KENDARI, SULTRAGO.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH mendukung penyelenggaraan Kejuaraan Panahan yang akan memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Tenggara dan Piala Bepeka Archery Indonesia (BAI) 2023.
“Olahraga Panahan mengasah diri bersabar, emosi terkontrol dan fokus mencapai target,” kata Gubernur Ali Mazi di Kendari, Jumat (3/3/2023).
Hal itu terungkap saat orang nomor satu di Sultra tersebut bersama Sekprov Sultra, Asrun Lio menerima audiance pengurus Perpani Sultra dan pengurus BAI Sultra.
Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan induk organisasi olahraga dalam hal ini KONI mendorong pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan para atlet di setiap cabang olahraga.
“Di Sultra banyak potensi atlet panahan sama dengan daerah lain di Indonesia. Para atlet yang berlatih membutuhkan iven atau kejuaraan untuk mengukur perkembangan kemampuan berlatih,” katanya.
Kejuaraan Panahan memperebutkan Piala Gubernur Sultra dan Piala BAI mempertemukan para pemanah lokal Sultra dengan pemanah nasional luar Sultra.
Ketua Perpani Sultra Sarjono mengatakan Kejuaraaan Panahan Sultra 2023 yang akan dihelat 9-12 Maret 2023 di Lapangan Benu Benua, Kota Kendari sebagai salah satu ajang mengasah kemampuan para pemanah menghadapi prakualifikasi PON 2024.
“Kejuaraan Panahan Piala Gubernur Sultra dan Piala BAI yang diikuti para pemanah berbakat nasional sebagai ajang strategis bagi para pemanah yang dipersiapkan menghadapi prakualifikasi PON,” kata Sarjono yang juga Ketua PWI Sultra.
Para pemanah yang meraih juara berhak atas uang pembinaan, piala, sertifikat dan tropi.
Kejuaraan Panahan Sultra 2023 mempertandingkan nomor Recurve putra/putri, Compound putra/putri, Compound Master man 40 putra/putri, Standar Nasional Umum putra/putri, Standar Nasional U-15 putra/putri, Standar Nasional U-12 putra/putri, Berbow putra/putri dsn Horsebow putra/putri.
WAWONII, SULTRAGO.ID – Kehadiran PT.GKP (Gema Kreasi Perdana) sebagai salah satu pusahaan pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukan komitmennya kepada warga Wawonii.
Salah satu komitmennya dengan memberikan pendidikan tentang pengembangan soft skill kepada generasi Wawonii yang dikenal dengan sebutan kegiatan kelas kepemimpinan bersama GKP. Ini merupakan bagian dari program Employee Voluntary Programm (EVP). Sabtu, 25 Februari 2023.
Dalam kegiatan Kelas Kepimimpinan Bersama GKP telah melibatkan 50 siswa-siswi dari SDN 06 Roko-Roko, Kecamatan Wawonii Tenggara, Konkep. Pola pembelajaran dengan membagi kelompok, setiap kelompok didampingi mentor dari karyawan PT.GKP sendiri.
Manager Eksternal PT.GKP Cipi Ristianto bersama karyawan GKP. FOTO: Nanang
Manajer Eksternal GKP, Cipi Ristianto mengungkapkan, kelas kepemimpinan bersama GKP ini merupakan upaya untuk menanamkan dasar-dasar kepemimpinan kepada para siswa. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa berfikir kreatif, inovatif dan bersikap kritis dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka temui, baik di sekolah ataupun rumah.
“Ini adalah wujud komitmen kami untuk terus menjadi bagian dari masyarakat Wawonii, dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul,” kata Cipi Ristianto saat ditemui di sela kegiatannya. Sabtu (25/2/2023).
Kelas kepemimpinan bersama GKP ini, lanjut Cipi, merupaan kegiatan perdana untuk level sekolah dasar. Kegiatan softskill academic ini, akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan menyasar semua tingkatan sekolah sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
Aktivitas belajar kelas kepemimpinan bersama GKP. FOTO: Nanang
Pada awal kegiatan, sasaran utama adalah sekolah-sekolah yang berada di lingkar tambang, selanjutnya akan diperluas kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Konawe Kepualauan.
“Generasi unggul di masa depan adalah generasi kreatif dan inovatif yang mampu beradaptasi dalam setiap perubahan. Untuk itu, melalui program ini kita ingin menyiapkan shaping the next generation, generasi luar biasa di masa depan,” imbuh Cipi.
Para mentor kelas kepemimpinan GKP. FOTO: Hendrawan
Ditempat yang sama, Kepala Sekolah SDN 06 Roko-Roko, Herman, S. Pd mengapresiasi program yang dilakukan pihak perusahaan GKP. Ia berharap, melalui kegiatan ini, dapat meningkatkan kemampuan softskill para siswa, sehingga ke depan, mereka bisa lebih kritis, inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan hidup yang nyata.
‘Mudah-mudahan, Kerjasama ini, bisa diteruskan dengan Kerjasama -kerjasama lainnya ke depannya,” ujar Herman.
Sementara itu, salah satu mentor dalam kelas kepemimpinan bersama GKP, Maria Angelina Dea, mentor dalam kegitan Kelas Kepemimpinan dalam paparan materinya adalah agar para siswa menyelesaikan persoalan atau masalah yang berasal dari cerita yang sering didongengkan orang tua bagi anak-anaknya di Rokoroko Raya, yaitu cerita La Ndoke-ndoke dan Wa Kolo-Kolopua, cerita tentang persahabatan monyet dan kura-kura, yang akhirnya berujung tragis, kematian keduanya.
Pada kegiatan itu, para siswa diminta untuk memberi solusi, agar muara dari cerita monyet dan kura-kura, tidak berkhir maut. Para siswa diharapkan untuk kreatif dan inovatif. Memanfaatkan alat-alat sederhana yang ada di skeitar mereka untuk mneyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh monyet dan kura-kura.
“Melalui kegiatan ini, ada kerjasama, ada inovasi, impovisasi sehingga mereka mampu mengurai masalah. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa masalah pasti ada. Baik di rumah, sekolah ataupun dimana saja. Tetapi mereka harus diminta untuk menjadi problem solver, menyelesaikan masalah yang dihadapi,” demikian diceritakan wanita yang dikenal berkacamata dan murah senyum itu.
Ujungnya, monyet dan kura-kura tidak saling membunuh, tetapi mereka kembali hidup harmonis. Menurut Dea, begitu sapaan akrabnya, peserta diajarkan untuk menjadi solusi, peka terhadap persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat atau lingkungan mereka. Kebiasaan ini harus ditanamkan sejak dini.
Kelas Kepemimpinan Bersama GKP ini memang sengaja menyasar pada sofskill, karena kalau masuk ke hard skill, nanti akan berbenturan dengan pola pengajaran yang sudah dilakukan oleh para guru di sekolah. Melalui kegiatan ini, dia berharap, akan lahir generasi-generasi unggul dari Pulau Wawonii.
WAWONII, SULTRAGO.ID – Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Gema Kreasi Perdana (GKP) tidak saja masih berlaku sampai saat ini. Namun, anak perusahaan Harita Group itu tercatat sebagai perusahaan yang paling taat dalam melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penggunaan Kawasan Hutan (PKH) se Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal itu terungkap dalam acara Kepatuhan dan Kepatutan Pelaporan dan Pembayaran PNBP PKH, pada 27 Oktober 2022 lalu, di Hotel Claro, Kendari.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan (BPKH) Wilayah XXII, PT GKP menjadi narasumber sebagai perusahaan wajib bayar (WB) yang paling patuh dalam melakukan pembayaran Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
Hadir dalam acara tersebut, Mufti Sodik, Manajer Perizinan Forestry PT GKP. Bahkan, Mufti yang hadir mewakili manajemen PT GKP, didapuk menjadi pembicara, untuk sharing dan berbagai pengalaman dengan perusahaan-perusahaan tambang lain di wilayah BPKH wilayah XXII.
Mengatakan penghargaan kepada GKP, karena perusahaan selama ini dinilai selalu patuh dan taat dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Apresiasi tersebut, karena Pt GKP secara konsisten selalu memenuhi kewajibannya tepat waktu.
“ini merupakan penghargaan kepada PT GKP sebagai perusahaan yang secara konsisten dan selalu mematuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjam pakai kawasan hutan.
“Sejak awal, kita selalu taat dalam mematuhi kewajiban kita,” kata Mufti dalam keterangannya, Sabtu, 25 Februari 2023.
IPPKH merupakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementrian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), kepada Lembaga atau institusi untuk melakukan kegiatan kegiatan non kehutanan di wilayah kehutanan. Untuk sektor pertambangan, jangka waktu perizinan IPPKH disesuaikan dengan masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) baik IUP ekslporasi maupun IUP produksi.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.16/menhut-III/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
“aizin pinjam pakai Kawasan hutan milik PT GKP, masih sah dan berlaku sampai 14 November 2028. Jadi tidak benar, kalau IPPKH kita sudah kadaluarsa,” tambah Marlion SH,.CMLC, Legal officer PT GKP.
Selain itu, lanjut Marlion, PT GKP juga mematuhi kewajibannya dalam membayar Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (PSDH-DR). Begitu juga dengan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
Sementara terkait aktivitas pertambangan yang masih dilakukan oleh PT GKP, Marlion menegaskan bahwa, sesuai amar putusan PTUN menolak permohonan penundaan pelaksanaan obiek sengketa a quo yang diajukan oleh para penggugat.
Begitu juga dalam amar putusan MA, meminta kepada Pemda Konkep dan DPRD untuk melakukan revisi RTRW, bukan mencabut izin usaha pertambangan PT GKP.
“Sehingga jelas melalui amar putusan MA maupun PTUN, kita masih terus dibolehkan untuk melakukan aktivitas, sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap,” tegas Marlion.
WAWONII, SULTRAGO.ID -Pihak perusahaan pertambangan yang sementara beroperasi di Pulau Wawonii berbendera PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) menegaskan telah memiliki legalitas yang lengkap. Salah satu dari legalitas tersebut adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI yang sah dan masih berlaku sampai sekarang.
Hal itu diutarakan Marlion, SH., CMLC selaku Legal Officer PT GKP kepada media. Kamis, 23 Februari 2023. Dijelaskan, bahwa IPPKH PT.GKP berlaku sampai 14 November 2028, dan hingga saat ini seluruh kewajiban PT GKP terhadap IPPKH tersebut selalu di jalankan dengan baik.
“Kewajiban yang dimaksud diantaranya adalah membayar PNBP (pendapatan negara bukan pajak) dan PSDH-DR (provisi sumberdaya hutan-dana reboisasi) secara rutin sesuai peraturan yang berlaku,” Jelas Marlion.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ada beberapa poin yang menjadi alasan dasar izin prinsip atau IPPKH dapat dicabut. Diantaranya, Jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir. Kemudian dicabut oleh Menteri selaku pemberi izin.
Dasar lainnya, Lanjut Koordinator Humas PT.GKP itu mengatakan adalah diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang persetujuan prinsip penggunaan Kawasan hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis dan terakhir, izin usaha pertambangan eksplorasi (IUP Eksplorasi) izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) atau perizinan dibidangnya dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.
“Jadi dari ke 4 point tersebut di atas, tidak ada satupun yang dilanggar perusahan (PT GKP). Olehnya itu, IPPKH tetap sah dan berlaku,” tegas Marlion.
Lebih lanjut, Marlion menyampaikan agar semua pihak menahan diri dan selalu menjaga kondusifitas Pulau Wawonii yang sudah sangat aman dan damai ini. Dia juga berharap agar pihak-pihak lain jangan membuat kesimpulan yang berlebihan yang membuat masyarakat resah saat proses hukum sedang berlangsung.
Kemudian Marlion mengenai putusan MA, pria kelahiran Roko-roko Pulau Wawonii itu menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, bukan menghentikan kegiatan pertambangan melainkan meminta Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan, agar merevisi Perda RTRW.
Sedangkan untuk Putusan PTUN Kendari dalam putusannya menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang diajukan oleh para penggugat.
“Itu berarti kegiatan lapangan tetap berjalan seperti biasa sampai ada putusan yang ingkrah atau mengikat. Jadi semua pihak harus menghormati dan menghargai putusan MA maupun PTUN Kendari selama proses hukum masih berjalan,” tandas Marlion.
KONKEP, SULTRAGO. ID – Keberadaan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sangat penting sebagai mitra kerja kepala desa. Oleh karena itu, setiap desa yang telah habis masa periode anggota BPD-nya agar segera melakukan pemilihan anggota BPD untuk periode berikutnya.
Di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) sebanyak 79 desa telah melaksanakan pemilihan anggota BPD untuk periode 2023-2028 di desa masing-masing.
Hal itu dikarenakan masa jabatan kepengurusan anggota BPD periode sebelumnya telah berakhir mulai Januari 2023.Saat ini, para anggota parlemen desa di Pulau Wawonii itu masih menunggu jadwal pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji. Sebab, masa keanggotaan BPD yang baru terpilih selama 6 tahun ke depan, terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
Kendati demikian, ternyata anggota BPD terpilih dimaksud sudah diperbolehkan untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD sebagai lembaga mitra kerja pemerintah desa meski belum mempunyai Surat Keputusan (SK) dari Bupati.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Isrianti, SKM kepada wartawan di kantornya pada Rabu, 22 Februari 2023.
“Sebenarnya sudah bisa para anggota BPD itu melaksanakan tugasnya di desa masing-masing walaupun belum dilantik secara resmi oleh bapak Bupati,” kata Isrianti.
Menurutnya, hal tersebut dapat dikuatkan dengan berita acara mengenai anggota BPD terpilih. Tujuannya agar program pembangunan di desa berjalan lancar. Sebab penerbitan SK anggota BPD oleh Bupati Konkep akan mengacu dari berita acara penetapan nama-nama yang terpilih dari kepala desa.
“SK anggota BPD itu sudah ada untuk 78 desa. Sedangkan satu desa lainnya yaitu Desa Puurau belum menyetor nama-nama anggota BPD-nya karena bermasalah proses pemilihannya. Jadi disini kendalanya sehingga terlambat pelantikannya,” ujarnya.
Mantan Kepala Puskesmas Bobolio, Kecamatan Wawonii Selatan ini mejelaskan, dari 79 desa yang anggota BPD-nya telah habis masa jabatannya dan telah melakukan proses pemilihan anggota BPD yang baru. Namun dalam prosesnya, salah satu dari 79 desa yang harus melakukan pemilihan yaitu Desa Puurau di Kecamatan Wawonii Tengah menuai masalah. Akibatnya, proses pemilihan dimaksud batal.
“Kewenangan kami dari dinas hanya menyurati setiap desa yang sudah akan berakhir masa jabatan BPD-nya agar segera melakukan pemilihan. Soal jadwal dan panitia pemilihannya itu kewenangan masing-masing kepala desa,” katanya.
Isrianti menambahkan, terkait permasalahan pemilihan anggota BPD Desa Puurau, pada tanggal 14 Februari lalu telah dimediasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD, Dinas PMD, Bagian Pemerintahan Setda Konkep, Camat Wawonii Tengah.
“Intinya adalah Kepala Desa Puurau harus secepatnya selesaikan permasalahan itu dan segera lakukan pemilihan anggota BPD. Kita berharap pelantikan dapat terlaksana diakhir bulan Februari ini,” jelasnya.
Isrianti menegaskan, dalam SK Bupati tidak menyinggung soal posisi dan jabatan, tetapi berbicara tentang anggota BPD yang terpilih. Sedangkan penentuan jabatan ketua dan lain-lainnya adalah internal anggota BPD yang menentukan setelah pengucapan sumpah/janji.
Perlu diketahui, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Anggota BPD sendiri merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
Tugas BPD mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.
Kemudian Fungsi BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
KONKEP, SULTRAGO. ID – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung percepatan pembangunan daerah terus dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kinerja Pemkab Konkep telah menunjukan hasil yang baik, terutama pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep.
Kepala BKD Konkep, Mahmud, SP., M.PW menjelaskan upaya Pemkab Konkep terus menggenjot PAD khususnya pada sektor perpajakan bagi wajib pajak dengan pemasangan alat perekam transaksi atau Tapyng Box di sejumlah Hotel, Penginapan dan Warung Makan sejak awal tahun lalu.
Dengan terpasangnya Tapyng Box tersebut, kata Mahmud, dapat mempermudah masyarakat dalam proses transaksi pembayaran. Selain sudah berbasis digital juga menjadi salah satu sumber perekam setiap transaksi bagi wajib pajak untuk pemasukan PAD Konkep.
“Pemungutan retribusi pajak daerah melalui alat Tapyng Box yang terpasang mulai berlaku sejak bulan April tahun 2022 lalu,” kata Kepala BKD Mahmud saat ditemui diruangannya Selasa, 21 Februari 2023.
BKD Konkep bersama pihak Bank Sultra saat menyerahkan alat Tappyng Box di salah satu Warung Makan di Langara. FOTO: Dok Sultrago.id
“Terdapat 19 Tapyng Box kita pasang di wilayah Wawonii Barat dan memungut 10 persen pajak warung makan maupun hotel,” sebutnya.
Mantan Kabag Umum Setda Konkep itu mengatakan dengan menerapkan sistem transaksi yang berbasis digital itu membuat daerah Konawe Kepulauan memiliki skor pada indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester I tahun 2022 di wilayah Sultra berhasil nempati urutan ke-3 dengan skor 74,7. Posisi ini di bawah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.
“Sebelumnya Konkep berada di urutan ketujuh dengan skor 55,1 pada semester II tahun 2021. Tahun 2022 semester I kita naik urutan ketiga. Kita melambung jauh, ada kemajuan pada implementasi sistem ETPD,” terang Mahmud.
Dengan begitu, progres Pemda Konkep dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terus menunjukan tren yang positif.
“Alhamdulillah, kita berhasil naik dari yang sebelumnya skor 55,1 menjadi skor 74,7. Tentu kita tidak puas sampai disitu, kita akan terus memaksimalkan lagi kerja kita demi daerah yang kita cintai ini,” cetusnya.
Kemudian pada tahun ini, masih kata Mahmud, pihaknya akan fokus pada sistim transaksi pembayaran berbasis digital dengan menggunakan aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hal itu akan dikuatkan dengan cara kerja sama antara Pemda Konkep dengan pihak perusahaan QRIS yaitu PT. ESPAY.
“Tahun ini saya membuat kerja sama dengan PT.ESPAY untuk proses kanal pembayaran berbasis digital. Ini akan lebih mempermudah lagi sistem pembayarannya, bisa lewat aplikasi Toko Pedia, Ovo, Dana, dan Bank Digital lainnya,” jelas Mahmud.
Saat ini dokumen MoU-nya dalam perbaikan dan dipelajari lebih lanjut. Untuk realisasinya dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, dengan penggunaan aplikasi QRIS ini semoga dapat mendorong ETPD yang akan di rilis setiap semester di setiap tahunnya semakin lebih baik lagi.
“Tahun ini kita targetkan naik skor indeks ETPD nya, sehingga bisa naik satu tingkat lagi urutan kedua,” pungkasnya.
WAWONII, SULTRAGO.ID – Beberapa waktu lalu, kembali beredar vidio yang menyebut aktivitas pertambangan di wilayah IUP PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan penyerobotan lahan warga.
Vidio itu viral di sejumlah sosial media.Pihak perusahaan pertambangan yang merupakan anak dari group Harita Nikel itu pun membantah tudingan tersebut. Penggunaaan kawasan hutan harus mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Siapa saja yang melakukan aktivitas di hutan kawasan tanpa persetujuan Menteri LHK atau tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maka akan dikenakan pidana. Kemudian sosialisasi terhadap penggunaan hutan kawasan juga sudah dilakukan perusahaan. Termasuk ganti untung tanam tumbuh juga sudah diberikan kepada warga yang memiliki tanaman di hutan kawasan tersebut.
“Lahan yang dimaksud itu adalah lahan hutan kawasan. Kami dari pihak perusahaan sudah mendapatkan izin dari Kementrian LHK dengan terbitnya IPPKH. Kami miliki IPPKH penggunaan hutan kawasan,” kata Kordinator Humas PT. GKP, Marlion, SH., CMLC kepada media. Senin (20/2/2023).
“Saya tegaskan lagi, GKP ini perusahaan yang sangat taat hukum. Semua ketentuan perundangan dipenuhi. Dan kita sangat meghargai kearifan lokal masyarakat di sini. Buktinya, meski berada di hutan kawasan, ganti untung tanam tumbuh tetap kami berikan kepada masyarakat,” tambah Marlion.
Karenanya, Marlion membantah jika perusahaan dianggap arogan dan menerobos lahan milik warga. Menurut dia, yang sebenarnya adalah perusahaan melakukan land clearing atau pembersihan lahan, di lahan milik perusahaan yang masuk dalam wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH. Lahan tersebut juga, ditegaskannya kembali, sudah dilakukan penyelesaian ganti untung tanam tumbuh kepada warga yang memiliki tanaman.
“Kita tidak ada istilanya jual beli lahan. Karena itu kawasan hutan dan dilarang oleh Undang-undang. Yang kita lakukan adalah ganti untung tanam tumbuh. Sebagai bentuk tali asih kita kepada warga yang sudah melakukan kegiatan bertanam di areal tersebut,” jelas Marlion yang juga putra daerah itu.
Padahal, lebih jauh dijelaskan berdasarkan ketentuan dalam UU nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan pemberantasan kawasan hutan, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Dalam beleid itu juga disebutkan, siapa saja yang melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin, akan dipidana kurungan dan pidana denda.
Sementara perusahaan sudah mengantongi IPPKH, telah melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (PSDH-DR) juga memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan izin pemanfaatan ruang untuk project area.
“Jadi saya tekankan sekali lagi, bahwa kita tidak melakukan penerobosn lahan. Semua prosedur sudah kita lakukan. Regulasi kita penuhi, tanggungjawab kita tunaikan dan pendekatan ke masyarakat sudah kita lakukan juga,” terang Marlion.
Oleh Karena itu, pihak perusahaan telah mengantongi izin untuk kegiatan pertambangan, maka masyarakat umum dilarang untuk memasuki Kawasan hutan tanpa izin. Dan siapa saja yang memasuki kawasan pertambangan tanpa izin apalagi menghalangi kativitas pertambangan bisa dikenakan pidana.
Itu sebabnya ia menghimbau masyarakat untuk tidak sembarangan memasuki areal pertambangan apalagi menghalangi aktivitas pertambangan yang sedang berlangsung.
“Kita tetap melakukan himbauan dan pendekatan persuasive kepada masyarakat untuk tidak masuk ataupun menghalangi juga untuk tidak melakukan aktivitas berkebun di wilayah IPPKH,” imbuhnya.
KONKEP, SULTRAGO. ID – Bertempat di lapangan Desa Puuwatu, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Wawonii Selatan (HIPMA-WANSEL) gelar Tournament Futsal antar Desa se-Konkep.
Ketua umum Hipma-Wansel, Hendrawan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Tournament Futsal itu dapat terlakasana berdasarkan hasil kerja sama antar panitia Hipma-Wansel dan pemuda Karantaruna Desa Lawei Raya.
“Saya merasa pemilihan tempat pada saat rapat panitia untuk menjadikan Lawei Raya sebagai tuan rumah di kegiatan Tournament Futsal merupakan keputusan yang sangat tepat.” Ungkapnya, sabtu (18/2).
Ia mengatakan, kegitan tersebut merupakan kegiatan perdana setelah ia dilantik untuk menjadi Ketua umum Hipma-Wansel pada bulan Desember tahun lalu.
“Mari kita jaga bersama keamanannya, Bantu kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan berakhir sukses seperti yang diharapkan.” Harapnya.
Ditempat yang sama, Camat Wawonii Selatan, Hamza dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya turnamen futsal tersebut, tentunya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan keakraban antar Desa se Wawonii Selatan dan Konkep pada umumnya.
“Saya berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan setiap tahunnya, dan juga tempat kegiatannya harus berbeda tiap tahunnya, kalau tahun ini di Lawei, tahun depan di Wungkolo, atau di Bobolio, atau di Wawouso.” jelasnya.
Ia pula mengapresiasi kepada seluruh pemerintah desa kecamatan Wawonii Selatan yang terus mendorong dan membantu sehingga kegiatan turnamen futsal dapat terlaksana.
“Selain Pemerintah Desa, saya juga mengapresiasi kepada pemuda karantaruna lawei raya yang selalu membantu mahasiswa mengatur lapangan dan teknis dalam Tournament Hipma-Wansel Cup 2023,” pungkasnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) bersama warga Desa Nambo Jaya melakukan kegiatan bersih-bersih pantai, Minggu (19/02). Kegiatan yang diberi nama Clean Traveller itu merupakan bagian dari program Employee Voluntary Program (EVP).
Karyawan dari berbagai departemen bersama warga Nambo Jaya bersama-sama melakukan bersih pantai dengan mengumpulkan smpah-sampah plastik yang berada di wilayah pantai Nambo Jaya, kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah milik perusahaan.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengejahwantaan dari komitmen perusahaan, bahwa masyarakat adalah bagian terintegrasi perusahaan dan kehadiran perusahaan harus bisa memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, hari ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa GKP hadir untuk Wawonii,” jelas Cipto Rustianto, Manajer Eksternal PT GKP.
Pihaknnya berharap, kegiatan ini dapat memberi kesadaran agar masyarakat menjaga pantai tetap bersih, terutama dari sampah-sampah yang susah terurai. Selain itu diharapakan hal ini bisa menjadi kebiasaan bagi masyarakat sehingga keindahan pantai dengan pasir putihnya bisa tetap terjaga.
Kepala Desa Nambo Jaya, Lamido menyampaikan terima kasih atas inisiasi yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bersih pantai. Ia menilai, perusahaan telah banyak melakukan kegiatan positif dan memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar tambang, termasuk masyarakat Nambo Jaya.
“Alhamdulillah, perusahaan tetap komitmen pada apa yang telah disampaikan sejak awal, bahwa akan melakukan kegiatan-kegiatan poitif dan melibatkan masyarakat dalam aktivitasnya,” ujar Lamido.
Pada kesempatan itu, ia menyatakan bahwa masyarakat Nambo Jaya adalah masyarakat yang sejak awal sudah mendukung kehadiran perusahaan. Hal ini dibuktikan, rumah salah satu warga di Nambo, menjadi base camp dan tempat berkumpul karyawan, baik saat melakukan sosialisasi atau kegiatan lainnya.
Pihaknya juga bersyukur bahwa saat ini sudah banyak warga Nambo Jaya yang ikut terlibat menjadi karyawan perusahaan. Iapun berharap, perusahaan bisa terus hadir dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat.
“Sinergi yang sudah terbangun selama ini, harus tetap bahkan terus diperkuat ke depannya,” harapnya.
KONKEP, SULTRAGO.ID – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) bersama warga lakukan aksi bersih-bersih di Desa Sukarela Juara, Kecamatan Wawonii Tenggara, Jumat (10/2).
Aksi bersih-bersih desa dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan agar besih dari sampah, serta menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman.
Selain melibatkan warga desa, kegiatan ini juga melibatkan volunteer yang berasal dari karyawan di berbagai departemen PT GKP.
CManajer Eksternal PT GKP, Cipto Rustianto mengatakan, egiatan bersih desa ini, merupakan salah satu dari program Employee Voluntary Program (EVP), dimana karyawan, dari berbagai departemen menjadi volunter dalam berbagai kegiatan di masyarakat.
“Program EVP, memang dicetuskan dan digodok oleh departemen eksternal, khususnya CSR, tetapi dalam kegiatannya, melibatkan karyawan sebagai volunter. Selain program bersih desa, ada juga beberapa program lain dari EVP, ” sebutnya.
Lebih dari itu, program yang dijalankan PT GKP, merupakan bagian dari komitmen perushaan, untuk tumbuh bersama masyarakat dan bersama masyarakat pula, membangun Wawonii yang lebih baik dalam berbagai aspek.
“Sebagai bagian dari masyrakat Wawonii pada umumnya dan Kecamatan Wawonii Tenggara pada khususnya, kami memiliki kerinduan dan kecintaan yang sama dengan masyarakat, dimana pelestarian dan keindahan wilayah mesti terjaga apik. Kami akan meneruskan semangat ini ke desa-desa lainnya di kecamatan ini, bersama masyarakat,” ucap Cipto.
Head of Site PT GKP, Basri Kambatu mengungkapkan, rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap pekan, secara bergantian di desa-desa lingkar tambang.
Disebutnya, tradisi bersih-bersih setiap pekan ini memang sudah diwajibkan kepada seluruh karyawan di perushaan. Kini, kegiatan tersebut di perluas di masyarakat juga dengan melibatkan karyawan perusahaan.
“Biasanya, setiap (hari) Jumat, kita melaksanakan yang namanya Jumlah atau Jumat bersih. Semua departemen bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi kerja mereka. Sekarang, kita bersama masyarakat, ingin bersama-sama melakukan kegiatan ini, sehingga lingkungan kita tetap bersih, terawat dan jauh dari sumber-sumber penyakit,” jelas Basri.
Kepala Desa Sukarela Jaya, Samaga mengapresiasi langkah yang dilakukan perusahaan dalam bersinergi dan ikut terlibat dalam kegiatan bersih desa ini.
Ia mengatakan, program gotong royong bersih desa ini sebenarnya juga ada dan berjalan. Namun dengan keterlibatan perushaan, akan semakin kuat dan meneguhkan bahwa masyarakat dan perushaan memiliki sinergi yang baik dan tanggung jawab yang sama untuk membangun daerah dari berbagai aspek.
“Kami dari pihak desa tentu sangat berterima kasih atas program ini. Mari kita terus bersinergi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi,” ucap Samaga.
