SULTRAGO.COM, KONAWE KEPULAUAN – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggagas forum diskusi perangkat daerah.
Dalam forum perangkat daerah yang berlangsung diaula rapat gedung Kantor Bupati Konkep, lantai II pada Senin, 10 Maret 2025.
Bupati Konkep,Rifqi Saifullah Razak dalam memimpin rapat forum perangkat daerah itu banyak berbicara tentang kepeduliannya terhadap pulau Wawonii yang baru saja ia nahkodai.
Rifqi Saifullah Razak bicara soal pentingnya penguatan sektor ekonomi lokal Wawonii. Menurutnya, jika pemerintah tidak mendukung para pelaku UMKM lokal maka akan membuat perputaran uang di dalam daerah akan lambat.
Jika hal itu terjadi, kata Bupati yang dikenal ramah dan murah senyum itu mengatakan bahwa dapat melemahkan ekonomi lokal dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, Bupati Rifqi Saifullah Razak menegaskan pentingnya penguatan ekonomi lokal.
“Kita harus memastikan ekonomi daerah ini kuat dan mandiri. Jangan sampai uang yang seharusnya berputar di daerah kita sendiri justru lebih banyak mengalir keluar. Jika itu terjadi maka saya pastikan ekonomi daerah kita akan melemah. Secara langsung masyarakat kita yang akan merasakan dampaknya,” jelasnya penuh ketegasan dihadapan seluruh Kepala OPD pada diskusi Forum Perangkat Daerah.
Di forum ini, Bupati Rifqi Saifullah Razak juga menyinggung keras bawahannya agar menjadi ASN yang bertanggung jawab, memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki komitmen yang sama dalam memajukan daerah Konawe Kepulauan.
“Saya akan menegaskan bahwa semua ASN tidak boleh berfikiran bahwa menjadikan daerah ini sekadar batu loncatan’ Red, untuk pindah ke daerah lain,” terangnya.
“Justru kita lah yang harus memiliki komitmen yang kuat dalam membangun daerah ini. Jangan hanya menjadikan Konawe Kepulauan sebagai tempat singgah sementara, lalu berusaha pindah ke daerah lain, ” sambungnya.
Ia berharap, melalui forum ini, seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dalam merancang kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan daerah, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
