SultraGo.com

Kategori: Politik

  • Disaksikan Puluhan Ribu Kader, Demokrat Anugrahkan Penghargaan untuk 35 Senior Partai

    Disaksikan Puluhan Ribu Kader, Demokrat Anugrahkan Penghargaan untuk 35 Senior Partai

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Pada Puncak Acara Peringatan Dua Dekade Partai Demokrat, 9 September 2021 di JCC Jakarta dan disaksikan oleh puluhan ribu kader utama secara virtual, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganugrahkan penghargaan (Award) kepada 35 pendiri dan fungsionaris senior Partai Demokrat.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyatakan, Sepanjang 20 tahun, Partai Demokrat telah bertransformasi menjadi Partai yang mewarnai perpolitikan di tanah air. Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari jasa dan dedikasi para senior dan kader utama terbaik Partai Demokrat.

    “Karena itu, dalam rangka 20 Tahun Partai Demokrat, Ketum AHY telah menganugrahkan sejumlah penghargaan kepada 35 pendiri dan fungsionaris senior Partai Demokrat yang telah berjuang membesarkan Partai serta konsisten dalam menjaga Kehormatan dan Kedaulatan Partai Demokrat,” ucap Riefky.

    Disebutnya, sejumlah tokoh yang menerima penghargaan terbagi dalam empat kategori, yaitu 30 tokoh Pejuang Demokrat, 3 tokoh Srikandi Demokrat, 1 tokoh penerima Spirit of Demokrat, dan 1 tokoh penerima Lifetime Achievement.

    Untuk Pejuang Demokrat diberikan kepada pendiri, mantan ketua umum, mantan Sekjen partai, mantan ketua DPD dan fungsionaris senior lainnya. Diantaranya Prof. Subur Budhisantoso, Pendiri dan Ketum pertama; (Alm.) Ventje Marthin Rumangkang, Pendiri dan mantan Waketum; Alm. H. Hadi Utomo, Ketum kedua; dan para mantan Sekjen (Alm.) Prof. Irzan Tanjung; Umar Said, E.E Mangindaan; Amir Syamsuddin dan para mantan Sekjen lainnya.

    Adapun para pendiri dan fungsionaris senior yang juga menerima anugrah Pejuang Demokrat lainnya adalah I Wayan Sugiana, Joko Suwanda, Ganie H. Notowijoyo, H. KMS Daniel, Baharudin Tonti, Albert Yaputra, Atte Sugandi (mantan Ketua DPD Lampung), Denny Sultani Hasan (mantan Ketua DPD Banten), H. Husein Abdul Aziz (mantan Ketua DPD DKI) A. Reza Ali (mantan Ketua DPD Sulawesi Selatan), Gondo Radityo Gambiro (mantan Ketua PKKPD), dan para pejuang lainnya.

    “Penghargaan ini akan menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan HUT Partai Demokrat. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga memohon maaf kepada para senior lainnya yang belum mendapatkannya pada tahun ini. Tentu, kami akan selalu mengingat dan menghormati jasa, pengorbanan dan pengabdian para senior baik di pusat maupun daerah,” ujar Teuku Riefky.

    Sementara, untuk penghargaan Srikandi Demokrat diberikan kepada para kader perempuan senior yang telah menjadi sumber inspirasi bagi kader Partai Demokrat se-Indonesia. Mereka adalah Hj. Melani Leimina Suharli (mantan Wakil Ketua MPR), Titiek Budhisantoso (Ketua PDRI), dan Hj. Indrawati Sukadis (mantan Bendahara Umum).

    Selanjutnya, penghargaan Spirit of Demokrat dianugrahkan kepada Ani Yudhoyono, mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dan Ibu Negara dari Presiden RI ke-6.

    “Selain sebagai ibu negara Presiden RI ke-6, Ibu Ani juga berperan aktif menggagas berdirinya Partai Demokrat, pernah menjadi wakil ketua umum, selalu aktif dalam berbagai kegiatan Partai, termasuk mendampingi Pak SBY berkeliling menyapa kader se-Indonesia. Bahkan, dua hari sebelum beliau dirawat di rumah sakit di Singapura, Almarhumah masih menemani Pak SBY dalam Safari Kampanye 2019 di Sumut dan Aceh,” jelas Teuku Riefky.

    Di puncak acara, DPP Partai Demokrat secara khusus menganugrahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyo (SBY), yang juga sebagai penggagas, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran dalam perjuangan Partai Demokrat, menuntun Partai Demokrat untuk terus konsisten menjaga semangat Nasionalis-Religius sebagai nafas perjuangan Partai.

    Ia menjelaskan, Lifetime Achievement merupakan anugrah tertinggi yang diberikan Partai Demokrat kepada sosok SBY, yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang lahir pada tanggal 9 September 1949, 72 tahun yang lalu.

    “Beliau adalah tokoh utama, guru dan panutan yang memberikan semangat, energi dan inspirasi bagi para kader Demokrat hingga saat ini. Partai Demokrat tidak bisa dipisahkan dari sosok Pak SBY. Jasa beliau bagi bangsa dan negara ini pun tercatat dengan tinta emas. Beliau adalah Bapak Bangsa, dan Bapak Demokrasi Indonesia,” tutup Teuku Riefky.

  • KSP Moeldoko Diduga akan Selenggarakan HUT Ilegal Atas Nama PD di Banten, Demokrat: Memalukan!

    KSP Moeldoko Diduga akan Selenggarakan HUT Ilegal Atas Nama PD di Banten, Demokrat: Memalukan!

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-20 di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada hari Jum’at malam, 10 September 2021.

    Undangan yang mengatas namakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

    “Hal ini sungguh memalukan gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.” ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat melalui siaran pers yang diterima media ini, Jumat (10/9).

    Herzaky menyayangkan, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Padahal, berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

    Ia mengungkapkan, pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan.

    “Sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, dimana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” tutur Herzaky.

    Upaya Begal Politik ini sebelumnya juga disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dalam sambutannya saat Puncak Acara peringatan Dua Dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta Nasional.

    AHY mengungkapkan, pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN, termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung.

    Meskipun Partai Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya, AHY meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada.

    “Yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di Negeri ini,” tegasnya.

    TIM REDAKSI

  • Hamdan Zoelva: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kadaluarsa dan Tidak Berdasar Hukum

    Hamdan Zoelva: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kadaluarsa dan Tidak Berdasar Hukum

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Sidang PTUN Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN-JKT Jakarta masuk dalam tahapan Bukti Surat, dimana para pihak, dalam hal ini Penggugat (KLB Deli Serdang) dan Tergugat intervensi (DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY), masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH. MH.

    Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Hamdan Zoelva kembali menegaskan, pertama, Gugatan pihak KLB Ilegal Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak berdasar hukum.

    Ia menjelaskan, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah tegas menyatakan, tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan. Namun Pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020–2025) pada 27 Juli 2020.

    “Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut, maka berdasarkan Azas Publisitas, lanjut Hamdan, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham,” jelas Hamdan dalam siaran pers yang diterima media ini, Kamis (2/9).

    Kedua, lanjut Hamdan, gugatan pihak KLB Ilegal dinilai tidak mempunyai legal standing. Sebab, para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat. Dan ketiga, gugatan juga dinilai kabur dan tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai.

    Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, sebab dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat.

    “Padahal, UU Parpol secara tegas menyatakan, perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat,” tegas Hamdan.

    Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang menyatakan, pihaknya telah menyerahkan sebanyak 31 bukti di persidangan. Hal itu dilalakukan untuk mematahkan upaya manipulasi fakta pihak KLB Deli Serdang.

    ‘”Untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan gerombolan KSP Moeldoko, DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti,” ucap Hinca Pandjaitan.

    TIM REDAKSI

  • Musda DPD Demokrat Sultra Sukses Digelar, Muhammad Endang Kembali Terpilih

    Musda DPD Demokrat Sultra Sukses Digelar, Muhammad Endang Kembali Terpilih

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sultra sukses melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) ke IV di Aula Hotel Azizah Syariah Kendari, Jumat (27/8).

    Musda dihadiri oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekertaris Jendral Teuku Riefky Harsa secara virtual. Sedangkan secara luring delegasi DPP, 17 DPC kab/kota yang terdiri dari 2 Kepala daerah Kader Demokrat dan 17 Anggota Leguslatif Kabupaten dan kota di Sultra turut mengawal pelaksanaan Musda.

    “Iya, Musda kali ini alhamdulillah dihadiri oleh Ketum dan Sekjend hadir secara virtual dan 17 DPC kabupaten dan kota,” ungkap Ketua Panita Musda IV, Rifqi Saifullah Razak.

    Ketua Panitia Musda IV Demokrat Sultra, Rifqi Saifullah Razak, ST. Foto: Dok Pribadi

    Ketua Komisi I DPRD Sultra ini menyebutkan, Musda IV yang di selenggarakan secara luring dan daring itu kembali mengangkat Muhammad Endang sebagai ketua terpilih periode 2021-2026 secara aklamasi, setelah berhasil meraup 19 suara bulat mendukung dirinya dengan rincian 17 suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC), satu suara DPD dan satu suara dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

    “Jadi hasil keputusan Musda IV nantinya akan di bawa ke DPP sesuai dengan sistem yang berlaku di AD/ART,” jelas Rifqi.

    Politisi muda asal Konawe Kepulauan ini menambahkan, Musda adalah keputusan tertinggi partai tingkat Provinsi untuk menentukan arah kepemimpinan partai demokrat 5 tahun ke depan.

    “Dan kali ini kami selenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya juga ingin berterimakasih dan mengapresiasi kinerja dan semangat semua pihak dalam menyukseskan gelaran MUSDA IV,” pungkasnya.

    Di tempat yang sama, Muhammad Endang mengatakan, ia bersama Demokrat Sultra menargetkan kembali ke masa kejayaan Partai Demokrat, khsusnya di momentum Pemilu di tahun 2024 semakin banyak kader yang memenangkan Pilkada dan menjadi Anggota Legislatif.

    “Dalam beberapa periode kepemimpinan Partai Demokrat Sultra pernah mengalami masa-masa keemasan seperti di tahun 2009. Kami pernah mencetak dua kursi DPR RI, dari lima kursi waktu itu, kemudian DPRD Provinsi juga pimpinan langsung,” ucapnya.

  • Tak Usah Sibuk Memfitnah, Demokrat: Wamendes Budi Arie Fokus Saja Penanganan Covid-19

    Tak Usah Sibuk Memfitnah, Demokrat: Wamendes Budi Arie Fokus Saja Penanganan Covid-19

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Partai Demokrat mengecam keras sikap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes), Budi Arie Setiadi lantaran unggahan gambar karikatur di laman facebook pribadinya.

    Gambar karikatur itu memperlihatkan lima jari dengan tulisan Demokrat secara terpisah. Kemudian disetiap ujung jari ada gambar orang, serta bagian atas bertuliskan Pakai Tangan Adik-Adik Mahasiswa Lagi Untuk Kepentingan Syahwat Berkuasanya #BONGKARBIANGRUSUH.

    Atas unggahan poster hoax yang memfitnah Partai Demokrat dan adik-adik mahasiswa di laman facebook pribadinya membuat para pengurus Partai Demokrat marah. Sebab tuduhan keji dan tidak berdasar dari seorang Wakil Menteri pemerintahan Joko Widodo kepada Partai Demokrat, kembali membuat Partai Demokrat mempertanyakan kesungguhan Wamendes ini dalam membantu Presiden disaat situasi negara sedang dentingnya menangani pandemi covid-19.

    Bagaimana tidak, saat ini semakin banyaknya nyawa anak bangsa bergelimpangan karena kehabisan oksigen, kehabisan obat, kehabisan kamar perawatan di rumah sakit, maupun tidak mendapatkan penanganan layak selama isolasi mandiri.

    “Seeorang Wakil Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo malah sibuk menebar fitnah kepada kami. Seharusnya sebagai salah satu pejabat penting di kabinet, Budi Arie Setiadi bisa memfokuskan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu memastikan penanganan covid-19 di Desa, Daerah Tertinggal, dan daerah Transmigrasi, bisa berjalan dengan lebih baik. Jangan malah sibuk fitnah kami,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam rilisnya. Sabtu (24/7/2021).

    Harusnya Wamendes Budi Arie Setiadi lanjut Herzaky lebih baik tenaga, pikiran, dan waktu Budi Arie Setiadi misalnya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah pencairan dana desa yang masih sangat rendah realisasinya. Padahal, setiap daerah di pelosok Indonesia, termasuk desa, sangat membutuhkan dukungan dana dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

    “Janganlah kemudian, banyak rakyat kita di desa, yang meninggal karena tidak diketahui menderita Covid-19 maupun tidak mendapatkan perawatan dan bantuan layak dari pemerintah ketika positif Covid-19, karena salah satu Wakil Menteri-nya sibuk menyebar fitnah kepada kami,” sindir partai Demokrat.

    Kembali ke gambar karikatur yang diunggah Wamendes itu bahwa Budi Arie Setiadi berusaha memfitnah Partai Demokrat dengan tulisan DE-MO-K-RA-T. Dengan menyebutkan “Pakai Tangan Adik-adik Mahasiswa Lagi Untuk Kepentingan Syahwat Berkuasanya”, ditambah tagar BongkarBiangRusuh, dan meletakkan kata Demokrat di bawahnya dalam poster/meme tersebut, sangat tegas dan jelas, Budi Arie Setiadi telah berusaha memfitnah Partai Demokrat sebagai biang rusuh dan menggunakan tangan adik-adik mahasiswa untuk kepentingan syahwat berkuasa.

    Gambar karikatur yang diunggah Wamendes Budi Arie Setiadi di laman Facebook pribadinya.

    Lebih lanjut, Demokrat pun mempertanyakan mengapa kemudian ditengah semakin memburuknya situasi Indonesia karena pandemi Covid-19. Namun, fitnah dan hoax berupa tuduhan tak berdasar kepada Partai Demokrat semakin banyak dilancarkan oleh pendukung pemerintah saat ini, termasuk para pendengung, dan kali ini oleh seorang Wamendes.

    Mengapa kegagapan pemerintah menangani pandemi, kemudian mau dialihkan dengan terus-terusan memfitnah Partai Demokrat?

    “Kalau pola pikir seperti ini yang mendarah daging para pendukung pemerintah, pantas saja jika nyawa rakyat tidak menjadi prioritas, karena pemerintah bisa hilang fokus, dan terkesan sibuk mengalihkan persoalan dan mencari kambing hitam,” ujarnya.

    Padahal Partai Demokrat sendiri saat ini sedang fokus membantu rakyat yang sedang kesulitan karena pandemi Covid-19 dan belum terjangkau bantuan pemerintah.

    Bagaimana agar yang positif Covid-19 bisa dibantu penyediaan oksigen, obat-obatan, maupun pengantaran ke rumah sakit menggunakan ambulan yang dimiliki oleh kader Partai Demokrat. Bagaimana agar yang isolasi mandiri, bisa mendapatkan bantuan obat dan kebutuhan harian secukupnya.

    “Sangat disayangkan di tengah keseriusan kader-kader kami di seluruh Indonesia membantu rakyat, malah hoax dan fitnah yang kemudian ditebar oleh pemerintah dan pendukungnya,” tambahnya.

    Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Inilah semangat yang dipegang teguh oleh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

    Seharusnya, seluruh elemen Pemerintah bisa memiliki semangat yang sama, dan fokus mencegah melonjaknya korban meninggal karena Covid-19.

    “Daripada sibuk menebar hoax dan fitnah. Rakyat butuh aksi nyata, bukan pencitraan tak berguna apalagi janji-janji belaka,” tandasnya.

    Sumber: Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara
    DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

  • Hari Anak Nasional, AHY: Orang Tua Harus Jadi Garda Terdepan Lindungi Anak-anak Dari Covid-19

    Hari Anak Nasional, AHY: Orang Tua Harus Jadi Garda Terdepan Lindungi Anak-anak Dari Covid-19

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para orang tua agar menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anak dari virus Covid-19.

    Hal itu dilakukan Ketum AHY sebagai bentuk kepedulian Partai Demokrat dengen pandemi kasus Covid-19 di Indonesia yang juga belum mereda.

    Hingga hari ini, terdapat sekitar 380.000 anak-anak berusia 0-18 tahun atau setara dengan 12,8 persen dari total kasus nasional yang terinfeksi Covid-19.

    Presentase ini bahkan lebih tinggi daripada kasus yang dialami lansia. “Sebagai orang tua, kita harus menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anak kita. Dari berbagai studi riset yang dilakukan, dinyatakan bahwa kewaspadaan kita sebagai orang tua menjadi faktor utama dari penyebab risiko anak-anak terpapar Covid-19, khususnya, bagi teman-teman yang masih harus bekerja di luar rumah,” kata Ketum AHY dalam saran persnya yang diterima Sultrago.id, Jumat (23/7).

    AHY juga mengajak para orang tua agar lebih disiplin mendidik dan melaksanakan protokol kesehatan kepada anak-anak.

    “Kita juga harus mendidik anak untuk lebih disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Jika tidak dalam kondisi darurat, sebaiknya anak-anak tetap di rumah saja. Tentu ini semua bukanlah hal yang mudah. Ada rasa bosan yang terus menghantui anak-anak kita sejak awal pandemi di tahun lalu. Belum lagi persoalan sekolah online yang juga menyisakan banyak tantangan. Tapi kini kita tidak punya begitu banyak pilihan,” tutur Ketum AHY.

    Terakhir Ketum AHY menyampaikan semangat kepada seluruh orang tua dan doa kepada seluruh anak-anak di Indonesia.

    “Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Apalagi nyawa anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi dan jaga. Tetap semangat untuk para orang tua dimanapun berada. Tetap sehat dan bahagia untuk anak-anak Indonesia,” tutup AHY. (dna)

    Sumber: Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

  • Gerindra Anjurkan Pemerintah Bangun RS Darurat di Zona Merah dengan Manfaatkan Gedung Milik Pemerintah

    Gerindra Anjurkan Pemerintah Bangun RS Darurat di Zona Merah dengan Manfaatkan Gedung Milik Pemerintah

    Jakarta, Sultrago.id – Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menganjurkan pemerintah pusat hingga daerah untuk membangun rumah sakit darurat dengan memanfaatkan gedung milik pemerintah itu sendiri. Hal itu menyusul tingginya angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di tanah air.

    Berdasarkan data Kementrian Kesehatan (Kemenkes) mencatat dalam sehari sebanyak 21 ribu orang terkonfirmasi positif Corona, hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif telah mencapai 2 juta jiwa. Angka itu terbesar sepanjang pandemic ini mewabah di Indonesia.

    Hal itu dikatakan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyusul menipisnya kapasitas tempat tidur dan ruangan perawatan di RS.

    “Bupati Walikota dan Gubernur bersama pemerintah pusat diminta untuk segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah. Seperti pusat pendidikan dan latihan (Diklat), stadion olahraga (GOR) termasuk pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementrian Kesehatan dan Kementrian BUMN menjadi perlu,” kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani melalui keterangan tertulis pada Selasa (29/6/2021).

    Muzani mengatakan, pembukaan RS darurat menjadi penting mengingat peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 terus melaju angkanya di banyak daerah. Dia juga meminta agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk membuka RS darurat covid. Karena saat ini Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus covidnya terbesar di Indonesia.

    “Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tenis Indor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien,” pinta Muzani.

    “Selain itu beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat, apalagi tahun ini ibadah haji ditiadakan,” tambah dia.

    Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan, saat ini fasilitas kesehatan yang ada di Wisma Atlet telah melebihi kapasitas. Sebab sarana prasarana perawatan di Wisma Atlet telah penuh. Sehingga pasien Covid-19 harus menunggu antrean.

    “Khusus di Jakarta, untuk kondisi seperti sekarang ini kita tidak mungkin bergantung pada Wisma Atlet yang sudah hampir melebihi kapasitas, yang menyebabkan pasien positif lainnya harus mengantre. Dan pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah zona merah COVID-19 khususnya di Pulau Jawa,” jelas Muzani.

    Dalam situasi seperti ini, yang diperlukan adalah kerjasama yang maksimal antara semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa.

    Bahkan Ahmad Muzani mendorong pemerintah agar kembali membuka penerimaan relawan Covid-19. Pasalnya saat ini seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan para dokter yang menangani pasien covid sangat kelelahan akibat terus meningkatnya jumlah kasus positif covid.

    “Pemerintah sebaiknya membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi relawan covid. Mengingat para nakes kita, seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah sakit,” pinta Muzani.

    Dia berharap, pemerintah terus melakukan kontrol di lapangan agar protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. Masyarakat juga diminta untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker.

    “Sekarang saatnya kita bahu membah, bekerja sama, dan saling membantu dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Jangan saling menyalahkan karena beban dan persoalannya begitu berat. Ini adalah masalah kita bersama. Kami percaya bahwa solidaritas dan kebersamaan kita akan mampu menghadapi badai ini. Dan pada akhirnya optimisme ini akan kita dapatkan. Dan pademi bisa kita lewati. Ini sudah berulang kali telah kita tunjukan dalam banyak persoalan bangsa,” pungkasnya.

  • KSP Moeldoko Gugat Menkumham Yasona Laoly ke PTUN, Demokrat: Memalukan

    KSP Moeldoko Gugat Menkumham Yasona Laoly ke PTUN, Demokrat: Memalukan

    Jakarta, Sultrago.id – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah menggugat Menkumham Yasona Laoly terkait urusan KLB ilegal Deli Serdang. Gugatan Moeldoko itu mendapat tanggapan dari DPP Partai Demokrat dengan menyatakan tindakan yang sangat memalukan.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan persnya mengatakan tindakan KSP Moeldoko yang menggugat Menkumham Yasona Laoly atas urusan KLB ilegal Deli Serdang sangat memalukan.

    Tidak hanya itu, DPP Demokrat juga mengatakan bahwa tindakan Moeldoko telah mencerminkan ketidakpeduliannya dalam membantu Presiden Jokowi yang saat ini sedang fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19 yang kembali mengganas di negeri ini.

    “Dengan mem-PTUN Menkumham, KSP Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang memalukan.” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan persnya, Jumat (25/62021).

    Lebih lanjut Herzaky menjelaskan, Pertama, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua Covid-19, yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu.
    Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden.

    “Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya,” Tegasnya.

    Kedua, Herzaky melanjutkan, Dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, KSP Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakkan diantara para pembantu Presiden.

    “Selain legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, dimana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk.” semprot dia.

    Ketiga, Herzaky bilang Menkumham, disaksikan Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah. Namun dalam gugatannya di PTUN, KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat.

    “Sungguh memalukan dan menyedihkan,” katanya lagi.

    “Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko. Kami yakin, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum,” tegas Herzaky lagi.

    Seperti diketahui, pada hari Jumat (25/6), Moeldoko dan Jhonny Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021.

    Saat itu, Menkumham menegaskan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menkumham RI no. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

    Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.