Kategori: Ekonomi

  • Pemda Mubar Beri Bantuan BBM Subsidi Kepada Penyedia Jasa Anggtuan Umum dan Nelayan

    Pemda Mubar Beri Bantuan BBM Subsidi Kepada Penyedia Jasa Anggtuan Umum dan Nelayan

    MUNA BARAT, SULTRAGO.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat beri bantuan BBM subsidi kepada penyedia jasa angkutan umum baik di darat maupun di laut. Bantuan serupa juga diberikan kepada 2.378 masyarakat nelayan di 17 desa yang tersebar di lima kecamatan di Muna Basat.

    “Ini bagian dari langkah menekan dampak inflasi agar masyarakat tidak terlalu merasakan dampaknya,” ungkap Pj Bupati Muna Barat Bahri, Kamis (15/12).

    Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten Muna Barat, La Ode Mustafa menyebutkan, besaran subsidi yang diberikan kepada penyedia jasa angkutan darat sebesar Rp80.000 per hari, sementara untuk penyedia angkutan laut sebesar Rp1.440.000 tiap kali operasi.

    Ia menjelaskan, bantuan diberikan untuk membayar kenaikan tarif angkutan umum akibat kenaikan harga BBM yang dinaikkan sebesar Rp5.000 dari harga biasanya.

    “Maka subsidi itu untuk membayar total kenaikan harga yang kemudian dibebankan pada pihak Pemerintah Daerah, sehingga tarif angkutan umum kembali menjadi normal. Ini juga menjawab keluh kesah masyarakat ditengah kenaikan harga BBM,” ujarnya.

    Melalui bantuan itu, Pemda Mubar berharap agar tidak ada lagi kenaikan tarif angkutan umum, apabila ada oknum yang menaikkan harga maka bantuan tersebut akan dihentikan.

    “Selama inflasi belum stabil, harga angkutan tidak turun dan akan diperpanjang menunggu kebijakan bupati,” kata Mustafa.

    Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat, La Djono menyebutkan, pihaknya telah sebanyak 47.560 liter solar untuk nelayan. Bantuan tersebut dialokasikan dari dana Bantuan Tidak Tetap (BTT) total sebesar Rp.325.786.000.

    “Bantuan akan disalurkan kepada nelayan yang sudah terdata, yakni nelayan yang berasal dari Desa Pajala, Desa Bangko, Desa Gala, Pasipadangan, Maginti, Kangkonawe, Desa Tondasi, Santiri, Desa Tiga, Santigi, Bero, Tasipi, dan Mandike, Lasama, Katela, Tanjung Pinang, dan Latawe,” sebutnya.

  • CWF Gelar Pameran Ekonomi Kreatif Wawonii

    CWF Gelar Pameran Ekonomi Kreatif Wawonii

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Creatif Wawonii Forum (CWF) Kabupaten Konawe Kepulauan menggelar pameran ekonomi kreatif di Lapangan TPI Langara Wawonii Barat, Selasa (13/12).

    Pameran ekonomi kreatif ini merupakan kegiatan perdana CWF hasil kolaborasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konkep dan CWF. Kegiatan berlangsung selama dua hari.

    “Kegiatan ini lahir dari keresahan dan harapan. Bahwa banyak pelaku usaha ekonomi kreatif di Wawonii, namun mereka kesulitan untuk memasarkan produk mereka,” ungkap Nanang Sofyan, Ketua CWF Konkep.

    Ia menambahkan, ekonomi kreatif terbagi menjadi 17 subsektor, dan dikegiatan ini menampilakan tiga diantaranya yaitu sektor Kuliner, Kriya dan Film.

    Untuk diketahui, kegiatan pembukaan pemeran ekonomi kreatif diramaikan oleh Stand Up comedian Raim La Ode dan beberapa Stand Up comedian Kendari.

    “Semoga kegiatan ini menjadi jalan, media bagi pelaku ekonomi kreatif untuk tidak hanya mengenalkan produk mereka, tetapi juga sharing informasi dan pengalaman,” harapnya.

    Bupati Konkep H. Amrullah melalui Sekda Konkep Cecep Trisnajayadi mengungkapkan, ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah Sultra khsusnya Kabupaten Konkep.

    “Begitu banyak ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan di Kabupaten Konawe Kepualauan yakni sektor kuliner, kriya, seni, photograpi, dan lainnya,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, pengembangan kreativitas tidak hanya menambah nilai produktifitas namun juga menambah nilai industri yang dihasilkan.

    Ia mengharapkan kekuatan ini bisa memberi manfaat dan memicu tumbuhnya usaha ekonomi kreatif di masyarakat.

    “Ekonomi kreatif ke depan akan menjadi penopang ekonomi masyarakat dan menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan,” pungkasnya.

  • UMKM Binaan GKP Ikut Pamer Produk di Pameran Ekonomi Kreatif Wawonii 2022

    UMKM Binaan GKP Ikut Pamer Produk di Pameran Ekonomi Kreatif Wawonii 2022

    KONKEP, SULTRAGO.ID – UMKM binaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) Samaturu dan Mohawi turut serta dalam Pameran Ekonomi Kreatif Wawonii yang diselenggarakan di Taman Kuliner Langara pada 13-15 Desember 2022.

    UMKM Samaturu dan Mohawi memamerkan pruduk olahan olahan mete dan keripik kelapa pada event yang digelar oleh Creative Econimic Forum bersama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tersebut.

    Manager Eksternal PT GKP, Cipto Ristianto mengatakan, produk binaan yang diperkenalkan merupakan wujud dari komitmen PT GKP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat disektor UMKM.

    “Komitmen kami, sejalan dengan tema utama pameran ini yakni sebagai temu karya ekonomi kreatif lokal menuju Wawonii Bangkit,” ujar Cipto.

    Dalam pameran yang diinisiasi oleh Creative Wawonii Forum (CWF) serta Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan, semua varian rasa baik olahan mete maupun keripik kelapa ikut dipamerkan.

    Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Kepulauan, Cecep Trisna jayadi mewakili Bupati Konkep dan dimeriahkan oleh Komika Raim Laode, mendapat antusias yang sangat besar dari masyarakat Langara dan sekitarnya.

    Usai membuka acara, Sekda dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nurul Hidayati serta rombongan, mengunjungi lokasi pameran. Produk UMKM binaan PT GKP yang pertama disambangi sambil berdiskusi dengan staf CSR yang berjaga di booth UMKM binaan PT GKP.

    “Kemasannya menarik, produknya unik. Nanti rencana akan kita ikutkan di pameran Nasional mewakili Konkep,” ucap Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Konkep, Jumin saat menyambangi produk umkm binaan GKP.

    Selain rombongan Sekda, Ketua Dekranasda serta pimpinan instansi pemerintah, warga masyarakat juga cukup antusias melihat dari dekat, bertanya dan ada juga yang membeli produk binaan PT GKP.

    Kolaborasi Berbagai PihakPameran Ekonomi Kreatif Wawonii yang diinisiasi oleh CWF merupakan pameran perdana yang diselenggarakan di Wawonii. Dalam pemeran ini, ada tiga sub sektor ekonomi kreatif yang ditampilkan, kriya, kuliner dan perfileman. Meski kegiatan perdana, dukungan dari berbagai pihak cukup besar, baik pemerintah daerah, pelaku usaha maupun pegiat ekonomi kreatif di Wawonii.

    Nanang Sofyan, Ketua Creative Wawonii Forum mengatakan, kegiatan pameran ini merupakan kegiatan perdana, hasil kolaborasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konkep dan CWF. Dasar utamanya adalah banyak pelaku ekonomi kreatif yang ada di Konkep, namun mereka belum memiliki wadah untuk memperkelkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

    “Kegiatan ini lahir dari keresahan dan harapan. Bahwa banyak pelaku usaha ekonomi kreatif di Wawonii, namun mereka kesulitan untuk memasarkan produk mereka. Semoga kegiatan ini menjadi jalan, media bagi pelaku ekonomi kreatif untuk tidak hanya mengenalkan produk mereka, tetapi juga sharing informasi dan pengalaman,” Jelas Nanang.

    Lebih jauh Nanang berharap, meski kegiatan ini merupakan kegiatan perdana, tetapi diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat dan semoga kegiatan ini berkelanjutan dan menjadi agenda rutin pemerintah daerah bersinergi dengan berbagai pihak.

    Bupati Konkep, Amrullah yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Konkep menyambut baik kegiatan ini dan berharap bisa memberi manfaat dan memicu tumbuhnya usaha ekonomi kreatif di masyarakat.

    “Ekonomi kreatif ke depan akan menjadi penopang ekonomi masyarakat dan menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan,” ucap dia.

  • ISEI Kendari dan BI Gelar Forum Economic Outlook 2023 Sikapi Transisi Kebijakan Ekonomi

    ISEI Kendari dan BI Gelar Forum Economic Outlook 2023 Sikapi Transisi Kebijakan Ekonomi

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Ikatan Sarjana Ekonomi Indinesia (ISEI) cabang Kendari bersama Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan seminar Ekonomic Outlook 2023, di Aula KPw BI Sultra, Selasa (13/12).

    Ekonomic Outlook 2023 mengusung tema ‘Transisi Kebijakan Ekonomi Menghadapi Resesi Global’. Hadir sebagai narasumber Deputi Gubernur BI Dody B Waluyo, Komisaris Utama PTPN IX Syarkawi Rauf, dan Deputi KPw BI Sultra Adik Afrinaldi.

    Ketua ISEI Kendari, Syamsir Nur megatakan, melalui Economic Outlook ini, ISEI cabang Kendari berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan gambaran atas kondisi ekonomi yang akan dihadapi, baik di Indonesia maupun di Sultra di tahun 2023.

    “Serta melihat bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia untuk mencegah perekonomian Indonesia masuk ke jurang resesi, dan insight-insight apa saja yang perlu pelaku ekonomi ketahui masyarakat dan dunia usaha untuk menyambut 2023,” ujar Syamsir.

    Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo ini menilai, pertumbuhan ekonomi dalam negeri termasuk di Sultra berkembang positif. Namun demikian, tetap harus mewaspadai dampak pandemi dan sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah, seperti belum membaiknya kondisi geopolitik Rusia-Ukraina yang berimbas terhadap peningkatan inflasi di sejumlah negara termasuk di daerah.

    “Kami menilai 2023 penuh tantangan bagi pelaku usaha, namun perlu menyikapi isu tersebut secara bijak dengan tidak melihatnya sebagai suatu persoalan yang membahayakan, namun dapat menjadi sebuah peluang,” jelas Syamsir.

    Sementara itu, Deputi Gunernur BI, Dody B Waluyo menilai, Sultra tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya mineral, tetapi juga memiliki sumber kekayaan dari keindahan bahwah laut yang bisa dikelolah menjadi kegiatan usaha yang berkesinambungan.

    “Untuk itu, ISEI cabang Kendari bersama BI Sultra harus dapat terus berkolaborasi dalam memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembangnya perekonomian daerah,” pesan Wakil Ketua II Pengurus Pusat ISEI ini.

  • BKD Butur Kerja Sama FEB UHO Selenggarakan Pelatihan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Web

    BKD Butur Kerja Sama FEB UHO Selenggarakan Pelatihan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Web

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buton Utara (Butur) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) melaksanakan pelatihan Optimalisasi Penggunaan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Web di Laboratorium FEB UHO, Sabtu (29/10).

    Pelatihan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VII tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu 28-29 Oktober 2022.

    “Kegiatan pelatihan ini adalah bagian dari rancangan aksi perubahan yang merupakan karya atau inovasi yang saya dorong untuk menciptakan reformasi birokrasi internal,” jelas Herwan, Kepala Bidang Perbendaharaan BKD Butur sekaligus Project Leader kegiatan ini.

    Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Kendari ini menyebutkan, tujuan dari aksi tersebut adalah ketersediaan data base belanja daerah yang akuntabel, percepatan belanja dan pengendalian keuangan daerah, serta dalam jangka panjang mewujudkan sistem penatausahaan keuangan yang terpadu dan berkelanjutan.

    “Inovasi yang akan dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah penatausahaan yang optimal, yaitu melalui pembuatan aplikasi sistem penatausahaan keuangan terpadu dan lintas Organisasi Perangkat Daerah ataupun lintas sektor di Kabupaten Buton Utara,” tutur Herwan.

    Di tempat yang sama, Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UHO, Syamsir Nur menilai, kerja sama ini merupakan bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sekaligus wujud kepedulian dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah.

    Ketua ISEI Kota Kendari ini berharap, Pemda Butur dan FEB UHO dapat bersinergi lebih luas serta lebih implementatif berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.

    “Saya berterimakasih atas kepercayaannya dari Pemda Buton Utara khususnya Badan Keuangan Daerah atas kegiatan pelatihan ini,” ucap Syamsir.

  • Getir Perjuangan Istri Nelayan Wawonii Dalam Menopang Ekonomi Keluarga

    Getir Perjuangan Istri Nelayan Wawonii Dalam Menopang Ekonomi Keluarga

    KONKEP – Dia adalah Nanni (43), istri dari seorang nelayan yang tinggal di Desa Langara Tanjung Batu, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.

    Ibu dari satu orang anak ini selalu membuka mata mendahului matahari dan memejam mata setelah seluruh anggota keluarganya tertidur lelap. Bukan tanpa alasan, namun ia menyadari betul kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, harus menyiapkan sarapan, serta kebutuhan suami dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

    Hal yang membanggakan, Nanni adalah wanita yang berprinsip tidak ingin membebankan usaha memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya hanya dilakukan oleh suaminya seorang. Namun ia dengan setia selalu sang suami mengayuh perahu mencari ikan.

    Mereka melaut menangkap ikan setiap hari dari pukul 06.30 sampai pukul 11.00. Setelah itu, Nanni akan memilah hasil tangkapan untuk dijual ke pasar, sedang sebagian sisanya akan ia masak untuk keluarga. Aktivitas ini rutin dilakukan setiap hari.

    “Penghasilan kadang kurang, kadang juga penghasilan kisaran Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per hari, tergantung cuaca dan rejeki,” ungkap Nanni, Selasa 30 Agustus 2022.

    Perjuangan serupa juga dilakukan oleh Herlina (40), istri dari seorang nelayan yang juga tinggal di pesisir Desa Langara Tanjung Batu, Kecamatan Wawonii Barat. Herlina mengisahkan perihal aktivitas yang biasa ia kerjakan sehari-hari, Selain membantu suaminya menyiapkan perlengkapan melaut, ibu dari dua orang anak ini setiap harinya membuat makanan siap saji yang kemudian dijual melalui paltform media sosial berupa Facebook (FB). Melalui platform digital ini ia juga mejual hasil budidaya lobster sang suami.

    “Saya beli ikan dan beberapa sayuran mentah, kemudian dimasak, selanjutnya dijual. Dalam sehari melalui penjualan ikan dan sayur, bersihnya saya dapat Rp 150 ribu per satu hari, Kalau ada hasil tangkapan ikan dari suami, itu selain dikonsumsi untuk keluarga sendiri, saya jual mentah pertusuk,” cerita Herlina.

    Di waktu luang Herlina bersama istri-istri nelayan di lingkungannya sering melakukan aktivitas “meti-meti” alias mencari jenis biota laut seperti kerang yang dapat menjadi santapan di pinggiran pantai saat air laut mulai surut. Dan hasilnya pun akan dijual untuk menambah pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Pada umumnya para istri nelayan di Pesisir Pulau Wawonii melakukan hal serupa untuk membantu menopang perekomomian keluarga. Begitu halnya Linsah (49), istri nelayan yang tinggal di Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat yang sehari-hari berperan menjual hasil tangkapan suami dan mencari kerang saat air laut surut.

    Namun, berbeda dengan istri-istri nelayan pada umumnya, ternyata Lisnah juga berjuang untuk meningkatkan perekonomian keluarga nelayan kecil di lingkungan tempat tinggalnya. Usaha itu ia lakukan sejak tahun 2019 lalu. Usaha itu ia lakoni melalui kelomopok program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Wawonii.

    PAAP merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan perikanan skala kecil yang bertujuan menjaga kelestarian wilayah pesisir dan mendorong peningkatan pendapatan nelayan kecil dan tradsional.

    Sebagai Kepala Divisi Pengenmbangan Ekonomi, Usaha Produktif dan Pemberdayaan Perempuan di kelompok nelayan itu, Lisnah aktif mengedukasi keluarga nelayan kecil dan nelayan tradisional terkait visi dalam meningkatkan pendapatan nelayan melalui kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Lisna dan kelompoknya juga telah merancang beberapa program untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) nelayan baik laki-laki maupun perempauan, yaitu melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, pelatihan literasi keuangan, pelatihan pengolahan serta pelatihan pengembangan kelompok.

    Selain itu juga merancang program untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi perikanan melalui kegiatan pengolahan ikan, melakukan pemasaran ikan yang sederhana melalui pemasaran ikan yang terorganisir oleh lembaga, dan melakukan kerjasama dengan pembeli keluar daerah. Hal itu Lisna lakukan karena ia ingin menunjukkan bahwa perempuan mampu berkontribusi lebih serta terlibat aktiv memperjuangkan ekonomi keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

    “Saya dan kawan-kawan yang tergabung dalam PAAP berinisiatif untuk membuat perkembangan ekonomi sosial di masyarakat,” ujar Lisna.

    Pada umumnya, sebagian besar masyarakat di Pulau Wawonii sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Sebagian besar dari mereka masih tergolong nelayan kecil dan nelayan tradisional.

    Menariknya, aktivitas menangkap ikan di Pulau Kelapa ini tidak hanya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, hampir semua ibu rumah tangga terlihat berperan aktif membantu pendapatan keluarga, baik dengan mendampingi suami melaut atau hanya sekedar mengelola dan menjual hasil tangkapan.

    Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di masa pra-panen dan pasca-panen juga tergolong cukup banyak, mayoritas perempuan nelayan bekerja lebih dari 17 jam dalam sehari dan sayangnya pekerjaan tersebut tidak diketahui.

    Pekerjaan pra-panen bervariasi dari memperbaiki jaring, menyiapkan makanan dan logistik sebelum melakukan perjalanan. Sementara itu, kegiatan pasca-panen meliputi penanganan ikan, pengolahan hasil tangkapan hingga pemasaran ikan. Perempuan juga memainkan peran penting dalam rantai ekonomi perikanan melalui pembiayaan armada, pencatatan hasil tangkapan ikan serta pemasaran hasil tangkapan ikan.

  • Pemprov Sultra bersama BI Launching GNPIP di Kota Bau-Bau

    Pemprov Sultra bersama BI Launching GNPIP di Kota Bau-Bau

    BAUBAU, SULTRAGO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Bank Indonesia (BI) Sultra resmi melaunching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kota Baubau, Selasa (18/10).

    Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Tamimu Nirwana Resort Bau-bau itu dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sultra.

    Gubernur Sultra melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Abdul Rahim mengungkapkan, launching GNPIP Sultra merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Jokowidodo untuk menjalankan pengendalian inflasi.

    “Saya yakin dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Suktra serta sinergi yang baik antar Pemda, komponen pemerintah dan masyarakat, tantangan inflasi di Sultra dapat kita atasi,”ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sultra Doni septadijaya mengungkapkan, di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat, Indonesia atau Sultra khususnya masih menghadapi tantangan kenaikan inflasi seperti cabai dan bawang merah harga komodita yang meningkat.

    “Namun kenaiakn inflasi ditekan oleh penurunan harga komodita perikanan serta upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Komite IV Amirul Tamin mengungkapkan, untuk pengendalian Inflasi perlunya petani yang produktif di Sultra.

    “Saat menjadi DPR RI saya berjalan ke Unaaha melihat petani disana, setelah menjadi DPD RI saya kembali kesana petaninya masih itu itu saja, ini membuktikan petani kita tidak begitu produktif lagi,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti pertambangan yang sedang berjalan di Kabupaten Konawe kepulauan yang lalu lalang dilautan sultra membawa hasil dari Konkep.

    “Yang harus kita pikirkan, setelah mereka pergi (Penambang) apa yang akan dilakukan pemerintah itu (Pemerintah Konkep).” ungkapnya.

    Selanjutnya, anggota DPR-RI Bahtra Banong mengungkapkan, Saat ini sultra tidak lagi bisa dikatakan Sumber Daya Manusia yang tertinggal dan tidak produktif.

    “Kita tidak kekurangan SDM dan potensi namun apabila tidak dimanfaatkan dengan baik gak ada gunanya,”ujarnya.

    Ia mengharapkan, Forum Launching GNPIP dapat berjalan dengan baik dan Sultra dapat berkembang dengan baik.

    Untuk diketahui, Launching GNPIP Sultra juga dirangkaikan dengan Penandatanganan kerja sama (MoU) komitmen transaksi pemda sultra dan Elektronifikasi transaksi pemda di Sultra.

  • Pj Walikota Kendari Harus Perhatikan Dokumen RPD Sebagai Acuan Bekerja

    Pj Walikota Kendari Harus Perhatikan Dokumen RPD Sebagai Acuan Bekerja

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kendari, Syamsir Nur ingatkan Pj Walikota Kendari harus memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan dalam bekerja.

    Hal itu dimaksudkan agar perencanaan pembangunan di Kota Kendari tetap berkesinambungan pada masa transisi pemerintahan.

    Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo ini menjelaskan, dokumen RPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta domumen perencanaan lainnya.

    Selain memperhatikan masalah keberlanjutan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPD juga memuat isu-isu strategis daerah dan menjadi masalah aktual di Kota Kendari,” jelas Syamsir, Senin (10/10).

    Ia mengungkapkan, beragam dantangan pembangunan yang dihadapi daerah saat ini, mulai dari soal ketahanan ekonomi yang inklusif, layanan publik, digitalisasi, pemerintahan yang dinamis, masalah transportasi, dan bahkan soal penanganan inflasi.

    “Tantangan pejabat adalah bagaimana melakukan inovasi dalam menghadapi beragam masalah pembangunan,” ujarnya.

    Syamsir menilai, APBD yang terbatas serta kecepatan adaptasi pegawai adalah dua faktor penentu keberhasilan inovasi penjabat dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kendari.

    “Secara eksternal, kemampuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder juga menjadi penting dalam mengurai problem pembangunan tersebut,” pungkasnya.

  • Transformasi Digitalisasi PT Pelindo Mudahkan Pengguna Jasa Pelabuhan Kendari

    Transformasi Digitalisasi PT Pelindo Mudahkan Pengguna Jasa Pelabuhan Kendari

    KENDARI, SULTRAGO.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Kendari melakukan transformasi digitalisasi di Terminal Petikemas Kendari New Port.

    Digitalisasi yang dilakukan pasca satu tahun Pelindo merger ini di antaranya Go Live Aplikasi My-TOS, My-Bills, My-Depo, Auto Gate, Truck Booking Sistem (TBS), dan Aplikasi Phinisi.

    General Manager Pelindo Regional 4 Kendari, Capt. Suparman mengatakan, transformasi digitalisasi dilakukan dalam rangka tindak lanjut dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di beberapa pelabuhan termasuk di Kendari. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional dan memberikan kemudahan kepada pengguna jasa.

    “Melalui digitalisasi ini diharapkan dapat memberi multiplier effect kepada pengguna jasa dan peningkatan kinerja operasional agar dapat menekan biaya logistik dan mencegah korupsi di wilayah pelabuhan,” terang Suparman, Kamis (29/9).

    Ia mengatakan, tranformasi digitalisasi di lingkungan Pelindo Regional 4 Kendari ini juga merupakan bagian dari transformasi yang telah dilakukan sejak akhir 2021 lalu hingga September 2022 dalam rangka perbaikan sisi operasional untuk peningkatan kinerja.

    Saat ini, tambah Suparman, seluruh sistem pembayaran telah dilakukan secara sistem elektronik (non tunai) untuk menghindari terjadinya pungutan liar. Sehingga, melalui aplikasi-aplikasi yang diterapkan di Kendari New Port, para pengguna jasa tidak perlu lagi datang ke kantor untuk permintaan pelayanan maupun transaksi pembayaran.

    “Karena semuanya sudah dapat dilakukan secara sistem aplikasi dan non tunai,” imbuhnya.

    Suparman berharap, seluruh kinerja Pelindo Regional 4 Kendari akan terus meningkat, seiring transformasi dan digitalisasi yang dilakukan di pelabuhan yang berada di wilayah Tenggara Pulau Sulawesi ini.

    Diinformasikan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.(rls)

  • FEB UHO Gelar Webinar Nasional Kenaikan Harga BBM dan Pemulihan Ekonomi Daerah

    FEB UHO Gelar Webinar Nasional Kenaikan Harga BBM dan Pemulihan Ekonomi Daerah

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Webinar Nasional bahas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pemulihan Ekonomi Daerah, Selasa (20/9).

    Webinar Nasional tersebut menghadirkan pembicara ekonom senior dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Abdul Madjid Sallatu, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Doni Septadijaya, dan Wakil Ketua Bidang Pasar Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sultra Sastra Alamsyah.

    Dekan FEB UHO Prof. Arifuddin Mas’ud menilai, isu terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian khususnya di daerah masi menjadi perdebatan. Hal itu terlihat dari ksi-aksi penolakan yang masih dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

    “Kami dari Fakultas Ekonomi menangkap isu ini dan harus dibahas secara formal, karena momen kenaikan harga BBM ini masih diperdebatkan, khususnya terkait efek kenaikan harga BBM ini terhadap perekonomian di daerah,” ungkap Prof. Arifuddin.

    Ekonom senior Unhas, Abdul Madjid Sallatu menilai, kebijakan kenaikan harga BBM telah menyentuh langsung jantung perekonomian masyarakat di daerah. Dan dampaknya sangat dirasakan baik di sektor produksi maupun di sektor konsumsi.

    Ekonom senior Unhas Abdul Madjid Sallatu.

    Ia menjelaskan, dampak pada sektor produksi yaitu masyarakat kesulitan mengefisiensi ataupun mendorong tingkat produksi. Sedangkan di sektor konsumsi, masyarakat akan berhadapan dengan tingkat daya beli yang terbatas.

    “Apa yang kita bisa simak dari keadaan seperti itu bahwa, jangan sampai ini akan semakin menimbulkan sosial unrest (gangguan di masyarakat), meskipun itu hanya sporadik, tapi kalau kita lihat, ini adalah suatu pertanda bahwa masyarakat kita sudah terancam pada keprihatinan hidup,” jekas Abdul Madjid.

    Untuk itu, pengamat ekonomi nasional ini menilai, perlu untuk meletakan kembali apa yang menjadi pondasi perekonomian daerah. Menurtunya, Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan kolaborasi di kalangan pelaku ekonomi kecil agar mampu mencapai skala ekonomis.

    “Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya social unrest di kalangan masyarakat, menurut saya perlu adanya sentuhan langsung pada lapisan masyarakat terbawah kita yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM,” pungkas Abdul Madjid.

    Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya memaparkan, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah terkait kenaikan harga BBM. Diantaranya, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga kestabilan harga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi.

    Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya.

    Kemudian untuk memitigasi kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi, tambah Doni, pihaknya akan memperkuat operasi moneter melalui kenaikan suku bunga di pasar uang sesuai dengan suku bungan (BI-7DRR).

    “Serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tikar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidak pastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat,” paparnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pasar Kadin Sultra, Sastra Alamsyah mengungkapkan, salah satu misi Kadin Sultrs yaitu mendorong pelaku UMKM di daerah agar mampu menembus level ekspor. Namun pihaknya mengaku mengalami kesulitan untuk mendorong hal itu akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga-harga.

    Disebutnya, sektor usaha yang paling kesulitan akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM adalah sektor transportasi, logistik, dan pariwisata.

    “Untuk mengatasi ini, kami membutuhkan edukasi dan sharing bersama tema-teman perguruan tinggi utamanya bagaimana para pelaku UMKM bisa bertahan di kondisi ini. Kemudian kami memberikan masukan juga kepada Bank Indonesia agar bisa berkolaborasi khususnya terkait keluhan-keluhan UMKM terkait fasilitas kredit mereka,” ujar Sastra.