KONKEP, SULTRAGO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Inspektur Tambang melakukan kunjungan khusus di lokasi pertambangan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Kabupaten Konawe Kepulauan, Selasa (20/6).

Kunjungan khusus dan pertemuan dilakukan untuk mengecek langsung tuduhan pencemaran lingkungan terhadap PT GKP yang disuarakan sejumlah LSM Lingkungan belakangan ini.

Setelah melakukan pengecekan lokasi baik itu ke disposal sampai ke sungai Keu Mohalo dan Sungai Rokoroko, diketahui benar terjadi kekeruhan pada air sehingga tidak layak dikonsumsi. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya seperti tuduhan. Pasalnya, secara umum, air di Wawonii selalu keruh disaat musim hujan.

Sehingga dalam kunjungan tersebut, pihak ESDM memberi apresiasi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT GKP. Pasalnya perusahaan tersebut sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan air keruh yang terjadi.

Ispektur V ESDM, Joko Suharyadi mengimbau agar GKP terus menjaga komunikasi dengan semua pihak. Serta perusahaan diharapkan mampu menanggapi kritikan atau sorotan dari berbagai pihak dengan positif dan menganggap sebagai kritikan membangun.

“Banyak tuduhan pencemaran lingkungan yang masuk ke kami, kami pikir mungkin perusahaan ini tidak mempunyai IPAL untuk proses air limpahan. Tapi saat kami cek, ternyata sudah ada. Kami melihat perusahaan ini sudah taat dan sangat baik. Sudah memenuhi kaidah good mining practice,” ungkapnya.

“Kita apresiasi langkah cepat yang dilakukan perusahaan, untuk mengatasi air keruh yang dialami warga. Sehingga warga masih bisa terus mendapatkakn sumber air bersih,” tambah Joko Suharyadi.

Hal senada juga disampaikan Kabiro Hukum Setprov Sulawesi Tenggara, Syafril. Menurutnya, hal-hal baik yang sudah dilakukan GKP dalam pengelolaan pertambangan harus ditularkan kepada perusahaan tambang lainnya, sehingga aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara bisa tertata dengan baik.

“Pengelolaan tambang sangatlah penting. Karena mau bagaimanapun, kegiatan tambang itu pasti mengubah bentang alam. Kita menggali apa yang ada di dalam perut bumi, tentunya pasti ada perubahan. Nah, yang membedakan tambang yang baik dan bertanggung jawab adalah bagaimana caranya mereka meminimalisir kerusakan dan bagaimana mereka mengembalikan area yang dibuka agar jadi lebih baik dan produktif,” jelas Syafril.

Sementara itu, SPT Environment PT GKP, Sutanto memastikan, pihaknya akan terus bekerja 24 jam untuk memastikan tambang itu aman. Bahkan perusahaan juga memastikan kekeruhan air bisa secepatnya terbantu agar masyarakat bisa terus mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

Ia mengungkapkan, sejauh ini GKP telah memberikan bantuan berupa pembersihan tanki-tanki air masyarakat, mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga menggunakan truk air, khususnya di dua desa yang mengalami kekeruhan, yakni Sukarela Jaya dan Dompo-dompo Jaya.

“Begitu juga upaya pengadaan sumber air melalui sumur bor untuk dijadikan alternatif dari mata air Lagumba yang juga mengalami hal yang sama,” ungkap Sutanto.

KENDARI, SULTRAGO.ID – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (20/6).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep berkeja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra tersebut diikuti oleh seluruh camat dan kepala desa beserta operator desa lingkup Konkep.

Bupati Konkep Amrullah menjelaskan, pelatihan digelar sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi regulasi keuangan berbasis digital. Dan pelatihan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurutnya, pengelolaan keuangan desa berbasis digital harus diterapkan. Sehingga dapat mempermudah pemerintah desa dalam melaporkan keuangan dengan memanfaatkan teknologi.

“Kita harus dapat mengikuti tren yang sesuai perkembangan zaman, dan membuktikan SDM Kabupaten Konawe Kepulauan tidak ketinggalan zaman,” ucapnya.

Ia berharap, pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh aparat pemerintah desa untuk lebih memantapkan kinerja, serta menambah wawasan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Ini merupakan cita cita kita bersama, untuk menjadikan Kabupaten Konawe Kepulauan menuju Wawonii Bangkit, berkembang, kompetitif, dan tangguh,” pungkasnya.

Kepala BKD Konkep, Mahmud menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasi keuangan yang berfokus pada tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

“Pengelolaan keungan desa ini harus disingkronisasi antara pengelolaan keuangan Negara, begitu pun juga keuangan daerah,” jelasnya.

Ia menegaskan, pelaporan keuangan berbasis digital akan terus dioptimalkan untuk meminimalisir dan mempermudah kinerja Pemerintah Desa. Selain itu pihaknya juga fokus dalam penerapan aplikasi berbasis online, yakni Siskeudes yang berkaitan dengan perencanaan anggaran.

Setelah kegiatan ini usai, kami akan melakukan evaluasi kepada aparat Pemdes se-Konkep terkait implementasi dari hasil pelatihan tersebut. Setelah ini, kita akan buatkan group Wats App agar kita terus mengingatkan setiap pengelola keuangan di masing-masing desa di Konkep,” tutupnya.

KONKEP, SULTRAGO.ID – Himpunan Mahasiswa Wawonii (Hipmawani) gelar Bazar Dialog Publik bertema ‘Refleksi 10 Tahun Otonomi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sabtu (17/6).

Kegiatan digelar dalam rangka mengevaluasi perkembangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan Konkep sejak menjadi daerah otonom.

Dialog publik itu menghadirkan Ketua Komisi II DPRD Konkep, M Yakub Rahman dan akademisi Universitas Halu Oleo (UHO), Fadhillah yang juga merupakan putra daerah Konkep.

M Yakub Rahman menilai, Konkep terus mengalami perkembangan setiap tahun, terutama pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Hal itu dibuktikan dengan pemberian beasiswa pada mahasiswa Konkep.

“Saya pikir jika berbicara tentang sejahtera tergantung pribadi masing-masing bagaimana menilai, sebab kita semua mempunyai penilaian yang berbeda-beda untuk mengukur kesejahteraan,” tuturnya.

Ia berharap, memalui dialog ini dapat memberikan nilai positif untuk kemajuan dan perkembangan Konkep kedepannya.

Hal yang sama, sebagai tokoh pendidik, Fadhillah menilai, di bawah kepemimpinan Amrullah dan Muh Lutfi, Konkep di bidang pendidikan sangat berkembang pesat.

“Saya hanya akan berkomentar tentang pendidikan, karna itu rana saya, karena beasiswa yang diberikan pada pemerintah untuk mahasiswa cukup menjadi tolak ukur usaha pemerintah untuk mencapai masyarakat sejahtera,” jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, saat ini pemerintah sedang fokus pada pembangunan sumber daya manusia, hal itu bertujuan untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan Konkep yang berkualitas. Selain itu, pemerintah saat ini juga konsen pada bidang pertanian dengan pembukaan lahan persawahan disertai bantuan alatnya.

“Saya rasa kita saja yang kurang bersyukur apabila kita menilai pemerintah tidak mempunyai upaya dalam mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Hipmawani Wawonii Tenggara, Dedy Alfayat dalam sambutannya mengatakan, Pulau Wawonii dengan segala sumber kekayaannya baik di sektor wisata, pertanian, dan perikanan belum dimanfaatkan dengan dengan baik berdasarkan keinginan masyarakat hingg saat ini.

“Dengan kegiatan Dialog Publik ini, semoga dapat melahirkan solusi dari pihak pemerintah daerah dan juga tawaran konsep dari mahasiswa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Konkep kedepannya,” harapnya.

KONKEP, SULTRAGO.ID – Forum Koordinadi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tenggara (Sultra) sebut PT Gema Kreasi Perdana (GKP) patut dijadikan percontohan bagi perusahaan tambang lain di Sultra.

Hal itu disampaikan usai Forkopimda Sultra mengujungi site PT GKP di Konawe Kepulauan (Konkep) dalam rangka mengevaluasi aktivitas pertambangan yang sedang berjalan, Kamis (8/6).

Asisten III bidang administrasi Sultra, Sukanto Toding yang memimpin kunjungan tersebut menilai, aktivitas pengelolaan tambang GKP telah memenuhi standar kegiatan pertambangan yang baik dan benar.

“PT GKP layak menjadi contoh bagi perusahaan tambang yang berada pada wilayah Sultra, hal tersebut dikarenakan pengelolaan dan penataan ruang kawasan yang dilakukan GKP telah memenuhi kaidah good mining practice,” ungkap Sukanto.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kagitan yang dilakukan GKP. Pasalnya, tidak hanya fokus pada menjaga kualitas aspek operasional tambang saja, namun juga pro-aktif dan berkontribusi besar dalam pelibatan serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Kedepannya, saya berharap, agenda CSR PT GKP dapat lebih terintegrasi dengan agenda-agenda program dari Pemerintah Daerah Konkep, agar program CSR perusahaan ini bisa semakin tepat sasaran dan berkelanjutan,” harapnya.

Senada, Biro Hukum Sultra, Syafril mengatakan, kegiatan positif yang telah dilakukan GKP dalam pengelolaan pertambangan harus ditularkan pada perusaahan lainnya. Sehingga aktivitas pertambangan di Sultra dapat tertata dengan baik.

“Dimanapun, kegiatan tambang itu pasti mengubah bentang alam, karena mengambil sumber daya yang ada di dalam perut bumi. Namun, jikalau dikelola dengan baik sesuai ketentuan dalam kegiatan pertambangan yang baik dan benar, maka potensi kerusakannya tidak sebesar kalau dikelola serampangan,” pungkasnya.

Ia berpesan, area tangkapan air maupun settling pound yang telah dibangun oleh GKP agar diperluas, sehingga mampu menampung aliran air hujan dengan intensitas yang cukup tinggi.

“Kita juga memberikan masukan, terkait beberapa hal yang kita anggap perlu dilakukan perbaiikan dan perluasan. Terutama mengantisipasi curah hujan yang cukup tinggi,” demikian ungkap Sukanto.

Mewakili Forkopimda Konkep, Wakil Bupati Muh Lutfi mengatakan, selain memperluas area settling pond, juga perlu dibangun di dua sisi, kanan dan kiri dari jalan tambang (hauling road). Hal tersebut karena limpasan air hujan, juga mengenai dua sisi tersebut.

“Kalau hanya satu sisi, maka sisi yang lain material juga akan terbawa sampai ke anak-anak sungai yang jumlahnya cukup banyak,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan PT GKP dalam mengantisipasi air keruh yang menjadi sumber air bersih warga. Mulai dengan membagikan air bersih ke rumah-rumah warga menggunakan truk air, khususnya di dua desa yakni Sukarela Jaya dan Dompo-dompo Jaya.

“Kita apresiasi langkah cepat yang dilakukan perusuahaan, untuk mengatasi air keruh yang dialami warga, sehingga warga masih bisa terus mendapatkakn sumber air bersih,” tuntasnya.

KONKEP, SULTRAGO.ID – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) lakukan perbaikan jembatan Sungai Keu Mohalo yang berada di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Hal itu dilakukan, karena melihat kondisi landasan jembatan yang telah rapuh dan tanah pada ujung jembatan mengalami longsor yang di akibatkan oleh volume kendaraan yang lewat cukup banyak.

Corporate Social responsibility (CSR) Officer PT. GKP, Idris Toande mengatakan, sebelumnya, pada tahun 2020 lalu, jembatan sungai keu mohalo dibangun berdasarkan sinergi antar masyarakat dan pemerintah desa dengan pihaknya. Namun karena intensitas kendaraan yang lewat cukup tinggi, maka perbaikan jembatan perlu dilakukan kembali.

“Kendaraan yang melewati jembatan kayu tersebut cukup tinggi, tidak hanya roda dua, tetapi juga roda empat bahkan truck dengan muatan yang cukup banyak juga melewati jembatan tersebut,” jelasnya, Kamis (1/6).

Selanjutnya, untuk memperkokoh tiang pada jembatan tersebut, Tim CSR PT. GKP bersama masyarakat sekitar bersama rombongan masyarakat sekitar bahu membahu merenovasi jembatan yang dibantu dengan alat berat.

Memperhatikan keselamatan pengguna jembatan, maka panjang jembatan di tambah satu meter di masing-masing sisi sungai. Hal itu untuk menghindari longsor pada area pinggir jembatan.

Selain itu, Untuk menghindari truk roda enam melintas pada jembatan tersebut, maka di kedua sisi jembatan dipasang kayu penghalang, sehingga hanya kendaraan roda dua dan roda empat yang dapat mlintasi jembatan tersebut.

“Pemasangan kayu penghalang juga masukan dari pemerintah desa dan masyarakat. Karena kalau tidak (dipasang), kendaraan truk dengan muatan yang cukup banyak juga lewat, dan itu membuat jembatan akan cepat rusak,” tunyasnya.

Senada, Superintendent CSR PT GKP, Aldo Sastra mengungkapkan, perbaikan jembatan tersebut salah satu acuan kecil yang memperlihatkan dan menegaskan kontribusi perusahaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat sekitar tambang. Apalagi persoalan-persoalan yang terkait kepentingan masyarakat banyak, maka perusahaan akan segera melakukan penyelesaian atau perbaikan.

“Ini adalah bagian dari program CSR perusahaan di bidang infrastruktur, sebelumnya, kita juga melakukan perbaikan jalan Gunung Jati. Alhamdulillah, berkat perbaikan yang dilakukan, kini masyarakat bisa melewati jembatan dan juga melewati jalan Gunung Jati dengan aman dan lancar,” pungkasnya

Kepala Desa Sukarela Jaya, Samaga mengapresiasi atas perbaikan jembatan Sungai Keu Mohalo yang dilakukan oleh PT.GKP. Selain itu, ia mengatakan, dengan intensitas kendaraan yang lewat cukup tinggi, sehingga kondisi jembatan membutuhkan perbaikan.

Ia berharap, sinergitas antara perusahaan dan pihak Desa khususnya Desa Sukarela Jaya terus terbangun, sehingga manfaat kehadiran perusahaan lebih dirasakan lagi oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, sudah dilakukan perbaikan jembatan Keu Mohalo.Sebagai desa yang berada di lingkar tambang, selama ini Kerjasama bersama perusahaan sudah berjalan baik. Semoga ke depan, Kerjasama ini terus terjalin,” demikian disampaikan Samaga.

Sebagai perwakilan Tokoh masyarakat Sukarela Jaya, Almias berharap, jembatan yang telah diperbaiki tersebut, bisa dijaga dan dirawat oleh seluruh masyarakat pengguna jembatan tersebut.

Ia juga mengapresiasi atas sinergi dan kepedulian perusahaan terkait berbagai permasalahan di masyarakat, termasuk masalah jembatan yang membutuhkan perbaikan segera.

“Kita bersyukur dengan adanya perusahaan ini. Untuk hal-hal yang terkait kepentingan umum, segera ditindak lanjuti,” tuturnya.

KONKEP, SULTRAGO.ID – Pemerintah Desa (Pemdes) Wungkolo, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menyiapkan fasilitas penyulingan nilam yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2023.

Kepala Desa Wungkolo, Hamsu mengatakan, pengadaan penyulingan nilam tersebut, melihat saat ini budidaya tanam nilam menjadi primadona bagi para petani di berbagai desa di Konkep khususnya di desa Wungkolo.

“Dengan adanya penyulingan nilam itu, masyarakat tidak akan menjual hasil panen nilamnya dengan mentahan saja, melainkan sudah jadi minyak dan harganya lebih tinggi,” jelasnya, selasa (30/5).

Ia mengungkapkan, ramainya petani dalam budidaya nilam dikarenakan, selain nilai ekonomisnya lumayan bagus, juga bisa ditanam tumpang sari dengan tanama lain serta proses pemanenan dan pengelolaan hasil panen sangat mudah.

Sebelumnya, Pemdes Wungkolo telah melakukan pengusulan pengadaan penyulingan di tahun 2022 lalu namun terdapat kendala dan baru terealisasi pada tahun 2023 ini.

“Penyulingan nilam ini tentunya akan dikelola oleh desa karena ini merupakan salah satu aset desa dan mungkin bisa menjadi PADes (Pendapatan Asli Desa),” pungkasnya.

KONKEP, SULTRAGO.ID – Baru-baru inu, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dituding melakukan pencemaran air bersih karena aktivitas pertambangan di Desa Roko-Roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan dianggap tidak bertanggung jawab atas pencemaran tersebut.

Padahal, keruhnya air bersih tersebut, lebih disebabkan curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan lapisan tanah permukaan terbawa sampai ke sumber mata air.

Hasil pantauan terhadap TSS (Total Suspended Solid) atau padatan yang terlarut dalam air, keruhnya air bersih yang terjadi di dua desa tersebut, masih berada di bawah ambang batas aturan yang berlaku.

“Kemarin (Senin, 29/05), hasil pantauan kami terhadap TSS di sumber mata air sebesar 18 miligram per liter. Sementara, ambang batas atas TSS yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah 50 miligram per liter. Maka dari itu, kualitas sumber mata air ini masih sesuai dengan ambang batas aturan yang berlaku,” ungkap Rivaldi Mekel, Environmental Supervisor PT GKP.

Seperti yang diketahui, pada bulan Mei sampai Agustus mendatang, Konkep mengalami musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga hal tersebut dapat berakibat fatal bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih.

Koordinator Humas PT GKP, Marlion mengatakan, Setiap musim hujan datang, limpasan air yang cukup tinggi dengan membawa berbagai lapisan tanah permukaan, sehingga beberapa sungai mengalami kekeruhan. Limpasan air itulah yang kemudian masuk juga ke mata air yang selama ini dikonsumsi warga.

“Di Wawonii, secara umum, kalau musim hujan banyak sumber air yang keruh, bahkan sampai banjir. Sehingga, sungai memenuhi ruas jalan dan kendaraan tidak bisa lewat,” jelasnya.

Untuk diketahui, sejak kejadian air keruh yanh menimpah masyarakat sekitar, PT. GKP telah melakukan berbagai upaya penanganan. Mulai dalam pemulihan sumber air, pembersihan bak penampungan air warga, dan juga melakukan
penggalian sumur bor sebagai sumber mata air alternatif.

Di infokan, dua sumur di Desa Sukarela Jaya dan Dompo-Dompo Jaya sebagai alternatif warga bila air keruh, telah selesai dikerjakan dan berhasil memproduksi sumber air bersih.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan perusahaan, dalam mengatasi masalah air bersih yang dialami warga. Termasuk juga membuat sumur bor, sehingga kami warga sudah memiliki beberapa alternatif sumber air bersih,” ungkap Subandri, Warga Desa Sukarela Jaya.

Selain itu, GKP juga melakukan pendistribusian air bersih melalui water truck ke setiap rumah warga di dua desa tersebut. Bahkan sampai saat ini, meski sumber mata air sudah kembali digunakan, distribusi air melalui water truck masih terus dilakukan.

Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Sukanto Toding yang memimpin rombongan Forkopimda Provinsi, menyampaikan apresiasi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP.

Menurutnya, yang dilakukan PT GKP dalam pengelolaan lingkungan dan kegiatan pertambangan secara umum, sudah mengikuti ketentuan good mining practice.

Senada, Wakil Bupati Konkep, Muhammad Luthfi mengatakan, selain sudah melakukan kegiatan pertambangan yang baik dan benar, PT GKP juga sigap dan cepat dalam melakukan penanganan masalah air bersih, sehingga masyarakat bisa terus mendapatkan air bersih.

Berdasarkan pengujian air yang dilakukan PT GKP, hasil laboratorium menunjukan bahwa baku mutu air, baik di mata air, sungai, dan juga laut, masih berada di bawah ambang batas aturan yang berlaku.

“Pengambilan sample dari air keruh ini kami lakukan, jangan sampai perusahaan dianggap sebagai penyebab utama keruhnya sumber air. Sekaligus juga menunjukan, bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Apalagi, selama ini, hubungan perusahaan dan masyarakat terjalin sangat baik,” terang Aldo Sastra, Superintendent CSR PT GKP.

KONKEP, SULTRAGO.ID – Pemerintah Desa (Pemdes) Wungkolo, kecamamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus memberikan perhatian penuh pada sektor pertanian, salah satunya dengan memberikan bantuan alat pertanian berupa 30 unit sensor mini.

Kepala Desa Wungkolo, Hamsu menyampaikan, bantuan alat pertanian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat petani, guna meningkatkan efesiensi dalam membuka lahan serta dapat menghemat pengeluaran biaya tenaga kerja.

“Penyaluran bantuan alat pertanian itu, berdasarkan skala prioritas yang di butuhkan masyarakat, mengingat mayoritas pencaharian masyarakat desa wungkolo ini adalah bertani,” jelasnya, sabtu (27/5).

Ia mengungkapkan, bantuan alat pertanian tersebut harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebab, dengan alat tersbut dapat lebih efektif dan efesien untuk membuka lahan pertanian.

“Bantuan sensor mini itu, hanya diberikan kepada masyarakat yang aktif dalam bertani, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan hasil pertanian,” ungkapnya.

Diketahui, bantuan alat pertanian tersebut telah dimuat dipagu anggaran berdasarkan hasil musyawarah desa tahun 2022 lalu tentang perencanaan penggunanaan anggaran 2023 ini.

Diharapkan bantuan ini dapat membantu kelompok tani untuk memudahkan dalam peengolahan lahan dan juga meningkatkan hasil produksi pertanian.

Ia berpesan, bagi masyarakat petani yang tidak mendapatkan bantuan tersebut agar segera menghadap kepadanya agar tak ada kesalapahaman antar masyarakat dan pemerintah desa.