SultraGo.com

Penulis: Sam

  • Kebijakan APBN 2022 Fokus pada Penguatan Ekonomi Nasional, Ini Beberapa Bidang yang Menjadi Perioritas

    Kebijakan APBN 2022 Fokus pada Penguatan Ekonomi Nasional, Ini Beberapa Bidang yang Menjadi Perioritas

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun 2022 akan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka penguatan fondasi ekonomi nasional, baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi.

    Kebijakan fiskal akan diarahkan tetap dapat ekspansif di tengah pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan secara bertahap melanjutkan proses konsolidasi fiskal. Mengingat tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen.

    “APBN 2022 harus dirancang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel mengantisipasi perubahan, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” kata Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022, Senin (29/11).

    Kebijakan APBN 2022 difokuskan pada beberapa bidang yang menjadi perioritas, yaitu sebagai berikut.

    Bidang kesehatan diarahkan untuk lanjutan penanganan Covid-19 dan penguatan reformasi sistem kesehatan.

    Bidang perlindungan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tenaga kerja, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM yang diikuti reformasi perlinsos dan penyempurnaan DTKS.

    Bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM.

    Bidang Infrastruktur difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta penyelesaian proyek prioritas dan strategis.

    Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) difokuskan untuk percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional.

    Bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan.

    Bidang Pariwisata diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas.

    Dari keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 Kementerian dan Lembaga (K/L), dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

    Presiden berharap pimpinan K/L terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas K/L dan menggunakan anggaran sesuai skala prioritas, termasuk melakukan penyesuaian automatic adjustment guna mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022.

    Presiden juga berharap agar para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) beserta seluruh aparat pendukung senantiasa bersama-sama memperkuat pengendalian pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing,” harapnya.

    “DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 yang telah diserahkan diharapkan segera dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik,” harapnya.1

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporannya menyampaikan, pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan dengan perkembangan pandemi covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia.

    Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya resiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.

    “Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat, sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal keempat tahun 2021,” ucap Menteri Keuangan dalam laporannya.(***)

  • Defisit APBN 2022 Diperkirakan Mencapai Rp 850 Triliun

    Defisit APBN 2022 Diperkirakan Mencapai Rp 850 Triliun

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp850 triliun. Mengalami penurunan sebesar 4,85 persen dari nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan sebesar Rp17.897 triliun.

    Defisit anggaran ini lebih kecil dari tahun 2021 yang mencapai Rp1.006,38 triliun atau defisit sebesar 5,70 persen dari PDB. Juga lebih rendah dari defisit tahun 2020 yang mencapai 6,14 persen dari PDB.

    Defisit anggaran tersebut dipengaruhi target pendapatan negara yang sebesar Rp1.846,14 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510,0 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp335,55 triliun, dan penerimaan hibah Rp579,9 miliar. 

    Sedangkan belanja negara ditargetkan sebesar RP2.714,16 triliun yang teridri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.943,74 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp770,41 triliun. 

    Dilansir dari Merdeka.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, turunnya realisasi defisit APBN ini sudah sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menyehatkan APBN. Sehingga secara bertahap defisit APBN pada tahun 2023 bisa kembali maksimal 3 persen dari PDB.

    “Hal ini sejalan dengan UU Nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” kata dia, Senin (29/11).

    Maka untuk mempercepat prosesnya, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan reformasi struktural.

    Diantaranya, dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur dan konektivitas dan mobilitas.

    Reformasi juga ditujukan untuk perkuat pembangunan kualitas SDM melalui reformasi di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan. Sementara itu di bidang keuangan negara, reformasi dilakukan lewat perpajakan, baik dari sisi administrasi maupun sisi kebijakan.

    Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini menjadi motor penggerak reformasi perpajakan. Perpajakan akan menjadi sumber pendanaan yang handal dalam mendung pendanaan jangka menengah dan jangka panjang.

    Sementara itu, dalam hal penganggaran tahun 2022 didorong untuk belanja yang lebih efisien dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Pemerintah juga fokus terhadap program prioritas dan mengantisipasi terhadap kondisi ketidakpastian. Penguatan data yang kuat terintegrasi dan terpercaya akan akan menjadi kunci

    Kemudian, penataan kembali sistem perencanan dan penganggaran dilakukan melalui penerapan protokol baru di dalam menyusun angka dasar secara bertahap,” tuturnya.(***)

  • Tinggalkan Kota Medan, Tim Jelajah Kebangsaan PWI Lanjutkan Perjalanan Keliling Indonesia

    Tinggalkan Kota Medan, Tim Jelajah Kebangsaan PWI Lanjutkan Perjalanan Keliling Indonesia

    MEDAN, SULTRAGO.ID – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), Farianda Putra Sinik melepas keberangkatan motoris Jelajah Kebangsaan Wartawan PWI dari halaman kantor sekretariat PWI Sumut di Jalan Adinegoro, Medan, Jumat (26/11).

    Dalam kesempatan, Ketua PWI Sumut mengucapkan terima kasih atas kehadiran para motoris JKW-PWI di Kota Medan dan mendoakan agar perjalanan keliling Indonesia dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

    “Sampai jumpa di Kota Kendari saat perayaan Hari Pers Nasional,” ucap Farianda Sinik yang didampingi jajaran pengurus PWI Sumut.

    Ketua Panitia JKW-PWI, Dar Edi Yoga yang khusus datang dari Jakarta untuk melihat secara langsung kondisi para motoris mengatakan, para motoris telah menempuh 5.000 kilometer dan telah mengunjungi 10 provinsi sejak dilepas dari Jakarta tanggal 28 Oktober 2021.

    “Setelah dari Medan mereka akan menuju Riau dan Kepri. Setelah itu akan menyebrang ke Kalimantan Barat dengan menggunakan kapal laut,” jelas Dar Edi Yoga.

    Tim Jelajah Kebangsaan Wartawan yang terdiri dari Yanni Krishnayanni, Indrawan Ibonk, Sonny Wibisono, Agus Asianto sempat terjebak banjir pada Selasa Malam di Kota Medan, sehingga mengakibatkan tiga motor harus mengalami perbaikan di sebuah bengkel di Kota Medan.

    Hadir dalam acara pelepasan Tim Motoris JKW-PWI, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Ketua SIWO Jonny Ramadhan Silalahi serta pengurus Faisal Pardede dan Juraidi. Sementara dari pihak sponsor hadir Pimpinan Distributor Kingland Medan, Hardian

    Kegiatan JKW-PWI ini dapat terlaksana atas dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), PT United Kingland, Artha Graha Peduli dan Artha Graha Network.(***)

  • Pers Diminta Terus Mengawal Proses Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu

    Pers Diminta Terus Mengawal Proses Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu-PWI) mengingatkan masyarakat, khususunya pers, untuk mengawal proses seleksi penerimaan calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Proses rekrutmen komisoner penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) itu akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Kualitas Pemilu akan berdampak kepada kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

    Demikian dikatakan Ketua Mappilu-PWI Suprapto Sastro Atmojo seusai diskusi terbatas pengurus Mappilu-PWI di Jakarta, Kamis (25/11).

    Mappilu-PWI rutin menggelar diskusi internal bersama pengurus dan anggota yang terdiri atas wartawan, akademisi, mantan penyelenggara Pemilu, dan masyarakat umum.

    “Saya kira tantangan ke depan adalah soal integritas. Kita tahu, Pemilu 2019 kemarin secara umum berjalan sukses, tetapi diciderai oleh perilaku oknum penyelenggara KPU yang tidak berintegritas sehingga tersandung persoalan hukum,” ujar Suprapto Sastro Atmojo.

    Menurut Suprapto, tahun 2024 adalah tahun Pemilu karena akan ada dua agenda besar. Pertama Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan awal tahun 2024. Dan kedua adalah Pilkada serentak di 548 daerah yang sesuai jadwal akan dilaksanakan November 2024.

    “Mappilu-PWI berharap Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 benar-benar dikawal oleh penyelenggara yang berintegritas supaya hasil Pemilunya pun berkualitas,” katanya.

    Ia juga menekankan, Pemilu bukan sekadar ritual demokrasi lima tahunan, tetapi sarana untuk memilih para penyelenggara Negara. Jika para penyelenggarannya berintegritas dan Pemilunya berintegritas, kata Sastro, maka pasangan Presiden/Wakil lPresiden, para wakil rakyat, dan para pimpinan di daerah yang jadi pun akan terpilih orang-orang yang berintegritas pula

    “Di tangan para penyelenggara Negara seperti ini, Indonesia ke depan akan jauh lebih maju.
    Karena itu, pers sebagai pilar keempat demokrasi dan juga masyarakat jangan tinggal diam. Mereka harus mengawal betul setiap proses demokrasi agar berjalan secara benar pula,” pungkasnya.

    Sementara itu, Sekjen PWI yang juga Ketua Dewan Etik Mappilu-PWI, Mirza Zulhadi, mengingatkan para wartawan, khususnya anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk tidak ‘cuek’ menyikapi perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

    “Wartawan harus terus mengawal proses demokratisasi, termasuk rekrutmen penyelenggara Pemilu sampai pelaksanaan Pemilu, melalui pemberitaan-pemberitaan yang mencerahkan dan berkualitas. Ingat, pers juga memiliki fungsi edukasi, termasuk di dalamnya adalah edukasi politik,” kata Mirza.

    Ditambahkan, PWI sebagai sebagai organisasi profesi tertua dan memiliki anggota terbesar di Indonesia akan terus aktif untuk menciptakan kehidupan bernegara yang demokratis. PWI memiliki 16.000 anggota yang tersebar dari Sabang, Aceh, sampai Merauke, Papua.

    “Sebagai wartawan dia aktif mengawal demokrasi melalui tulisan, foto, video, atau produk jurnalistik lainnya. Tetapi sebagai warga Negara, wartawan juga bisa ikut menjadi penyelenggara Pemilu,” katanya.

    Seperti diketahui, Tim Seleksi Penerimaan Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu kini tengah menyelesi para calon komisioner dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Peserta seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu tercatat sebanyak 630 orang.

    Mereka dalam dua hari, Rabu (24/11) dan Kamis (25/11) mengikuti proses seleksi berupa ujian tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Siang ini, psikotes yang diselenggarakan oleh Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat telah selesai dilaksanakan.

    Dari 630 peserta seleksi itu akan dipilih 48 orang untuk kemudian mengikuti tahap seleksi berikutnya, yaitu psikologi kelompok dan wawancara.

    Setelah itu, Tim Seleksi hanya menyisakan 24 peserta untuk dikirim ke Presiden yang selanjutnya akan mengikuti fit and proper test. Kemudian DPR akan menentukan 7 orang yang akan dilantik menjadi anggota KPU dan 5 orang menjadi anggota Bawaslu.(***)

  • Hati-hati! Jangan Sembarang Membagikan Data Pribadi di Sosmed

    Hati-hati! Jangan Sembarang Membagikan Data Pribadi di Sosmed

    Oleh: Ahyar

    “Add Yours” di Instagram, kini tengah marak digunakan dan telah menjadi tren tersendiri di kalangan pengguna media sosial Instagram. Dengan kita menggunakan fitur tersebut, pengguna bisa mengikuti atau memulai sebuah tantangan yang nantinya bisa dilanjutkan oleh pengguna Instagram lainnya.

    Tantangan itu masih seputar berbagi informasi, baik mengunakan teks maupun foto. Misalnya tantangan untuk menunjukkan foto masa kecil, beda usia dengan pasangan, menyebutkan nama-nama panggilan, di kota mana saja pernah tinggal, bahkan ada juga tantangan untuk menunjukkan tanda tangan. Semua fitur tersebut pada dasarnya bisa menimbulkan interaksi antar pengguna Instagram, baik yang saling mengikuti ataupun tidak. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email anda dan daftarkan email.

    Namun di balik itu semua ada bahaya yang mengintai. Informasi-informasi yang dibagikan bisa diakses oleh orang lain dan bisa saja digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan merugikan para pengguna.

    Contoh data pribadi yang dapat disalah gunakan dan jangan diebar luaskan yaitu Nama, Nomor Identititas (KTP, KK, SIM, PASPOR, BANK, DLL), Alamat Tempat Tinggal, Data Biometrik (Sidik Jari, Scan Retina, DLL), dan Informasi Aset Teknologi (Alamat IP Adress, DLL).

    Modus-modus yang biasa diakukan yaitu dengan cara menelpon, mengaku sebagai customer/staff yang mengatas namakan perusahaan atau instansi tertentu yang meminta data pribadi atau mengirim tautan link melalui aplikasi pesan, SMS dan Email yang megarahkan ke website phising.

    Saya sendiri tidak pernah nenggunakan fitur tersebut apalagi menyebarkan data pribadi, tapi saya perna punya cerita pengalaman ditelepon seseorang yang mengatas namakan customer service tertentu.

    Awal mulanya dia menawarkan semacam discount, kemudian setelah itu bertanya terkait email saya, nama, tnggal lahir, alamat dan bank apa yang sekarang saya gunakan. Karena saya tahu ini modus penipuan, saya kerjain sekalian dengan menyebutkan dengan data yang salah dan untuk bank saya bilang belum buat karena belum cukup umur.

    Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, pelajar, dan mahasiswa/mahasiswi untuk berhati-hati menyebutkan data pribadi atau menggunakan fitur-fitur medos ini.

    Semua data yang mengarah ke ranah pribadi kukup kita yang tahu sendiri. Kalau diebar luaskan, hal itu bisa berisiko akan disalah gunakan oleh penjahat dunia maya. Jika ada yang menelepon nomor yang mencurigakan, segera tutup dan blokir saja.

    Penulis adalah Sekpus Forum BEM STMI se Indonesia/Ketua BEM STIMIK Catur Sakti

  • Forum UMKM Koltim Resmi Terbentuk

    Forum UMKM Koltim Resmi Terbentuk

    KOLAKA TIMUR, SULTRAGO.ID – Forum usaha mikro, kecil dan mengah (UMKM) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis resmi terbentuk.

    Forum tersebut terbentuk saat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Koltim bersama PT. Indomarco Prismatama (perusahaan yang menaungi Indomaret) melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan, Rabu (24/11).

    “Kami siap berkolaborasi dengan siapapun, termasuk pemerintah untuk kemajuan ekonomi Kolaka Timur, karena kita tahu bahwa posisi strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi harus menjadi perhatian bersama,” ucap Hasrul, Ketua Forum UMKM Koltim yang baru saja terpilih.

    Pemilik Arentim ini menyebutkan, sebanyak lebih dari 100 pelaku usaha yang tergabung dalan Forum UMKM. Dan jenis usahanya pun beragam.

    “Mulai dari industri olahan pangan, media, konstruksi, pertanian, hingga industri hiburan,” sebut Hasrul.

    Wakil Ketua Forum UMKM Koltim, Andi Arjan Syahputra berharap, dengan adanya forum ini, dapat menguatkan perekonomian di Koltim serta memajukan ekonomi masyarakat.

    “Kami selaku pengurus forum lagi merancang kegiatan expo pertama di Koltim agar pelaku UMKM bisa memberikan inovasi bisnis dan memberi dampak positif bagi palaku usaha yang lain,” tutupnya.

  • Gereja di Konkep Terbakar, Masyarakat Dihimbau Tidak Mengaitkannya dengan Isu SARA

    Gereja di Konkep Terbakar, Masyarakat Dihimbau Tidak Mengaitkannya dengan Isu SARA

    KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Minggu (21/11) sekira pukul 05.00, terjadi kebakaran pada jendela Gereja Santho Mathius di Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

    Peristiwa itu diketahui saat salah seorang warga bernama Siti (32) melihat adanya kumpulan asap di samping gereja. Asap tersebut berasal dari jendela gereja yang habis terbakar.

    Melihat kepulan asap tersebut, Siti langsung melapor kepada Kanit Intel Polsek Lampeapi, Wawonii Tengah.

    Atas kejadian itu, telah digelar rapat koordinasi yang dihadiri Kapolsek Wawonii Tengah, Danramil 01 Wawonii, Kepala Desa, serta para tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama di Kecamatan Wawonii Tengah.

    Rapat koordinasi yang digelar di halaman Gereja Santho Mathius Penginjil Wawonii Tengah.

    Pada rapat koordinasi yang digelar telah dihasilkan beberapa kesimpulan. Diantaranya, bahwa Informasi terkait dengan adanya bom molotov yang meledak di gereja itu tidak benar. Kepulan asap tersebut berasal dari bekas pembakaran sampah yang belum padam di sekitar halaman samping geraja (tempat istirahat Pastor).

    Ketua Stasi Gereja, Nicolaus Noang menyampaikan agar kejadian tersebut tidak diasumsikan sebagai bentuk intoleransi umat beragama.

    “Kejadian tersebut jangan digiring ke isu SARA atau politik, karena selama kurang lebih 30 tahun di Desa Wawoindah dan Mekarsari tidak pernah terjadi perselisihan antar umat beragama,” ucapnya.

    “Kedepan lebih ditingkatkan harmonisasi antar pemeluk agama dan saling menjaga toleransi untuk mencegah terjadinya isu SARA di Kecamatan Wawonii Tengah yang sampai saat ini masih harmonis,” sambubgnya.

    Senada, Kepala Desa Wawo Indah, Hasbulah berharap seluruh masyarakat tetapnwaspada agar kejadian seperti ini tidak terulang.

    “Harapan saya, kita tetap mempererat silaturahmi antar umat beragama,” harapnya.

  • Ali Mazi: DPD KNPI Hanya Satu di Sultra

    Ali Mazi: DPD KNPI Hanya Satu di Sultra

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Hari ini, Minggu (21/11), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Suawesi Tenggara (Sultra) resmi dilantik.

    Pelantikan serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar di Kantor Gubernur Sultra itu dihadiri langsung oleh Ketua DPP KNPI Noer Fajriansyah dan Gubernur Sultra Ali Mazi.

    Pada kesempatan itu, ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh orang nomor satu di Sultra itu.

    Ali Mazi menegaskan, Pemerintah Provinsi hanya mengakui kepengurusan DPD KNPI Sultra, yakni DPD KNPI Sultra dibawah kepemimpinan Alvin Akawijaya Putra yang pelantikannya resmi dilaksanakan hari ini.

    “Sekali lagi saya menyampaikan secara tegas mewakili Pemprov Sultra, bahwa DPD KNPI Sultra hanya satu di Sultra, yakni yang telah dikantik secara sah pada hari ini,” tegas Ali Mazi saat membuka kegiatan.

    Sementara itu, Noer Fajriansyah berharap, DPD KNPI Sultra dapat berperan aktiv khususnya dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan.

    “Selama ini kan yang mengeksploitasi Sultra ini dari luar, kenapa tidak untuk memberdayakan pemuda dari Sultra,” harapnya.

  • Sultra Dapat Jatah 1.447 Ton Pupuk NPK Formula Khusus untuk Perkebunan

    Sultra Dapat Jatah 1.447 Ton Pupuk NPK Formula Khusus untuk Perkebunan

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang memperoleh kuota bantuan pupuk NPK formula khusus di tahun 2021, yaitu sebanyak 1.447 ton.

    “Jadi, hanya ada empat provinsi yang dapat alokasi pupuk NPK Formula khusus pada tahun ini, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara,” ungkap Account Executive Pupuk Kaltim Wilayah Sultra Enda Wulandari, Kamis (18/11).

    Ia mengatakan, bantuan pupuk NPK Formula khusus hanya diperuntukkan untuk tanaman perkebunan seperti cacao, sawit, dan cengkeh. Dan saat ini, bantuan tersebut sudah terserap hampir seratus persen.

    Pupuk NPK formula khusus dapat disalurkan pada petani yang terdaftar di usulan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) yang disusun oleh kelompok tani. Kemudian, e-RDKK subsektor perkebunan bisa mengambil pupuk NPK Formula khusus di Pupuk Kaltim perwakilan Sultra.

    “Petani yang sudah terdaftar di e-RDKK berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp 3.300 per kg,” ucap Wulandari.

    Disebutnya, untuk pupuk NPK jenis phonska, dialokasikan sekitar 20 ribu ton untuk tanaman pangan di Sultra. Meskipun belum ada pembatasan hingga saat ini, kata Wulandari, tanaman perkebunan tidak boleh mengambil NPK phonska karena dari sisi komposisi ada perbedaan dan harganya juga berbeda.

    “Untuk pupuk NPK phonska seharga Rp 2.300 per kilo gram, sedangkan NPK Formula khusus sebesar Rp3.300 per kilo gram,” sebutnya.

    Wulandari menambahkan, pupuk NPK formula khusus memiliki kandungan nutrisi unsur hara makro dan mikro dalam rasio yang tepat. Kandungan unsur yang lengkap ini membantu untuk ketahanan terhadap penyakit dan meningkatkan kualitas dari tanaman perkebunan.

    “Pupuk NPK Formula khusus menjadi keunggulan komparatif bagi petani, khususnya menaikkan daya tawar dalam memasarkan hasil perkebenan. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi petani,” pungkasnya.

  • Per Oktober 2021 DPT Kendari Bertambah 4.129, Berikut Rincian dan Sebarannya

    Per Oktober 2021 DPT Kendari Bertambah 4.129, Berikut Rincian dan Sebarannya

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari mencatat, sampai pada Oktober 2021, jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Kota kendari sebanyak 212.975, terdiri dari 104.963 laki-laki dan 108.012 perempuan.

    Anggota KPU Kota Kendari, La Ndolili menyebutkan, jumlah DPT Kota Kendari mengalami penambahan potensi pemilih baru (PPB) sebanyak 5.666 dibanding DPT tahun 2020 yang tercatat sebanyak 208.846.

    Jumlah dan sebaran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Kendari per Oktober 2021. (Dok. KPU Kota Kendari).

    “Karena pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dimulai dari Maret 2020 sampai Oktober 2021, itu totalnya 5.666 potensi pemilih baru. Tetapi dikurangi dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 1.537, sehingga tambahannya itu sebanyak 4.129,” sebut La Ndolili, Kamis (18/11).

    Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pihaknya telah mengunjungi langsung 10 kecamatan dan 64 kelurahan di Kota Kendari pada Desember 2020. Sebab tidak adanya data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

    Kemudian di tahun 2021, KPU Kendari juga telah mengunjungi 10 SMA negeri dan 6 SMK negeri dalam rangka meminta data siswa.

    “Kedepan kita terus mengunjungi SMA dan SMK dalam rangka meminta data siswanya, yang sudah 17 tahun itu kita koordinasikan dengan Capil apakah sudah dilakukan perekaman atau tidak. Jika sudah melakukan perekaman kita masukan dalam tambahan DPT,” ungkap La Ndolili.

    “Bagi yang belum terdaftar dalam DPT, atau ada keluarga, teman, kerabat yang meninggal, untuk melapor ke KPU Kota Kendari atau memberi tanggapan melalui nomor WA operator 085298467140,” tutupnya.