KONKEP, SULTRAGO.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kunjungi rumah produksi UMKM binaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) untuk memastikan kesesuaian produk dengan ketentuan dalam proses penerbitan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Rabu (3/8).
Produk rumahan tersebut terdiri dari olahan kelapa dan mete. Olahan mete diproduksi menjadi beberapa varian seperti rasa original, gula aren, coklat, bawang, gula putih dan pedas manis. Sementara kelapa diolah menjadi keripik dengan varian rasa susu, gula aren dan coklat.
Kabid Bina Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinkes Konkep, Jumarwan mengatakan, pemeriksaan produk UMKM Binaan PT GKP dilakukan juga bertujuan untuk kepentingan proses penerbitan izin PIRT.
Ia menjelaskan, setelah pengajuan SPP-IRT oleh UMKM, selanjutnya adalah memasukan kelengkapan data di OSS serta mengunggah data produk. Jika sudah dilakukan maka selanjutnya SPP-IRT diterbitkan.
“Selama kelengkapan data dan proses mengunggah data produk dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan, SPP-IRT akan keluar hanya dalam waktu satu hari,” jelas Jumarwan.
Menurutnya, yang perlu dilakukan kedepan adalah menjaga kualitas produk dan menyebarluaskan pemasaran, baik melalui pameran maupun penjualan di outlet dan promosi di media sosial.
“Kalau proses produksi pangan olahan di Mohawi dan Samaturu, sudah sesuai dengan ketentuan dan layak untuk dipasarkan,” katanya.
Sementara itu, Staff Yankes dan SDK Dinkes Konkep, Mulkiya Zikri menjelaskan, dalam proses pengawasan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui atau dilakukan oleh UMKM.
Diawali mengikuti penyuluhan keamanan pangan danselanjutnya pemenuhan persyaratan produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT)atau higiene, sanitasi dan dokumentasi.
“Tahapan terakhir yakni harus memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Namun karena PIRT sudah keluar, sambil menunggu tahapan terakhir, produk UMKM Samaturu dan Mohawi, sudah bisa dijual secara luas kepada masyarakat,” jelasnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dikabarkan akan segera mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang beberapa kepala desa di Konkep.
Hal itu disampaikan Pj Inspektorat Konkep Muhtaruddin usai menerima aduan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) konkep, Senin (1/8).
Dalam laporannya, PPDI melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang 18 kepala desa karena diqnggap memberhentikan perangkat desa secara sepihak dan tidak sesuai prosedur perundang undangan.
“Insya Allah minggu depan Irban Khusus dan Investigasi akan segera turun lakukan pemeriksaan ke desa-desa dari 18 desa yang bermasalah,” kata Muhtaruddin.
Ia menjelaskan, sebagai pengawas, pihaknya bertugas melakukan pemeriksaan khusus di lapangan terkait temuan-temuan, sesuai Permendagri nomor 67 tahun 2017. Kemudian dipertegas dalam Surat Edaran kedua Kemendagri pada 15 Juli 2022.
“Kalau ada desa yang terdeteksi melanggar aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka prosesnya bukan hanya sampai di Inspektorat saja, ingat, kalau sudah berbentuk Pemsus, itu sudah 75 persen menuju Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.
Selanjutnya terkait pelaksanaan pembayaran honor perangkat desa tahun 2021, sambung Muhtaruddin, jika kepala desa tidak mengindahkan aturan, pihaknya akan bersurat ke bupati untuk diberikan sanksi, serta bersurat ke APH untuk ditindaklanjuti.
“Sesuai UU nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 67 tahun 2017, Perda Konkep nomor 2 tahun 2019, kemudian Surat Edaran (SE) Bupati Konawe Kepulauan, bahwa Pemerintah Daerah hanya mengakui perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa atau Pj pepala desa tahun 2021, dan bukan perangkat desa tahun 2022,” pungkasnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – Himpunan Mahasiswa Wawonii (Hippmawani) menuntut Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) transparan dalam pengelolaan Beasiswa Wawonii Cerdas (BWC) tahap I 2022.
Tuntutan itu disampaikan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konkep, Selasa (26/7). Bersamaan dengan itu, mahasiswa juga kendesak agar asrama mahasiswa Waonii segera diresmikan.
Jendral Lapangan Iwan Husain menilai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konkep tidak ada keterbukaan informasi dalam proses pengelolaaan beasiswa. Sehingga data jumlah siswa penerima beasiswa tidak diketahui.
“Pemda Konkep dinilai terlalu berbelit-belit dan telah melanggar UU pasal 28 f bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Juga, UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik,” tegasnya.
Senada, Koordinator Lapangan Fikran menilai Pemda Konkep tidak mampu mempertanggung jawabkan keuangan daerah, sebab beasiswa yang telah dianggarkan pada tahap pertama 2022 belum kunjung dicairkan.
“Akan tetapi berdasakan keterangan Dinas Pendidikan harus menunggu di perubahan penggaran, hal ini menibulakan kecurigaan di kalangan mahasiswa,” kata Fikran.
KONKEP, SULTRAGO.ID – Ratusan perangkat desa pada 18 desa di Kabupaten konawe kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam lembaga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Konkep berunjuk rasa di Kantor Bupati Konkep, Senin (25/7).
Dalam aksinya, PPDI Konkep meminta Bupati H. Amrullah mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konkep Muh Yani dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pimpinan bagi kepala desa. Fatalnya lagi, Muh Yani dianggap tidak mematuhi peraturan tentang desa. Khususnya terkait regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh 18 kepala desa yang mempunyai konflik atas pemberhentian perangkat desa yang tidak prosedural.
Jendral lapangan Darsan mengatakan, pada saat pelantikan 30 kepala desa tanggal 5 Januari 2022 yang lalu hasil Pilkades serentak di Konkep, Bupati H. Amrullah telah menegaskan agar para Kades jangan terburu-buru melakukan pergantian perangkat desa jika tidak sesuai aturannya. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014, kemudian Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
“Kemudian dipertegas lagi dalam Perda Konkep momor 2 tahun 2019 dalam pasal 22, 25 dan 33. Kemudian menyusul surat edaran Kemendagri tertanggal 31 Januari 22 bahwa Bupati Konkep diperintahkan menetapkan produk hukum sesuai yang berlaku. Kemudian memberikan sanksi administratif hingga pemberhentian bagi Kades yang melanggar peraturan tersebut, jadi jelas regulasinya,” tegas Darsan kepada media.
Massa aksi dari PPDI Konkep saat di terima oleh Wabup Konkep, Andi Muh Lutfi bersama Kadis DPMD, Muh. Yani. Namun massa aksi menolaj untuk berdialog tanpa Bupati H. Amrullah.
Selanjutnya Bupati Konkep mengeluarkan kembali surat edaran perihal penundaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa per tanggal 26 Januari 2022. Pada poin tiga dijelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) perangkat desa yang diakui adalah SK perangkat desa yang dikeluarkan oleh kepala desa/Pnj. Kepala desa per Januari-Desember tahun 2021.
“Inilah yang menjadi polemik bagi 18 desa yang dilantik pada awal Januari lalu karena Kadesnya tidak mengikuti aturan baik yang tertuang dalam UU ,Permendagri, termasuk surat edaran Bupati itu,” jelas Perangkat Desa Lamoluo SK 2021 ini.
“Delapan belas itu termasuk desanya (Lamoluo) Kadesnya melakukan pemberhentian perangkat lama atau perangkat SK 2021 dengan mengangkat perangkat desa baru atau perangkat desa SK 2022. Anehnya Kepala DPMD membiarkan konflik ini sampai berlarut hingga saat ini. Padahal regulasi jelas dan Pemda jelas mengatakan yang diakui adalah perangkat desa yang SK-nya keluar tahun 2021,” tambah Ketua PPDI Provinsi Sultra ini.
Tempat yang sama, Ketua PPDI Konkep Harumin menyayangkan sikap Kepala DPMD karena tidak mempunyai inisiatif menyelesaikan konflik di 18 desa tersebut.
“Tidak ada langkah Kadis DPMD selaku lining sektor yang membawahi urusan desa untuk menyelesaikan polemik perangkat desa. Polemik ini akan panjang saat Anggaran Dana Desa (ADD), kemudian pemberian gaji perangkat desa khusus yang delapan belas desa ini bukan pada perangkat yang diakui Pemda dalam hal ini perangkat desa yang punya SK tahun 2021. Karena pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) telah mengatakan akan memproses pencairan ADD (18 desa) bagi yang melampirkan SK perangkat tahun 2021,” jelasnya.
Menurutnya, Sebagai Kadis DPMD mestinya mampu menyelesaikan polemik yang ada di desa. Bukan malah menjadi penonton hingga mengorbankan masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini.
“Oleh karena itu kami yang tergabung di PPDI meminta agar Bupati Konkep segera mencopot Kadis PMD dari jabatannya karena tidak mampu menyelesaikan persoalan yang kecil ini. Kemudian kami juga meminta agar memberikan sanksi bagi kades yang tidak mengikuti regulasi sebelum Konflik semakin membesar,” tegasnya.
Masa aksi tersebut kemudian diterima oleh Wakil Bupati Konkep, Andi Muh Lutfi bersama Kadis DPMD Muh Yani di Aula Pertemuan, Lantai II Kantor Bupati Konkep. Karena Bukan Bupati yang menemui masa aksi akhirnya dialog pun tidak terjadi. Lantaran massa aksi hanya meminta kepada Wabup Andi Muh Lutfi memfasilitasi waktu Bupati H. Amrullah bisa bertemu dan berdialog langsung dengan perangkat desa yang tergabung di PPDI.
“Permohonan maaf Pak Bupati tidak hadir karena masih diluar daerah melaksanakan tugas daerah. Kemudian saya akan mediasi agar bisa berdialog langsung ke Pak Bupati. Jadi kita tunggu saja pak Bupati datang. Itu yang kalian mau, kalian tidak mau saya yang temui toh. Jadi kita bubarmi sambil tunggu Pak Bupati,” pungkas wabup Konkep, Andi Muh Lutfi dihadapan massa aksi.
Berikut daftar nama 18 desa yang masih berpolemik soal perangkat desanya:
1.Kecamatan Wawonii Barat
-Desa Lamoluo
-Desa Lantula
-Desa Wawobili
2. Kecamatan Wawonii Utara -Desa Mawa -Desa Wawobeau -Desa Palingi Barat -Tombaone Utama -Desa Mata Buranga
3. Kecamatan Wawonii Tengah -Desa Rawa Indah -Desa Morobea
4. Kecamatan Wawonii Timur -Desa Nanga Desa Laywo Jaya -Desa Wakadawu -Desa Butuea
5. Kecamatan Wawonii Tenggara -Desa Sukarela Jaya -Desa Wunse Jaya -Desa Teporoko
KONKEP, SULTRAGO.ID – Peringati Hari Anak Nasional, PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) menggelar berbagai kegiatan lomba antar murid Sekolah Dasar (SD) di SDN 5 Wowonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sabtu (23/7).
Perlonbaan digelar diantaranya lomba mendongeng, menyusun puzle, dan lomba melipat koran. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 murid kelas 4-6 SD yang berasal dari SDN 2, SDN 5, dan SDN 6 Wawonii Tenggara.
GM PT. GKP Muhammad Hanafi melalui Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. GKP Aep Haruddin mengatakan, kegiatan ini perlu dilakukan, mengingat anak sebagai aset dan penerus bangsa yang lahir sebagai pengganti generasi sebelumnya.
“Kami berharap seluruh anak-anak di Wawonii ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang berbahagia dan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” tuturnya.
Manajemen PT. GKP menyerahkan plakat kepada Kepala SDN 5 Wawonii Tenggara.
Camat Wawonii Tenggara Iskandar mengungkapkan, Hari Anak Nasional 2022 ini, selain menjadi pengalaman berharga bagi guru dan siswa, juga dapat menjadi ajang silaturahmi.
“Mereka diajari arti percaya diri, kebersamaan, dan nasionalisme. Semoga acara ini dapat diperluas jangkauannya hingga sekolah-sekolah di Kecamatan lainnya,” harapnya.
Senada, Kepala SDN 5 Wawonii Tenggara Rizka Wardani berharap agar kegiatan ini terus dilakukan untuk meningkatkan antusias para murid dalam memepringati Hari Anak Nasional.
Penyerahan piala kepada para murid
“Kegiatan ini menjadi berkah untuk kami karena acara ini menjadi wadah silaturahmi bagi kami para guru dan juga para siswa yang ada di Wawonii ini,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala SDN 6 Wawonii Tenggara Herman menilai, kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat menumbuhkan kreatifitas dan jiwa nasionalisme dari para murid.
“Kami sadar jika kebahagiaan para murid adalah sebuah prioritas,” ujar Herman.
Kegiatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di SDN 5 Wawonii Tenggara oleh PT GKP ditutup dengan penyerahan piala dan hadiah ke pemenang lomba, serta penyerahan plakat ke SDN 5 sebagai tuan rumah.
KENDARI, SULTRAGO.ID – Untuk menjamin generasi tidak putus sekolah, Pemerintah Desa (Pemdes) Wungkolo, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki beberapa program di bidang pendidikan.
Pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemdes Wungkolo telah mengalokasikan anggaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan honor tenaga pendidik sebesar Rp 20 juta sejak tahun 2018.
“Hal ini merupakan kali pertama Pemdes menganggarkan BOP PAUD di Konkep, dari beberapa desa saja yang memiliki PAUD,” ungkap Kepala Desa Wungkolo Hamsu, Jumat (22/7).
Kemudian pada tahun 2020, Pemdes Wungkolo mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan/mobil transportasi sebagai fasilitas antar jemput siswa asal Desa Wungkolo, mulai dari siswa SMP sederajat hingga SMA. Hal itu bertujuan memastikan setiap siswa sampai ke sekolah tepat waktu dan dapat belajar efektif.
Hamsu mengungkapkan, di 2020 biaya operasional kendaraan masih ditanggung secara pribadi oleh Pemdes. Nanti di tahun 2021 baru menganggarkan biaya operasional, yakni biaya bahan bakar dan gaji sopir.
“Namun di tahun 2022 Pemdes Wungkolo tidak menganggarkan BO lagi, disebabkan kebijakan baru Pemerintah Pusat tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,” ungkapnya.
Selanjutnya pada tingkat pendidikan tinggi, pihaknya memiliki program beasiswa desa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 9 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.
“Di dalam Permendes Nomor 9 tahun 2019 itu, ada item atau poin membolehkan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelas Hamsu.
Ia menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa desa yaitu sebesar Rp1.800.000 per mahasiswa per tahun. Di tahun 2020 total sebesar Rp37.800.000 dengan sasaran 21 mahasiswa, tahun 2021 sebesar Rp32.400.000 dengan sasaran 27 mahasiswa, dan di tahun 2022 sebesar Rp30.000.000 dengan sasaran penerima 25 mahasiswa.
“Hal itu disepakati di dalam forum Musyawarah Desa Wungkolo untuk ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wungkolo,” tukasnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Wungkolo Raya (Hippmawura) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar Dialog Pendidikan bersama pemerintah dan masyarakat setempat, Rabu (20/7).
“Kegiatan dialog pendidikan yang diselenggarakan Hippmawura ini adalah salah satu trobosan baru untuk membangun semangat generasi peserta didik di Wungkolo Raya. Majunya suatu desa atau daerah tergantung kulitas sumber daya manusianya,” kata Ketua Umum Hippmawura, Irwansyah.
Hadiri kegiatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konkep, Armin berharap, dialog pendidikan ini dapat mewujudkan SDM unggul khususnya di Desa Wungkolo Raya.
“Dengan kegiatan Dialog Pendidikan ini, dapat menjadi tonggak kemajuan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dalam imtaq dan berprestasi. Khususnya Wungkolo Raya dan konkep pada umumnya, pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Wungkolo Hamsu mengungkapkan, sebagai pemerintah desa, pihanya telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung peserta didik mulai dari SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi negeri maupun swasta agar tetap berlanjut.
“Kami Pemerintah Desa Wungkolo pada tahun 2020 sudah menganggarkan pengadaan mobil untul transportasi siswa SMP dan juga SMA, yang pada saat itu anggaran bahan bakar masih ditanggung secara pribadi,” ungkapnya.
“Pada tahun 2021 Pemdes Wungkolo menganggarkan biaya operasional dan juga sopir untuk antar jemput siswa, hingga pada tahun 2022 tidak lagi menganggarkan karena adanya kebijakan baru pemerintah terkait penggunaan dana desa tahun 2022,” pungkasnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – Bangunan deker dan drainase rubuh akibat tanah longsor yang terjadi di Desa Mata Langara, Kecamatan Wowonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan Jumat (15/7) sekitar pukul 12.10 Wita.
Bahkan satu unit rumah warga nyaris ikut roboh bersama deker dan drainase karena lokasi tanah longsor dengan rumah warga sangat dekat jaraknya, sekitar tiga meter.
Akibat bencana itu, akses jalan menuju SMAN 1 Wawonii terputus.
“Kondisi ini harus segera ditangani pemerintah. Baik pemerintah desa atau pun pemerintah daerah, karena satu unit rumah warga sudah terancam roboh juga. Karena jaraknya sangat dekat, kurang lebih dua sampai tiga meter sudah sampai pada fondasi rumah,” kata Nanang, salah seorang warga yang ditemui awak media ini.
Menanggapi hal itu, Pemda setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung bergerak cepat ke lokasi terjadinya bencana alam tersebut.
“Tim kami sudah menuju ke lokasi tempat kejadian bencana tanah longsor untuk ditinjau sebagai langkah awal penanganan. Hasil peninjauan itulah dasar kita berbuat,” kata Kepala BPBD Konkep, Awaluddin saat dihubungi wartawan media ini.
Awaluddin menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang bermukim di tempat ketinggian agar waspada. Sebab pada kondisi saat ini cuaca buruk, hujan yang tak kunjung henti membuat tanah rawan longsor.
“Saya menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada saat musim hujan seperti sekarang ini,” imbuhnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – Kamis (7/7), PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menyerahkan bantuan berupa hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi kepada masyarakat yang berada di sekitar area operasi perusahaan, meliputi Desa Lawey Raya, Roko-oko Raya, Nambo Raya, dan Mosolo Raya.
Bantuan hewan kurban tersebut diserahkan langsung kepada panitia kurban di masing-masing desa, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Teknik Tambang (KTT) PT GKP, Aep Khaeruddin mengatakan, kegiatan penyaluran hewan kurban merupakan bagian dari program Corporate Sociial Responsibility (CSR) bidang keagamaan. Santunan hewan kurban ini juga merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan sejak 2018.
“Alhamdulillah tahun ini kita masih bisa terus menyalurkan hewan kurban. Ini adalah kegiatan rutin yang sudah kita lakukan, bagian dari kontribusi dan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Selain memnerikan bantuan hewan kurban, perusahaan juga melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban di lingkungan perusahaan dengan melibatkan seluruh karyawan dan kontraktor.
Masyarakat memberi apresiasi atas bantuan hewan kurban. Sebab bantuan hewan kurban ini dinilai sebagai bukti kepedulian perusahaan kepada masyarakat.
“Ini adalah bukti komitmen PT GKP, bahwa masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perushaan,” ucap Aderman, tokoh agama di Desa Mosolo Raya.
Senada, Samiun, tokoh masyarakat Desa Nambo Jaya mengungkapkan, walau GKP belum berproduksi, namun sudah banyak memberikan bantuan dan bersinergi dengan masyarakat melalui program-ptogram CSR.
“PT GKP sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat di lingkar tambang. Kehadiran perushaan banyak memberi manfaat bagi kami,” ungkapnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) melakukan kegiatan sampling Udara dan kebisingan di lokasi kegiatan Pertambangan, yakni di Roko-roko Raya, Mosolo Raya, Lampe Api, dan Langara.
Sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) yang telah ditetapkan, kegiatan ini dilaksanakan oleh laboratorium eksternal indepeden bersertifikat ISO-17025. Kegiatan dilakukan selama lima hari, 29 Juni sampai 3 Juli 2022.
Tim Enviroment PT GKP, Rivaldy Markel Tumiwa mengatakan, hasil dari pemantaun ini akan menjadi baseline dan sebagai referensi bagi perusahaan dalam menjaga kualitas udara.
“Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi baku mutu selama tahapan konstruksi, operasional, dan paska operasional,” ujar Rivaldy, Rabu (6/7).
Kepala Teknik Tambang (KTT) PT GKP Aep Khaeruddin menambahkan, selain pemantauan kualitas udara, pihaknya melalui laboratorium eksternal independen juga melakukan pengujian kualitas air di sekitar wilayah operasi perusahaan.
“Pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama perusahaan, mulai masa eksplorasi, konstruksi, operasi dan paska tambang. Utamakan keselamatan dan lingkungan dalam produksi, safety and enviro first, production follow,” tuturnya.
