SultraGo.com

Kategori: Konawe Kepulauan

  • Gereja di Konkep Terbakar, Masyarakat Dihimbau Tidak Mengaitkannya dengan Isu SARA

    Gereja di Konkep Terbakar, Masyarakat Dihimbau Tidak Mengaitkannya dengan Isu SARA

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Minggu (21/11) sekira pukul 05.00, terjadi kebakaran pada jendela Gereja Santho Mathius di Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

    Peristiwa itu diketahui saat salah seorang warga bernama Siti (32) melihat adanya kumpulan asap di samping gereja. Asap tersebut berasal dari jendela gereja yang habis terbakar.

    Melihat kepulan asap tersebut, Siti langsung melapor kepada Kanit Intel Polsek Lampeapi, Wawonii Tengah.

    Atas kejadian itu, telah digelar rapat koordinasi yang dihadiri Kapolsek Wawonii Tengah, Danramil 01 Wawonii, Kepala Desa, serta para tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama di Kecamatan Wawonii Tengah.

    Rapat koordinasi yang digelar di halaman Gereja Santho Mathius Penginjil Wawonii Tengah.

    Pada rapat koordinasi yang digelar telah dihasilkan beberapa kesimpulan. Diantaranya, bahwa Informasi terkait dengan adanya bom molotov yang meledak di gereja itu tidak benar. Kepulan asap tersebut berasal dari bekas pembakaran sampah yang belum padam di sekitar halaman samping geraja (tempat istirahat Pastor).

    Ketua Stasi Gereja, Nicolaus Noang menyampaikan agar kejadian tersebut tidak diasumsikan sebagai bentuk intoleransi umat beragama.

    “Kejadian tersebut jangan digiring ke isu SARA atau politik, karena selama kurang lebih 30 tahun di Desa Wawoindah dan Mekarsari tidak pernah terjadi perselisihan antar umat beragama,” ucapnya.

    “Kedepan lebih ditingkatkan harmonisasi antar pemeluk agama dan saling menjaga toleransi untuk mencegah terjadinya isu SARA di Kecamatan Wawonii Tengah yang sampai saat ini masih harmonis,” sambubgnya.

    Senada, Kepala Desa Wawo Indah, Hasbulah berharap seluruh masyarakat tetapnwaspada agar kejadian seperti ini tidak terulang.

    “Harapan saya, kita tetap mempererat silaturahmi antar umat beragama,” harapnya.

  • Serbuan Vaksinasi Massal, Koramil 1417-01/Wawonii Targetkan 500 Orang

    Serbuan Vaksinasi Massal, Koramil 1417-01/Wawonii Targetkan 500 Orang

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19, Koramil 1417-01/Wawonii menggelar vaksinasi massal, Kamis (18/11).

    Vaksinasi yang akan belangsung selama dua hari di halaman kantor Koramil 1417/Wawonii, Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), menargetkan sebanyak 500 orang masyarakat umum.

    “Targetnya kita ini 500 orang, dan alhamdulillah kemarin telah tervaksin 40 orang. Ini vaksinasi tahap pertama, selanjutnya untuk tahap kedua itu di tanggal 16 Desember 2021 dengan lokasi yang sama,” kata Danramil 1417/Wawonii Kapten Inf Samuri.

    Ia mengatakan, serbuan vaksinasi massal yang bekerja sama dengan Puskesmas Langara dilakukan untuk mencegah penyebaran Virus Corona Covid-19 di wilayah Konkep. Untuk itu, pihaknya juga terus berpesan agar masyarakat berperan aktif mensosialisasikan dan mengajak warga yang belum divaksin untuk ikut divaksin.

    “Semua demi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Dan ingat setelah divaksin, jangan kendor menjalankan Prokes, karena itu bagian antipasi tidak mudahnya kita terpapar Covid-19,” pungkasnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, Sastro mengucapkan terima kasih kepada Koramil 1417-01/Wawonii yang telah membantu mensukseskan vaksinasi di Konkep.

    “Untuk targetnya itu diserahkan langsung sama pimpinan Koramil yaitu Kapten Inf Samuri. Kalau saya, makin banyak makin baik,” singkatnya.

  • Dana Operasional PPKD Konkep Tidak Ada, Penetapan Calon Kades dan Pleno DPT Terancam Tidak Dilakukan

    Dana Operasional PPKD Konkep Tidak Ada, Penetapan Calon Kades dan Pleno DPT Terancam Tidak Dilakukan

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Sejak ditetapkan pada September 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) sampai saat ini belum diberikan dana operasional pelaksanaan tahapan Pilkades dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konkep.

    Padahal, PPKD yang berjumlah 270 orang itu (dari 30 desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak di Konkep), sudah menjalankan tugasnya. Mulai dari menyiapkan sekretariat hingga membuka pendaftaran bakal calon.

    Bahkan dalam waktu dekat ini, sesuai tahapannya, PPKD akan melakukan penetapan calon kepala desa, dan selanjutnya melakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing desa.

    Namun, sekretaris PPKD Desa Lamoluo, Darsan mengaku, selama bertugas, panitia menggunakan dana pribadi untuk operasional. Bahkan sampai berutang untuk membeli peralatan tulis atau ATK.

    “Kita gunakan dana pribadi tapi ada juga yang mengutang untuk ATK. Untuk honor panitia pun baru hari ini (Jumat, 12 November 2021) baru dicairkan,” ungkap Darsan, Jumat (12/11).

    “Secara keseluruhan panitia di 30 desa ini sudah resah lantaran tidak ada kejelasan soal dana operasional. Padahal sejak kita ditetapkan bulan September terhitung tiga bulan menjalankan tugas sampai sekarang belum ada dana operasional yang diberikan,” tambahnya.

    Karena tidak adanya kejelasan terkait besaran jumlah dan kapan cairnya dana operasional Pilkades serentak, para anggota PPKD Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat mengancam akan mogok dari kerja.

    Pihaknya pun mengancam, jika Kepala DPMD Zakaria Rasyid tidak memberikan kejelasan dana operasional, pihaknya tidak akan melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkades.

    “Kemungkinan besar kami panitia tidak akan melakukan penetapan calon pada tanggal 15-16 dan pleno DPT tannggal 20 bulan ini sesuai jadwal tahapannya kalau tidak ada dana operasional,” tegasnya.

    Sebelumnya, Para PPKD Desa Lamoluo juga telah membuat pernyataan sikap atas keresahan mereka. Dalam pernyataan sikap itu memuat tiga poin tuntutan.

    Berikut isi surat pernyataan yang dibuat oleh Panitia Sembilan Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat.

    1. Meminta pihak DPMD segera mencairkan honor PPKD tingkat Desa, khususnya di Desa Lamoluo.
    2. Meminta pihak DPMD segera menyampaikan jumlah besaran dan mencairkan dana operasional (PPKD) tingkat Desa khususnya Desa Lamoluo.
    3. Apabila Dinas terkait tidak mengindahkan pada poin 1 dan 2. Maka dari itu, kami selaku panitia sembilan (9) Desa Lamoluo, tidak akan melakukan penetapan Calon Kepala Desa dan Pleno DPT sesuai tanggal yang telah ditetapkan oleh PPKD tingkat Kabupaten.
  • Jumlah Calon Kades Roko-roko Melebihi Batas, Panitia Lakukan Seleksi Tambahan

    Jumlah Calon Kades Roko-roko Melebihi Batas, Panitia Lakukan Seleksi Tambahan

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Sebanyak 30 Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melakukan proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Desember 2021.

    Saat ini, proses tahapannya sedang berlangsung. Para kandidat bakal calon Kepala Desa (Kades) sudah mendaftarkan diri.

    Perhelatan pesta demokrasi tingkat desa ini memiliki aturan main, termasuk aturan yang membatasi jumlah maksimal pendaftar bakal calon Kades paling banyak lima (5) pendaftar yang memenuhi persyaratan.

    Namun di Desa Roko-roko, Kecamatan Wawonii Tenggara, jumlah bakal calon Kades yang mendaftarkan diri melebihi jumlah yang ditetapkan. Yakni sebanyak enam pendaftar telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh tim Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Roko-Roko.

    Sehingga, lima orang tim seleksi tambahan dari kabupaten yang dibentuk PPKD akan melakukan seleksi tambahan terhadap enam bakal calon Kades tersebut.

    Ketua tim seleksi tambahan bakal calon Kades Roko-Roko, Jamhur Umirlan mengatakan pelaksanaan seleksi tambahan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 tahun 2021 tentang tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

    Ia menjelaskan, dalam pasal 34 ayat 1 mengatakan, apabila bakal calon Kades berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi mencapai jumlah lebih dari lima (5) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan, maka panitia PPKD tingkat kabupaten akan melaksanakan seleksi tambahan,” papar Jamhur Umirlan saat di temui di sela-sela berjalannya seleksi tambahan di ruang rapat gedung Pemkab Konkep, Kamis (11/11).

    Mantan Kadis DPMD Konkep ini lebih jauh menjalaskan, dalam melakukan seleksi enam bakal calon Kades Roko-Roko itu ada lima kriteria penilaian tim seleksi.

    Pertama, Pengalaman bertugas di organisasi pemerintahan, lembaga kemasyarakatan di desa. Kriteria Kedua, tingkat pendiddikan, dan Ketiga adalah faktor usia.

    Kriteria selanjutnya adalah Domisili bakal calon Kades, dan kriteria terakhir adalah kemampuan dan pengetahuan umum (tes tertulis),” timpal Jamhur.

    Kemudian pengumuman hasil seleksi tambahan akan diumumkan paling lambat tiga hari dan terhitung mulai waktu pelaksanaan seleksi tambahan.

    “Paling lambat tiga hari sejak hari ini akan diumumkan. Karena seleksi ini hanya akan menggugurkan satu orang saja,” jelas Kadis Kominfo Konkep.

    Berikut Daftar Nama-nama Bakal Calon Kades yang mengikuti seleksi tambahan.

    1. Sutomo
    2. Gunawan
    3. Lasuli
    4. Hawiati
    5. Abarudin
    6. Kusno
  • Terkait Jadwal Pelaksanaan SKB CPNS di Konkep, Ini Penjelasan BKPSDM

    Terkait Jadwal Pelaksanaan SKB CPNS di Konkep, Ini Penjelasan BKPSDM

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) belum memastikannya jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Konkep.

    Kepala BKPSDM Konkep, Umar mengatakan, merujuk pada jadwal Nasional, SKB dilaksanakan pada tanggal 15-28 November 2021. Namun sampai saat ini belum ada informasi langsung dari Kemenpan RB maupun BKN.

    “Lebih jelasnya, kita tunggu saja info langsung dari pusat,” kata Umar, Rabu (10/11).

    Untuk itu, ia menginformasikan kepada para peserta yang akan mengikuti SKB agar terus memantau website resmi BKPSDM Konkep. Sebab, segala informasi pelaksanaan tes nantinya akan disampaikan melalui situs resmi tersebut.

    Umar berharap, para peserta yang dinyatakan berhak mengikuti tes SKB untuk mempersiapkan diri agar mendapat nilai yang baik.

    “Kita berharap 95 orang ini bisa lulus semua pada tes SKB nantinya. Jangan lupa, tetap semangat belajar, dan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” imbaunya.

  • Diduga Belum Kembalikan Aset Desa, Mantan Kades Teporoko Diadukan Warga ke BPD

    Diduga Belum Kembalikan Aset Desa, Mantan Kades Teporoko Diadukan Warga ke BPD

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Warga Desa Teporoko, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), adukan mantan Kepala Desanya ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait adanya dugaan penyelewengan aset desa anggaran 2015-2016.

    Dalam aduannya yang disampaikan secara tertulis, Rabu (3/11), mantan Kepala Desa Teporoko periode 2012-2017, Suhaston Mahaa dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa tahun 2021. Sebab berdasarkan peraturan, salah satu syarat calon Kepala Desa incumbent yakni harus menyerahkan seluruh aset desa yang digunakan selama menjabat.

    “Namun fakatanya sampai hari ini belum menyerhakan semua aset desa, dia (Suhaston Mahaa) hanya menyerhakan beberapa kepada pihak Pemerintah Desa Teporoko. Aset desa lainnya masih dia gunakan untuk kepentingan pribadi,” tulis Sulvan yang mewakili masyarakat Desa Toporoko.

    Olehnya itu, masyarakat meminta agar surat pernyataan penerimaan aset Desa Teporoko yang sudah ditanda tangani mantan Kades bersama BPD, sebab masih terdapat beberapa aset desa yang belum diserahkan.

    Masyarakat juga meminta Ketua BPD menyurat kepada Panitia Sembilan Desa Teporoko atau instansi terkait agar Suhaston Mahaa tidak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Teporoko karena tidak memenuhi syarat, sebab tidak menyerahkan seluruh aset desa.

    Kemudian, Kepala Desa dan BPD Teporoko diminta agar transparan dalam mengelola aset desa. Serta, responsive terhadap laporan atau aduan masyarakat.

    “Olehnya itu saya mewakili masyarakat Desa Teporoko merasa sangat dirugikan dengan perbuatan mantan Kepala Desa (Suhaston Mahaa), sebab masi ada beberapa aset desa yang dia selewengkan, kami nantinya akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya.

  • Bendahara DLH Konkep Jelaskan Soal Honor PHL yang Belum Dibayar dan Alasan Blokir Whatsapp Kadisnya

    Bendahara DLH Konkep Jelaskan Soal Honor PHL yang Belum Dibayar dan Alasan Blokir Whatsapp Kadisnya

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Bendahara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Hasrianti angkat bicara soal honor Pegawai Harian Lepas (PHL) yang belum dibayarkan sejak Bulan Juni sampai saat ini.

    Ia menjelaskan, anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang disiapkan hanya cukup untuk membayar honor 30 orang pegawai sampai pada Desember 2021, dari total PHL sebanyak 44 orang.

    “Yang 30 orang untuk sampai bulan Desember cukup, jadi kemarin saya tetap bayarkan sesuai Surat Keputusan (SK). Jadi kalau dibayarkan yang 44 orang PHL ini, bayarnya cuma sampai tujuh bulan saja, sisanya tunggu perubahan,” jelas Hasrianti, Senin (1/11).

    Disebutnya, Lanjut, anggaran sebelumnya untuk PHL DLH sebanyak Rp360 juta untuk 30 PHL usulan kantor. Sehingga sisanya harus menunggu perubahan untuk ditambahkan Rp168 juta.

    “Kemarin di perubahaan sudah selesai. Alhamdulillah dan syukurnya dipenuhi itu kekurangannya. Tapi tunggu prosedur selesai pembahasan di Provinsi dievaluasi, tunggu penerbitan SPD triwulan empat
    baru kita bisa cairkan,” jelasnya.

    “Honor bukan tidak dibayar, tapi tunggu sampai proses selesai. Saya juga koordinasi sama pihak keuangan bagaimana honor anak-anak tapi tidak bisa, masa mau tabrak aturan. Saya juga tunggu arahan dari atasan,” sambung Hasrianti.

    Ditanya soal dirinya tidak masuk berkantor, Hasrianti mengaku telah mendapat perintah dari Wakil Bupati Konkep Andi Muh. Lutfi untuk mendampingi operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

    “Saya tidak masuk kemarin berkantor cuma satu minggu. Tupoksi kinerja saya kebanyakan yang berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan fasilitas jaringan. Kalau saya duduk di kantor, kapan mau selesai saya punya pekerjaan,” terangnya.

    “Tidak usah berkoar-koar tidak jelas atau melapor sama pak Wakil (Andi Muh. Lutfi), kalau perlu lapor langsung sama pak Bupati. Karena yang mengusulkan saya di DLH itu Pak Wakil dan Kabag Umum langsung dan sekarang saya lagi urus pindah saya di Kendari, kemarin sudah keluar bebas aset saya dari keuangan,” kata Hasrianti.

    Bendaha DLH Konkep juga membenarkan telah menerima surat teguran dari Kadis. Bahkan, ia juga megakui telah memblokir Kepala DLH Konkep di Whatsapp.

    “Jujur saya blokir, orang-orang di kantor juga tahu dan pak Wakil juga tau. Untuk alasannya tidak usah anda tahu. Yang terpenting tolong juga kita cari tahu kinerja Kadisku, jangan cuma saya yang dicari tahu. Kalau misalkan saya tidak disuka jadi bendahara, silahkan lapor sama Bupati supaya saya ditarik dan saya dicarikan gantinya karena lagi urus pindahku di Kendari,” pukasnya.

    Sebelumnya, Kepala DLH Konkep Nur Asri telah memberi surat teguran bendahara DLH Konkep karena absen lebih dari sebulan. Bahkam, Nur Asri mengatakan sudah menghubungi bendahara via whatsapp, namun whatshappnya diblokir.

    Terkait persoalan itu, Nur Asri menghadap kepada Kabag Umum Pemda Konkep untuk mengusulkan agar Bendahara DLH segera diganti.

  • Pegawai Harian Lepas DLH Konkep Keluhkan Honor Belum Dibayar, Kadis Surati Bendahara Malah Diblokir di Whatsapp

    Pegawai Harian Lepas DLH Konkep Keluhkan Honor Belum Dibayar, Kadis Surati Bendahara Malah Diblokir di Whatsapp

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Puluhan Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) mengeluhkan honor mereka sejak Juni 2021 sampai saat ini tak kunjung dibayarkan.

    “Tahun ini dari bulan Juni sampai bulan Oktober honor kami tidak dibayarkan. Ibu kadis (Nur Asri) juga sudah surati bendahara tetapi katanya diabaikan, malah dia blokir ibu kadis di Whatsapp,” ucap salah seorang PHL DLH di Konkep, Senin (01/11).

    “Sampah yang berada di pelataran lapangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bertumpuk. Bagimana kita mau pergi bersihkan sampah yang di TPI, sedangkan bensin mobil saja tidak ada. Baru sampah di TPI makin hari makin banyak saya lihat,” keluhnya.

    Dikonfirmasi, Kepala DLH Konkep Nur Asri membenarkan honor PHL DLH sampai hari ini tak kunjung dibayarkan. Ia mengaku sudah menyurati bendahara untuk masuk kantor namun tidak ditanggapi. Parahnya, bendahara memblokirnya di Whatsapp.

    Terkait persoalan itu, Nur Asri menegaskan akan menghadap kepada Kabag Umum Pemda Konkep untuk mengusulkan agar Bendahara DLH segera diganti.

    “Karena dia (Bendahara DLH Konkep) sudah sebulan lebih tidak masuk berkantor,” kata Nur Asri.

    Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Konkep Cecep Trisnajayadi saat dimintai tanggapan kaget mendengar seorang ASN yang notabenenya bendahara tidak masuk berkantor.

    “Dia ASN yaa? Harusnya atasan langsungnya yang mengambil tindakan. Dan kita di sini, kalau misalkan sudah ada penyampaian dari pihak atasan langsungnya bahwa yang bersangkutan melakukan ketentuan sesuai dengan PP pelantikan 53, baru kita mengambil tindakan,” komentar Cecep.

  • Peringati Hari Sumpah Pemuda, BIN Sultra Gelar Vaksinasi Serentak di 17 Kabupaten/Kota

    Peringati Hari Sumpah Pemuda, BIN Sultra Gelar Vaksinasi Serentak di 17 Kabupaten/Kota

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) selenggarakan vaksinasi Covid-19 serentak di 17 kabupaten dan kota di Sultra, Kamis (28/10).

    Giat vaksinasi serentak dilakukan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2021.

    Kabinda Sultra, Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana mengatakan, dalam penyelenggaraan vaksin kali ini, pihaknya menargetkan sekitar 5.500 orang yang terdiri dari 3.500 orang pelajar dan 2.000 orang masyarakat umum.

    “Terdapat 34 titik diantaranya 17 titik berada di sekolah dengan sasaran pelajar dan 17 titik di berbagai desa dengan sasaran masyarakat umum secara door to door atau jemput bola, utamanya lansia,” tambahnya.

    Disebutnya, program vaksinasi nasional saat ini baru mencapai 33 persen dari 70 persen target realisasi di tahun 2021. Untuk itu, Ia berharap dukungan semua pihak dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

    “Semoga bisa tercapai 70 persen. Mari datang ke gerai vaksinasi yang tersedia di wilayah masing-masing, vaksin aman dan halal,” tutup Raden.

    Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan H. Sastro mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi bersama BIN kali ini, pihaknya menargetkan pada siswa sekolah dan masyarakat umum. Masing-masing 51 siswa dan 30 dari masyarakat umum.

    Pelaksanaan vaksinasi kepada siswa di Konkep. (Dok. Sultrago.id).

    Sampai pada 28 Oktober 2021, sebut Sastro, pelaksanaan vaksinasi sudah mencapai 28.705 orang, terdiri dari 303 tenaga kesehatan, 4.045 pelayanan publik, 2.635 lansia, 18.482 masyarakat rentan dan 4.250 remaja.

    “Persiapan kita sebelum pelaksanaan vaksinasi telah kita rapatkan dengan semua Kepala Puskesmas di wilayah Konkep, dan memang sudah disepakati seretak akan dilaksanakan hari ini semua,” kata Sastro.

    Pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat umum di Konkep. (Dok. Sultrago.id).

    Kapolsek Wawonii, Iptu Kamaruddin menyebtukan, pelaksanaan vaksinasi bersama BIN kali dilakukan kepada 51 orang pelajar dan 30 masyarakat umum di Konkep.

    “Untuk total keseluruhan itu 81 orang,” sebutnya.

    Salah seorang guru SMK kesehatan di Konkep, Siti Zulmi mengungkapkan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN Budi Gunawan yang telah melaksanakan program vaksinasi kepada siswa-siswi di Indonesia.

    “Kami rindu siswa-siswa belajar bersama kami tanpa terbatas jarak. Mari kita sukseskan vakasinasi. Vaksinasi aman dan halal,” ucapnya.

  • Kepala BPMD Konkep Buka-bukaan Soal Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa

    Kepala BPMD Konkep Buka-bukaan Soal Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan di gelar serentak di 30 desa di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada 12 Desember mendatang melibatkan 270 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD).

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konkep, Zakaria Rasjid menyebutkan, sebelum perubahan, pelaksanaan Pilkades serentak dianggarkan sebesar Rp1,1 miliar. Kemudian ditingkatkan setelah perubahan karena adanya penambahan anggota PPKD.

    “Awalnya PPKD hanya tujuh orang, tetapi dilakukan penambahan menjadi sembilan orang dikerenakan harus menyesuaikan aturan,” ungkap Zakaria, Senin (25/10).

    Disebutnya, honor PPKD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Standar Satuan Harga (SSH). Honor ketua panitia tim sembilan sebesar Rp.450.000 per bulan dan untuk anggota sebesar Rp350.000 per bulan selama empat bulan.

    “Sedangkan untuk biaya operasional saya belum bisa menyebutkan karena saya belum melihat rinciannya di perencanaan akan adanya kejelasan total anggaran dalam Pilkades,” tuturnya.

    Zakaria lebih jauh menjelaskan, honor dan biaya operasional akan disalurkan melalui rekening masing-masing PPKD. Hal itu dilakukan guna menghindari kerumunan.

    “Anggaran operasional yang dikelola tim sembilan dananya sudah cair dan akan kita berikan ke rekening mereka. Saya sudah informasikan juga untuk teman-teman PPKD kalau sudah fix ini kita punya anggaran perubuhan saya akan undang untuk kita tayang atau dilihat langsung,” pungkasnya.