KENDARI, SULTRAGO.ID – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Sarjono didampingi Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Sultra Mochammad Irwan berkunjung ke Pusat Dakwah Wahdah Islamiyah (WI) Sultra yang terletak di Jalan HEA Mokodompit, depan gerbang utama Kampus Baru Universitas Halu Oleo (UHO), Minggu 11 Juni 2023.
Kunjungan silaturahmi tersebut mendapat sambutan hangat dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) WI Sultra, Ustaz Ir. H. Muh. Ikhwan Kapai didampingi Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Dasar Alquran (LP2DQ) DPW WI Sultra Ustaz Idul Male dan Ketua Media Informasi dan Komunikasi (Medikom) DPW WI Sultra, Muhammad Adhan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Sultra menyampaikan maksud dan tujuan berkunjung ke Pusat Dakwah WI Sultra.
Irwan menjelaskan, selain bersilaturahmi juga menindaklanjuti tawaran awal yang disampaikan Ketua Medikom WI Sultra terkait pembelajaran Quran beberapa hari sebelumnya via chat WhatsApp.
“Setelah chatingan dengan Pak Adhan, saya sampaikan kepada Pak Ketua PWI Sultra. Alhamdulillah mendapat respon yang baik sehingga kami putuskan untuk berkunjung untuk bahas lebih lanjut,” ujar Direktur PT Pena Sultra Grup itu.
Mendengar hal tersebut, Ustaz Ikhwan Kapai menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan PWI Sultra yang telah berniat menjadi jembatan kebaikan bagi teman-teman seprofesi wartawan.
“Insya Allah kita mi ini yang paling banyak dapat pahala karena kita yang jadi sebab. Para ulama itu nikmat jabatan kalau digunakan untuk kebaikan,” kata Ustaz Ikhwan kepada ketua PWI Sultra.
Muhammad Adhan pun menawarkan agar program kebaikan ini dapat ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU yang juga dapat berlaku di PWI tingkat kabupaten kota se Sultra.
Selain program pembelajaran Quran, program pelatihan dan pendidikan jurnalis bagi kader-kader Wahdah Islamiyah Sultra juga menjadi salah satu yang dibahas.
Ketua PWI Sultra Sarjono mengaku pihaknya sangat siap untuk berbagi ilmu tentang hal tersebut.
“Insya Allah pak. Yang penting untuk kebaikan, kita kerja sama. Mungkin sudah itu juga salah satu misi kemanusiaan profesi yang harus dijalankan,” kata wartawan senior yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Sultra itu.
PWI menyambut baik kolaborasi dengan WI Sultra menggalakkan mengaji bagi pengurus, anggota dan keluarga wartawan.
“Bagi umat muslim mengaji menjadi kebutuhan spiritual. Peserta mengaji tidak dibatasi hanya pengurus dan anggota keluarga lingkup PWI tetapi kesempatan mengaji terbuka bagi warga muslim sekitar kita,” ujar Sarjono yang juga kini mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sultra.
Di akhir perjumpaan, masing-masing pihak berharap agar kerja sama yang terjalin dapat berlangsung dengan baik dan berkepanjangan demi kebaikan bersama antar kedua belah pihak.(***)
KONKEP, SULTRAGO.ID – Dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) gelar sejumlah kegiatan. Diantaranya yaitu lomba fotografi, enviro talk dan cerdas cermat yang diikuti para karyawan.
Selain itu, anak perusahaan Harita Group itu juga menggelar upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup, nenanam pohon di area pembibitan (Nursery), serta melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya sampah plastik bagi lingkungan.
“Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian karyawan dan masyarakat terhadap lingkungan dan tetap menjaga kelestarian alam sekitar yang dimulai dari lingkungan tempat kerja dan tempat tinggal,” Jelas Sutanto, Enviroment Superintendent PT GKP, senin(12/6).
Ia mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertema ‘Beat Plastic Pollution’ itu, sebagai bahan pengingat bagi semua orang agar selalu peduli terhadap sampah plastik.
“Sampah plastik menjadi permasalahan yang paling kursial bukan hanya di Indonesia namun secara global, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekitar,” tuntasnya.
Di tempat yang sama, Head of Site PT GKP, Basri Kambatu mengatakan, pengelolaan lingkungan di wilayah tambang dimulai sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan, saat kegiatan, maupun pasca tambang.
Kemudian, hal itu juga sebagai komitmen yang diperlihatkan pihaknya dengan adanya Dana Jaminan Reklamasi yang disetor di awal, sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.
“Lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan usaha pertambangan. Tidak hanya persoalan lingkungan di wilayah tambang, tetapi juga urusan lingkungan di sekitar tambang,” pungkasnya.
Senada, Kepala Teknik Tambang PT GKP, Aep Haeruddin dalam wawancaranya mengatakan, PT. GKP selalu memiliki komitmen yang kuat terhadap aspek lingkungan.
“Manajemen baik di Jakarta maupun di site, akan selalu mendukung kegiatan yang bertalian dengan membangun kesadaran lingkungan di masyarakat,” tuturnya.
Diketahui, kegiatan itu di hadiri oleh jajaran Manajemen Site PT GKP beserta karyawan lintas departemen, Anggota DPRD Konkep Komisi II, Pemdes Roko-Roko Raya, serta Guru dan perwakilan murid dari SD 5 dan SD 06 Wawonii Tenggara.
Dalam kesempatannya, Ketua Komisi II M.Yacub Rahman mengapresiasi ragam kegiatan dalam peringatan Hari lingkungan Hidup Se-Dunia yang diselenggarakan oleh PT.GKP. Menurutnya, penghijauan kembali pasca tambang merupakan sesuatu yang harus terus dilakukan dan di tingkatkan.
“Ternyata pihak perusahaan tidak hanya menambang saja, ada juga yang namanya reklamasi di area-area yang sudah dikelola. Nah, proses pasca tambang yang seperti ini, belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ini sesuatu yang bagus dan masyarakat harus tau,”tuntasnya
Hal yang sama, Kepala Desa Sukarela Jaya, Samaga juga mengapresiasi kegiatan penanaman pohon tersebut. Menurutnya, selain menambang, perusahaan juga sudah menyiapkan kegiatan pasca tambang. Lahan-lahan yang sudah selesai ditambang, sudah disiapkan untuk dilakukan reklamasi.
“Kita juga diajak untuk melihat area pembibitan juga beberapa lokasi yang sudah selesai ditambang dan disiapkan untuk dilakukan reklamasi. Sangat positif kegiatan ini,” demikian ujar dia.
Pada kegiatan itu, para siswa yang didampingi oleh guru kelasnya terlihat gembira karena turut andil dalam penanaman pohon untuk mengembalikan kelestarian alam pasca tambang.
“Senang bisa ikut acara ini,” demikian ujar Hana, siswi SD 05 Wawoni Tenggara yang ikut dalam kegiatan ini,” ucapnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan SPT ASN tertinggi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari pada Selasa, 7 Maret 2023.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep Mahmud, SP., M. PW.
Dikatakan Mahmud, penghargaan yang diperoleh ini merupakan bentuk dari apresiasi yang diberikan atas kerjasama yang baik selama ini antara BKD Konkep dengan KPP Pratama Kendari dalam mendukung dan mendorong pelaporan SPT tahunan ASN yang ada di Konkep.
“Alhamdulillah tahun ini kami memperoleh predikat Kepatuhan ASN tertinggi. Dimana penghargaan yang diraih ini juga tidak lepas dari pengarahan dan bimbingan Bupati Konkep H Amrullah, Wakil Bupati Andi Muhammad Lutfi dan Pak Sekda H Cecep Trisnajayadi. Sehingga atas arah tersebut kita berhasil mencatatkan sebagai salah satu dari tiga daerah dengan tingkat kepatuhan SPT ASN tertinggi di Sultra,” ujar Mahmud melalui pesan WhatsApp pribadinya, Rabu (8/3).
Mantan Kabag Umum Setda Konkep itu menjelaskan salah satu faktor yang mendorong capaian penghargaan yang diraih tentang pelaporan SPT tahunan ASN yaitu dengan hadirnya pojok pajak yang diterapkan di BKD Konkep.
Penerapan pojok pajak dilakukan, lanjut Mahmud adalah sebagai upaya mempermudah sistem pelayanan di instansi yang dinahkodainya.”Kita harus jemput bola dan mempermudah pegawai dan masyarakat yang ada di Konkep dalam melaporkan SPT tahunannya,” terangnya.
“Kegiatan pojok pajak ini dilaksanakan setiap tahunnya. Selain menghadirkan pojok pajak dalam rangka mendorong tinggi laporan SPT tahun ini, kita juga rutin melakukan sosialisasi kepada seluruh unsur pimpinan daerah, kepala OPD dan ASN dalam pelaporan SPT tahunan sebelum jatuh tempo 31 Maret,” jelas Mahmud.
Atas capaian itu, Mahmud mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Konkep yang senantiasa mendukung dan mengarahkan BKD Konkep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama ini. Sehingga BKD Konkep selalu berada pada jalur yang lebih baik dari tahun ketahun.
“Saya berharap kedepannya apa yang kita raih dan capai hari ini bisa dipertahankan, sehingga bisa mendukung dalam akselerasi pembangunan daerah. Selain itu juga tetap terjaganya kerjasama yang baik dengan KPP Pratama Kendari dan membuka layanan pojok pajak di kabupaten Konawe Kepulauan,” pinta Mahmud mengakhiri.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH mendukung penyelenggaraan Kejuaraan Panahan yang akan memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Tenggara dan Piala Bepeka Archery Indonesia (BAI) 2023.
“Olahraga Panahan mengasah diri bersabar, emosi terkontrol dan fokus mencapai target,” kata Gubernur Ali Mazi di Kendari, Jumat (3/3/2023).
Hal itu terungkap saat orang nomor satu di Sultra tersebut bersama Sekprov Sultra, Asrun Lio menerima audiance pengurus Perpani Sultra dan pengurus BAI Sultra.
Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan induk organisasi olahraga dalam hal ini KONI mendorong pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan para atlet di setiap cabang olahraga.
“Di Sultra banyak potensi atlet panahan sama dengan daerah lain di Indonesia. Para atlet yang berlatih membutuhkan iven atau kejuaraan untuk mengukur perkembangan kemampuan berlatih,” katanya.
Kejuaraan Panahan memperebutkan Piala Gubernur Sultra dan Piala BAI mempertemukan para pemanah lokal Sultra dengan pemanah nasional luar Sultra.
Ketua Perpani Sultra Sarjono mengatakan Kejuaraaan Panahan Sultra 2023 yang akan dihelat 9-12 Maret 2023 di Lapangan Benu Benua, Kota Kendari sebagai salah satu ajang mengasah kemampuan para pemanah menghadapi prakualifikasi PON 2024.
“Kejuaraan Panahan Piala Gubernur Sultra dan Piala BAI yang diikuti para pemanah berbakat nasional sebagai ajang strategis bagi para pemanah yang dipersiapkan menghadapi prakualifikasi PON,” kata Sarjono yang juga Ketua PWI Sultra.
Para pemanah yang meraih juara berhak atas uang pembinaan, piala, sertifikat dan tropi.
Kejuaraan Panahan Sultra 2023 mempertandingkan nomor Recurve putra/putri, Compound putra/putri, Compound Master man 40 putra/putri, Standar Nasional Umum putra/putri, Standar Nasional U-15 putra/putri, Standar Nasional U-12 putra/putri, Berbow putra/putri dsn Horsebow putra/putri.
BAU-BAU, SULTRAGO.ID – Sejak awal Februari 2023, telah dilakukan penyesuaian harga tiket baru kapal KPM. Ferry Bahteramas dengan rute Kendari-Wawonii atau Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
General Manager PT. ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan) Cabang Bau-Bau, Rudi Mahmudi menjelaskan bahwa formulasi penyesuaian tarif angkutan penyeberangan menggunakan formulasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 66 tahun 2019.
Kemudian, ketentuan tarif tiket tersebut mengacu pada disahkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 184 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.
“Kemudian turunannya adalah peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara mengenai penyesuaian tarif ini yang di terbitkan per tanggal 30 Desember 2022 lalu. Namun untuk kita wilayah Sultra dan berlaku pada semua lintasan baik tiga lintasan komersil dan 12 lintasan perintis baru menaikkan tarif pada awal Februari tahun 2023,” jelas GM PT. ASDP Cabang Bau-Bau, Rudi Mahmudi saat di wawancara melalui telepon selulernya pada Selasa, 7 Fabruari 2023.
Rudi menjelaskan, pada awal tahun ini, pihaknya telah melakukan sosialisasi tentang penyesuaian harga tiket tersebut melalui media sosial maupun pemasangan spanduk pada semua lintasan di Sultra, termasuk di lintasan Kendari-Wawonii.
“Tiga lintasan komersil yaitu Baubau-Waara, Labuan-Amolengo, dan lintasan Tampo-Torobulu. Sedangkan 12 lintasan perintis terdiri dari Kendari-Wawonii, Raha-Pure, Baubau-Tolondona, Baubau-Kadatua, Kadatua-Siompu, Dongkala-Kasipute, Dongkala-Mawasangka, Kamaru-wanci, Kamaru-Kaledupa, Kaledupa-Tomia, dan lintasan Tomia-Binongko,” rinci Rudi.
Dalam penerapan penyesuaian harga tiket, lebih jauh Rudi menjelaskan untuk kendaraan golongan 1 sampai dengan golongan 9 telah ingklut dengan penumpang maupun barang yang sebelumnya dipisahkan antar penumpang, barang, dan kendaraan.
Maksudnya kata Rudi, setiap pemakai jasa yang membawa kendaraan mulai sepeda motor, roda empat, sampai dengan alat berat hanya mendapatkan satu tiket saja, sudah tidak ada tiket barang dan penumpang. Artinya semuanya sudah dalam satu tiket termasuk asuransi sudah ingklut pada satu tiket tersebut.
“Mohon bantu kami sampaikan kepada masyarakat, jika membeli tiket kendaraan, tidak ada biaya tambahan tiketnya lagi, yang mana semua sudah ingklut penumpang dan barang. Kemudian saya pribadi juga sudah intruksikan ke semua Supervisi di lapangan untuk tidak memungut tambahan penumpang di dalam kendaraan saat membeli tiket kendaraan. Apabila itu dilakukan mohon segera laporkan kepada saya,” tegas Rudi.
Diketahui, harga tiket kapal Ferry Bahteramas Kendari-Wawonii yang sebelumnya adalah kelas penumpang dewasa Rp.27.000. Sedangkan harga tarif baru Rp.31.000. Sedangkan untuk penumpang kendaraan golongan satu (I) jenis Sepeda dari Rp.15.500 naik menjadi Rp.57,000.
“Untuk golongan dua (II) jenis motor kurang dari 500 CC dari harga tiket Rp.86.000 naik menjadi Rp.110.000. Golongan tiga (III) motor lebih dari 500 CC harga tiketnya Rp.209.500 naik menjadi Rp.310.000,” rinci Rudi.
Kemudian, terdapat beberapa perubahan pada kendaraan golongan 4-6. Sebelum penyesuaian tarif baru kendaraan golongan 4 seperti mobil jenis Pick UP atau sedan hanya satu golongan saja, begitu juga dengan golongan 5 dan golongan 6 yakni bus dan truk besar hanya ada satu golongan saja.
“Sesuai dengan Permenhub No 66 tahun 2019, golongan 4 itu terbagi dua yakni golongan 4a dan 4b. Golongan 4a yaitu empat penumpang dengan jenis mobil kecil sedan, kijang, avanza, sedangkan golongan 4b yakni mobil jenis Pick Up atau open kap,” Sebut Rudi.
Sedangkan golongan 5a yakni mobil bus ukuran sedang atau kendaraan kecil yang panjangannya lebih dari 5 meter. Sedangkan 5b yaitu mobil jenis truk sedang. Kalau kendaraan golongan 6a yaitu bus besar, dan kendaraan golongan 6b truk puso.
“Ada juga golongan 9 khusus untuk alat berat roda besi. Itulah yang menjadi pembeda dari yang sebelumnya. Presentase penyesuaian tarif untuk di lintasan perintis apabila di rata-rata kenaikannya hanya mencapai 5-10 persen, sedangkan lintasan komersil sekitar 12-15 persen,” tutup Rudi Mahmudi.
Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pengajuan penyesuain tarif untuk menaikan harga tiket Ferry sejak tahun 2021, namun belum terealisasi. Dan pengajuan penyesuaian tarif itu kembali dilakukan di bulan September 2022 yang dipicu oleh kekenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),Suku cadang, pajak dan lain sebagainya.
WAWONII,SULTRAGO.ID – Salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) atau lebih dikenal PT Gema Kreasi Perdana (GKP) telah menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, nomor perkara 67/G/LH/2022/PTUN.KDI. Karena itu, PT GKP meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang masih berjalan saat ini.
“Merespon putusan PTUN kemarin, kami sepenuhnya menghormati keputusan yang telah terbit tersebut dan kami mempertimbangkan untuk mengajukan upaya-upaya hukum lainnya sesuai dengan aturan yang ada” kata Marlion, S.H.,CMLC.
Lebih lanjut, menurut Koordinator Humas PT GKP itu juga meminta kepada semua pihak, agar menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh perusahaan dan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang telah terprovokasi atau pernyataan yang justru membuat kondisi di Wawonii tidak kondusif. Karena menurut dia, selama ini, situasi di Wawonii sangat kondusif dan aman.
“Termasuk juga semua pihak harus menghormati keputusan PTUN bahwa kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan sebagaimana biasa, sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht), tambah Marlion lagi. Hal tersebut, lanjut Marlion, sesuai dengan amar putusan yang tertuang dalam halaman 278, bahwa Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat. Sehingga jelas, kegiatan operasional, tetap berjalan sebagaimana biasa,” tutup Marlion.
Untuk diketahui, Putusan majelis hakim dibacakan secara e-Court di Gedung PTUN Kendari, Jalan Badak, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Kamis 3 Februari 2023.
Majelis hakim menilai penerbitan IUP PT GKP dengan nomor kode wilayah: KW 08 NOP ET 002 oleh DPM-PTSP Sultra tidak sesuai dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Sehingga, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan 29 warga Konawe Kepulauan yang dikuasakan kepada Integrity Law Firm, Prof Denny Indrayana.
“Menyatakan batal keputusan DPM-PTSP Provinsi Sultra nomor: 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin PT Gema Kreasi Perdana,” kata majelis hakim PTUN Kendari dalam amar putusannya Kamis, 2 Februari 2023 seperti yang di kutip dari Nawalamedia.id.
Majelis hakim juga mewajibkan DPM-PTSP Sultra mencabut IUP PT GKP seluas 850,9 hektare di Konawe Kepulauan.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 yang diketuai La Ode Samsul Barani resmi dilantik, Selasa (18/11).
Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Sultra ini dilantik langsung oleh Wakil Ketua Umum Forum TJSLBU Indonesia, Aldino Kurniawan di salah satu hotel di Kota Kendari. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 510 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum TJSLBU Sultra periode 2022-2027.
Usai dilantik, La Ode Samsul Barani berkomitmen akan membentuk kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah serta seluruh badan usaha di Sultra.
Hal itu dimaksudkan agar program kerja Forum CSR Sultra yang berkaitan dengan kesejahtraan sosial dan lingkungan dapat berjalan dengaan baik, serta masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Kami terlebih dabulu akan mendata dan kemudian memantau keseriusan perusahaan dalam memajukan daerah, yang mana ini semua adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Untuk diktehui, susunan pengurus Forum TJSLBU Sultra atau Forum CSR Sultra ini terdiri dari perwakilan seluruh elemen masyarakat, diantaranya dari akademisi, pemerintah daerah, legislatif, aktivis lingkungan, mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Ir. H. Amrullah, MT didampingi Sekda Ir. H. Cecep Trisnajayadi, MM, Kepala Badan Keuangan Daerah, Mahmud, SP., M. Pw dan Kepala Bappeda, Safiuddin Alibas, SP., ME menerima plakat dan piagam penghargaan WTP dari Mentri Keuangan (Menkeu) RI melalui Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Adib Adli di Kendari. Senin, 14 November 2022.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra, Adib Adli mengatakan bahwa plakat dan piagam penghargaan atascapaian opini WTP Pemda Konkep itu merupakan wujud perhatian Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia karena pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.
“Konkep telah mendapatkan 3 kali WTP berturut-turut sejak tahun 2019 higga tahun 2021,” kata Adib Adli dalam keterangannya.
Foto bersama Pemda Konkep dengan Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Adib Adli di Kendari. Senin, 14 November 2022.
Menurutnya, Predikat opini WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.
Kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
“Pada tahun ini capaian WTP naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021, jumlah Kementerian Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83 dari total 87 K/L (95,4%) dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP (92,25%),” jelas Adib Adli.
Dijelaskan lagi, bahwacapaian WTP pada tahun ini bukanlah hal biasa jika melihat perjalanan Indonesia untuk membangun tata Kelola keuangan negara dan daerah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. Terlebih pada 2 tahun ke belakang, baik K/L maupun Pemda menghadapi situasi yang luar biasa karena dihadapkan pada pandemi Covid-19.
Kondisi krisis tersebut memaksa Pemerintah untuk membentuk program khusus yaitu program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang meliputi berbagai klaster baik kesehatan, perlindungan sosial, program proritas, UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.
“Di sisi lain, virus covid-19 yang terus bermutasi menjadikan Pemerintah harus dapat menanggulangi dampak dan akibat yang terjadi melalui perubahan anggaran APBN/D secara cepat, sehingga dapat menjadi instrument countercyclical yang dapat melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Pengambilan kebijakan yang terus berubah dengan cepat dan responsive, namun dengan tetap memegang teguh akuntabilitas bukanlah sebuah kombinasi yang mudah. Karena itu dalam pengambilan keputusan, Pemerintah terus didampingi oleh berbagai pihak antara lain aparat penegak hukum, BPKP dan juga BPK dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara auditor dan auditee dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Pada tahun 2021 sebagai hasil dari pelaksanaan PC-PEN, Indonesia masuk ke dalam negara yang relatif sangat baik dalam penanganan pandemi dilihat dari jumlah kasus, jumlah vaksinasi serta kemampuan untuk merawat pasien Covid-19. Selain itu pada tahun 2021, Indonesia juga negara yang dinyatakan pulih ekonominya dilihat dari GDP 2021 yang telah melewati GDP masa pre-pandemi (2019).
Penggunaan instrument APBN/D yang relatif pun menjadi prestasi berikutnya, karena dianggap mampu menangani krisis di masa pandemi, memulihkan ekonomi, serta menjadi salah satu faktor yang menentukan defisit dan utang Indonesia relatif sangat rendah dibandingkan negara yang lain. Pada tahun 2020 defisit mencapai 6%, kemudian turun pada tahun 2021 dengan nillai 4,7% dan diharapkan defisit 2022 juga masih akan terus mengalami penurunan.
Berbagai prestasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan wujud dari penggunaan keuangan negara yang hati-hati, proper dan bertanggungjawab meskipun sedang berada dalam suasana krisis. Sehingga tidak heran pada tahun 2021 ini LKPP kembali mendapatkan opini WTP dari BPK.
“Capaian WTP ini tercermin dari output, outcome dan kinerja pemerintah yang baik terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mulai menurun setelah terjadi kenaikan pada masa pandemi, serta pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih pada kuartal I dan II 2022,” terang Abid Adli.
Atas capaian WTP yang diperoleh ini, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh terlena dan cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi di masa pendatang akan semakin rumit. Setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi, serta kenaikan suku bunga capital flow yang dapat memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D. APBN/D harus terus bisa berdungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock absorber yang berkeadilan.
Oleh karena itu capaian WTP perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelola yang baik pada pemerintah pusat dan daerah.
Tidak hanya di dalam mengelola keuangan negara namun juga di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan. Pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir karena tujuan akhir dari mengelola keuangan negara adalah mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
“APBN/D juga harus bisa benar-benar bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” pungkasnya.
Hal itu dibenarkan Pemda Konkep melalui Kadis Kominfo, Jamhur Umirlan saat dihubungi media ini pada Rabu, 16/11/2022 malam. Kata dia, pencapaian tersebut merupakan komitmen bersama untuk mengelola keuangan daerah dengan prinsip transparan dan akuntabel.
Meski masih ada catatan, hal itu tetap menjadi perhatian Pemda Konkep demi penyempurnaan penyusunan LKPD kedepannya.
(Sesuai perintah Pak Bupati kita, Pak H. Amrullah agar terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Tentunya capaian ini semua kita sangat bangga sebagai daerah yang masih baru,” kata Kadis Kominfo Konkep, Jamhur Umirlan.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) laksanakan gerakan nasional Bulan Cinta Laut 2022 di area anjungan wisata pinggir laut Kota Kendari, Kamis (27/10).
Gerakan megumpulkan sampah di laut ini melibatkan 105 nelayan dari tiga kecamatan yakni, Kecamatan Abeli, Kendari Barat Nambo, serta beberapa elemen mahasiswa di Sultra.
“Hal ini merupakan ketetapan pemerintah pusat yang terdiri dari 14 titik dan kota kendari salah satunya,” jelas Syahril, Ketua Panitia Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2022.
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Kendari ini mengungkapkan, gerakan ini dimulai dari tanggal 2 oktober lalu, yang puncak kegiatannya digelar hari ini dan telah mengumpulkan sebanyak 6.913 ton sampah di laut.
“Sampah yang dikumpulkan akan ditimbang untuk diuangkan berdasarkan jenis sampahnya. Untuk sampah umum akan dibuang ke TPA dan sampah yang bisa didaur ulang akan dibawa di bak sampah,” jelasnya.
Pihaknya berharap, melalui gerakan inu generasi muda dapat menanamkan kecintaannya terhadap laut dan dapat menjaga kebersihan dan kelestariannya.
Diinformasikan, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi kewirausahaan yang objeknya adalah nelayan dan UMKM. Yaitu sosialisasi terkait perizinan dan permodalan.
Selain itu, DKP Sultra juga akan melakukan sosialisasi di sekolahan, mengajarkan tentang pentingnya menjaga laut, dan apa yang akan timbul apabila membuang sampah sembarangan.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi resmi melantik Asmawa Tosepu sebagai Pj Wali Kota Kendari di aula merah putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (10/10).
Asmawa Tosepu dilantik menjadi Pj Walikota menggantikan Sulkarnain Kadir yang masa jabatannya telah berakhir pada 9 Oktober 2022, kemarin.
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 131.74-5770 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pj Wali Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Diinformasikan, Asmawa Tosepu ditetapkan sebagai Pj Wali Kota Kendari melalui rapat Tim Penilai Akhir atau TPA yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Turut hadir dalam pelantikan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, serta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Kota Kendari.
