Blog

Oleh: Sardin

Semenjak berdirinya Wakatobi, sektor perikanan telah dijadikan sebagai salah satu liding sektor bersamaan dengan dengan pariwisata. Tetapi Faktanya, derut pembangunan di bidang perikanan tenggelam dan hampir tidak kedengaran karena derut pembanguna sektor pariwisata.

Ini seharusnya tidak terjadi, karena pariwisata bagi wakatobi adalah sebuah mata pencarian terbarukan, sebuah pendekatan terbarukan, sebuah pengetahuan dan skil terbarukan, maka harus diantar bersama-sama dengan sektor perikanan kelautan yang merupakan fashion dari masyarakat.

Wakatobi memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, seperti perikanan tangkap, budidaya laut, dan wisata yang besar. Jumlah nelayan dan pembudidaya hasil laut yang cukup banyak menjadi gambarana bahwa kehidupan bahari kepualauan Wakatobi memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Data DKP Wakatobi, rata-rata produksi sektor perikanan yaitu rumput laut (2506 ton/tahun), kerang mutiara (5000/tahun), budidaya laut (73,16 ton/tahun), perikanan tangkap (18.855 ton/tahun), ikan tuna (401 ton/tahun), ikan layang 6.283 ton/tahun), ikan tongkol (2623 ton/tahun), dan cakalang (410 ton/Tahun). Pemanfaatannya baru mencapai 6,4 persen. Serta, pemasaran ikan secara umum masih dilakukan melalui pasar tradisonal yang ada di Kecamatan Wangi-wangi, Tomia, Kaledupa, dan Binongko.

Ada dua faktor yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan strategi yang tepat untuk pengembangan perikanan Kabupaten Wakatobi, diatatanya faktor internal yaitu potensi sumber daya ikan sangat tinggi, tersedianya bahan baku kayu untuk pembuatan kapal ikan, sumber daya manusia sebagai nelayan banyak tersedia, serta tersedianya pasar lokal yakni perusahaan-perusahaan yang bergerak bukan pada sektor perikanan dengan tenaga kerja yang cukup banyak.

Selain itu ada pula faktor eksternal, peluangnya yaitu meningkatnya permintaan ikan, peningkatan dan penambahan armada tangkap, terbukanya kesempatan untuk pengolahan hasil tangkapan ikan, adanya investasi di sektor perikanan, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.

Namun saat ini masih terdapat permasalahan internal yang dirasakan oleh nelayan Wakatobi, antara lain minimnya permodalan dalam penyediaan kapal dan alat tangkap, rendahnya pendapatan nelayan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, bentuk pengelolaan usaha masih tradisional, serta kurangnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan. Selain itu adanya ancaman eksternal seperti illegal fishing oleh armada kapal asing dan masih kegiatan destruktif fishing.

Untuk itu, pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa dipisahkan antara pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial. Eksploitasi sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan dengan cara merusak, dan harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya perikanan diantaranya keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain itu penataan dan kelembagaan lokal, pemberiaan kuota untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya, penetapan hak ulayat, serta pengelolaan sumber daya perairan laut berbasis komunitas.

Sampai saat ini, sektor perikanan wakatobi belum memiliki Grand Desain belum ada formula yang terstruktur tentang bagaimana mengelola itu semua menjadi sumber potensi, sumber ekonomi dan sumber lain yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Harapannya sektor perikanan bisa berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, tapi faktanya dalam perjalanan yang tanpa arah. Sektor perikanan wakatobi belum bisa memberi andil yang besar untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dikarenakan karena belum dikelola dengan baik. Harapannya ke depan, harus ada kebijakan yang terarah.

Mayoritas masyarakat wakatobi adalah nelayan, 97 persen wilayah perairan dan 3 persen adalah laut, namun potensi perairan belum terpotret dengan baik. Salah satu faktornya adalah karena selama 18 tahun berwakatobi belum ada yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengidentifikasi, berapa kelompok pemanfaat yang bisa kemudian diberi stimulan atau di berdayakan di wilayah pesisir.

Tren Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 hanya sekitar 200 juta, ini sangat miris. Wakatobi mempunyai potensi perairan begitu besar, potensi laut yang besar, nelayan penggerak yang begitu banyak, tapi tidak mampu memberi kontribusi terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, harus ada kebijakan politik yang menseriusi persoalan Perikanan kabupaten Wakatobi. Tetntunya kebijakan perikanan yang ramah lingkungan.

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo.

Oleh: Rofingatun – BKT Metalurgi PII

Inflasi sedang terjadi di seluruh dunia dan meningkat tajam selama 9 bulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi terancam stagnan, bahkan melemah. Daya beli semakin turun dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini menjadi sesuatu yang menakutkan.

Semua ini terjadi akibat konstelasi politik dunia yang terjadi akhir–akhir ini. Terutama perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu arus perdagangan energi, pangan, pupuk, logam, dan industri komoditas lainnya.

Hal ini jelas akan berdampak pada stabilitas ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Saat ini, prospek ekonomi Indonesia cukup bergantung pada ledakan harga komoditas utama, seperti batubara, minyak kelapa sawit, timah, nikel dan gas alam lainnya.

Dalam menghadapi resesi global ini, pemerintah harus siap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, seperti penurunan harga dan permintaan komoditas tersebut. Ini menjadi sinyal berbahaya bagi perekonomian Indonesia, khususnya dari sisi penerimaan negara yang selama ini cukup mengandalkan penerimaan dari sektor komoditas.

Namun, meskipun dibayangi hantu resesi global, harga nikel masih bertengger di angka cukup tinggi. Per 8 November 2022, harga nikel mencapai 23.405 USD/ton. Menurut London Metal Exchange (LME), harga nikel diprediksi akan naik hingga akhir tahun 2022. Kenaikan ini menjadikan potensi nikel sebagai bagian dari strategi menghadapi resesi global.

Di lain sisi, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi bahwa resesi ekonomi global akan sedikit berdampak pada ekspor nikel Indonesia karena mengalami penurunan permintaan.

Permintaan yang kaku untuk nikel murni dari sektor paduan masih ada, tetapi para pengusaha semakin hati-hati dalam membeli bahan baku di tengah berita resesi yang beragam.

Meskipun demikian, ruang penurunan harga nikel terbatas karena permintaan hilir untuk nikel murni tetap kuat dan persediaan masih rendah. Ini juga menjadi pendorong pemerintah untuk mengembangkan program hilirisasi nikel. Saat ini, nikel di Indonesia diproduksi dalam bentuk bahan setengah jadi seperti NPI, FeNi, Ni-matte, MHP, dan Ni-Co sulfat.

Sudah ada perkembangan sejak tahun 2020, produk NPI dan FeNi diolah lebih lanjut menjadi stainless steel. Sementara untuk produk MHP dan Ni-Co sulfat, akan digunakan sebagai bahan baku baterai listrik yang pabriknya masih dalam tahap konstruksi.

Pesatnya perkembangan teknologi baterai, menjadikan proses transisi energi semakin mendesak. Nikel memiliki kelebihan dibandingkan mineral tambang lainnya, karena itu transisi energi akan bergantung pada nikel.

Untuk itu, industri hilirisasi nikel di Indonesia perlu dikembangkan secara komprehensif. Tentu saja, dengan ini akan memberikan nilai tambah yang tinggi, juga menyerap tenaga kerja dan hal positif lain yang akan memberi pemasukan bagi Indonesia.

Sebagai contoh, perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2022, tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,07%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01%.

Tingginya pertumbuhan perekonomian terjadi selaras dengan terjaganya kinerja lapangan usaha, salah satunya yaitu lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan selaras dengan peningkatan permintaan nikel dan olahannya.

Lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan memiliki pangsa terhadap perekonomian Sultra masing–masing sebesar 19,05% dan 7,55%.

Tingginya kontribusi tambang dan industri pengolahan tersebut tidak terlepas dari potensi sumber daya mineral Sultra yang merupakan provinsi dengan potensi cadangan nikel terbesar di Indonesia dengan total cadangan bijih tercatat sebesar 1,87 miliar ton (Dirjen Minerba, 2020).

Pertambangan bijih logam berkontribusi sebesar 55,43% terhadap lapangan usaha pertambangan. Sama halnya dengan pertambangan bijih logam, industri pengolahan logam dasar di Sultra memiliki pangsa terbesar terhadap lapangan usaha industri pengolahan dengan pangsa sebesar 45,53%.

Lebih lanjut, produk industri pengolahan logam dasar di Sultra berkotribusi lebih dari 99% dari total ekspor Sultra.

Berdasarkan pangsanya, perekonomian Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh lapangan usaha primer, yakni lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,78%.

Dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan pangsa sebesar 19,05%.

Data dari Kementrian ESDM tersebut juga selaras dengan kondisi yang terjadi di Sultra. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dirjen Minerba (2020), terdapat total 292 IUP tambang nikel yang tersebar di Indonesia, dimana sebanyak 154 IUP berada di Sultra.

Jumlah tersebut menempatkan Sultra sebagai daerah dengan jumlah IUP nikel terbanyak di Indonesia.

Salah satu pemilih IUP nikel di Sulawesi Tenggara adalah PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang terletak di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan. Perusahaan tambang nikel ini telah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah, lebih khusus pada Kabupaten Konawe Kepulauan.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara diperkirakan akan didorong oleh akselerasi pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan lapangan usaha industri pengolahan.

Kinerja lapangan usaha pertambangan diperkirakan akan mengalami peningkatan untuk mendukung hilirisasi hasil pertambangan di Sulawesi Tenggara. Ini menjadi salah satu strategi Indonesia dalam menghadapi resesi global 2023.