Penulis: Sofyan

  • Ketua PWI Atal S Depari Akan Pimpin Konfederasi Wartawan ASEAN 2022-2024

    Ketua PWI Atal S Depari Akan Pimpin Konfederasi Wartawan ASEAN 2022-2024

    JAKARTA, SULTRAGO.ID – Indonesia akan menjadi President Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) periode 2022 – 2024. Posisi itu akan dijabat oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari.

    Jabatan tersebut secara resmi akan diterima dari Thailand pada Sidang Umum Konfederasi Wartawan ASEAN atau General Assembly Confederation of ASEAN Journalist yang akan berlangsung di Bali dari 12-14 Oktober mendatang. Posisi Indonesia sendiri sebelumnya adalah Vice President CAJ.

    “Dalam aturan CAJ, setelah dua tahun Thailand menjabat sebagai President CAJ maka Vice President CAJ yang saat ini dijabat oleh Indonesia otomatis menjadi President CAJ,” jelas Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari ketika baru mendarat di Bali, Senin (10/10).

    Ditambahkannya, Kamboja akan menjadi President CAJ berikutnya untuk menggantikan Indonesia karena posisi Vice President CAJ periode 2022 – 2024 dijabat oleh Kamboja. 

    Dijelaskan, CAJ atau Konfederasi Wartawan ASEAN didirikan di Jakarta tanggal 11 Maret 1975 oleh para utusan dari organisasi wartawan nasional negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations atau Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara).

    “Untuk itu, melalui kiprah para wartawan serta medianya di wilayah ini perlu dijalin kerjasama, konsultasi serta diwujudkan saling pengertian dan saling memahami antara warga atau masyarakat Asia Tenggara,” kata Atal.

    Ia menambahkan, pada awalnya pendiri CAJ hanya terdiri atas PWI (Indonesia), NUJM (Malaysia), NPC (Filipina), SNUJ (Singapura) dan CTJ (Thailand), namun kemudian menyusul VJA (Vietnam) dan LJA (Laos) pada bulan Maret 1996. Dan seiring berjalannya waktu, organisasi wartawan Myanmar dan Kamboja turut bergabung dalam wadah ini.

    “Dengan diselenggarakannya kegiatan General Assembly CAJ di Bali ini diharapkan dapat ikut mendukung Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN sehingga dapat melakukan desiminasi pemberitaan di kawasan anggota negara ASEAN dan memajukan kehidupan jurnalisme serta meningkatkan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab,” harap Atal S Depari didampingi Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi.

    Disamping itu, tambah Atal, melalui CAJ kita dapat mempererat hubungan internal para wartawan ASEAN dan antara wartawan ASEAN dengan organisasi wartawan di seluruh dunia.

    “Meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antarwarga ASEAN demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan sosial dan perdamaian serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga ASEAN sehingga terjalin saling pengertian dan penghargaan yang lebih baik oleh masyarakat dunia,” pungkasnya.(rls)

  • Menyalahi Aturan, Puluhan Kepala Desa di Konkep Dapat Teguran Keras dari Inspektorat

    Menyalahi Aturan, Puluhan Kepala Desa di Konkep Dapat Teguran Keras dari Inspektorat

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melayangkan surat teguran terhadap puluhan Kepala Desa yang diduga menyalahi aturan, Selasa (11/10).

    Pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala desa yaitu melakukan pemberhentian perangkat desa tahun 2021 dan pengangkatan perangkat desa tahun 2022.

    “Surat teguran untuk kepala desa yang melanggar aturan sudah ditanda-tangani oleh Bupati Konkep H. Amrullah pada tanggal 10 Oktober 2022 kemarin,” ungkap Muhtaruddin, Kepala Inspektorat Konkep.

    Ia menegaskan, surat teguran tersebut berlaku mulai 11 Oktober 2022 hari ini, sehingga batas waktu yang diberikan kepada para kepala desa untuk mengembalikan jabatan perangkat desa tahun 2021 terhitung 14 hari.

    Tidak hanya itu, para kepala desa juga diharuskan mengembalikan Anggaran Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pembayaran honor perangkat desa yang diangkat tahun 2022 selama 6 Bulan. Batas waktu untuk mengembalikan anggaran tersebut yaitu selama 60 hari, terhitung sejak dikeluarkannya surat teguran tersebut.

    “Apabila mereka tidak mengindahkan, maka ini sudah jelas temuan dan tetap kita akan proses,” tegas Muhtaruddin.

    Ia menambahkan, dalam surat teguran tersebut ditegaskan bahwa kepala desa juga melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga berimbas pada pengembalian. Dijelaskan, yang dimaksud pengembalian adalah, pengembalian jabatan perangkat desa tahun 2021 dan pengembalian anggaran honor perangkat desa yang dibayarkan oleh perangkat desa yang baru.

    “Kami sudah konsultasi ke APH dan akan merekomendasikan bagi desa yang bermasalah terkait pemberhentian perangkat desa, lalu untuk pencairan anggaran tahap berikutnya, tidak bisa diproses sebelum polemik ini betul-betul selesai. Kalaupun dicairkan, maka itu akan menambah lagi kesalahannya dan bisa dijadikan temuan,” tandasnya.

  • Asmawa Tosepu Resmi Pimpin Kota Kendari

    Asmawa Tosepu Resmi Pimpin Kota Kendari

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi resmi melantik Asmawa Tosepu sebagai Pj Wali Kota Kendari di aula merah putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (10/10).

    Asmawa Tosepu dilantik menjadi Pj Walikota menggantikan Sulkarnain Kadir yang masa jabatannya telah berakhir pada 9 Oktober 2022, kemarin.

    Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 131.74-5770 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pj Wali Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Diinformasikan, Asmawa Tosepu ditetapkan sebagai Pj Wali Kota Kendari melalui rapat Tim Penilai Akhir atau TPA yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Turut hadir dalam pelantikan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, serta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Kota Kendari.

  • Pj Walikota Kendari Harus Perhatikan Dokumen RPD Sebagai Acuan Bekerja

    Pj Walikota Kendari Harus Perhatikan Dokumen RPD Sebagai Acuan Bekerja

    KENDARI, SULTRAGO.ID – Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kendari, Syamsir Nur ingatkan Pj Walikota Kendari harus memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan dalam bekerja.

    Hal itu dimaksudkan agar perencanaan pembangunan di Kota Kendari tetap berkesinambungan pada masa transisi pemerintahan.

    Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo ini menjelaskan, dokumen RPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta domumen perencanaan lainnya.

    Selain memperhatikan masalah keberlanjutan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPD juga memuat isu-isu strategis daerah dan menjadi masalah aktual di Kota Kendari,” jelas Syamsir, Senin (10/10).

    Ia mengungkapkan, beragam dantangan pembangunan yang dihadapi daerah saat ini, mulai dari soal ketahanan ekonomi yang inklusif, layanan publik, digitalisasi, pemerintahan yang dinamis, masalah transportasi, dan bahkan soal penanganan inflasi.

    “Tantangan pejabat adalah bagaimana melakukan inovasi dalam menghadapi beragam masalah pembangunan,” ujarnya.

    Syamsir menilai, APBD yang terbatas serta kecepatan adaptasi pegawai adalah dua faktor penentu keberhasilan inovasi penjabat dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kendari.

    “Secara eksternal, kemampuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder juga menjadi penting dalam mengurai problem pembangunan tersebut,” pungkasnya.

  • Basmi Budaya Money Politic dalam Memilih Pemimpin Ideal

    Basmi Budaya Money Politic dalam Memilih Pemimpin Ideal

    Oleh: Nanang Sofyan

    Pesta Demokrasi sudah tak begitu lama lagi, masyarakat akan menghadapi Pemilihan Umum (Prmilu) berupa pemilihan calon wakil rakyat dan pemimpin lainnya. Isyu seputar Pemilu sudah begitu dekat terdengar ditelinga, dan tersebar baik di dunia nyata, apa lagi di dunia maya.

    Baliho calon pemimpin dan Wakil Rakyat dengan kata-kata bijaknya untuk mempengaruhi masyarakat menunggu momen terpampang memenuhi tempat strategis untuk menarik perhatian masyarakat

    Sebagai penentu pemimpin dan wakil rakyat, masyarakat dituntut lebih teliti untuk memilih calon pemimpin. Mendset berpikir tentang budaya Money Politic segera dihilangkan dalam pikiran masyarakat.

    Meskipun untuk membasmi budaya sogok yang telah melekat kedalam pikiran masyarakat merupakan tantangan berat bagi kaum intelektual yang memegang teguh idealisme untuk membangun Negeri maupun Daerah. Namun bukan menjadi alasan untuk tidak melakukannya, karena tidak ada yang mustahil untuk bisa dicapai selama terus berusaha dan tidak melawan kodrat sebagai hamba.

    Sebagai manusia biasa, tentunya pemimpin tak akan pernah lepas dari salah dan lupa, namun hal itu tak menjadi alasan untuk membenarkan diri meski telah terjurumus kedalam kasus suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian kita harus menyadari arti penting diri kita sebagai pemilih, sehingga kita harus mampu menjadi pemilih yang cerdas.

    Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang telah mempertimbangkan Pemimpin dan Wakil Rakyat pilihannya secara obyektif. Masyarakat harus mengetahui apa sebenarnya tugas pemimpin dan bagaimana kriteria pemimpin yang ideal.

    Memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat jangan sampai antikritik. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat haruslah dikritik dan diperbaiki demi perkembangan dan kemajuan sebuah Negeri khususnya Daerah tercinta.

    Begitu pula dengan rakyat, jangan hanya sekedar kritik terhadap pemimpinnya. Solusi dan saran harus pula beriringan. selain itu, apresiasi atas kinerja yang baik serta keberhasilan yang telah dicapainya harus diakui.

    Menjadi pemimpin bukan sekedar mengejar jabatan dan ambisi untuk kebutuhan pribadi, melainkan kesejahteraan masyarakat umum dan bertujuan memberikan apa yang menjadi cita-cita dan impian masyarakat harus menjadi keutamaan.

    Sangat jelas bahwa menjadi pemimpin itu bukan perkara yang mudah. Mental yang kuat untuk memegang tanggungjawab atas harapan dan kepentingan masyarakat banyak harus disiapkan.

  • BLT Masyarakat Desa Wawoone Konkep Segera Cair Bulan Ini

    BLT Masyarakat Desa Wawoone Konkep Segera Cair Bulan Ini

    KONKEP, SULTRAGO. ID – Kepala Desa Wawoone Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Taiyeb segera cairkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat di bulan ini, Oktober 2022.

    Hal itu disampaikan Taiyeb setelah masyarakat Desa Wawoone pertanyakan alasan Kepala Desa belum mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di bulan september lalu.

    ia mengatakan, BLT senilai Rp300 ribu setiap bulan itu akan dicairkan sekaligus, yakni untuk di Bulan September, Oktober, November, dan Desember.

    “Saya menunggu pencairan dibulan ini dan akan langsung memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan BLT,” ungkapnya, kamis (06/10).

    “Masyarakat dapat bersabar dan tetap mempercayakan persoalan hak untuk mendapatkan BLT kepada Pemerintah Desa Wawoone,” imbau Kades Wawoone.

  • PT GKP Kembali Lakukan Perbaikan Jalan Wawouso-Bobolio Konkep

    PT GKP Kembali Lakukan Perbaikan Jalan Wawouso-Bobolio Konkep

    KONKEP, SULTRAGO.ID – PT Gema Kreasi Perdana (GKP) kembali melakukan perbaikan jalan jalur Wawouso-Bobolio yang sebelumnya rusak parah akibat curah hujan tinggi.

    PT GKP bersinergi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepalauan (Konkep) dalam penggunaan alat berat pada kegiatan perbaikan jalan Wowouso-Bobolio.

    Kegiatan perbaikan jalan memakan waktu sekitar dua minggu, sejak tanggal 26 September 2022. Material perbaikan jalan jalan disuplai dari Roko Roko Raya, lokasi site GKP, berupa batu bolder dan pasir batu (situ). Dalam kegiatan ini menggunakan dua unit alat berat, eksacavator milik Dinas PU dan Bomaq milik PT GKP.

    “Sebelumnya sudah tiga kali kita melakukan perbaikan jalan di wilayah Gunung Jati, namun curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan akses jalan tidak bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan,” ungkap Aldo Satra, tim CSR GKP, Senin (3/10).

    Aldo menyebutkan, jalan yang menuju Kecamatan Larangara, pusat pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tersebut dilakukan perbaikan sebanyak 17 titik, dengan akumulasi sepanjang lima kilometer.

    “Sejak pertengahan Agustus, perbaikan jalan sudah direncanakan. Namun untuk pengerjaan masih menunggu musim panas datang. Kalau dipaksakan dikerjakan saat musim hujan, tentu tidak akan bertahan lama,” terangnya.

    Kepala Teknik Tambang (KTT) PT GKP, Aep Khaeruddin menyampaikan bahwa, kegiatan perbaikan jalan area Gunung Jati merupakan salah satu agenda CSR sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan. Mengingat jalur ini merupakan akses utama bagi semua masyarakat, terutama yang berada di wilayah selatan dan tenggara Pulau Wawonii.

    “Kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga harapan agar kehadiran perusahaan bisa memberi manfaat bagi daerah, benar benar dirasakan, salah satunya melalui kegiatan perbaikan infrastruktur ini,” imbuhnya.

    Koordinator teknis perbaikan jalan PT GKP, Taufik Haryanto menjelaskan, salah satu tantangan dalam perbaikan jalan yang dilakukan adalah, lokasi pemuatan material yang cukup jauh, ditambah lagi beberapa kali selama kegiatan hujan masih turun meski sudah memasuki musim kemarau.

    Meski demikian, lanjut dia, tidak menyurutkan semangat untuk terus melakukan kegiatan perbaikan jalan, bersama beberapa karyawan dan juga dukungan dari masyarakat dan anggota PPWS.

    Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, dalam kegiatan perbaikan jalan ini, batu bolder yang dibutuhkan sekitar 500 reit dan sirtu sebanyak 200 reit. Terdapat enam armada dumptruck yang dikerahkan untuk pengangkutan material ke lokasi.

    “Alhamdulillah, hasil perbaikan memuaskan dan semoga akses masyarakat menuju dan dari Langara, lancar dan tidak terhambat lagi,” ungkap Taufik.

    Camat Wawonii Tenggara, Iskandar menilai, perbaikan jalan yang dilakukan PT GKP sangat membantu dalam memudahkan jalannya kegiatan pemerintahan di wilayah tersebut.

    “Kita susah sekali kalau ada dinas ke Langara. Makanya kita sangat berterima kasih dengan kegiatan perbaikan jalan yang dilakukan GKP,” tuturnya.

    Senada, tokoh pemuda Wawonii Selatan, Mihdar mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan PT GKP. Sebab sudah lebih dari dua bulan, akses menuju dan dari Langara terhambat. Praktis, tidak ada kendaraan yang bisa lewat.

    “Kalaupun bisa lewat, hanya roda dua. Itupun dengan usaha yang berat sekali. Jadi, harus bersyukur atas inisiatif GKP dalam melakukan perbaikan jalan area Gunung Jati ini,” jelas Ketua Pemuda Pemudi Wawonii Selatan (PPWS) ini.

  • Reses Ketua Komisi I DPRD Sultra di Wawonii Selatan, Berikut yang Menjadi Aspirasi Masyarakat

    Reses Ketua Komisi I DPRD Sultra di Wawonii Selatan, Berikut yang Menjadi Aspirasi Masyarakat

    KONKEP, SULTRAGO.ID – Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Tenggara Rifki Saifulallah Razak mengawali reses masa sidang ketiga di Desa Wungkolo dan Desa Wawoone, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sabtu (1/10).

    Ratusan masyarakat Kecamatan Wawonii Selatan terlihat antusias mengikuti reses yang digelar politisi muda Partai Demokrat itu yang berlangsung di Desa Wawoone.

    “Saya datang untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga bisa kita perjuangkan entah itu di provinsi atau di kabupaten,” ungkap Rifki.

    Rifki mengatakan, yang menjadi fokus utama di sisa masa jabatannya ialah pembangunan jalan sepanjang 27 kilometer di Daerah Pemilihannya.

    Kepala Desa Wungkolo, Hamsu menyampaikan, saat ini masyarakat membutuhkan pembangunan jalan produksi yang layak bagi petani desa.

    “Akibat wabah Covid 19, terjadi perubahan prioritas penggunaan dana desa, sehingga kita tidak bisa membangun jalan produksi yang layak bagi para petani,” ungkapnya.

    Hamsu juga menyampaikan, Desa Wungkolo dikenal sebagai penghasil kepiting, namun yang menjadi permasalahan yaitu fasilitas alat tangkap dan penangkaran kepiting yang ada belum memadai. Selain itu, desanya juga mempunyai hutan bakau yang berpotensi menjadi objek wisata desa.

    “Kami mengharapkan agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terealisasi,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Wawoone, Taiyeb mengungkapkan, desanya cukup dikenal dengan potensi wisata. Namun infrastruktur jalan yang belum bisa diakses sehingga belum menarik wisatawan untuk datang.

    “Potensi sumber daya alam kami begitu banyak, mulai dari air panas, danau, air terjun, dan puncak yang bagus bagi yang suka camping,” sebutnya.

    Taiyeb juga meminta agar dibangun drainase, sebab setiap kali terjadi hujan, air akan tergenang di depan rumah warga, bahkan tidak jarang air masuk sampai ke dalam rumah.

    “Kalau bisa Mas Rifki dibuatkan drainase agar tidak ada lagi genangan air yang meresahkan warga,” harapnya.

  • Indonesia Timur: Sentrum Nikel Nasional

    Indonesia Timur: Sentrum Nikel Nasional

    Oleh: Rofingatun (Teknik Metalurgi ITB)

    Akhir-akhir ini industri nikel ramai sekali diperbincangkan publik karena semakin tingginya tren pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik di dunia. Nikel sebagai salah satu komponen penting dalam baterai kendaraan listrik meningkat permintaannya hingga 3,04 juta ton pada tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 2,77 juta ton pada tahun 2021.

    Fenomena ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara strategis yang dipandang dunia. Indonesia terkenal dengan komoditas nikel terbesar di dunia, baik dari sisi produksi maupun sumber dayanya. Pada akhir tahun 2021, tercatat bahwa Indonesia telah memproduksi nikel sebesar 1.000.000 ton. Total sumber daya nikel Indonesia per tahun 2020 mencapai 143 juta ton nikel dengan persebarannya secara umum dominan berada di Indonesia bagian timur.

    Secara jenis, nikel yang berada di Indonesia bagian timur ini adalah tipe nikel laterit. Tipe ini dapat diolah, baik menggunakan teknologi pirometalurgi yang umumnya menghasilkan feronikel dan NPI maupun hidrometalurgi yang menghasilkan MHP.

    Sentrum nikel yang dominan terpusat dan tersebar di Indonesia bagian timur bukanlah tanpa alasan. Disana bijih nikel tipe laterit terbentuk dari proses pelapukan secara mekanik dan kimiawi yang berkepanjangan dari batuan dasar ultramafik berupa peridotit sebagai pembawa unsur nikel dan umumnya terjadi di daerah tropis dan subtropis, seperti New Caledonia, Australia, Filipina, dan Indonesia.

    Pembentukan endapan nikel laterit berasal dari batuan peridotit yang mengalami proses pelapukan secara terus-menerus, sehingga menghasilkan mineral-mineral baru. Pada profil lapisan bijih nikel laterit, semakin ke bawah/dasar, kandungan nikel, magnesium dan beberapa unsur lainnya semakin tinggi.

    Mengacu pada formasi batuan di Indonesia, endapan nikel laterit sebagian besar terbentang di wilayah Indonesia Timur, mulai dari Pulau Sulawesi, Provinsi Maluku Utara, dan Pulau Papua dengan sebagian kecil ada di Provinsi Maluku dan Pulau Kalimantan. Beberapa wilayah terbesar penghasil nikel di Indonesia dengan contoh perusahaan pengelolanya adalah sebagai berikut.

    1. Sulawesi Tenggara : PT Antam UBPN, PT Macika Mada Madana (MMM), PT Gema Kreasi Perdana (GKP).
    2. Maluku Utara : PT Trimegah Bangun Persada (TBP), PT Gane Permai Sentosa (GPS), PT Megah Surya Pertiwi (MSP).
    3. Sulawesi Tengah : PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT Sulawesi Mining Investment.
    4. Sulawesi Selatan : PT Vale Indonesia, PT Ceria Nugraha Indotama (Cerindo).
  • Transformasi Digitalisasi PT Pelindo Mudahkan Pengguna Jasa Pelabuhan Kendari

    Transformasi Digitalisasi PT Pelindo Mudahkan Pengguna Jasa Pelabuhan Kendari

    KENDARI, SULTRAGO.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Kendari melakukan transformasi digitalisasi di Terminal Petikemas Kendari New Port.

    Digitalisasi yang dilakukan pasca satu tahun Pelindo merger ini di antaranya Go Live Aplikasi My-TOS, My-Bills, My-Depo, Auto Gate, Truck Booking Sistem (TBS), dan Aplikasi Phinisi.

    General Manager Pelindo Regional 4 Kendari, Capt. Suparman mengatakan, transformasi digitalisasi dilakukan dalam rangka tindak lanjut dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di beberapa pelabuhan termasuk di Kendari. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional dan memberikan kemudahan kepada pengguna jasa.

    “Melalui digitalisasi ini diharapkan dapat memberi multiplier effect kepada pengguna jasa dan peningkatan kinerja operasional agar dapat menekan biaya logistik dan mencegah korupsi di wilayah pelabuhan,” terang Suparman, Kamis (29/9).

    Ia mengatakan, tranformasi digitalisasi di lingkungan Pelindo Regional 4 Kendari ini juga merupakan bagian dari transformasi yang telah dilakukan sejak akhir 2021 lalu hingga September 2022 dalam rangka perbaikan sisi operasional untuk peningkatan kinerja.

    Saat ini, tambah Suparman, seluruh sistem pembayaran telah dilakukan secara sistem elektronik (non tunai) untuk menghindari terjadinya pungutan liar. Sehingga, melalui aplikasi-aplikasi yang diterapkan di Kendari New Port, para pengguna jasa tidak perlu lagi datang ke kantor untuk permintaan pelayanan maupun transaksi pembayaran.

    “Karena semuanya sudah dapat dilakukan secara sistem aplikasi dan non tunai,” imbuhnya.

    Suparman berharap, seluruh kinerja Pelindo Regional 4 Kendari akan terus meningkat, seiring transformasi dan digitalisasi yang dilakukan di pelabuhan yang berada di wilayah Tenggara Pulau Sulawesi ini.

    Diinformasikan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.(rls)