Jakarta, Sultrago.id – Sidang Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali (KKEP PK) telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Raden Brotoseno.
Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan, putusan itu berdasarkan sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB.
“Memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Saya ulangi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” kata Nurul dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta, Kamis (14/7).
Nurul memaparkan, nomor putusan KKEP PK tersebut adalah PUT/KKEP PK/1/VII/2022. Nantinya, putusan tersebut akan diserahkan kepada SSDM Polri untuk ditindaklanjuti.
“Akan dikirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan terbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya masih berproses,” ujar Nurul.
Sidang KKEP itu sendiri berlandaskan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah resmi diundangkan.Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali AKBP Raden Brotoseno dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Jauh sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan telah menyerap dan menampung seluruh aspirasi terkait dengan munculnya masalah status dari Brotoseno.
Ia menekankan, Polri terus mencari solusi demi menyelesaikan polemik.
Penyerapan aspirasi masyarakat dan mencari solusi tersebut, ditegaskan Sigit bahwa hal itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. (Rls)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hilirisasi industri nikel yang dilakukan pemerintah bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dunia baterai lithium.
Hilirisasi industri nikel, hemat Luhut, penting untuk masa depan, sehingga tidak hanya ekspor material mentah. Dalam hal ini memproses dari bijih nikel sampai menjadi baterai dan stainless steel. Namun, Indonesia masih butuh transfer teknologi dari investor asing.
Hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan. Jika diolah menjadi sel baterai nilainya bisa meningkat 6 – 7 kali lipat. Sementara itu, jika diolah sampai mobil listrik akan memberikan nilai tambah hingga 11 kali lipat. Peningkatan nilai tambah untuk produksi stainless steel berkisar 14–19 kali lipat.
Saat ini, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), untuk produksi tambang sedunia, Indonesia menduduki peringkat ke-1 untuk komoditas nikel. Peringkat ke-2 untuk komoditas timah, peringkat ke-3 untuk komoditas batubara, peringkat ke-8 untuk komoditas tembaga, dan peringkat ke-10 untuk komoditas emas.
Kondisi excellent tectonic dan geologi itulah yang membawa Indonesia menjadi satu di antara produsen terbesar emas, tembaga, nikel, dan timah. Dengan profil yang demikian, Indonesia menjadi negara yang sangat menjanjikan bagi kalangan pelaku industri pertambangan untuk bisa berinvestasi di Indonesia.
Pemerintah juga mendorong swasta yang selama ini mengimpor kendaraan listrik untuk segera membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia dengan menggandeng prinsipal dari luar negeri.
Keinginan dan komitmen Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik dituangkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Perpres ini menandakan kebangkitan Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik.
Indonesia bisa menjadi pemain rantai pemasok global baterai untuk kendaraan listrik. Rantai pasokan global dalam industri kendaraan listrik diperlukan, di mana sesama negara bisa saling melengkapi suku cadang. Misalnya Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mengingat nikel bisa menjadi salah satu pembuat baterai mobil listrik.
Hilirisasi dengan teknologi hidrometalurgi (pelindian) menggunakan bijih nikel berkadar rendah (limonit). Produk yang dapat dihasilkan berupa logam nikel murni dan senyawa nikel sulfat (bahan baku manufaktur nickel-based ion lithium battery).
Di samping itu, juga dapat dihasilkan logam kobalt murni dan senyawa kobalt sulfat (bahan baku manufaktur nickelbased ion lithium battery). Perusahaan yang telah melakukannya adalah Harita Nickel yang saat ini pabrik pengolahan tersebut sudah beroperasi dengan kapasitas pabrik sebesar 8 juta ton bijih pertahun yang menghasilkan produk akhir nikel-kobalt sulfat.
Lokasi pertambangan yang baik harus memiliki potensi mineral yang sesuai target. Wilayah pertambangan itu juga tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang sudah menjadi bagian dari tata ruang nasional.
Contohnya seperti Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara dan Pulau Obi, Maluku yang kaya akan sumber nikel. Di sini merupakan surga nikel yang menjadi rumah bagi perusahaan tambang Indonesia seperti PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii, PT Halmahera Persada Lygend dan PT Megah Surya Pertiwi yang mengolah nikel di Pulau Obi. Perusahaan-perusahaan tersebut turut mengembangkan daerah sekitar lingkar tambang.
Nikel dapat digunakan pada berbagai industri, mulai dari konstruksi, kimia, manufaktur alat dapur, manufaktur baterai, bidang otomotif, hingga bidang keuangan. Semakin banyak hilirisasi nikel di Indonesia diharapkan dapat memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakat Indonesia dengan menjadi negara yang bisa mengekspor produk bangsa berupa baja tahan karat (stainless steel), baterai lithium basis nikel, logam nikel, senyawa kimia nikel, dan produk-produk nikel lainnya.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong perbankan untuk mempermudah kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
“Melalui OJK, kami meminta untuk mengumpulkan teman-teman Himbara (Himpunan Bank Negara) dan Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat) dalam rangka menyerap aspirasi, yaitu untuk mempermudah akses KUR,” ucap Bahtra, anggota Komisi XI DPR RI saat Reses di Kantor OJK Sultra, Rabu (13/7).
Politisi Partai Gerindra ini juga berharap, perbankan di Sultra dapat membantu untuk memfasilitasi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah.
“Dalam situasi pandemi (realisasi KUR) cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi harus tetap kita dorong agar terjadi percepatan,” tuturnya.
Senada, Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya berharap, industri perbankan di daerah dapat terus meningkatkan kredit di sektor UMKM.
“Khusus di Bank Sultra, memang kreditnya lebih banyak di bidang konsumtif. Namun itu akan terus kita dorong agar kedepannya dapat lebih meningkatkan kredit-kredit produktif khsusnya ke UMKM,” tuturnya
DPR RI Bersama OJK Sultra Dorong Perbankan Permudah KUR bagi Pelaku UMKM
KENDARI, SULTRAGO.ID – Komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong perbankan untuk mempermudah kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
“Melalui OJK, kami meminta untuk mengumpulkan teman-teman Himbara (Himpunan Bank Negara) dan Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat) dalam rangka menyerap aspirasi, yaitu untuk mempermudah akses KUR,” ucap Bahtra, anggota Komisi XI DPR RI saat Reses di Kantor OJK Sultra, Rabu (13/7).
Politisi Partai Gerindra ini juga berharap, perbankan di Sultra dapat membantu untuk memfasilitasi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah.
“Dalam situasi pandemi (realisasi KUR) cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi harus tetap kita dorong agar terjadi percepatan,” tuturnya.
Senada, Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya berharap, industri perbankan di daerah dapat terus meningkatkan kredit di sektor UMKM.
“Khusus di Bank Sultra, memang kreditnya lebih banyak di bidang konsumtif. Namun itu akan terus kita dorong agar kedepannya dapat lebih meningkatkan kredit-kredit produktif khsusnya ke UMKM,” tuturnya.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Kendari melaksanakan pemotongan hewan kurban, Senin (10/07).
Kepala LPP Kelas III Kendari, Wirdani mengatakan, pelaksanaan kurban merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Pada hari raya Idul Adha 1443 H ini, pihaknya berkurban dua ekor sapi untuk dibagikan kepada warga binaan dan warga yang tinggal di sekitar LPP Kendari.
“Rutin dilaksanakan untuk menanamkan semangat berkurban bagi petugas maupun warga binaan, agar dapat meneladani pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim a.s,” ujar Wirdani.
“Diharapkan pemotongan hewan kurban ini dapat bermanfaat bagi warga binaan dan masyarakat sekitar Lapas, juga mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT,” harapnya.
Salah seorang warga yang bermukim di sekitar Lapas Perempuan, Suharyo mengaku senang bisa mendapatkan daging kurban.
“Alhamdulillah, saya merasa bersyukur juga berterima kasih atas kepedulian Lapas Perempuan untuk masyarakat yang berada di lingkungan sekitar Lapas,” tuturnya.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Kendari periode 2022-2025 resmi dilantik di gedung Kantor Perwakikan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (8/7).
Pelantikan oleh Ketua ISEI Pusat itu dilakukan secara virtual, bersamaan dengan pelantikan pengurus di 16 cabang di Indonesia.
Usai dilantik, Ketua ISEI Kendari, Syamsir Nur mengatakan, selanjutnya akan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama periode kepengurusan.
“Visi misi ISEI yang utama yaitu bagaimana kita membantu pemerintah dalam memberikan masukan baik dalam dengan pemikiran-pemikiran maupun secara aplikatif dalam memajukan perekonomian khususnya di daerah,” ungkapnya.
Dalam menyusun program kerjanya, pihaknya akan bersinergi dengan seluruh lembaga pemerintah daerah maupun non pemerintah yang konsen terhadap isu-isu atau kebijakan ekonomi di daerah.
Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UHO ini menyebutkan, selain pemerintah daerah, mitra utama ISEI diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga-lembaga profesi pengusaha seperti Kadin dan sebagainya.
“Yang akan kita lakukan sekarang ini yaitu, melakukan roadshow ke pembina-pembina serta mitra strategis kita untuk kemudian mensinkronkan program-program yang bisa dikolaborasikan dengan ISEI,” ujar Syamsir.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Walikota Kendari Sulkarnain Kadir usulkan penyediaan rumah susun (Rusun) bagi para korban kebakaran 26 rumah di TPA Kecamatan Puuwatu pada Kamis (9/6) lalu.
“Sekarang tinggal proses melengkapi administrasi di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kendari sebelum kita usulkan ke Kementerian PUPR,” ungkapnya saat mengunjungi para korban kebakaran di TPA Kecamatan Puuwatu, Kamis (7/7).
Menurutnya, pihak BPBD mendukung rencana Pemkot Kendari untuk mengajukan pembangunan Rusun bagi para korban ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kemarin sudah ditemui Kepala Balai, beliau sangat mendukung dan menyambut baik,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan bagi korban kebakaran yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kendari, agar segera mengajukan permohonan.
“Selama ini mereka mungkin berpikir bahwa urus KTP itu susah. Nah sekarang kan sudah tidak. Sekarang urus KTP sudah gampang. Jadi yang mempermasalahkan soal KTP silakan mengurus,” tutupnya.
JAKARTA, SULTRAGO.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku usaha jasa keuangan terus meningkatkan perlindungan konsumen melalui penguatan pengawasan market conduct (perilaku pasar).
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, untuk memperkuat implementasi market conduct, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No.6/2022).
Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto tersebut, hadir juga para pimpinan dan Asosiasi Pelaku Industri Jasa Keuangan.
Ia menjelaskan, POJK Nomor 6/2022 merupakan penyempurnaan regulasi terkait market conduct yang mengikat para pelaku jasa keuangan, diantaranya melalui kewajiban perancangan/pengujian produk dan layanan keuangan untuk menilai potensi risiko kepada konsumen, serta pelaksanaan tahapan product life cycle sebelum suatu produk dan layanan keuangan diluncurkan kepada masyarakat.
Penerapan ketentuan ini, menurutnya tidak hanya berpihak kepada konsumen namun juga menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan cost and benefit analysis. Hasil yang diharapkan adalah jumlah pengaduan masyarakat atas produk dan layanan keuangan dapat berangsur-angsur menurun seiring dengan implementasinya.
“Oleh karena itu, market conduct menjadi penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang akan muncul di kemudian hari,” kata Wimboh Santoso dalam kegiatan tatap muka dengan Pimpinan di Sektor Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (7/7).
Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kinerja OJK yang berperan besar dalam membantu pemerintah memulihkan perekonomian dari krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.
“Komunikasi dan hubungan yang erat antara BI, OJK dan Pemerintah kami apresiasi karena hari ini kita bisa keluar dari situasi tersebut,” kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengapresiasi kinerja OJK yang berhasil menjaga industri jasa keuangan tetap stabil dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi seperti indeks harga saham yang sudah di atas 7.000 dan kredit perbankan yang sudah tumbuh 9,03 persen (yoy) pada Mei lalu.
“Ini membuktikan ekonomi sudah bergerak dan terimakasih kepada seluruh jajaran OJK yang akan berganti. Terima kasih Pak Wimboh dan seluruh jajaran Komisioner OJK,” katanya.
Ia mengingatkan, momentum pemulihan ekonomi harus terus dijaga antara lain dengan terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat.
“Penerbitan POJK No.6/2022 diharapkan dapat memberikan kepastian dan keyakinan masyarakat untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. Penekanan pengaturan ini mengenai edukasi, transparansi, perlakukan adil, pelaku bisnis yang bertanggung jawab, penyelesaian sengketa harus benar ditegakkan,” harapnya.(rls)
KONKEP, SULTRAGO.ID – Kamis (7/7), PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menyerahkan bantuan berupa hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi kepada masyarakat yang berada di sekitar area operasi perusahaan, meliputi Desa Lawey Raya, Roko-oko Raya, Nambo Raya, dan Mosolo Raya.
Bantuan hewan kurban tersebut diserahkan langsung kepada panitia kurban di masing-masing desa, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Teknik Tambang (KTT) PT GKP, Aep Khaeruddin mengatakan, kegiatan penyaluran hewan kurban merupakan bagian dari program Corporate Sociial Responsibility (CSR) bidang keagamaan. Santunan hewan kurban ini juga merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan sejak 2018.
“Alhamdulillah tahun ini kita masih bisa terus menyalurkan hewan kurban. Ini adalah kegiatan rutin yang sudah kita lakukan, bagian dari kontribusi dan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Selain memnerikan bantuan hewan kurban, perusahaan juga melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban di lingkungan perusahaan dengan melibatkan seluruh karyawan dan kontraktor.
Masyarakat memberi apresiasi atas bantuan hewan kurban. Sebab bantuan hewan kurban ini dinilai sebagai bukti kepedulian perusahaan kepada masyarakat.
“Ini adalah bukti komitmen PT GKP, bahwa masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perushaan,” ucap Aderman, tokoh agama di Desa Mosolo Raya.
Senada, Samiun, tokoh masyarakat Desa Nambo Jaya mengungkapkan, walau GKP belum berproduksi, namun sudah banyak memberikan bantuan dan bersinergi dengan masyarakat melalui program-ptogram CSR.
“PT GKP sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat di lingkar tambang. Kehadiran perushaan banyak memberi manfaat bagi kami,” ungkapnya.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tenggara (Sultra) ajak para guru tingkat PAUD sampai SMA menjadi pelopor moderasi beragama untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
Hal itu dismapaikan FKPT Sultra melalui workshop Moderasi Beragama sebagai Strategi Pencegahan Terorisme yang digelar di aula Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis (7/7).
Kegiatan tersebut menghadirkan Sub Koordinator Perlindungan Kepentingan Nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan guru Lazuardi Islamic School sebagai narasumber. Serta, para guru pendidikan agama islam di Sultra sebagai peserta.
“Dari kegiatan inilah kami memberiman berbagai informasi tentang bahaya paham radikalisme dan aksi pelopor terorisme yang saat ini kita hadapi bersama,” ujar Ketua FKPT Sultra Hj Andi Intan Dulung.
Ia berharap, para guru dapat menyadari berbagai hal di lingkungan sekitar, khususnya di sekolah, tentang paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD. Sebab pihaknya menilai, siswa merupakan poin strategis dalam transformasi paham dan perekrutan oleh kelompok radikalisme.
“Saya berharap, para guru dimana pun berada, agar menolak segala bentuk narasi dan ajakan tentang paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD, dan kami berharap para guru bisa menjadi pelopor moderasi beragama di sekolah,” harap Ketua FKPT Sultra.
Senada, Sub Koordinator Perlindungan Kepentingan Nasional BNPT RI, Manda Fajar Aditya mengungkapkan, kelompok radikalisme dan terorisme di Indonesia masih ada dan penyebaran pahamnya terus berkembang. Kelompok tersebut dapat berbaur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan di lingkungan pendidikan.
“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya tenaga pendidik, baik kepala sekolah, terlebih lagi para guru yang bersentuhan langsung dengan para siswa di kelas,” tuturnya.
