KENDARI, SULTRAGO.ID – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Webinar Nasional bahas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pemulihan Ekonomi Daerah, Selasa (20/9).
Webinar Nasional tersebut menghadirkan pembicara ekonom senior dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Abdul Madjid Sallatu, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Doni Septadijaya, dan Wakil Ketua Bidang Pasar Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sultra Sastra Alamsyah.
Dekan FEB UHO Prof. Arifuddin Mas’ud menilai, isu terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian khususnya di daerah masi menjadi perdebatan. Hal itu terlihat dari ksi-aksi penolakan yang masih dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.
“Kami dari Fakultas Ekonomi menangkap isu ini dan harus dibahas secara formal, karena momen kenaikan harga BBM ini masih diperdebatkan, khususnya terkait efek kenaikan harga BBM ini terhadap perekonomian di daerah,” ungkap Prof. Arifuddin.
Ekonom senior Unhas, Abdul Madjid Sallatu menilai, kebijakan kenaikan harga BBM telah menyentuh langsung jantung perekonomian masyarakat di daerah. Dan dampaknya sangat dirasakan baik di sektor produksi maupun di sektor konsumsi.
Ia menjelaskan, dampak pada sektor produksi yaitu masyarakat kesulitan mengefisiensi ataupun mendorong tingkat produksi. Sedangkan di sektor konsumsi, masyarakat akan berhadapan dengan tingkat daya beli yang terbatas.
“Apa yang kita bisa simak dari keadaan seperti itu bahwa, jangan sampai ini akan semakin menimbulkan sosial unrest (gangguan di masyarakat), meskipun itu hanya sporadik, tapi kalau kita lihat, ini adalah suatu pertanda bahwa masyarakat kita sudah terancam pada keprihatinan hidup,” jekas Abdul Madjid.
Untuk itu, pengamat ekonomi nasional ini menilai, perlu untuk meletakan kembali apa yang menjadi pondasi perekonomian daerah. Menurtunya, Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan kolaborasi di kalangan pelaku ekonomi kecil agar mampu mencapai skala ekonomis.
“Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya social unrest di kalangan masyarakat, menurut saya perlu adanya sentuhan langsung pada lapisan masyarakat terbawah kita yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM,” pungkas Abdul Madjid.
Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya memaparkan, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah terkait kenaikan harga BBM. Diantaranya, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga kestabilan harga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi.
Kemudian untuk memitigasi kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi, tambah Doni, pihaknya akan memperkuat operasi moneter melalui kenaikan suku bunga di pasar uang sesuai dengan suku bungan (BI-7DRR).
“Serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tikar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidak pastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pasar Kadin Sultra, Sastra Alamsyah mengungkapkan, salah satu misi Kadin Sultrs yaitu mendorong pelaku UMKM di daerah agar mampu menembus level ekspor. Namun pihaknya mengaku mengalami kesulitan untuk mendorong hal itu akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga-harga.
Disebutnya, sektor usaha yang paling kesulitan akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM adalah sektor transportasi, logistik, dan pariwisata.
“Untuk mengatasi ini, kami membutuhkan edukasi dan sharing bersama tema-teman perguruan tinggi utamanya bagaimana para pelaku UMKM bisa bertahan di kondisi ini. Kemudian kami memberikan masukan juga kepada Bank Indonesia agar bisa berkolaborasi khususnya terkait keluhan-keluhan UMKM terkait fasilitas kredit mereka,” ujar Sastra.
