Tag: Pj Walikota Kendari

  • Asmawa Tosepu Resmi Pimpin Kota Kendari

    Asmawa Tosepu Resmi Pimpin Kota Kendari

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi resmi melantik Asmawa Tosepu sebagai Pj Wali Kota Kendari di aula merah putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (10/10).

    Asmawa Tosepu dilantik menjadi Pj Walikota menggantikan Sulkarnain Kadir yang masa jabatannya telah berakhir pada 9 Oktober 2022, kemarin.

    Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 131.74-5770 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pj Wali Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Diinformasikan, Asmawa Tosepu ditetapkan sebagai Pj Wali Kota Kendari melalui rapat Tim Penilai Akhir atau TPA yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Turut hadir dalam pelantikan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, serta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Kota Kendari.

  • Pj Walikota Kendari Harus Perhatikan Dokumen RPD Sebagai Acuan Bekerja

    Pj Walikota Kendari Harus Perhatikan Dokumen RPD Sebagai Acuan Bekerja

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kendari, Syamsir Nur ingatkan Pj Walikota Kendari harus memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan dalam bekerja.

    Hal itu dimaksudkan agar perencanaan pembangunan di Kota Kendari tetap berkesinambungan pada masa transisi pemerintahan.

    Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo ini menjelaskan, dokumen RPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta domumen perencanaan lainnya.

    Selain memperhatikan masalah keberlanjutan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPD juga memuat isu-isu strategis daerah dan menjadi masalah aktual di Kota Kendari,” jelas Syamsir, Senin (10/10).

    Ia mengungkapkan, beragam dantangan pembangunan yang dihadapi daerah saat ini, mulai dari soal ketahanan ekonomi yang inklusif, layanan publik, digitalisasi, pemerintahan yang dinamis, masalah transportasi, dan bahkan soal penanganan inflasi.

    “Tantangan pejabat adalah bagaimana melakukan inovasi dalam menghadapi beragam masalah pembangunan,” ujarnya.

    Syamsir menilai, APBD yang terbatas serta kecepatan adaptasi pegawai adalah dua faktor penentu keberhasilan inovasi penjabat dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kendari.

    “Secara eksternal, kemampuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder juga menjadi penting dalam mengurai problem pembangunan tersebut,” pungkasnya.

  • GERBANG KOTA Minta Mendagri Lantik Pj Walikota Kendari yang Sesuai Kriteria dan Bersih

    GERBANG KOTA Minta Mendagri Lantik Pj Walikota Kendari yang Sesuai Kriteria dan Bersih

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Posisi Penjabat (Pj) Walikota Kendari belakangan ini menjadi hangat didiskusikan oleh masyarakat dan kalangan pemuda di Kota Kendari. Pasalnya, nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai saat ini belum ada kejelasan.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) belum juga menyampaikan ke publik nama yang akan diusulkan ke Kemendagri. Justru DPRD Kota Kendari telah melakukan paripurna tiga nama untuk diusulkan ke Kemendagri.

    Menyikapi usulan Pj Walikota tersebut, Gerakan Pemuda Pemerhati Pembangunan (GERBANG) KOTA Kendari menilai, proses penunjukan Pj Wali Kota Kendari akan menimbulkan berbagai macam konfigurasi kepentingan politik. Hal itu pun dianggap memiliki potensi kerawanan dan instabilitas di tengah keberagaman bidang kehidupan masyarakat Kota Kendari.

    “Kami sangat memahami kartu usulan Pj Walikota Kendari ada ditangan Gubernur Sultra walaupun juga tidak memiliki kekuatan eksekutor,” kata Koordinator GERBANG KOTA Kendari Arisman Ariawan saat ditemui di salah satu Warkop di Kota Kendari, Senin (12/9).

    Pada sisi lain, sambung Ari, ada upaya yang sedang ditempuh oleh DPRD Kota Kendari untuk mengusulkan Pj Walikota Kendari secara langsung ke Kemendagri. Sehingga dengan adanya dua polarisasi terbentuk itu akan menimbulkan kerawanan dan instabilitas masyarakat.

    Karena itu, pihaknya meminta Gubernur Sultra dan DPRD Kota Kendari memperhatikan kriteria Pj Walikota Kendari. Pertama, Pj Walikota harus memahami kultur dan keberagaman di Kendari. Kedua, harus mampu menjaga stabilitas ekonomi rakyat dan keamanan di Kota Kendari.

    “Ketiga, Pj Walikota Kendari harus terlepas dan tidak pernah terjerat kasus hukum, ke empat, Pj Wali Kota Kendari harus terlepas dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana,” sebut Ari.

    Sementara itu, Wakil Koordinator GERBANG KOTA Kendari, Abdi Wira menjelaskan, pihaknya mendukung usulan DPRD Kota Kendari dan Gubernur Sultra untuk Pj Walikota Kendari sepanjang usulan itu tetap memenuhi kriteria yang ada.

    Ia pun minta Kemendagri memperhatikan seluruh kriteria dan kondisi Kambtimas Kota Kendari.

    “Jangan salahkan kami jika kriteria yang saya sebutkan tadi akan menjadi riak-riak masyarakat di Kota Kendari. Jika Pj Walikota tidak memenuhi kriteria tadi, kami akan melakukan aksi besar-besaran,” tandas Abdi dengan nada tegas.