – Manager pencak silat Kabupaten Muna Barat (Mubar) di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Sirodi menilai keputusan wasit yang memenangkan pesilat asal Kendari tidak adil.
Ia mengungkapkan, selama jalannya pertandingan, pesilat asal Mubar di Kelas C, Ining Sutarni mengusai laga dengan hitungan 3 kali bantingan juga tendangan bertubi-tubi. Sementara pesilat asal Kota Kendari, Nur Rezki Muliarni hanya satu kali bantingan.
“Malah keputusan wasit juri pertandingan yang dimengkan Kota Kendari,” ungkapnya, Jumat (25/11).
Atas keputusan tersebut, pihaknya menyatakan keberatan karena merasa dirugikan.
“Semogah wasit juri dapat berbuat adil dalam menentukan keputusan tanpa ada keberpihakan siapapun,” kata Sirodi.
Senada, Pesilat Mubar, Ining Sutarni tidak terima dengan keputusan wasit juri karena merasa dirugikan. Menurutnya, wasit juri harus profesional dalam memimpin pertandingan, sebab pertandingan ini dinilai sebagai ajang untuk mencari atlet unggul yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di tingkat Nasional.
“Ini tidak profesionalnya wasit juri, dan sebagai atlet kami tidak terima itu,” pungkasnya.
WAKATOBI, SULTRAGO.ID – Peringati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 58, Puskesmas Buranga Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi menggelar kegiatan jalan santai dan pemeriksaan kesehatan gratis, Sabtu (19/11).
Jalan santai dilaksanakan dari pelabuhan Fery Kaledupa, sampai Puskesmas Buranga. Sedangkan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan melibatkan para dokter yang ada di Pulau Kaledupa.
Selain itu, digelar pula berbagai lomba diantaranya lomba Prolanis, lomba pungut sampah, lomba joget balon antar program seluruh staf Puskesmas Buranga.
Kepala Puskesmas Buranga La Ode Feldin Muliangi mengatakan, pelaksanaan kegiatan HKN ke 58 merupakn momentum kesyukuran karena Indonesia menjadi slah satu Negara yang berhasil menurunkan lonjakan kasus covid 19.
“Pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua agar kemudian kita jadikan sebagai momen untuk kembali mengedukasi, mengubah perilaku, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu juga mendorong penguatan Fasyankes dalam upaya kesehtan promotif dan preventif, sehingga seluruh konponen masyarakat dapat kembali produktif,” ujarnya.
Ketua Panitia, Eka Ermawan menambahkan, kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk menjalin silaturahmi baik sesama staf Puskesmas, lintas sektor, maupun masyarakat di wilayah Puskesmas Buranga.
“Sekaligus memberikan edukasi pentingx nikmat sehat serta mepererat hubungan antara petugas kesehtan dan masyarakat,” ungkapnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – Tepat Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-58 tahun 2022. Salah satu anak perusahaan Harita Grup yang bergerak pada sektor pertambangan di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan (Konkep) yang dikenal dengan PT.Gema Kreasi Perdana (GKP) bekerjsama dengan Puskesmas Roko-Roko, melakukan Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Bayi dan Balita di Desa Nambo Jaya dan Desa Sainoah Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara selama dua hari, mulai Senin, 14 dan 16 November 2022.
Selain melaksanakan PMT, pihak perusahaan bersama petugas Puskesmas Roko-Roko, dilakukan juga pemeriksaan lansia, penimbang berat badan, pengukuran tinggi badan serta pemberian kartu menuju Sehat (KMS) yang di saksikan langsung oleh GM Manager External, Bambang Murtiyoso, Kepala Puskesmas Roko-Roko, Alwin dan Kepala Desa Nambo Jaya, Lamido.
Salah satu tim CSR PT.GKP, Aldo Sastra mengatakan pemberian makanan tambahan merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. GKP di bidang kesehatan.
“ini juga sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap bayi dan balita di Wawonii untuk memberikan gizi terbaik sehingga dapat mencegah terjadinya gizi buruk terhadapa anak-anak di daerah lingkar tambang,” kata Aldo. Rabu, 16 November 2022.
Dari data Puskesmas Roko-Roko pada kegiatan PMT ini, rerata berat bayi 5,25 kg tinggi badan 43,05 cm. Sedangkan rerata berat badan Balita 10,4 kg dengan tinggi badan 84,79 cm. Data itu menunjukan bahwa bayi dan balita di dua desa tersebut di Wawonii dalam kondisi sehat.
Sementara itu, GM Manager External PT.GKP, Bambang Murtiyoso berharap lewat program PMT dengan ikut serta program CSR ini gizi anak-anak bisa terpenuhi dengan baik sehingga menjadi lebih sehat dan siap menjadi generasi penerus bangsa.
“Semoga kegiatan PMT ini bisa menjadi penambah gizi bagi bayi dan balita dan kita berharap putra putri di di sini sebagai generasi penerus bisa berkembang lebih sehat lagi sehingga memiliki satu akhlak yang mulia sehingga jadi kebanggan orang tua masyarakat dan agama, amin.” Jelas Bambang Murtiyoso dalam sambutannya.
Ditempat yang sama, Kepala Puskesmas Roko-Roko, Alwin sangat mengapresiasi kegiatan PMT yang diselenggarakan pihak perushaan PT. GKP lewat program CSR.
“Kegiatan PMT ini semoga masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, saya sangat berterimakasih kepada pihak perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan ini, karena sangat membantu kami Puskesmas Roko-Roko,” jelasnya.
Senada dengan Alwin, Kepala Desa Nambo Jaya, Lamido sebagai apresiasinya dirinya berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
“ Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak perusahaan atas kolaborasinya dengan pihak kesehatan dalam hal ini pemberian makanan tambahan. Jangan berfikir ini nilai dan jumlahnya, bantuan itu bukan besar dan kecilnya tapi keiklasan dan kepedulian. Dan saya rasa ini akan berkepanjangan” pungkasnya.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Ir. H. Amrullah, MT didampingi Sekda Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM, Kepala Badan Keuangan Daerah, Mahmud, SP., M. Pw dan Kepala Bappeda, Safiuddin Alibas, SP., ME menerima plakat dan piagam penghargaan WTP dari Mentri Keuangan (Menkeu) RI melalui Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Adib Adli di Kendari. Senin, 14 November 2022.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra, Adib Adli mengatakan bahwa plakat dan piagam penghargaan atascapaian opini WTP Pemda Konkep itu merupakan wujud perhatian Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia karena pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.
“Konkep telah mendapatkan 3 kali WTP berturut-turut sejak tahun 2019 higga tahun 2021,” kata Adib Adli dalam keterangannya.
Foto bersama Pemda Konkep dengan Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Adib Adli di Kendari. Senin, 14 November 2022.
Menurutnya, Predikat opini WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.
Kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
“Pada tahun ini capaian WTP naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021, jumlah Kementerian Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83 dari total 87 K/L (95,4%) dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP (92,25%),” jelas Adib Adli.
Dijelaskan lagi, bahwacapaian WTP pada tahun ini bukanlah hal biasa jika melihat perjalanan Indonesia untuk membangun tata Kelola keuangan negara dan daerah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. Terlebih pada 2 tahun ke belakang, baik K/L maupun Pemda menghadapi situasi yang luar biasa karena dihadapkan pada pandemi Covid-19.
Kondisi krisis tersebut memaksa Pemerintah untuk membentuk program khusus yaitu program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang meliputi berbagai klaster baik kesehatan, perlindungan sosial, program proritas, UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.
“Di sisi lain, virus covid-19 yang terus bermutasi menjadikan Pemerintah harus dapat menanggulangi dampak dan akibat yang terjadi melalui perubahan anggaran APBN/D secara cepat, sehingga dapat menjadi instrument countercyclical yang dapat melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Pengambilan kebijakan yang terus berubah dengan cepat dan responsive, namun dengan tetap memegang teguh akuntabilitas bukanlah sebuah kombinasi yang mudah. Karena itu dalam pengambilan keputusan, Pemerintah terus didampingi oleh berbagai pihak antara lain aparat penegak hukum, BPKP dan juga BPK dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara auditor dan auditee dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Pada tahun 2021 sebagai hasil dari pelaksanaan PC-PEN, Indonesia masuk ke dalam negara yang relatif sangat baik dalam penanganan pandemi dilihat dari jumlah kasus, jumlah vaksinasi serta kemampuan untuk merawat pasien Covid-19. Selain itu pada tahun 2021, Indonesia juga negara yang dinyatakan pulih ekonominya dilihat dari GDP 2021 yang telah melewati GDP masa pre-pandemi (2019).
Penggunaan instrument APBN/D yang relatif pun menjadi prestasi berikutnya, karena dianggap mampu menangani krisis di masa pandemi, memulihkan ekonomi, serta menjadi salah satu faktor yang menentukan defisit dan utang Indonesia relatif sangat rendah dibandingkan negara yang lain. Pada tahun 2020 defisit mencapai 6%, kemudian turun pada tahun 2021 dengan nillai 4,7% dan diharapkan defisit 2022 juga masih akan terus mengalami penurunan.
Berbagai prestasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan wujud dari penggunaan keuangan negara yang hati-hati, proper dan bertanggungjawab meskipun sedang berada dalam suasana krisis. Sehingga tidak heran pada tahun 2021 ini LKPP kembali mendapatkan opini WTP dari BPK.
“Capaian WTP ini tercermin dari output, outcome dan kinerja pemerintah yang baik terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mulai menurun setelah terjadi kenaikan pada masa pandemi, serta pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih pada kuartal I dan II 2022,” terang Abid Adli.
Atas capaian WTP yang diperoleh ini, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh terlena dan cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi di masa pendatang akan semakin rumit. Setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi, serta kenaikan suku bunga capital flow yang dapat memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D. APBN/D harus terus bisa berdungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock absorber yang berkeadilan.
Oleh karena itu capaian WTP perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelola yang baik pada pemerintah pusat dan daerah.
Tidak hanya di dalam mengelola keuangan negara namun juga di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan. Pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir karena tujuan akhir dari mengelola keuangan negara adalah mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
“APBN/D juga harus bisa benar-benar bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” pungkasnya.
Hal itu dibenarkan Pemda Konkep melalui Kadis Kominfo, Jamhur Umirlan saat dihubungi media ini pada Rabu, 16/11/2022 malam. Kata dia, pencapaian tersebut merupakan komitmen bersama untuk mengelola keuangan daerah dengan prinsip transparan dan akuntabel.
Meski masih ada catatan, hal itu tetap menjadi perhatian Pemda Konkep demi penyempurnaan penyusunan LKPD kedepannya.
(Sesuai perintah Pak Bupati kita, Pak H. Amrullah agar terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Tentunya capaian ini semua kita sangat bangga sebagai daerah yang masih baru,” kata Kadis Kominfo Konkep, Jamhur Umirlan.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Rabu (9/11), Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tapunggaya Tapuemea Tapunopaka (Ippmata) laporkan PT Tolakindo Nusantara Indonesian ke Polda Sultra atas dugaan aktifitas pertambangan ilegal.
Ketua Ippmata Jefri Nofriwansyah mengatakan, perusahaan tambang yang beraktivitas di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, tepatnya di Blok Mandiodo itu diduga tidak memiliki izin dan aktivitas yang dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku.
“PT Tolakindo Nusantara Indonesia yang melakukan pengolahan di Blok Mandiodo dengan wilayah izin usaha pertambangan ore nikel yang masih berstatus KUO, yang kita ketahui tidak diperbolehkan untuk melakukan pertambangan sebelum RKAB. Namun faktanya sudah ada segelintir perusahan yang melakukan aktifitas pertambangan,” ungkap Jefri.
Korlap 1 Rahmad menambahkan, perusahaan tersebut diduga telah melakukan aktifitas pertambangan ore nikel di dalam IUP Antam yang sebagian wilanyahnya masih berstatus KUO. Kegiatan itu pun dilakukan PT Tolakindo dengan sangat terbuka dan melawan hukum.
“Bahkan keberadaan Aparat Penegak Hukum (APH) diabaikan, atau apakah memang ada keterlibatan APH?” pungkasnya.
Pihaknya berharap, Polda Sultra agar segera menindak tegas pimpinan PT Tolakindo Nusantara Indonesia dan perusahaan Join Operasionalnya (JO), atas dugaan ilegal mining yaitu menambang Ore Nikel didalam IUP PT Antam yang masih berstatus KUO.
KONAWE, SULTRAGO.ID – Juliono Saranani berhasil memang mutlak di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Wawolemo, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, dengan perolehan 235 suara.
Calon Kepala Desa (Cakades) nomor urut 1 ini mengungguli tiga calon lainnya, yaitu Asbar (3) yang memeproleh 183 suara, Rusdin (4)127 suara, dan Sardin (2) 6 suara, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 583 pemilih.
Kepala Desa Wawolemo terpilih, Juliono Saranani menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan amanah pada dirinya. Tentunya kepercayaan itu akan diemban dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan desa setempat.
“Masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada saya, semoga saya mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan ini sebaik mungkin. Kompetisi telah selesai, kita semua bersaudara mari rajut kebersamaan untuk memajukan Desa Wawolemo,” ucapnya.
Ketua Panitia Pilkades Wawolemo, Abudan Tebawo menyampaikan, pelaksanaan Pilkades berjalan demokratis, masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan hak suaranya betul-betul dilaksanakan dengan baik.
“Syukurlah, saat ini masyarakat semakin dewasa dalam melaksanakan pesta demokrasi, sehingga pelaksanaan Pilkades di Desa Wawolemo berjalan lancar dan aman,” ujarnya.
Diketahui, Pilkades serentak yang digelar pada Senin 31 Oktober 2022 di Kabupaten Konawe sebanyak 168 desa yang tersebar pada 27 kecamatan dengan total calon kepala desa yang bersaing pada pilkades serentak sebanyak 468 orang, sedangkan total jumlah pemilih dari 168 desa tercatat 69.725 orang. Salah satu Desa yang melaksanakan pemilihan serentak tersebut adalah Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha yang diikuti 4 pasang calon.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menggelar Hight Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor BI Sultra, Jumat (28/10).
Pertemuan itu dilaksanakan sebagai upaya TPID Sultra dalan pengendalian inflasi berkelanjutan serta memperkuat impelementasi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
“Termasuk mendorong perluasan kerjasama antar daerah, baik dari sisi komoditas maupun mitra perdagangan, serta mengoptimalkan penggunaan dana khusus penanggulangan inflasi,” jelas Doni Septadijaya, Kepala KPw BI Sultra.
Di tempat yang sama, Bupati Konkep Amrullah mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menangani inflasi di daerah.
Pemkab Konkep juga telah menganggarkan Rp12 miliar untuk pelaksanaan program penanganan inflasi di daerah.
“Kegiatan yang akan dilaksanakan dari anggaran tersebut berkaaitan dengan permasalahan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan untuk menungkatkan daya beli masyarakat dan lainnya,” ujar Bupati Konkep.
KONKEP, SULTRAGO. ID – Kepala Desa Wawoone Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Taiyeb segera cairkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat di bulan ini, Oktober 2022.
Hal itu disampaikan Taiyeb setelah masyarakat Desa Wawoone pertanyakan alasan Kepala Desa belum mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di bulan september lalu.
ia mengatakan, BLT senilai Rp300 ribu setiap bulan itu akan dicairkan sekaligus, yakni untuk di Bulan September, Oktober, November, dan Desember.
“Saya menunggu pencairan dibulan ini dan akan langsung memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan BLT,” ungkapnya, kamis (06/10).
“Masyarakat dapat bersabar dan tetap mempercayakan persoalan hak untuk mendapatkan BLT kepada Pemerintah Desa Wawoone,” imbau Kades Wawoone.
