KONAWE KEPULAUAN, SULTRAGO.ID – Sejak ditetapkan pada September 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) sampai saat ini belum diberikan dana operasional pelaksanaan tahapan Pilkades dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konkep.
Padahal, PPKD yang berjumlah 270 orang itu (dari 30 desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak di Konkep), sudah menjalankan tugasnya. Mulai dari menyiapkan sekretariat hingga membuka pendaftaran bakal calon.
Bahkan dalam waktu dekat ini, sesuai tahapannya, PPKD akan melakukan penetapan calon kepala desa, dan selanjutnya melakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing desa.
Namun, sekretaris PPKD Desa Lamoluo, Darsan mengaku, selama bertugas, panitia menggunakan dana pribadi untuk operasional. Bahkan sampai berutang untuk membeli peralatan tulis atau ATK.
“Kita gunakan dana pribadi tapi ada juga yang mengutang untuk ATK. Untuk honor panitia pun baru hari ini (Jumat, 12 November 2021) baru dicairkan,” ungkap Darsan, Jumat (12/11).
“Secara keseluruhan panitia di 30 desa ini sudah resah lantaran tidak ada kejelasan soal dana operasional. Padahal sejak kita ditetapkan bulan September terhitung tiga bulan menjalankan tugas sampai sekarang belum ada dana operasional yang diberikan,” tambahnya.
Karena tidak adanya kejelasan terkait besaran jumlah dan kapan cairnya dana operasional Pilkades serentak, para anggota PPKD Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat mengancam akan mogok dari kerja.
Pihaknya pun mengancam, jika Kepala DPMD Zakaria Rasyid tidak memberikan kejelasan dana operasional, pihaknya tidak akan melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkades.
“Kemungkinan besar kami panitia tidak akan melakukan penetapan calon pada tanggal 15-16 dan pleno DPT tannggal 20 bulan ini sesuai jadwal tahapannya kalau tidak ada dana operasional,” tegasnya.
Sebelumnya, Para PPKD Desa Lamoluo juga telah membuat pernyataan sikap atas keresahan mereka. Dalam pernyataan sikap itu memuat tiga poin tuntutan.
Berikut isi surat pernyataan yang dibuat oleh Panitia Sembilan Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat.
- Meminta pihak DPMD segera mencairkan honor PPKD tingkat Desa, khususnya di Desa Lamoluo.
- Meminta pihak DPMD segera menyampaikan jumlah besaran dan mencairkan dana operasional (PPKD) tingkat Desa khususnya Desa Lamoluo.
- Apabila Dinas terkait tidak mengindahkan pada poin 1 dan 2. Maka dari itu, kami selaku panitia sembilan (9) Desa Lamoluo, tidak akan melakukan penetapan Calon Kepala Desa dan Pleno DPT sesuai tanggal yang telah ditetapkan oleh PPKD tingkat Kabupaten.
Tinggalkan Balasan